Acara – KIARA

Hasil Temu Akbar Masyarakat Pesisir Deklarasi untuk Ditindaklanjuti Pemerintah

October 19, 2018/in Featured, Kampanye & Advokasi, Kelautan dan Perikanan /by adminkiara

Hasil Temu Akbar Masyarakat Pesisir Deklarasi untuk Ditindaklanjuti Pemerintah

Jakarta-Kamis (19/10) acara Temu Akbar Masyarakat Pesisir Indonesia yang diselenggarakan dari Selasa (16/10) telah berakhir. Acara yang diinisiasikan oleh Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), setidaknya dihadiri oleh perwakilan nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan dan udang, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir serta masyarakat adat pesisir yang berasal dari 13 provinsi di Indonesia.
Seratus orang perwakilan masyarakat pesisir dan nelayan, telah mendiskusikan nasib sedikitnya delapan juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup secara langsung dan tidak langsung dari sektor kelautan dan perikanan.
Acara Temu Akbar Masyarakat Pesisir, ditutup dengan pembacaan deklarasi Masyarakat Pesisir Berdaulat, Mandiri, dan Sejahtera.

Adapun deklarasi tersebut berupa:
1. Bertekad terus melestarikan sumber daya kelautan Indonesia untuk generasi hari ini dan masa depan
2. Kami mendesak negara untuk memastikan tidak lagi ada perampasan ruang hidup masyararakat pesisir Indonesia
3. Aktif mendorong Negara menegakkan Konstitusi guna memastikan kemandirian bangsa, kedulatan pangan, dan pemenuhan hak-hak konstitusi nelayan.

Susan Herawati selaku Sekretaris Jendral (sekjen) KIARA, menyampaikan ada beberapa hal yang ia tekankan dalam deklarasi ini yaitu, isu mengenai perlindungan terhadap masyarakat pesisir dan nelayan. “Kriminalisasi terhadap masyarakat pesisir dan nelayan semakin marak, negara harus memberikan proteksi terhadap pejuang agraria dimanapun,” tuturnya.

Setalah itu, Susan juga menekankan agar tidak ada lagi perampasan lahan dan laut masyarakat pesisir maupun masyarakat adat. “Keberpihakan pemerintah harus kepada masyarakat pesisir bukan kepada koorporasi dan investor,” ujarnya.

Lalu, isu lainnya yang ditekankan mengenai impor garam, Susan menuntut Susi Pujiastuti selaku mentri kelautan dan perikanan mempunyai sikap yang memihak terhadap masyarakat pesisir. Ia mengatakan meski pengaturan tata kelola garam dari kementerian perdagan adalah peran KKP yang dipimpin Susi bisa menentang kebijakan yang tidak adil tersebut, “ibu Susi harus berdampingan bersama masyarakat pesisir untuk menentang kebijakan tersebut.”
Susan juga menambahkan, masyarakat pesisir harus difasilitasi teknologi untuk menunjang hasil panen garam, agar garam masyarakat pesisir berkualitas baik dan dapat bersaing dengan garam impor.
Terakhir, Susan juga menuntut pemerintah memberikan solusi untuk kasus gagal panen udang yang disebabkan penyakit white faces disease.

“Deklarasi ini akan kami kirimkan ke Kementrian, Kelautan, dan Perikanan (KKP), Kementrian Perdagangan (kemendag), Kementrian Priwisata, serta akan kami usahakan tembus ke Presiden Jokowidodo, untuk segera diproses segala tuntutan kami,” ujar Susan.

Jumiati salah satu Nelayan dari Serdang Bedagai, Medan, Sumatera Utara mengatakan, melalui acara Temu Akbar Masyarakat Pesisir Indonesia ia bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah mengenai keresahan masyarakat pesisir dan nelayan. Selain itu, menurutnya melalui acara ini ia dapat bersilaturahmi dengan masyarakat pesisir lainnya. “Kita jadi tahu bahwa banyak nelayan yang memperjuangkan nasib yang sama. “ Yaitu memperjuangkan hak hidup dan memperjuangkan ekosistem laut untuk generasi yang akan datang,“ ujar ibu dari tiga anak itu.
Seperti Susan, Jumiati juga berharap segala tuntutan masyarakat pesisir segera diproses dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Penulis : Uly Mega Septiani
Editor : Musfarayani

