I.LATAR BELAKANG
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) adalah organisasi non-pemerintah yang berdiri pada tanggal 6 april 2003. Organisasi nirlaba ini diinisiasi oleh WALHI, Bina Desa, JALA (Jaringan Advokasi untuk Nelayan Sumatera Utara), Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), dan individu-individu yang menaruh perhatian terhadap isu kelautan dan perikanan.
Sejak awal berdiri, KIARA berkomitmen untuk memperkuat kelompok nelayan dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar memperoleh perlindungan dan kesejahteraan hidup yang layak dari Pemerintah Republik Indonesia. Pasca temu nasional ke-3 KIARA di Pulau Haruku, Maluku Tengah, 13-17 Januari 2009 lalu, wilayah kajian dan kerja-kerja KIARA terfokus pada: (1) Reformasi Kebijakan; (2) Industri Pertambakan Udang dan Mangrove; (3) Ilegal, Unregulated, Unreported Fishing (IUUF); dan (4) Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang Adil dan Berkelanjutan.
Dalam perkembangannya, KIARA melihat bahwa persoalan kelautan dan perikanan bukanlah perkara domestik semata, melainkan sudah menjadi urusan global. Oleh karena itu, dalam mendukung kinerjanya, KIARA berupaya mndorong reformasi kebijakan yang tidak selaras dengan letak Kepulauan Indonesia yang terdiri belasan ribuan pulau besar dan kecil dengan garis pantai 95.181 km, serta luas laut 5,8 juta kilometer persegi. Di samping itu, KIARA juga melakukan kampanye dan pendidikan publik di ranah kelautan dan perikanan dengan dukungan riset dan publikasi yang akuntabel.
Sejak kelahirannya, KIARA telah diakui sebagai organisasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tertarik untuk mendalami isu kelautan dan perikanan, serta menjadi salah satu organisasi terkemuka di Indonesia.

II.VISI DAN MISI
Visi
Rakyat berdaulat mengelola sumber daya perikanan secara adil dan berkelanjutan.
Misi
Memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan perikanan.

III.NILAI-NILAI
a.Keadilan gender
b.Demokratis
c.Inklusif (terbuka)
d.Akuntabel (Bertanggungjawab)
e.Menghormati dan mengakui kearifan lokal
f.Egaliter (setara)

IV.EMPAT PRINSIP KEADILAN PERIKANAN
Pertama, pentingnya negara mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya ikan tanpa hutang, dengan tetap memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pangan nasional secara berdikari.
Kedua, pentingnya negara memberikan dan memastikan terpenuhinya hak-hak nelayan sebagai warga negara maupun hak-hak istimewa mereka sebagai nelayan tradisional, serta memberikan perlindungan maksimal atas wilayah perairan tradisionalnya.
Ketiga, pentingnya negara memahami kegiatan perikanan sebagai sumber pangan, pengembangan budaya nasional, dan sumber ekonomi kerakyatan.
Keempat, pentingnya negara memahami kegiatan perikanan secara utuh, dengan memaknai keterlibatan perempuan nelayan di dalam kegiatan perikanan sebagai subyek yang teramat penting.

V.WILAYAH KAMPANYE
Program kampanye di KIARA ditentukan secara independen oleh para peneliti berdasarkan urgensi isu di ranah kelautan dan perikanan. Rekomendasi kebijakan dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang sebagian besar kelompok nelayan dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pualu-pulau kecil di Indonesia, bukan hanya kepentingan dan capaian jangka pendek sekelompok tertentu. Komitmen ini diwujudkan melalui pendekatan advokasi preventif dan responsif atas dinamika isu kelautan dan perikanan yang telah, sedang, dan akan berlangsung.

Reformasi Kebijakan
Carut-marut dan inkonsistensi kebijakan negara di ranah kelautan dan perikanan kian runyam. Pelbagai aturan diambil nampak bertolak belakang dengan cita-cita dasar pendirian bangsa Indonesia. Sumber daya laut dan pesisir dikeruk habis tanpa menyisakan kesejahteraan bagi nelayan tradisional, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di sinilah letak urgensi KIARA mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakannya di ranah kelautan dan perikanan.

Industri Pertambakan Udang dan Mangrove
Sejak kemunculannya di Indonesia, industri pertambakan udang telah menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial. Industri ini tidak hanya melakukan konversi lahan basah dan hutan bakau, melainkan juga membebani masyarakat yang hidup di sekitar industri. Di sisi yang lain, dominasi korporasi transnasional (TNCs) dalam industri ini telah memberikan ancaman serius terhadap kedaulatan pangan nasional. Belum lagi, himpitan utang luar negeri yang menambah beban keuangan negara.

Ilegal, Unregulated, Unreported Fishing (IUUF)
Dalam Laporan Akhir Tahun Kelautan dan Perikanan bertajuk “Gerak Mundur Kelautan Kita,” yang dipublikasikan oleh KIARA (2008) menyebutkan bahwa lebih dari 748 kapal asing leluasa berlayar dan mengeruk sumber daya perikanan nasional secara ilegal. Kejahatan perikanan ini berdampak pada krisis perikanan nasional, selain akibat kegiatan ekspor yang berlebihan. Olehnya, KIARA mendesak pemerintah Indonesia untuk bertindak aktif di level nasional dan internasional untuk memberantas pelbagai model kejahatan perikanan, tak terkecuali IUUF.

Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Adil dan Berkelanjutan
KIARA meyakini bahwa masyarakat lokal memiliki kearifan dalam mengelola sumber daya laut dan pesisir. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka juga menjaga kelestarian sumber-sumber kehidupan itu. Pada konteks inilah, KIARA berupaya mengampanyekan perlunya partisipasi aktif masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya pesisir berdasar kearifan lokal yang telah lama mereka hayati. Di sisi yang lain, pentingnya negara menjamin serta melindungi wilayah kelola masyarakat nelayan dan petambak tradisional adalah kewajiban yang tak bisa dipinggirkan.