Posts

KIARA: Laut Adalah Masa Depan Indonesia

KIARA: Laut Adalah Masa Depan Indonesia

NERACA Jakarta-Lautan yang mendominasi letak geografis Indonesia nyatanya belum memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, khususnya nelayan tradisional yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berangkat dari kondisi itulah, KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) menyelenggarakan Festival Negeri Bahari bertajuk “Mengembalikan Kejayaan Negeri Bahari” di Taman Menteng, Jakarta, akhir pekan lalu. Festival ini bertujuan untuk mengajak masyarakat kembali menyadari bahwa laut adalah masa depan bangsa. “Laut adalah masa depan bangsa Indonesia. Menafikan laut sama halnya mencelakakan anak-anak bangsa. Fakta hari ini menunjukkan bahwa nelayan tradisional terus dimiskinkan sementara asing justru difasilitasi, di antaranya melalui Perubahan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Permen No. 30 Tahun 2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Oleh karena itu, pemimpin nasional periode 2014-2019 harus membalikkan fakta tersebut sehingga nelayan tradisional bisa hidup sejahtera,” kata Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA, dalam keterangan resmi yang dikutip, Senin (19/5). Festival Negeri Bahari ini dirayakan oleh pameran kuliner mangrove, ikan dan kain tenun yang dibawa oleh 15 komunitas perempuan nelayan yang tergabung di dalam PPNI (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia), demo masak perempuan nelayan bersama Koki Gadungan Rahung Nasution, stand-up comedy, bengkel kreativitas anak (mewarnai dan origami), rembug pangan pesisir, peluncuran “Gerakan Turun Tangan Selamatkan Mangrove”, dan panggung Negeri Bahari. Sementara itu, Masnuah, Sekjen PPNI menjelaskan, festival ini menjadi ruang PPNI memperkenalkan potensi ekonomi olahan mangrove, ikan dan kain tenun yang diproduksi dari desa-desa pesisir di 15 kabupaten/kota kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. “Ajang ini juga kami jadikan sebagai wahana mempererat tali persaudaraan antarperempuan, baik yang tinggal di wilayah pesisir dan perkotaan,” ujarnya. Dalam Festival Negeri Bahari ini, tambah Selamet Daroyni selaku Ketua Panitia Festival dan Koordinator Bidang Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA, hadir komunitas perempuan nelayan dari Demak Jepara, Kendal, dan Batang (Jawa Tengah), Gresik dan Surabaya (Jawa Timur), Buton (Sulawesi Tenggara), Manado (Sulawesi Utara), Langkat dan Serdang Bedagai (Sumatera Utara), Lampung, Lombok (Nusa Tenggara Barat), Indramayu (Jawa Barat), dan Jakarta Utara. Sebagai catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagai negara kepulauan dengan 17.499 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 104 ribu kilometer atau terpanjang kedua di dunia, potensi kelautan sangat besar. Diperkirakan, potensi ekonomi di sektor kelautan, baik yang berhubungan dengan sumber daya alam dan pelayanan maritim nilainya mencapai lebih US$ 1,2 triliun per tahun. Lautan Indonesia dan selat-selatnya merupakan alur transportasi internasional yang ramai, menghubungkan antara Benua Asia, pantai Barat Amerika dan Benua Eropa. Lautan Indonesia merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia, memiliki 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang. Jika seluruh aset dan potensi kelautan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, seharusnya kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bisa jauh lebih besar daripada saat ini. Apalagi, seperti diproyeksikan Mckinsey Global Institute, sektor kelautan dan perikanan termasuk 4 pilar utama selain sumber daya alam, pertanian dan jasa, akan membawa Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar nomor 7 dunia di tahun 2030. Sumber: http://www.neraca.co.id/article/41629/KIARA-Laut-Adalah-Masa-Depan-Indonesia

KIARA: Laut Adalah Masa Depan Indonesia

KIARA: Laut Adalah Masa Depan Indonesia

NERACA Jakarta-Lautan yang mendominasi letak geografis Indonesia nyatanya belum memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, khususnya nelayan tradisional yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berangkat dari kondisi itulah, KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) menyelenggarakan Festival Negeri Bahari bertajuk “Mengembalikan Kejayaan Negeri Bahari” di Taman Menteng, Jakarta, akhir pekan lalu. Festival ini bertujuan untuk mengajak masyarakat kembali menyadari bahwa laut adalah masa depan bangsa. “Laut adalah masa depan bangsa Indonesia. Menafikan laut sama halnya mencelakakan anak-anak bangsa. Fakta hari ini menunjukkan bahwa nelayan tradisional terus dimiskinkan sementara asing justru difasilitasi, di antaranya melalui Perubahan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Permen No. 30 Tahun 2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Oleh karena itu, pemimpin nasional periode 2014-2019 harus membalikkan fakta tersebut sehingga nelayan tradisional bisa hidup sejahtera,” kata Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA, dalam keterangan resmi yang dikutip, Senin (19/5). Festival Negeri Bahari ini dirayakan oleh pameran kuliner mangrove, ikan dan kain tenun yang dibawa oleh 15 komunitas perempuan nelayan yang tergabung di dalam PPNI (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia), demo masak perempuan nelayan bersama Koki Gadungan Rahung Nasution, stand-up comedy, bengkel kreativitas anak (mewarnai dan origami), rembug pangan pesisir, peluncuran “Gerakan Turun Tangan Selamatkan Mangrove”, dan panggung Negeri Bahari. Sementara itu, Masnuah, Sekjen PPNI menjelaskan, festival ini menjadi ruang PPNI memperkenalkan potensi ekonomi olahan mangrove, ikan dan kain tenun yang diproduksi dari desa-desa pesisir di 15 kabupaten/kota kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. “Ajang ini juga kami jadikan sebagai wahana mempererat tali persaudaraan antarperempuan, baik yang tinggal di wilayah pesisir dan perkotaan,” ujarnya. Dalam Festival Negeri Bahari ini, tambah Selamet Daroyni selaku Ketua Panitia Festival dan Koordinator Bidang Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA, hadir komunitas perempuan nelayan dari Demak Jepara, Kendal, dan Batang (Jawa Tengah), Gresik dan Surabaya (Jawa Timur), Buton (Sulawesi Tenggara), Manado (Sulawesi Utara), Langkat dan Serdang Bedagai (Sumatera Utara), Lampung, Lombok (Nusa Tenggara Barat), Indramayu (Jawa Barat), dan Jakarta Utara. Sebagai catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagai negara kepulauan dengan 17.499 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 104 ribu kilometer atau terpanjang kedua di dunia, potensi kelautan sangat besar. Diperkirakan, potensi ekonomi di sektor kelautan, baik yang berhubungan dengan sumber daya alam dan pelayanan maritim nilainya mencapai lebih US$ 1,2 triliun per tahun. Lautan Indonesia dan selat-selatnya merupakan alur transportasi internasional yang ramai, menghubungkan antara Benua Asia, pantai Barat Amerika dan Benua Eropa. Lautan Indonesia merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia, memiliki 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang. Jika seluruh aset dan potensi kelautan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, seharusnya kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bisa jauh lebih besar daripada saat ini. Apalagi, seperti diproyeksikan Mckinsey Global Institute, sektor kelautan dan perikanan termasuk 4 pilar utama selain sumber daya alam, pertanian dan jasa, akan membawa Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar nomor 7 dunia di tahun 2030. Sumber: http://www.neraca.co.id/article/41629/KIARA-Laut-Adalah-Masa-Depan-Indonesia