AKSI MASYARAKAT PESISIR: SERUKAN NEGARA BEBASKAN PESISIR DARI KOORPORASI YANG RAKUS DAN MERUSAK

October 18, 2018/in Kampanye & Advokasi /by adminkiara

AKSI MASYARAKAT PESISIR: SERUKAN NEGARA BEBASKAN PESISIR DARI KOORPORASI YANG RAKUS DAN MERUSAK

Jakarta-Rabu (18/10) – Sebanyak 100 kelompok nelayan dan pesisir Indonesia yang dikoordinir oleh KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) mengadakan aksi tebar garam di Taman Demokrasi, depan istana Merdeka, Jakarta. Sebagai tanda protes kebijakan impor garam yang membuat petani garam yang tinggal di wilayah pesisir semakin terpuruk. Dalam aksi sebelumnya, masyarakat nelayan dan pesisir baik perempuan dan laki-laki, dari Aceh-Papua juga melakukan aksi saling bergandengan tangan dan berorasi di depan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka meminta Susi Pujiastuti sebagai Menteri KKP untuk ikut menentang beroperasinya sejumlah perusahaan tambang di wilayah pesisir yang merusak lingkunngan dan menyingkirkan kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan. Para nelayan dan warga pesisir juga menyerahkan hasil Deklarasi Masyarakat Pesisir Berdaulat, Mandiri, dan Sejahtera.

“Hari ini, saudara-saudara kita dari pesisir, dan nelayan dari Aceh hingga Papua juga menyerukan Ibu Susi dan negara segera turun tangan dan bersikap tegas terhadap perilaku korporasi yang telah menggerus pesisir kita, mengkriminalisasikan para nelayan dan warga pesisir yang mempertahankan wilayah hidupnya secara lestari. Kami ingin negara lebih tegas bertindah dan ada di pihak yang seharusnya. Yaitu nelayan, warga pesisir, garda terdepan penjaga laut dan pesisir kita, penjaga kedaulatan laut dan pangan protein kita,” jelas Susan Herawati, Sekretaris Jendral (Sekjen) KIARA, dalam aksi bersama tersebut.

Salah satu peserta yang memberikan orasi dan memberikan kesaksian adalah Ibu Fitriati, 28, ibu rumah tangga, warga pesisir Kecamatan Pasanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dimana wilayah Gunung Tumpang Pitu kini mulai rusak sejak kehadiran PT BSI (Bumi Susksindo) salah satu anak perusahaan tambang emas milik pengusaha Sandiaga Uno, menambangnya.

“Saban hari kami mendengar suara ledakan. Sempat juga terjadi longsor dan menyebabkan laut kami menjadi putih susu. Jauh sebelum mereka datang kami baik dan sejahtera. Kami tidak perlu melaut jauh dalam mencari ikan. Kami khawatir dengan masa depan anak-anak kami. Tentang alam yang dulunya begitu baik menghidupi kami kini harus diganti dengan tambang. Emas itu tidak setimpal dengan yang telah diberikan Gunung Tumpang Pitu kepada kami,” jelas Fitriati sambil tidak tertahankan lagi mengeluarkan air mata, disambut yel-yel dukungan dari para peserta aksi lainnya. Bebebrapa peserta perempuan juga tidak bisa lagi menahan harunya. Mengingat yang dialami Fiitriati kurang lebih serupa dengan yang dialami mereka.

Aksi ini memang lebih banyak menyoroti kebijakan negara yang yang tidak berpihak dan memiskinkan nelayan adalah tema besar aksi ini. Mulai dari konversi hutan bakau, reklamasi kawasan pesisir, proyek pertambangan di pesisir dan pulau-pulau kecil, maraknya industri priwisata yang menggusur pemukiman, penggunaan alat produksi yang merusak dan maraknya pembangunan yang merusak ekosistem laut, mangakibatkan tangkapan ikan berkurang drastis.

