Siaran Pers
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ)
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Para Tergugat:
Sidang Gugatan Warga Negara (CLS ) Swastanisasi Air Masuk Pemeriksaan Pokok Perkara
Selasa, 25 Juni 2013 , Ketua Majelis Hakim:
Nawawi Pomolango, SH yang memimpin persidangan perkara No. 527/PDT.G/2012/PN.JKT PST. Membacakan putusan sela atas eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Para Tergugat diantaranya Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, PT. Palyja dan PT. Aetra terhadap Gugatan Warga Negara Pembatalan Perjanjian Kerjasama Swastanisasi Air yang diajukan oleh (12 Warga Negara, Nurhidayah dkk).
Dalam eksepsinya pada persidangan sebelumnya, Para Penggugat mendalilkan bahwa gugatan warga negara para tergugat tidak dapat diterima karena menuntut adanya pencabutan surat Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3126/072 tertanggal 24 Desember 1997 (
support letter Gubernur DKI Jakarta tahun 1997) dan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-648/MK.01/1997 tertanggal 26 Desember 1997 yang itu merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara.
Menanggapi eksepsi tersebut, Penggugat menjelaskan dalil tersebut muncul karena ketidakcermatan dan telitinya para tergugat dalam membaca gugatan Citizen Law, khususnya mengenai petitum gugatan, sehingga kemudian menukil secara serampangan petitum gugatan dan mengabaikan petitum lain terkait gugatan yang diajukan. Petitum Penggugat agar para tergugat mencabut surat Gubernur dan Surat menteri keuangan hanyalah salah satu sub point dari tujuh petitum penggugat yang pada intinya menuntut agar pengadilan menyatakan bahwa perjanjian kerjasama antara tergugat V dengan turut tergugat I dan II batal demi hukum dan sebagai konsekuensi dari adanya pembatalan perjanjian kerjasama haruslah dicabut surat yang menjadi pendukung dari pelaksanaan kerjasama tersebut
Sejatinya dalam gugatan tersebut objek dari gugatan Citizen Law Suit bukanlah Surat Gubernur dan Surat Menteri Keuangan melainkan adalah adanya kerjasama Tergugat VII antara Swasta asing Palyja dan Aetara yang dibuat dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.Dalam eksepsinya justru para tergugat mencoba mengaburkan apa yang menjadi inti permasalahan dalam gugatan yang di ajukan oleh para penggugat dan mengarahkan pada pemahaman yang keliru terkait substansi gugatan. Pendapat Penggugat tersebut pun dilengkapi dengan 11 bukti pendukung yang termasuk didalamnya pengalaman PN Jakarta Pusat mengadili dan memutus perkara Gugatan Warga Negara.
Terhadap dalil eksepsi kompetensi absolut yang diajukan tergugat dan tanggapan penggugat,
Majelis Hakim mengambil putusan untuk menolak eksepsi para Tergugat. Majelis hakim memutuskan bahwa Mekanisme Gugatan Warga Negara terhadap Konsesi Swastanisasi Air Jakarta diterima dan Sidang akan dilanjutkan ke Pemeriksaan Pokok Perkara, adapun pertimbangan hakim dalam putusan Sela tersebut sebagai berikut :
Menimbang Bahwa dengan berpedoman pada pasal 136 HIR hanya mempertimbangkan pada eksepsi kompetensi absolute dan eksepsi selebihnya akan diputuskan bersama pokok perkara
Menimbang bahwa Tergugat 1, 2,3,4 dan Turut Tergugat 1 dan Turut tergugat 2 Meminta penggugat Mencabut Surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan Tun berupa SK Gub & Surat Menteri keuangan adalah keputusan TUN. Menimbang Tergugat tidak teliti dan cermat dalam melihat gugtan citizen Law Swit (CLS) yang diajukan oleh Penggugat Karena Tergugat terlalu menggangap mudah gugtan yang diajukan oleh Penggugat tent perjanjian kerjasama swatanisasi air
Menimbang Setelah Hakim Mengkonstatir dari dalil gugatan dan petitum terhadap pokok gugatan terkait ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa incasu T1-7 karena tidak terpenuhinya hak-hak dari warganegara sebagaimana disebut dalam ide petitum angka 2 s/d angka 7 huruf h –g yang mana ini adalah tuntutan Warga Negara terhadap penguasa yang dalam hal ini dikenal dalam mekanisme gugatan perdata sebagai gugatan CLS yang mana hal tersebut menjadi kewenangan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Menimbang sepanjang tentang tuntutan pencabutan SK Gubernur dan Menkeu dalam petitum angka 7 Huruf H. majelis hakim bertpendapat hanyalah tuntutan yang bersifat asecoir atau ikutan yang seyogyanya tidak sama sekali mengesampingkan tuntutan pokok perkara. Dan majelis hakim mengesampingkan bukti2 awal tergugat dan turut tergugat termasuk ket saksi ahli dari Tergugat.