Aksi Teatrikal dan Pantomim Ramaikan Festival Negeri Bahari

Aksi Teatrikal dan Pantomim Ramaikan Festival Negeri Bahari

  Penulis: Tinu Sicara Jakarta, JMOL ** Kisah nelayan yang hidup dalam belenggu kemiskinan dan terlilit utang kepada tengkulak dituangkan dalam aksi teatrikal di Festival Negeri Bahari, Taman menteng, Jakarta, Sabtu, (17/5). Dimainkan oleh enam orang dari Teater Syahid yang memerankan kisah dan nasib nelayan dengan menjiwai dan penuh perasaan sesuai dengan penderitaan para nelayan beserta permasalahan yang mengelilingi nelayan. Masing-masing berperan sebagai nelayan, tengkulak, dan Pak Kades (Kepala Desa). Dengan mengkombinasikan keriangan anak-anak nelayan yang bermain di pesisir laut dipoles dengan jenaka dan mengisahkan nelayan yang tidak melaut karena badai, bahan bakar, serta hasil tangkapan yang sedikit karena kalah saing dengan kapal-kapal besar asing yang masuk perairan Indonesia menangkap ikan dengan seenaknya menggunakan pukat harimau atau pun bahan peledak. Nelayan terpaksa meminjam uang ke tengkulak untuk menyambung hidup karena pendapatan dari hasil menangkap ikan tidak mencukupi. Bahkan perputaran ini membuat nelayan sering kali terlilit utang. Seperti gali lubang tutup lubang. Tak hanya itu, janji-janji bantuan bagi nelayan pun turut diceritakan dalam aksi teatrikal ini. Sound effect deburan ombak yang mengiringi teatrikal semakin menguatkan kehidupan nelayan yang sesungguhnya. Melihat aksi tersebut, masyarakat yang hadir di Taman Menteng Jakarta segera merapat duduk di barisan depan ala lesehan untuk menyaksikan teater lebih dekat. Selanjutnya, penampilan pantomim yang menambah keseruan acara dengan tema anak-anak yang harus dilindungi sebagai generasi penerus. Editor: Arif Giyanto Sumber: http://jurnalmaritim.com/2014/1/1226/aksi-teatrikal-dan-pantomim-ramaikan-festival-negeri-bahari  

Kembalikan Kejayaan Negeri Bahari Lewat Festival

Kembalikan Kejayaan Negeri Bahari Lewat Festival JAKARTA, GRESNEWS.COM – Bahwa Indonesia dulu dikenal sebagai bangsa bahari yang mampu menguasai lautan, sepertinya tak bersisa lagi jejaknya. Bukti sahihnya adalah potret buram kehidupan kaum nelayan yang semakin hari kian terimpit kemiskinan. Meski pemerintah menargetkan kemiskinan turun hingga 8 persen, pada kenyataannya angka kemiskinan masih relatif tinggi terutama di pedesaan dimana sebagain besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Pada tahun 2013 angka kemiskinan mencapai 11,4 persen atau 28,1 juta orang. Angka ini memang turun hingga 2 persen jika dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 13.33 persen. Kemiskinan dan ketidakberdayaan nelayan ini juga diperparah denganmerajanya produk impor perikanan  menguasai pasar dalam negeri. Tahun 2004 impor ikan Indonesia mencapai volume 157.616 ton. Namun di tahun 2012 meningkat tajam menjadi 441.000 ton. Hal ini menunjukkan pemerintah telah melanggar UU Nomor 45 tahun 2009. “UU itu mengamanatkan untuk mengutamakan pasokan dalam negeri. Kebijakakan seperti sekarang ini mustahil bisa menyejahterakan nelayan,” ujar Slamet Daroyni dari Pokja Perikanan Aliansi Desa Sejahtera kepada Gresnews.com, beberapa waktu lalu. Slamet Daroyni mengatakan, sektor perikanan tidak dianggap sebagai sumber produk pangan strategis. “Namun hanya difokuskan pada peningkatan produksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Akibatnya, alih-alih masyarakat Indonesia mendapatkan sumber protein bermutu dari lokal, justru dipaksa menjadi penonton karena hasil tangkapan diekspor. “Kebijakan inimenggerus bahan baku ikan pada akhirnya memaksa perusahaan dan konsumen domestik bergantung pada perikanan impor,” kata Slamet. Menyadari semakin terlupakannya sejarah Indonesia sebagai negara bahari, Sabtu (17/5) kemarin, KIARA menggelar Festival Negeri Bahari. Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mengatakan, festival itu digelar dalam rangka mengajak masyarakat kembali menyadari bahwa laut adalah masa depan bangsa. “Lautan yang mendominasi letak geografis Indonesia nyatanya belum memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, khususnya nelayan tradisional yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berangkat dari kondisi itulah, KIARA menyelenggarakan festival ini,” kata Halim dalam pernyataan tertulis yang diterima Gresnews.com, Minggu (18/5). Halim mengatakan, laut adalah masa depan bangsa Indonesia. “Menafikan laut sama halnya mencelakakan anak-anak bangsa,” ujarnya. Sayangnya, kata dia, fakta hari ini menunjukkan bahwa nelayan tradisional terus dimiskinkan sementara asing justru difasilitasi, di antaranya melalui Perubahan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Permen No. 30 Tahun 2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap. “Oleh karena itu, pemimpin nasional periode 2014-2019 harus membalikkan fakta tersebut sehingga nelayan tradisional bisa hidup sejahtera,” kata Halim menegaskan. Festival Negeri Bahari ini dirayakan oleh berbagai acara. Mulai dari pameran kuliner mangrove, ikan dan kain tenun yang dibawa oleh 15 komunitas perempuan nelayan yang tergabung di dalam PPNI (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia). Ada juga demo masak perempuan nelayan bersama Koki Gadungan Rahung Nasution, stand-up comedy, bengkel kreativitas anak (mewarnai dan origami), dan rembug pangan pesisir. Acara itu juga dimeriahkan dengan peluncuran “Gerakan Turun Tangan Selamatkan Mangrove” dan panggung Negeri Bahari. Masnuah, Sekjen PPNI menjelaskan, festival ini menjadi ruang PPNI memperkenalkan potensi ekonomi olahan mangrove, ikan dan kain tenun yang diproduksi dari desa-desa pesisir di 15 kabupaten/kota kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. “Ajang ini juga kami jadikan sebagai wahana mempererat tali persaudaraan antarperempuan, baik yang tinggal di wilayah pesisir dan perkotaan,” ujarnya. Dalam Festival Negeri Bahari ini, tambah Selamet Daroyni selaku Ketua Panitia Festival dan Koordinator Bidang Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA, hadir komunitas perempuan nelayan dari berbagai daerah di Jawa. Diantaranya dari Demak Jepara, Kendal, dan Batang (Jawa Tengah), Gresik, Indramayu (Jawa Barat), Jakarta Utara dan Surabaya (Jawa Timur). Ada juga komunitas nelayan dari luar Jawa seperti Buton (Sulawesi Tenggara), Manado(Sulawesi Utara), Langkat dan Serdang Bedagai (Sumatera Utara), Lampung, Lombok (Nusa Tenggara Barat). Redaktur : Muhammad Agung Riyad Sumber: http://www.gresnews.com/berita/sosial/100185-kembalikan-kejayaan-negeri-bahari-lewat-festival

Rehabilitasi Terumbu Karang Telan Rp534,16 Miliar

Rabu, 02 April 2014 08:54.

JAKARTA, KAWANBISNIS -Proyek Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI), akan dilangsungkan kembali pada 2014-2019.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo dinilai membebani keuangan negara dan pemerintahan baru 2014-2019 dengan meloloskan permohonan utang sebesar US$47,38 juta atau setara dengan Rp534,16 miliar untuk proyek rehabilitasi terumbu karang.

Adapun, nilai utang tersebut diperoleh dari Bank Dunia. Selebihnya didanai dari hibah GEF (Global Environmental Facility) sebesar US$10 juta dan US$5,74 juta yang dibebankan kepada APBN.

Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengatakan, berkaca dari 3 fase COREMAP sebelumnya, sudah semestinya proyek hutang ini dihentikan.

“Selain tidak ada perubahan membaiknya terumbu karang sebagaimana dilaporkan BPK, proyek ini membebani keuangan negara dan terjadi banyak penyimpangan. Dari temuan BPK sudah mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi”, katanya dalam keterangan resmi, seperti dikutip bisnis.com Selasa (1/4/2014).

Dalam dokumen berkode P127813 yang dipublikasikan oleh Bank Dunia, disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia mengajukan proyek hutang yang dinamai Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI).

Proyek ini mendapat persetujuan Bank Dunia pada 21 Februari 2014 dan akan berakhir pada 2019. Proyek hutang ini merupakan kelanjutan dari proyek serupa sebelumnya yang dibagi ke dalam tiga tahapan: fase inisiasi (1998-2001), fase akselerasi (2011-2007), dan fase institusionalisasi (2007-2013).

Sebagaimana diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Januari 2012 menemukan beberapa fakta. Hal ini menjadi alasan pihak KIARA mempertanyakan dan menolak adanya poyek lanjutan.

Pertama, desain dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan terumbu karang melalui program COREMAP II, antara lain mata pencaharian alternatif (MPA), dana bergulir (seed fund), pembangunan dan pemanfaatan prasarana sosial belum seluruhnya sesuai dengan desain yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat pesisir;

Kedua, BPK mengeluarkan hasil audit terhadap indikator kondisi biofisik yang meliputi terumbu karang dan tutupan karang hidup yang dibandingkan dengan kondisi setelah akhir program tidak mengalami perubahan signifikan atau cenderung mengalami penurunan dibandingkan kondisi awal (baseline).

Ketiga, pelaksanaan COREMAP II pada beberapa kabupaten tidak memiliki dampak yang signifikan atas peningkatan kelestarian terumbu karang dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah COREMAP II.

Keempat, pengelolaan dana bergulir (seed fund) tidak berdasarkan prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang semestinya.

Kelima, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan atas penggunaan dan pelaporan dana bergulir tidak dapat dipakai sebagai ukuran atas pencapaian program tersebut.

Keenam, penggunaan dan pelaporan dana bergulir tidak efektif, tidak optimal dan banyak penyimpangan.

“Dengan menghentikan proyek utang tersebut, anggaran negara sebesar US$5,74 juta atau setara dengan Rp64,71 miliar yang dialokasikan untuk co-financing dapat dimanfaatkan untuk membangun sedikitnya 1.200 rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat nelayan,” tambah Halim.

Dirinya melanjutkan, KIARA mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai institusi pelaksana untuk menghentikan dan mengembalikan proyek hutang ini.

“Selain itu kedua pihak harus mengedepankan pengelolaan ekosistem laut kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat berbasis kearifan lokal yang sudah mereka jalani secara turun-temurun,” tutup Halim.

Editor: Retna Trilediana Rahmadona

Sumber: http://www.kawanbisnis.com/pilih-kanal-berita/nasional/2548-rehabilitasi-terumbu-karang-telan-rp534-16-miliar

REFLEKSI 2013 DAN PROYEKSI 2014 KELAUTAN DAN PERIKANAN; MENCARI PEMIMPIN BERVISI KELAUTAN

 

REFLEKSI 2013 DAN PROYEKSI 2014

KELAUTAN DAN PERIKANAN

MENCARI PEMIMPIN BERVISI KELAUTAN 

PENGANTAR Dinamika pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2013 tidak mengalami perubahan berarti. Pemerintah terus menggaungkan industrialisasi perikanan, namun berjarak kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya. Padahal, secara esensial tidak ada ubahnya dengan konsep minapolitan ala Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya. Tidak hanya itu, anggaran kelautan dan perikanan juga terus meningkat. Ironisnya justru kian memperlebar jurang kemiskinan: nelayan dan pembudidaya kecil diposisikan sebagai buruh, sementara pemilik kapal/lahan berkubang dana program pemerintah. KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) mencatat sejumlah fakta tidak terhubungnya program pemerintah dengan upaya penyejahteraan nelayan di desa pesisir/perkampungan nelayan, di antaranya nelayan masih dihadapkan pada perkara terputusnya tata kelola hulu ke hilir; tiadanya jaminan perlindungan jiwa dan sosial (termasuk pendidikan dan kesehatan) bagi nelayan dan keluarganya; semakin sulitnya akses melaut akibat praktek pembangunan yang tidak ramah nelayan; serta ancaman bencana yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lebih parah lagi, akses BBM bersubsidi masih menjadi perkara laten bagi masyarakat nelayan. Tahun 2014 adalah tahun politik. Dalam pada itu, bakal berlangsung pergantian kepemimpinan nasional. Seperti apakah pemimpin nasional yang dibutuhkan Republik Bahari ini? Kekeliruan dalam memilih akan berimbas pada limbungnya raksasa perikanan dunia. Terlebih, di level regional, Indonesia akan dihadapkan pada pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) per tanggal 1 Januari 2014. Tanpa kesungguhan, Pemerintah Republik Indonesia hanya akan mengorbankan masyarakat nelayan sebagai obyek perdagangan bebas. Atas dasar itulah, KIARA menyampaikan Refleksi 2013 dan Proyeksi 2014 Kelautan dan Perikanan: MENCARI PEMIMPIN BERVISI KELAUTAN. ANGGARAN MENINGKAT, NELAYAN TERPURUK Sejak tahun 2008-2014, anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) cenderung mengalami peningkatan (lihat Tabel 1). Bahkan pada tahun 2011, terdapat tambahan sebesar Rp1.137.763.437.000 dari APBN Perubahan. Tabel 1. Anggaran KKP Tahun 2008-2013
No Tahun Jumlah (Triliun)
1 2008 Rp3,20 Triliun
2 2009 Rp3,70 Triliun
3 2010 Rp3,19 Triliun
4 2011 Rp4,91 Triliun
5 2012 Rp5,99 Triliun
6 2013 Rp7,07 Triliun
7 2014 Rp5,60 Triliun
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2013) Jika dirata-rata, anggaran KKP sebesar Rp4,97 Triliun per tahun, dengan kenaikan rata-rata sebesar Rp0,4 Triliun/Tahun. Kecenderungan peningkatan anggaran ini mestinya dibarengi dengan visi menyejahterakan masyarakat nelayan tradisional. Sebaliknya, fluktuasi anggaran justru tidak disertai dengan kreativitas program. Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2013) mencatat, program yang tertera di dalam Rincian Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2013-2014 tidak jauh berbeda, misalnya: (1) Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; (2) Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan. Ironisnya, manfaat dari pelaksanaan anggarannya justru tidak dirasakan nelayan tradisional. Tidak terhubungnya fakta di perkampungan nelayan dengan penganggaran di KKP menjadi penyebab utama mandeknya keseriusan penyejahteraan masyarakat nelayan. Di tahun 2014, misalnya, dari anggaran sebesar Rp 5,60 Triliun (lihat Tabel 1), hanya 0,01 persen atau sebesar Rp. 258 miliar yang dialokasikan untuk pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil. Tabel 2. Rincian Anggaran Belanja Bidang KKP Tahun 2014
No.