Syahrul Hidayat, salah satu nelayan dari Pulau Pari mengatakan, banyak kebijakan dari pemerintah hanya sekedar slogan. Karena pada kenyataannya kebijakan tersebut belum terealisasikan dengan baik. Bahkan menurut Syahrul kebijakan perintah tidak berpihak kepada masyarakat pesisir.

“Kebijakan pemerintah hanya menguntungkan koorporasi,” ujarnya. Ia juga menambahkan, “ jika keberpihakan pemerintah tidak kepada masyarakat, maka masyarakat pesisir akan mati dimakan koorporasi.” Tuturnya dengan mengebu-gebu sambil mengepal tangannya keatas.

Masih menyoroti soal perampasan ruang hidup masyarakat pesisir, Rois nelayan Muara Angke yang juga menampaikan reklamasi di teluk jakarta menyebabkan kerusakan laut. Menurutnya, reklamasi juga menyebabkan nelayan sulit untuk mencari ikan. “Reklamasi merusak laut, nelayan tidak butuh reklamasi, tolak reklmasi,” teriak lantang pria berusia 22 tahun itu.

Fransiskus Kawai, nelayan dari Papua di depan KKP dengan bergelora menyuarakan, Papua merupakan pemilik nelayan miskin terbanyak di Indonesia. Ia mengatakan nelayan Papua miskin karena laut Papua tercemar oleh limbah penambangan perusahaan Freeport. “Limbah freeport merusak laut, memiskinkan nelayan Papua, tenggelamkan perusahaan tambang yang merusak laut,” teriaknya.

Susan selaku Sekertaris Jendral KIARA juga menambahkan contoh terdekat yang terjadi di Pulau Pari tidak diserahkan kepada masyarakat pesisir tapi diserahkan kepada investor. Susan juga memberikan dorongan semngata ia menyatakan, akan terus berjuang menyuarakan suara masyarakat pesisir. “Bukan negara yang mengatur kita, kini kita yang akan mengatur Negara,” tutupnya.

Setelah itu aksi ini ditutup dengan pembacaan tuntutan aksi oleh Fitriati, salah satu nelayan Tumpang Pitu yang masih memperjuangkan lingkungan hidupnya dari jerat pertambangan emas yang merusak ekosistem laut.

Tuntutan tersebut berupa :

1. Bertetad terus melestarikan sumber daya kelautan Indonesia untuk generasi hari ini dan masa depan.

2. Kami mendesak negara untuk memastikan tidak ada lagi perampasan ruang hidup masyarakat pesisir Indonesia.

3. Aktif mendorong negara menegakkan konstitusi guna memastikan kemandirian bangsa, kedaulatan pangan, dan pemenuhan hak-hak konstitusi nelayan.

Penulis : Uly Mega Septiani
Editor : Musfarayani

Hentikan Kriminalisasi Terhadap Nelayan dan Masyarakat Pesisir

October 16, 2018/in artikel, Featured /by adminkiara

Hentikan Kriminalisasi Terhadap Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Jakarta, Selasa (16/10)– Nelayan Indonesia pada masa kini bukan hanya menghadapi masalah perubahan iklim yang ekstrim, tetapi yang lebih besar lagi yaitu menghadapi para investor tambang yang menggerus kehidupan mereka di pesisir dan menghancurkan sumber kehidupan mereka. Bahkan sejumlah kasus masyarakat pesisir dan nelayan dikiriminalisasi karena menentang kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan mereka karena aktivitas tambang yang merusak pesisir. Demikian diungkapkan oleh Susan Herawati, Sekretariat Jenderal (Sekjen), KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), pada diskusi Panel dalam acara Temu Akbar Masyarakat Pesisir dengan tema, “ Masyarakat Pesisir Indonesia Berdaulat, Mandiri, dan Sejahtera, di Goethe Institute Indonesia, Selasa (16/10).

Temu Akbar yang akan berlangsung hingga Kamis nanti (18/10) ini dihadiri sekitar 150 nelayan dari Aceh hingga Papua, juga menghadirkan lima narasumber lainnya yaitu Agus Darmawan dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Laut Kementerian Perikanan dan Pesisir (KPP), Ivanovich Agusta dari Kapusdatin Kemendesa PDTT, Bafian Faiz dari Perhimpunan Penambak Plasma Udang Windu (P3UW), dan Alisa Wahid dari Wahid Institute pada dialog yang digelar di hari pertama ini.