Nama Bidang

Jumlah (Miliar)

1 Sekretariat Jenderal Rp. 360.231.141
2 Inspektorat Jenderal Rp. 50.532.572
3 Ditjen Perikanan Tangkap Rp. 1.404.452.019
4 Ditjen Perikanan Budidaya Rp. 917.706.222
5 Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rp. 558.135.308
6 Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Rp. 601.941.004
7 Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Rp. 480.917.247
8 Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Rp. 488.465.523
9 Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Rp. 259.762.597
  Total Rp. 5.601.487.908
Sumber: Rincian Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014 Menurut Bagian Anggaran, Unit Organisasi, Program dan Kegiatan, Kementerian Keuangan MELAUT TANPA PERLINDUNGAN Sudah sejak tahun 2010, jumlah nelayan yang hilang dan meninggal dunia di laut akibat dampak perubahan iklim mengalami peningkatan (lihat Tabel 3). Sayangnya, fakta ini tidak dianggap sebagai hal penting oleh Negara. Tak hanya itu, ancaman bencana (gempa, banjir bandang, banjir rob, gelombang tinggi, dan angin kencang) juga berakibat pada tidak bisa melautnya masyarakat nelayan tradisional. Pusat Data dan Informasi KIARA (Februari 2013) menerima laporan sedikitnya 20.726 nelayan tidak bisa melaut di 10 kabupaten/kota di Indonesia tanpa perlindungan dari ancaman bencana. Tabel 3. Jumlah Nelayan Hilang dan Meninggal Dunia di Laut 2010-2012
No Tahun Jumlah Nelayan
1 2010 86
2 2011 149
3 2012 186
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2013) Mengingat kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana produksi nelayan, dan luasnya wilayah yang terkena dampak cuaca ekstrem memberi dampak terhadap aktivitas ekonomi sosial nelayan tradisional dan mengacu pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, status cuaca ekstrem semestinya dikategorikan sebagai bencana nasional. Apalagi Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah memberikan informasi prakiraan cuaca sebelumnya. Ironisnya, informasi yang disediakan oleh BMKG tidak dijadikan sebagai panduan KKP untuk melindungi nelayan. Akibatnya, sepanjang tahun 2013, sebanyak 255 nelayan mengalami kecelakaan, hilang dan meninggal dunia di laut tanpa jaminan perlindungan jiwa (lihat Tabel 4). Tabel 4. Jumlah Nelayan Mengalami Kecelakaan, Hilang dan Wafat di Laut 2013

No

Bulan

Jumlah Kecelakaan

Jumlah Nelayan Wafat

1 Januari 8 kasus 49 orang
2 Februari 1 kasus 1 orang
3 Maret 1 kasus 1 orang
4 April 3 kasus 60 orang
5 Mei 2 kasus 11 orang
6 Juni 3 kasus 14 orang
7 Juli 5 kasus 16 orang
8 Agustus 9 kasus 10 orang
9 September 9 kasus 18 orang
10 Oktober 5 kasus 6 orang
11 November 5 kasus 15 orang
12 Desember 6 kasus 24 orang
  Jumlah total 57 Kasus 225 orang
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember  2013) KEBIJAKAN MENGEBIRI Dalam 2 tahun terakhir, kebijakan kelautan dan perikanan yang dihasilkan oleh Pemerintah dan DPR RI justru tidak memihak kepada hajat hidup masyarakat nelayan. Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2013) menemukan bahwa sebanyak 7 (tujuh) kebijakan kelautan dan perikanan yang tidak memihak nelayan, berpihak kepada kepentingan asing, diskriminatif, berpotensi menyebabkan dikriminalisasinya nelayan, menimbulkan ancaman penggusuran terhadap masyarakat pesisir, dan mengancam keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil (lihat Tabel 5). Tabel 5. Arah Kebijakan Kelautan dan Perikanan
No Kebijakan Keterangan
1 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menggantikan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan Disahkan DPR pada 16 November 2012 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012 –       Tidak memihak kepada nelayan tradisional –       Diskriminasi persamaan perlakuan –       Berpotensi menyebabkan dikriminalisasinya nelayan
2 Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Disahkan DPR pada 18 Desember 2013 –       Tidak memihak kepada nelayan tradisional –       Berpihak pada kepentingan asing –       Diskriminasi persamaan perlakuan –       Menimbulkan Ancaman Penggusuran terhadap Masyarakat Pesisir –       Mengancam keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
3 Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2012 –       Tidak memihak kepada nelayan tradisional –       Menimbulkan Ancaman Penggusuran terhadap Masyarakat Pesisir –       Mengancam keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
4 Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia direvisi dengan Permen Kelautan dan Perikanan No. 26/PERMEN-KP/2013 pada 20 September 2013 –       Berpihak pada kepentingan asing –       Mengancam keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil  
5 Permen Kelautan dan Perikanan No. 18/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia –       Mengancam keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
6 Permen Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil –       Tidak memihak kepada nelayan tradisional –       Menimbulkan Ancaman Penggusuran terhadap Masyarakat Pesisir –       Mengancam keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
7 Permen Kelautan dan Perikanan No. 10/PERMEN-KP/2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan –       Berpihak pada kepentingan asing –       Mengancam keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2013)   KEPALA DAERAH TAK RAMAH NELAYAN Tiga tahun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan Pasal-pasal HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang menegaskan adanya 4 hak konstitusional masyarakat nelayan, KIARA menemukan sedikitnya 50 Kepala Daerah, terdiri dari: (i) 4 Gubernur; (ii) 36 Bupati; dan (iii) 10 Walikota yang memberlakukan kebijakan tidak  ramah terhadap nelayan (lihat Tabel 6). Tabel 6. Daftar Kepala Daerah Tidak Ramah Nelayan
No Kepala Daerah Bentuk Kebijakan Tidak Ramah Nelayan
  Gubernur  
1 Jawa Timur Perizinan Tambang Pasir Laut
2 Sumatera Utara Alih konversi mangrove
3 DKI Jakarta Reklamasi Pantai
4 Bali Reklamasi Pantai
  Bupati  
5 Batang Alih fungsi kawasan konservasi untuk PLTU
6 Serang Perizinan Tambang Pasir Laut
7 Jepara Perizinan Tambang Pasir Besi
8 Pandeglang Perizinan Tambang Pasir
9 Bangka Perizinan Tambang Timah
10 Belitung Perizinan Tambang Timah
11 Langkat Pembolehan/Pembiaran Pemakaian Trawl
12 Asahan Pembolehan/Pembiaran Pemakaian Trawl
13 Tangerang Reklamasi Pantai
14 Minahasa Utara Reklamasi Pantai
15 Bolaang Mongondow Timur Perizinan Tambang Pasir Besi
16 Bolaang Mongondow Utara Perizinan Tambang Pasir Besi
17 Kepulauan Sangihe Perizinan Tambang Pasir Besi
18 Gresik Reklamasi Pantai
19 Mamuju Reklamasi Pantai
20 Donggala Reklamasi Pantai
21 Pangandaran Perizinan Tambang Pasir Besi
22 Tasikmalaya Perizinan Tambang Pasir Besi
23 Bandung Barat Perizinan Tambang Pasir Besi
24 Minahasa Selatan Perizinan Tambang Pasir Besi
25 Minahasa Tenggara Perizinan Tambang Pasir Besi
26 Morowali Reklamasi Pantai
27 Aceh Besar Perizinan Tambang Pasir Laut
28 Seluma, Bengkulu Perizinan Tambang Pasir Besi
29 Belitung Perizinan Tambang Pasir Laut
30 Bangka Perizinan Tambang Timah
31 Garut Perizinan Tambang Pasir Besi
32 Kulon Progo Perizinan Tambang Pasir Besi
33 Kebumen Perizinan Tambang Pasir Besi
34 Cilacap Perizinan Tambang Pasir Besi
35 Tulungagung Perizinan Tambang Pasir Besi
36 Lumajang Perizinan Tambang Pasir Besi
37 Jember Perizinan Tambang Pasir Laut
38 Blitar Perizinan Tambang Pasir Laut
39 Ende Perizinan Tambang Pasir Besi
40 Konawe Perizinan Tambang Pasir Besi
  Walikota  
41 Balikpapan Perizinan Tambang Pasir Laut dan Reklamasi Pantai
42 Manado Reklamasi Pantai
43 Palu Reklamasi Pantai
44 Makasar Reklamasi Pantai
45 Lampung Reklamasi Pantai
46 Padang Reklamasi Pantai
47 Semarang Reklamasi Pantai
48 Surabaya Reklamasi Pantai
49 Kupang Reklamasi Pantai
50 Bau-bau Reklamasi Pantai
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2013) KENAIKAN PRODUKSI, BUKAN PRESTASI Kementerian Kelautan dan Perikanan menempatkan kenaikan produksi sebagai prestasi. Padahal, dengan wilayah lautan seluas 70%, peningkatan produksi adalah hal yang lumrah. Apalagi terdapat dukungan anggaran yang terus meningkat, khususnya bagi Ditjen Perikanan Budidaya. Untuk tahun 2014, alokasi anggaran untuk peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar Rp. 917.706.222.000. Di dalamnya termasuk Rp260.000.000.000 untuk bantuan sosial yang rentan disalahgunakan. Tak mengherankan jika di dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2014, dicantumkan tujuan: peningkatan produksi perikanan terutama dari perikanan budidaya, selain dari perikanan tangkap melalui pengembangan jaringan tambak, pengembangan benih, perluasan areal budidaya ikan, serta pembangunan pelabuhan perikanan. Program revitalisasi tambak udang melalui tambak demfarm yang digulirkan oleh KKP sejak tahun 2012 menciptakan kesenjangan sosial yang kian tinggi di kalangan masyarakat pembudidaya. Hal ini dikarenakan pihak penerima proyek Demfarm seperti di Indramayu, Jawa Barat, pada tahun 2012 pada umumnya adalah juragan tambak. Kiara menyatakan format pengerjaan proyek denfarm yang dilakukan di sepanjang kawasan pantai utara Jawa itu juga dinilai merupakan pengerjaan proyek yang tidak berbasis kelompok melainkan buruh-majikan.  Tenaga kerja didatangkan dari luar desa atau bahkan berasal dari kecamatan lainnya. Hal ini menyalahi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percontohan Usaha Budidaya (Demfarm) Udang dalam Rangka Industrialisasi Perikanan Budidaya. Di dalam Bab II tentang Kelembagaan, Tugas, dan Fungsi, Kelompok Pembudidaya Ikan didefinisikan sebagai kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok, yang mengembangkan usaha produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan dan penumbuhan wirausaha di bidang perikanan budidaya. Dalam perkataan lain, semangat yang dibangun proyek demfarm hanya memperkaya para juragan pemilik tambak, sementara kelompok pembudidaya ikan yang menjadi sasaran utama justru dikesampingkan. Hal ini kian memperlebar jurang kesejahteraan di tingkat masyarakat pembudidaya. Tanpa kesejahteraan pembudidaya, kenaikan produksi bukanlah prestasi. NEGERI OTOMATIS Salah satu produk kebijakan yang akan diberlakukan di ASEAN, khususnya untuk sektor perikanan, adalah sertifikasi (best practices) produk perikanan budidaya. Dalam istilah ASEAN, disebut sebagai GAP (Good Aquaculture Practices). Sejauh mana kesiapan Indonesia? Sebanyak lebih dari 4,5 juta pembudidaya dan 2,3 juta jiwa nelayan bakal dihadapkan pada pemberlakukan pasar tunggal ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN per 1 Januari 2015. Di tengah isu global di sektor perikanan budidaya tentang jaminan mutu dan keamanan pangan, masyarakat dunia menjawabnya dengan berbagai sistem standar mutu, keamanan pangan dan sertifikasi, seperti HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), GAP (Good Aquaculture Practices), ASC (Aquaculture Stewardship Council), dan sebagainya. Di level nasional, Dirjen Perikanan Budidaya KKP mengeluarkan kebijakan CBIB yang dilegalisasi dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik. Aturan ini hanya mengatur cara berbudidaya ikan yang baik dari sisi keamanan bilogis dan pangan, serta seolah-olah ramah lingkungan. Namun aturan ini tidak ditujukan untuk mengantisipasi berulangnya praktek pelanggaran hak asasi manusia, problematika lingkungan, dan mengabaikan tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Pemerintah telah menetapkan CBIB sejak 5 Januari 2007, melalui Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 2/MEN/2007 Tentang Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB). CBIB yang terbit pada tahun 2007 masih mengacu pada UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan belum mengacu kepada UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004. Ironisnya, Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) tidak membedakan antara korporasi pertambakan yang menerapkan sistem contract farming/corporate farming seperti yang terjadi di pertambakan udang Bumi Dipasena saat bermitra dengan PT. Aruna Wijaya Sakti afiliasi dari Central Proteina Prima (PT. AWS/CPP). Menyamakan perlakuan antara petambak skala besar/industri dengan contract farming (korporasi) dengan petambak tradisional/skala kecil/mandiri akan mendiskriminasi petambak skala kecil (tradisional/mandiri). Selain perbedaan perlakukan, CBIB juga tidak membedakan antara petambak mandiri dan tradisional dengan budidaya yang dilakukan oleh korporasi. Karena adanya perbedaan dalam permodalan, teknologi, informasi dan pengetahuan petambak skala kecil (tradisional/mandiri) yang akan mengakibatkan mereka tidak dapat bersaing dengan pertambakan skala besar (korporasi). Tidak menutup kemungkinan aturan ini akan mematikan usaha budidaya tambak tradisional/mandiri dan tujuan untuk menyejahterakan para nelayan budidaya tidak tercapai. Program Pemerintah terhadap keberlanjutan pembudidaya ikan saat ini masih belum secara maksimal mendukung kepentingan petambak tradisional maupun intensif mandiri. Ditambah lagi, CBIB dirumuskan tidak secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat petambak maupun organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap perlindungan dan kesejahteraan petambak. Padahal keberadaan peraturan hendaknya mempertimbangkan kepentingan dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan sehingga peraturan