Dalam diskusi di hari pertama kegiatan ini bahkan beberapa nelayan juga mengungkapkan sulitnya ruang gerak mereka di laut setelah digempur sejumlah perusahaan tambang yang masuk di wilayah pesisir tempat hidup mereka. Fitriyati, 28, salah satu ibu warga pesisir dari Tumpang Pitu (pesisir selatan Banyuwangi), Jawa Timur, mengungkapkan kondisi desanya yang kini terampas ruang hidupnya.

“Perusahaan pertambangan emas itu menyebabkan kami kini sulit mencari ikan, dan lingkungan kami pun sudah sangat tercemar. Kami harus mendengar ledakan-ledakan yang menghancurkan tebing dan kadang longsor yang membuat laut kami seperti “kopi susu”. Ketika kami ingin membela kehidupan kami, kami dikriminalisasi dan dituduh PKI,” jelasnya. Fitriani sendiri baru saja beberapa bulan dibebaskan dari tahanan karena aktivitasnya bersama sejumlah warga yang menolak keberadaan tambang di pesisir desanya.

“Saya hanya memikirkan anak-anak kami. Kami ingin mereka hidup dan berkembang di lingkungan yang baik dan sehat. Kami ingin negara hadir dan berada bersama rakyatnya bukan pada perusahaan-perusahaan yang telah merampas ruang hidup kami,” jelasnya dalam forum yang kemudian disambut dukungan teriakan semangat oleh para nelayan yang hadir.

Kriminalisasi juga terjadi pada masyarakat pesisir dan nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Dalam kasus tersebut nelayan tidak mendapatkan perlindungan atas tanah dan sumber daya lingkungan dan hak tenorial mereka seperti dihilangkan. Sebagai masyarakat pesisir kehidupan mereka sesungguhnya tidak hanya mencakup tentang laut dan perikanan tapi juga hak penguasaan tanah bagi nelayan.

Zonasi yang harus berpihak pada ekologi dan nelayan

Menanggapi hal tersebut, Agus Dermawan selaku Dirjen Pengelolaan Laut Kementrian, Kelautan, dan Perikanan (KKL) menyampaikan peran pemerintah dalam melakukan perlindungan kepada nelayan dan memberikan ruang sebesar mungkin agar masyarakat pesisir menjadi tuan rumah di lingkungannya sendiri, salah satunya dengan program Zoonasi. “Dengan program Zoonasi, nanti akan jelas pembagiannya, mana yang untuk perikanan, konservasi, pertambangan, dan pariwisata,” ujarnya.

Senada dengan pemerintah pusat, menurut Ivanovich Agusta dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pemerintah daerah juga ikut membantu dalam mensejahterakan masyarakat pesisir. Ivanovich mengatakan desa akan menyediakan layanan dasar seperti dan akses supaya dapat menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir.

Susan Herawati, sebagai sekjen KIARA mengingatkan kepada pemerintah agaknya banyak kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat pesisir. Seperti reklamasi, menurutnya reklamasi tidak dibutuhkan oleh nelayan Indonesia. Karena pulau-pulau yang ada di Indonesia sangat kaya ada sekitar 16,056. Lalu, Susan melanjutkan mengenai kebijakan zoonasi harusnya, dirumuskan bersama masyarakat yang ada di lingkungan pesisir, agar menguntungkan masyarakat bukan perusahaan.

Senada dengan Susan, Nafian Faiz dari Perhimpunan Penambak Plasma Udang Windu (P3UW) menjabarkan pengalamannya ketika sempat bekerjasama dengan perusahaan tambak. Ia mengatakan perusahaan hanya mengambil untung dari nelayan. Ia juga mengajurkan kepada para seluruh hadirin, kalau bisa nelayan harus mandiri, tidak perlu ketergantungan kepada pemerintah atau perusahaan. “Dengan mandiri kita bisa berdaulat,” ujarnya

Sementara narasumber lainnya, Alissa Wahid memaparkan bagaimana kebijakan mendiang ayahnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ketika menjadi presiden dalam memandang kelautan. Alissa menjelaskan, Gus Dur sangat menjunjung jiwa kelautan bahkan menegaskan Indonesia harus lebih memperhatikan dunia baharinya lebih dalam.