tersebut memberikan keadilan. Dalam hal tanggung jawab, aturan ini hanya berorientasi pada hasil yang baik, tapi aturan tidak secara spesifik mendelegasikan tanggung jawab di luar kemampuan petambak tradisional dan intensif mandiri. Contoh, pengadaan labolatorium, hatchery, bibit (benur) dan pakan yang terjamin kualitasnya, serta mudah didapatkan. Juga termasuk ancaman eksternal yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh para petambak, seperti pencemaran yang diakibatkan oleh industri dan aktivitas lainnya. BISNIS AMIS Hasil penelitian Pusat Pengembangan Oseanologi (P2O) LIPI yang dilakukan pada tahun 2000, kondisi terumbu karang Indonesia 41,78% dalam keadaan rusak, 28,30% dalam keadaan sedang, 23,72% dalam keadaan baik, dan 6,20% dalam keadaan sangat baik. Dalam menyelesaikan kondisi terumbu karang rusak yang tinggi tersebut Pemerintah justru menyelenggarakan program konservasi terumbu karang yang dberi nama COREMAP (Coral Reef Rehabilitation and Management Project) dengan pembiayaan berbasis hutang. Program yang diklaim pemerintah sebagai upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, penambahan luas kawasan konservasi perairan serta terkelolaanya jenis biota laut yang terancam punah, langka, endemik, dan dilindungi. COREMAP yang melibatkan instansi pemerintah, LSM internasional dan dibiayai dengan menggunakan dana utang dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) ini tidak memberikan dampak yang lebih baik bagi perbaikan kawasan terumbu karang. Pada periode 2004-2011, total anggaran COREMAP tahap II mencapai lebih dari Rp. 1,3 triliun yang diantaranya dibiayai melalui utang luar negeri dari Bank Dunia (WB), Bank Pembangunan Asia (ADB) dan AusAID. Dalam pelaksanaannya, program konservasi terumbu karang ini gagal, tidak efektif dan rawan kebocoran dana. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Program Coremap, antara Tahun 2011 s.d Semester I 2012. Hasil audit BPK menunjukkan hampir semua program COREMAP laut berujung pada kegagalan. COREMAP tidak mencapai indikator perencanaan, implementasi hingga pengawasan. Bukti-bukti sejalan berdasarkan fakta lapangan ditemukan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara sejak 2009 lalu. Pada akhirnya, program konservasi dari hutang luar negeri seperti COREMAP menjadi mesin ATM baru, dan bahkan miskin prestasi. KIARA mengidentifikasi penyelewengan dana COREMAP II mencapai Rp 11,401 milyar. Dana tersebut semestinya untuk kebutuhan masyarakat nelayan melalui implementasi empat komponen, yakni: pembangunan pusat informasi dan penyadaran perlindungan terumbu karang; penghidupan alternatif untuk mereduksi tekanan atas ekosistem karang; pengawasan kawasan konservasi laut; dan sarana fisik seperti posyandu, bangsal kerja dan bangunan MCK (mandi, cuci, kakus). MEMFASILITASI ASING Praktek penangkapan ikan ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan (IUU fishing) menjadi salah satu perhatian banyak Negara, termasuk Indonesia. Sepanjang tahun 2013, sedikitnya 39 kapal asing memasuki perairan Indonesia dan menangkap ikan secara ilegal. Pusat Data dan Informasi KIARA (Juni 2013) mendapati kapal-kapal tersebut berasal dari Malaysia, Cina, Filipina, Korea, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Praktek ini jelas merugikan negara dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber pangan perikanan. Praktik pencurian ikan di perairan Indonesia tahun demi tahun bertambah banyak. Sepanjang 2001 – 2013, terdapat 6.215 kasus pencurian ikan. Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 3.782 kasus terjadi hingga November 2012. Ironisnya, Menteri Kelautan dan Perikanan justru mengesahkan aturan yang membolehkan alih muatan (transhipment). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak menyelesaikan permasalahan pencurian ikan di Indonesia. Bahkan berpotensi tetap melanggar Pasal 25B UU No. 45 Tahun 2009. Pertama, kewajiban Vessel Monitoring System untuk Kapal 30 GT dan Asing Dilonggarkan. Berdasarkan perubahan Pasal 19 persyaratan permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan bagi kapal diatas 30 (tiga puluh) GT tidak diwajibkan memenuhi Surat Keterangan Pemasangan Transmitter vessel monitoring system. Surat keterangan pemasangan transmitter haruslah dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan. Kewajiban memenuhi surat keterangan pemasangan transmitter awalanya ditegaskan dalam Permen KP No. 30 Tahun 2012 yang kemudian direvisi dengan Permen 26 Tahun 2013 yang melonggarkan kewajiban menjadi surat pernyataan kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmiter sebelum kapal melakukan operasi penangkapan ikan. Persyaratan tersebut selain kepada kapal penangkapan ikan diatas 30 GT juga kepada usaha perikanan tangkap yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. Dengan tidak diwajibkannya pemasangan transmitter vessel monitoring system kepada usaha perikanan tangkap oleh asing akan meningkatkan pencurian ikan di perairan Indonesia. Karena kapal perikanan akan menangkap ikan di luar wilayah penangkapan yang ditetapkan izin yang diberikan. Permen Revisi Usaha Perikanan Tangkap tidak menjawab mandate UU Perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan sistem pemantauan kapal perikanan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf e UU No. 45 Tahun 2009. Penangkapan ikan diluar daerah atau wilayah yang diberikan izin berarti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 45 Tahun 2009 yang mewajibkan penangkapan ikan di daerah yang ditetapkan. Kedua, alih muatan kapal masih diperbolehkan. Pengaturan mengenai transshipment (alih muatan) dari antara kapal di atas perairan masih dimungkinkan dilakukan berdasarkan Permen 26 Tahun 2013. Perubahan pengaturan alih muatan tidak berbeda dengan peraturan yang sebelumnya, yang hanya dipindahkan pasalnya ke Pasal 37 ayat (7), ayat (8), ayat (9) dengan tambahan Pasal 37A, Pasal 37B, dan Pasal 37C yang mengatur persyaratan usaha pengangkutan ikan dengan pola kemitraan. Dengan masih diberikan kebebasan untuk melakukan alih muatan merupakan celah yang berisiko tetap terjadinya pencurian ikan. Terlebih dengan adanya pengecualian terhadap komoditas tuna segar untuk wajib diolah di dalam negeri. Ketiga, komoditas tuna segar dikecualikan dari Unit Pengolahan Ikan. Pasal 44 ayat (1) Permen 26 Tahun 2013 mengatur setiap perusahaan yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan jumlah kumulatif 200 (dua ratus) GT sampai dengan 2.000 (dua ribu) GT wajib bermitra dengan Unit Pengolah Ikan. Namun, berdasarkan Pasal 44 ayat (3a) Permen 26/2013 kewajiban usaha perikanan dengan jumlah kumulatif 200 (dua ratus) GT sampai dengan 2.000 (dua ribu) GT untuk bermitra dengan Unit Pengolah Ikan dikecualikan bagi komoditas tuna segar. Sebagaimana diketahui bersama wilayah perairan Indonesia merupakan sebagian dari daerah penangkapan tuna (tuna fishing ground) dunia. Aturan Pasal 44 ayat (3a) yang mengecualikan penangkapan komoditas tuna segar tidak diwajibkan untuk diolah dalam negeri merupakan aturan yang akan merugikan sumber daya perikanan Indonesia. Berbagai kapal penangkap ikan tuna dari Jepang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dari yang terkecil sebesar 50 GT sampai berukuran lebih besar dari 300 GT. Sehingga pengecualian terhadap komoditas tuna merupakan pelanggaran terhadap Pasal 25B ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009. Pasal  25B ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 mewajibkan kepada pemerintah untuk memprioritaskan produksi dan pasokan ke dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan konsumsi nasional. Pasal ini merupakan kebijakan penting mengenai “domestic obligation“ untuk memprioritaskan konsumsi protein bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan adanya klausul Pasal 44 ayat (3a), revisi permen tersebut telah mengelabui tekanan publik terhadap kebijakan pengelolaan perikanan Indonesia. Setelah sebelumnya Pasal 69 ayat (3) dan Pasal 88 Permen KP No. 30 Tahun 2012 memperbolehkan kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan purse seine berukuran diatas 1000 (seribu) GT yang dioperasikan secara tunggal untuk membawa langsung ikan hasil tangkapannya keluar negeri telah dihapuskan. Aturan ini telah dihapus dan ditambahkan dengan kewajiban melaporkan ke syahbandar untuk melakukan perbaikan/docking ke luar negeri. Dihapusnya peraturan Pasal 69 ayat (3) dan Pasal 88 seolah-olah hanya ilusi pengelolaan pangan untuk berdaulat namun kenyataannya hanya menjadi komoditas ekspor tanpa memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pangan perikanan yang berkualitas. Lebih lanjut, kerjasama yang dijalin oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan FAO dalam menanggulangi praktek IUU fishing tidak akan berdaya guna jika Negara justru melonggarkan aturan usaha perikanan tangkap. Di tengah minimnya kapasitas Negara melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, KIARA mendesak Presiden SBY untuk menegur Menteri Kelautan dan Perikanan agar merevisi peraturan menteri yang berpotensi merugikan Negara dan nelayan tradisional, serta mengganggu ketersediaan sumber pangan perikanan dalam negeri. PENUTUP: MENCARI PEMIMPIN BERVISI DAN PEKERJA Di tahun 2014, berbagai fakta yang belum dituntaskan harus menjadi prioritas pemerintah, khususnya pemimpin nasional baru, untuk diselesaikan. Pertama, tidak terhubungnya rantai pasokan bahan baku, sistem logistik, dan persaingan kualitas. Kedua, untuk perikanan budidaya, mempertimbangkan kemampuan para pelaku tambak tradisional maupun intensif mandiri yang masih sangat minim fasilitas pendukung infrastruktur, seperti laboratorium, maka sulit bagi petambak untuk bisa menjalankan aturan CBIB ini. Oleh karena itu, fasilitasi program dan bantuan teknis harus menjadi prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan untuk masyarakat pembudidaya tradisional. Ketiga, dalam hal menjaga kualitas produksi yang baik dan sehat seharusnya pemerintah lebih memfokuskan pada pencegahan-pencegahan terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas lain, seperti pertambangan, limbah industri di luar aktivitas kegiatan tambak dan perikanan tangkap, dan sebagainya. Keempat, menutup akses asing, khususnya terkait kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dan pesisir, yang bertentangan dengan semangat UUD 1945.***   Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Abdul Halim, Sekretaris Jenderal di +62 815 53100 259 Susan Herawati, Koordinator Divisi Perencanaan, Evaluasi dan Penggalangan Dukungan di +62 821 1172 7050 Ahmah Marthin Hadiwinata, Koordinator Divisi Advokasi Hukum dan Kebijakan di +62 812 8603 0453 Selamet Daroyni, Koordinator Divisi Pendidikan dan Penguatan Jaringan di +62 821 1068 3102   Sekretariat Nasional Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan The People’s Coalition for Fisheries Justice Jl. Manggis Blok B Nomor 4 Perumahan Kalibata Indah Jakarta 12750 Telp./Faks. +62 21 799 3528 Email. kiara@kiara.or.id FB. Kiara Twitter. @sahabatkiara www.kiara.or.id

Pertemuan Rakyat VS Pertemuan WTO di Bali 2013

Lembar Informasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id  

Pertemuan Rakyat VS Pertemuan WTO di Bali 2013

  Jakarta, 2 Desember 2013, Pada tanggal 3-6 Desember 2013, perhatian masyarakat dunia akan terfokus pada Konferensi Tingkat Menteri ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pertemuan yang akan diikuti oleh 159 negara ini dimaksudkan untuk menghidupkan kembali dan memperluas sistem perdagangan bebas di bawah rezim WTO. Dalam kegiatan tersebut terdapat 3 proposal atau dikenal dengan istilah Paket Bali  yang akan menjadi pembahasan utama, yaitu (1) fasilitas perdagangan; (2) beberapa elemen isu perundingan pertanian, seperti ketahanan pangan, kompetisi perdagangan dan kuota tarif; dan (3) pembangunan untuk negara-negara kurang berkembang (LDCs). Pertemuan ini tentu akan menjadi ancaman serius bagi rakyat Indonesia. Dengan skema perdagangan bebas, eksploitasi sumber daya ikan dan pemiskinan terhadap nelayan dan petambak akan terus meningkat. Sebagai contoh, dalam lampiran 1 Kesepakatan tentang Pertanian WTO menyebut adanya 24 produk perikanan yang akan masuk dalam pengaturan mekanisme perdagangan bebas, di antaranya penghapusan bea masuk dan kemudahan ekspor-impor. Padahal sebelum adanya pemberlakukan perdagangan bebas telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan yang mengakibatkan semakin sengsaranya nelayan. Pusat Data dan Informasi KIARA (2013) mendapati bahwa meski neraca perdagangan komoditas perikanan Indonesia dari tahun 2008-2012 surplus, namun kecenderungan meningkatnya nilai impor terus terjadi hingga sebesar 54 persen. Impor ikan yang meningkat tajam akhirnya merembes ke pasaran dan mengancam kesehatan masyarakat konsumen ikan dan menjadi sarana pemiskinan pelaku perikanan tradisional Indonesia. Di samping itu, asing justru mendominasi realisasi nilai investasi sektor perikanan dari tahun 2009-2012 dengan kenaikan rata-rata sebesar 133 persen. Dengan adanya pemberlakuan skema perdagangan bebas maka nelayan, petani maupun buruh di Indonesia akan semakin terpinggirkan. Atas fakta tersebut, KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indoensia untuk: pertama, mengevaluasi keanggotaan Indonesia di WTO yang justru merugikan rakyat, khususnya nelayan dan petambak; kedua, memastikan terpenuhinya hak-hak dasar nelayan dan petambak demi kesejahteraan kehidupan keluarga mereka; dan ketiga, mengikutsertakan nelayan dan petambak dalam perumusan dan pembuatan kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup mereka, baik di level lokal, nasional, regional dan internasional. Bersamaan dengan pertemuan Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO, KIARA bersama Southeast Asia Fisheries for Justice Network (SEAFish), sebuah jaringan kedaulatan perikanan di Asia Tenggara, akan menggelar workshop mengenai Perikanan dan Perdagangan Bebas pada tanggal 3-5 Desember 2013 bertempat di Hotel Fave Seminyak, Bali. Selain itu, KIARA yang tergabung di dalam Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme (Gerak Lawan) yaitu koalisi dari berbagai organisasi masyarakat sipil lintas sektor dan isu akan menggelar berbagai kegiatan. KIARA bersama dengan Gerak Lawan akan menggelar Peoples’ Tribunal (Pengadilan Rakyat) terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan transnasional dalam skema perdagangan bebas dan difasilitasi oleh WTO. Peoples’ Tribunal akan mengadili kejahatan perdagangan udang dan Charoen Phokpand yang telah membuat 7.512 petambak berserta keluarganya menderita dan dilanggar HAM-nya. Pengadilan rakyat akan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2013 di Stadion Yowana Mandala (GOR Yowana Mandala), Jl. Trengguli I, Tembau, Denpasar Bali.   Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Bali Nafiah Faiz, Ketua P3UW Lampung di + 62 812 7934 5550 Iing Rohimin, KOMPI Indramayu Jawa Barat di + 62 812 234 0017 Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA di +62 815 53100 259 Susan Herawati, Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Penggalangan Dana KIARA di + 62 821 1172 7050 Ahmad Marthin Hadiwinata, Koordinator Advokasi Hukum dan Kebijakan KIARA Di + 62 812 8603 0453   Jakarta Selamet Daroyni, Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA Di +62 821 1068 3102 Ning Swatama Putridhanti, Koordinator Pengelolaan Pengetahuan KIARA di +62 878 8172 1954