Temu akbar pesisir ini masih akan berlangsung hingga Kamis, 19 Oktober. Sementara Rabu (17/6), 150 nelayan akan melakukan aksi long march atraktif menuju Kementerian Perdagangan dan Istana Merdeka. Mereka akan menyoroti kebijakan garam.

Penulis : Uly Mega Septiani

Editor : Musfarayani

Symposium dan Festival Perempuan Nelayan Asia Tenggara

December 25, 2015/in Publikasi /by adminkiara

Symposium dan Festival Perempuan Nelayan Asia Tenggara

December 25, 2015/in Publikasi /by adminkiara

Symposium dan Festival Perempuan Nelayan Asia Tenggara

KIARA: 48 % Penghasilan Keluarga Nelayan Di Pundak Perempuan

May 23, 2014/in Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Pertambakan dan Mangrove, Reformasi Kebijakan /by adminkiara

KIARA: 48 % Penghasilan Keluarga Nelayan Di Pundak Perempuan

RIMANEWS – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat mendesak pemerintah segera merevisi Undang-undang Perikanan Nomor 45 tahun 2009, tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 2004, dengan memberi penegasan serta pengakuan peran penting nelayan perempuan.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim melalui keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (21/5), mengatakan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) saja sudah mengakui pentingnya keberadaan dan peran penting perempuan nelayan di dalam aktivitas perikanan skala kecil atau tradisional.

“Hal ini dibuktikan dengan prioritas rekomendasi dilakukannya penelitian secara mendalam mengenai jumlah, sebaran dan peran perempuan nelayan di dunia pasca perundingan Komisi Perikanan FAO tentang Perdagangan Ikan di Norwegia, Februari 2014 lalu,” ujarnya.

Kiara mencatat peran penting perempuan nelayan terbukti dari data bahwa 48 persen penghasilan keluarga nelayan berasal dari perempuan. Untuk menghasilkan kontribusi itu, menurut Kiara, mayoritas perempuan nelayan bekerja lebih dari 17 jam dalam sehari.

Sementara itu, Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) menyatakan pemerintah belum mendukung secara maksimal kegiatan pengembangan ekonomi kreatif yang telah dilakukan komunitasnya di 15 kabupaten atau kota.

Desakan kepada pemerintah tersebut hasil pertemuan bertema “Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia” yang diinisiasi PPNI dan Kiara. Pertemuan itu bertujuan mendesak pemerintah mengakui keberadaan perempuan nelayan, baik di dalam aktivitas perikanan skala kecil maupun keluarga.

Selain itu, pertemuan tersebut juga menjadi sarana pertukaran wawasan dan pengalaman pengembangan ekonomi kreatif seperti pengolahan mangrove, produksi ikan dan kain tenun khas pesisir antarkelompok dan lainnya.

Dari pertemuan itu, selain desakan kepada pemerintah untuk merevisi UU Perikanan, PPNI dan Kiara juga sepakat meminta pemerintah lebih memperhatikan pengelolaan sumber daya ikan yang menghubungkan sektor hulu dan hilir di kampung-kampung perempuan nelayan, agar bisa bersaing di saat pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Kemudian, PPNI dan Kiara juga meminta pemerintah memprioritaskan kebijakan anggaran nasional dan daerah untuk menyejahterakan dan melindungi perempuan nelayan. (rim/lee)

Sumber: http://m.rimanews.com/read/20140521/152384/kiara-48-penghasilan-keluarga-nelayan-di-pundak-perempuan

Festival Negeri Bahari MENGEMBALIKAN KEJAYAAN NEGERI BAHARI

May 21, 2014/in Siaran Pers /by adminkiara

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan

www.kiara.or.id

Festival Negeri Bahari

MENGEMBALIKAN KEJAYAAN NEGERI BAHARI

Jakarta, 17 Mei 2014. Lautan yang mendominasi letak geografis Indonesia nyatanya belum memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, khususnya nelayan tradisional yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berangkat dari kondisi itulah, KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) menyelenggarakan Festival Negeri Bahari bertajuk “Mengembalikan Kejayaan Negeri Bahari” di Taman Menteng, Jakarta. Festival ini bertujuan untuk mengajak masyarakat kembali menyadari bahwa laut adalah masa depan bangsa.

Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA mengatakan, “Laut adalah masa depan bangsa Indonesia. Menafikan laut sama halnya mencelakakan anak-anak bangsa. Fakta hari ini menunjukkan bahwa nelayan tradisional terus dimiskinkan sementara asing justru difasilitasi, di antaranya melalui Perubahan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Permen No. 30 Tahun 2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Oleh karena itu, pemimpin nasional periode 2014-2019 harus membalikkan fakta tersebut sehingga nelayan tradisional bisa hidup sejahtera”.

Festival Negeri Bahari ini dirayakan oleh pameran kuliner mangrove, ikan dan kain tenun yang dibawa oleh 15 komunitas perempuan nelayan yang tergabung di dalam PPNI (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia), demo masak perempuan nelayan bersama Koki Gadungan Rahung Nasution, stand-up comedy, bengkel kreativitas anak (mewarnai dan origami), rembug pangan pesisir, peluncuran “Gerakan Turun Tangan Selamatkan Mangrove”, dan panggung Negeri Bahari.

Masnuah, Sekjen PPNI menjelaskan, “Festival ini menjadi ruang PPNI memperkenalkan potensi ekonomi olahan mangrove, ikan dan kain tenun yang diproduksi dari desa-desa pesisir di 15 kabupaten/kota kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. Ajang ini juga kami jadikan sebagai wahana mempererat tali persaudaraan antarperempuan, baik yang tinggal di wilayah pesisir dan perkotaan”.

Dalam Festival Negeri Bahari ini, tambah Selamet Daroyni selaku Ketua Panitia Festival dan Koordinator Bidang Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA, hadir komunitas perempuan nelayan dari Demak Jepara, Kendal, dan Batang (Jawa Tengah), Gresik dan Surabaya (Jawa Timur), Buton (Sulawesi Tenggara), Manado (Sulawesi Utara), Langkat dan Serdang Bedagai (Sumatera Utara), Lampung, Lombok (Nusa Tenggara Barat), Indramayu (Jawa Barat), dan Jakarta Utara.***

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Masnuah, Sekjen PPNI

di +62 857 4109 4693

Selamet Daroyni, Ketua Panitia Festival/Koordinator Bidang Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA

di +62 821 1068 3102

Abdul Halim, Sekjen KIARA

di +62 815 53100 259

Festival Negeri Bahari, Kampanye Potensi Pesisir

May 20, 2014/in Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Pertambakan dan Mangrove, Reformasi Kebijakan /by adminkiara

Festival Negeri Bahari, Kampanye Potensi Pesisir

Penulis: Tinu Sicara

Jakarta, JMOL ** Festival Negeri Bahari yang diselenggarakan KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) tahun ini merupakan yang pertama kali. Melihat model pembangunan yang mengarah ke darat seolah menampikkan keberadaan laut menjadi alasan mengapa tercetus ide digelarnya Festival Negeri bahari.

Mengenai pemilihan lokasi, sangat unik. Apabila biasanya festival yang mengusung bahari identik dengan pesisir atau laut, namun kali ini tidak. Justru KIARA memilih mengadakannya di tengah kota Jakarta, yaitu di Taman Menteng, Jakarta. Mengapa demikian?

Menurut Slamet Daroyni, Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA sengaja menggelar festival di tengah kota, tidak di pesisir, karena untuk mengkampanyekan kepada masyarakat kota bahwa ada potensi luar biasa di pesisir dan publik pun juga harus mengetahuinya.

“Informasi itu bukan sekadar kekayaan yang tidak berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat pesisir, tetapi terdapat inisiatif-inisiatif lokal yang sebenarnya apabila pemerintah concern dan publik mendukung inisiatif tersebut terdapat banyak kekayaan yang bisa menjaga perekonomian nelayan yang selama ini kesannya kumuh dan miskin,” tuturnya kepada JMOL di tengah acara Festival Negeri Bahari, Taman Menteng, Jakarta, Sabtu (17/5).

Persiapan konsep festival sendiri, diakui KIARA membutuhkan waktu kurang lebih dua bulan.

Menjadi bagian penting, dalam acara ini menghadirkan beberapa perempuan nelayan dari beberapa tempat yang terus memperjuangkan pesisir, bagian dari upaya mengangkat keluarga dan kelompok. Sehingga booth yang dihadirkan merupakan beberapa perwakilan yang selama ini concern menjadi ikon untuk berbicara langsung kepada publik.

Fokus kepada pesisir laut, terdapat delapan booth. Di antaranya, perwakilan Sumatera Utara, Lampung, Jakarta, Indramayu, Moro Demak, Manado, dan lainnya.

Mereka menampilkan dan memperkenalkan hasil olahan pangan dari pesisir dan laut yang masing-masing diunggulkan dari setiap daerah. Salah satunya olahan mangrove kembali diperkenalkan bahwa mangrove dapat diolah menjadi makanan bervitamin dan sehat tanpa bahan pengawet.

Editor: Arif Giyanto

Sumber: http://jurnalmaritim.com/2014/1/1225/festival-negeri-bahari-kampanye-potensi-pesisir

KIARA: Laut Indonesia Belum Sejahterakan Rakyat

May 20, 2014/in Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Pertambakan dan Mangrove, Reformasi Kebijakan /by adminkiara

KIARA: Laut Indonesia Belum Sejahterakan Rakyat

Giras Pasopati

Bisnis.com, JAKARTA—Lautan yang mendominasi letak geografis Indonesia dinilai belum memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, khususnya nelayan tradisional yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berangkat dari kondisi itulah, KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) menyelenggarakan Festival Negeri Bahari bertajuk Mengembalikan Kejayaan Negeri Bahari di Taman Menteng, Jakarta. Festival ini bertujuan untuk mengajak masyarakat kembali menyadari bahwa laut adalah masa depan bangsa.

Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA mengatakan, laut adalah masa depan bangsa Indonesia. Menafikan laut sama halnya mencelakakan anak-anak bangsa. Fakta hari ini menunjukkan bahwa nelayan tradisional terus dimiskinkan sementara asing justru difasilitasi.

“Di antaranya melalui Perubahan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Permen No. 30 Tahun 2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Oleh karena itu, pemimpin nasional periode 2014-2019 harus membalikkan fakta tersebut sehingga nelayan tradisional bisa hidup sejahtera,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (17/5).

Festival Negeri Bahari ini dirayakan oleh pameran kuliner mangrove, ikan dan kain tenun yang dibawa oleh 15 komunitas perempuan nelayan yang tergabung di dalam PPNI (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia).

Terdapat juga demo masak perempuan nelayan bersama Koki Gadungan Rahung Nasution, stand-up comedy, bengkel kreativitas anak (mewarnai dan origami), rembug pangan pesisir, peluncuran “Gerakan Turun Tangan Selamatkan Mangrove”, dan panggung Negeri Bahari.

Masnuah, Sekjen PPNI menjelaskan, festival ini menjadi ruang PPNI memperkenalkan potensi ekonomi olahan mangrove, ikan dan kain tenun yang diproduksi dari desa-desa pesisir di 15 kabupaten/kota kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan.

“Ajang ini juga kami jadikan sebagai wahana mempererat tali persaudaraan antarperempuan, baik yang tinggal di wilayah pesisir dan perkotaan,” tambahnya.

Dalam Festival Negeri Bahari ini, hadir komunitas perempuan nelayan dari Demak Jepara, Kendal, dan Batang (Jawa Tengah), Gresik dan Surabaya (Jawa Timur), Buton (Sulawesi Tenggara), Manado (Sulawesi Utara), Langkat dan Serdang Bedagai (Sumatera Utara), Lampung, Lombok (Nusa Tenggara Barat), Indramayu (Jawa Barat), dan Jakarta Utara.

Editor : Fatkhul Maskur

Sumber: http://m.bisnis.com/industri/read/20140517/99/228568/kiara-laut-indonesia-belum-sejahterakan-rakyat