Nelayan Butuh Pesisir yang Lestari, Bukan Tambang Pasir Besi

Laporan: Ade Mulyana RMOL. “Selama ini masyarakat nelayan kebingungan untuk menghentikan praktik dan rencana pertambangan yang mengancam lingkungan pesisir dan pemukiman kami,” ujar Dafiq, nelayan tradisional yang tergabung dalam Forum Nelayan (Fornel) Jepara. Dafiq menyampaikan hal itu di sela-sela kegiatan “Pelatihan Paralegal dan Pendidikan Hukum Kritis” di Desa Andungharjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, yang diselenggarakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bekerjasama dengan LBH Semarang dan Forel Jepara. Acara digelar menyikapi maraknya tambang pasir besi dan pasir laut, serta maraknya kriminalisasi terhadap nelayan tradisional di sepanjang pantai utara Jawa Tengah. Dafiq mengatakan kurangnya pengetahuan terkait hukum lingkungan dan pertambangan membuat para nelayan kebingungan menghentikan praktik pertambangan pasir besi dan laut di wilyahnya. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan paralegal yang digelar tiga hari, Rabu (22/5) hingga Jumat (24/5), sangat membantu untuk modal para nelayan dalam mengadvokasi wilayah pesisir di sepanjang pantai utara Jepara. “Kami sangat membutuhkan kemampuan tentang hak-hak nelayan dan hukum lingkungan, serta aturan pengelolaan kawasan pesisir agar tidak terjadi lagi kriminalisasi oleh perusahaan tambang terhadap para nelayan,” kata Sugeng, nelayan tradisional di Kecamatan Bandungharjo. Sebelumnya pada akhir april 2012 yang lalu 15 warga Bandungharjo menjadi korban kriminalisasi atas aksi penolakan pertambangan di pesisir mereka. Sampai 21 Maret 2013 kemarin, 15 warga nelayan dinyatakan bersalah dengan hukuman pidana 6 bulan dengan masa percobaan 8 bulan oleh Pengadilan Negeri Jepara. Misbahul Munir dari LBH Semarang, dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Jumat (24/5), mengatakan, persoalan yang dihadapi oleh nelayan kaitannya dengan ancaman pertambangan di kawasan pesisir utara Jepara bermuara dari Perda No 2/2011 tentang RTRW Kabupaten Jepara yang menetapkan sepanjang pantai di Kecamatan Donorojo sebagai kawasan pertambangan. Padahal sesuai aturannya, seharusnya RTRW Kabupaten dalam hal ini Jepara harus mengacu pada aturan RTRW propinsi Jawa Tengah yakni Perda No 6/2010 yang sama sekali tidak menyebutkan kawasan pantai utara Jepara sebagai kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan, dan batubara atau sebagaimana yang disebut dalam pasal 80 di Perda tersebut. “Hak nelayan tradisional untuk mendapatkan lingkungan hidup dan perairan yang bersih dan sehat dijaminoleh UUD 1945. Hal ini juga disebut dalam pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan di dalam pasal 35 UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sudah ditetapkan larangan penambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” tambah Koordinator Advokasi Hukum dan Kebijakan Ahmad Marthin Hadiwinata. [dem]

Nelayan Butuh Pesisir Yang Lestari, Bukan Tambang Pasir Besi

Siaran Pers Bersama
Forum Nelayan Jepara
LBH Semarang
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
Nelayan Butuh Pesisir Yang Lestari, Bukan Tambang Pasir Besi
Jepara, 24 Mei 2013. Menyikapi maraknya tambang pasir besi dan pasir laut, serta maraknya kriminalisasi terhadap Nelayan tradisional disepanjang pantai utara Jawa Tengah, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bekerjasama dengan LBH Semarang dan Forum Nelayan (FORNEL) Jepara menyelenggarakan “Pelatihan Paralegal dan Pendidikan Hukum Kritis” di Desa andungharjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara pada 22-24 Mei 2013.
Pada pertemuan tersebut Dafiq salah satu nelayan tradisional yang tergabung dalam Fornel Jepara mengatakan bahwa, “selama ini masyarakat nelayan kebingungan untuk menghentikan praktek dan rencana pertambangan yang mengancam lingkungan pesisir dan pemukiman kami. Karena kurangnya pengetahuan terkait hukum lingkungan dan pertambangan. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan paralegal ini sangat membantu untuk modal para nelayan dalam mengadvokasi wilayah pesisir di sepanjang pantai utara Jepara”.
Sugeng salah satu nelayan tradisional di Kecamatan Bandungharjo juga menambahkan bahwa, “ nelayan kami sangat membutuhkan kemampuan tentang hak-hak nelayan dan hukum lingkungan, serta aturan pengelolaan kawasan pesisir agar tidak terjadi lagi kriminalisasi oleh perusahaan tambang terhadap para nelayan”
Sebelumnya pada akhir april 2012 yang lalu 15 warga Bandungharjo menjadi korban kriminalisasi atas aksi penolakan pertambangan di pesisir mereka. Sampai pada 21 Maret 2013 kemarin 15 warga nelayan tersebut dinyatakan bersalah dengan hukuman pidana 6 Bulan dengan masa percobaan 8 bulan oleh Pengadilan Negeri Jepara”.
Sementara itu, Misbahul munir dari LBH semarang mengatakan bahwa, “persoalan yang dihadapi oleh nelayan kaitannya dengan ancaman pertambangan di kawasan pesisir utara jepara bermuara dari Perda No 2 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Jepara yang menetapkan sepanjang pantai di Kecamatan Donorojo sebagai kawasan pertambangan. Padahal sesuai aturannya, seharusnya RTRW Kabupaten dalam hal ini Jepara harus mengacu pada aturan RTRW propinsi Jawa Tengah yakni Perda No 6 Tahun 2010 yang sama sekali tidak menyebutkan kawasan pantai utara Jepara sebagai kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan, dan batubara atau sebagaimana yang disebut dalam pasal 80 di Perda tersebut”
Ahmad marthin Hadiwinata, Koordinator Advokasi Hukum dan Kebijakan menambahkan, “Hak nelayan tradisional untuk mendapatkan lingkungan hidup dan perairan yang bersih dan sehat dijaminoleh UUD 1945. Hal ini juga disebut dalam pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Bahkan didalam pasal 35 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sudah ditetapkan larangan penambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil”.
Untuk itu, penting bagi pemerintah bersama dengan aparat penegak hukumnya untuk mengedepankan penegakan hukum terhadap perusak lingkungan pesisir. Karena dampaknya telah merugikan Masyarakat Nelayan.
 
Kontak Person:
–          085 289 701 385 (Sugeng/Nelayan Bandungharjo)
–          085 727 149 369 (Jaynal Arifin/LBH Semarang)
–          081 286 030 453 (Ahmad Marthin Hadiwinata/KIARA)

Undangan Liputan Aksi Diam Menolak PERMEN KP No. 30/2012

Nomor :      / AH / KIARA / I / 2013
Perihal : Undangan Meliput Aksi Diam “Permen KP 30/2012: Legalisasi Pencurian Ikan”
  Jakarta, 29 April 2013   Kepada Yth. Rekan-Rekan Media Cetak dan Elektronik di tempat   Salam sejahtera untuk kita semua, Semoga Sahabat-sahabat media senantiasa berada dalam kondisi sehat dan baik sehingga bisa terus berkiprah dalam menyuarakan keadilan untuk masyarakat yang terenggut hak-hak kemanusiaannya, amin.   Sejak Desember 2012, Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No. 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Permen Perikanan Tangkap). Dalam Permen Perikanan Tangkap, pemerintah memberikan kelonggaran kepada pelaku usaha perikanan skala besar baik nasional maupun asing. Aturan ini membolehkan kapal pengangkut ikan di atas 500 GT dan 1.000 GT asal luar negeri untuk ikut mengeksploitasi wilayah perikanan Indonesia (Pasal 31). Kapal penangkap ikan berukuran di atas 1.000 (seribu) GT dengan menggunakan alat penangkapan purse seine dapat membawa hasil tangkapan ikan dan mendaratkannya di luar pelabuhan pangkalan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Pasal 88).   Setelah membaca keseluruhan substansi Permen 30/ 2012 yang terdiri dari 94 pasal, KIARA menemukan pasal-pasal aturan ini bertentangan dengan kebijakan, baik aturan hukum yang lebih tinggi maupun pasal-pasal yang terdapat di dalam Permen 30/ 2012 itu sendiri. Berkenaan dengan itu, Kami bermaksud mengundang kehadiran rekan-rekan media dan cetak dan elektronik untuk meliput aksi diam yang akan diadakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2013
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Pintu Gerbang Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat
Agenda : Aksi Diam, dengan isu Permen KP No. 30/2012: Legalisasi Pencurian Ikan,
Kontak : Marthin 0856 2500 181
  Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas waktu, perhatian, dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.   Hormat kami, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan     Ahmad Marthin Hadiwinata Advokasi Hukum