Kesimpulan Majelis: Terhadap eksepsi kompetensi absolut tergugat dan turut tergugat tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak dan sekaligus menetapkan untuk dilanjutkan pada proses pemeriksaan pokok perkara dengan memperhatikan khusus pasal 134 HIR dan 136 HIR, maka majelis menolak eksepsi kompetensi absolute tergugat , menerima perkara dan menetapkan pemeriksaan pokok perkara, tersebut menjadi kewenangan PN Jakarta Pusat, menangguhkan pembebanan biaya pokok perkara sampai pada putusan akhir.
Terhadap putusan
a quo, KMMSAJ mengapresiasi putusan Majelis Hakim dalam perkara ini. Meskipun sebelumnya sempat khawatir putusan akan “masuk angin”, karena pengambilan putusan sempat tertunda satu minggu dari tanggal seharusnya 18 Juni 2013 karena hakim meminta waktu untuk berfikir dengan alasan belum adanya kesamaan pendapat.
Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan memperhatikan kepentingan publik, khususnya masyarakat jakarta yang terlanggar hak atas air nya serta menunjukkan bahwa Hakim masih berhati-hati dalam memutus perkara dan berpedoman pada nurani serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Harapanya akan selalu demikian, dan masyarakat dapat terus mengawal berjalannya proses hukum GWN ini sampai petitum diterima. Putusan Sela ini merupakan langkah awal untuk memasuki tahap pembuktian,untuk membongkar 16 tahun praktek swastanisasi air yang melanggar hak konstitusi dan peraturan perundang-undagaan yang berakibat pada kerugian negara dan kerugian masyarakat pemilik keadulatan lebih khusus lagi masyarakat miskin yang selama ini tidak memperoleh akses atas air. Swastanisasi air ini sendiri jika diteruskan, baru akan selesai tahun 2023 dan jika tidak segera dihentikan, diperkirakan potensi kerugian negara mencapati 18, 2 Triliun.
Jakarta, 25 Juni 2013
Hormat Kami,
Koalisi Mayarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta
Koalisi Masyarakat Untuk Hak Atas Air (KRuHa), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jakarta, Koalisi Anti Utang (KAU),
Solidaritas Perempuan (SP) Jabotabek, Front Perjuangan Pemuda Indonesia,
Jaringan Rakyat Miskin Kota, Indonesia Corruption Watch (ICW)
Untuk Informasi Lebih Lanjut, Silahkan menghubungi:
Arif Maulana (LBH Jakarta): 0817256167;
ar1f_maulana@yahoo.com
Ahmad Marthin Hadiwinata (KIARA): 081286030453;
hadiwinata_ahmad@yahoo.com
Muhammad Reza (KruHA): 081370601441;
reza@kruha.org 
Sutiamah merapikan buku-buku yang diperolehnya dari pertemuan perempuan nelayan dan pelatihan yang ia hadiri. Buku-buku itu disusun di atas lemari sederhana yang terbuat dari kayu berbentuk kotak. Tidak lebih dari 40 buku yang sudah dikumpulkan untuk mencapai cita-cita sederhana: memiliki perpustakaan untuk anak-anak Roban.
Sutiamah atau lebih dikenal dengan panggilan Mbak Tia, lahir di Garut, Jawa Barat pada tahun 1972 dan menikah dengan Wagino tujuh tahun lalu. Baru empat tahun terakhir, Mbak Tia pindah ke Roban mengikuti suaminya. Bapak Wagino berprofesi sebagai nelayan di Roban, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.
Cita-cita sederhana untuk memiliki perpustakaan didasari atas keprihatinan Tia melihat kampungnya yang akan terkena dampak pembangunan PLTU. Olehnya, ia menolak secara tegas pembangunan PLTU Batang.
Menjaga lingkungan
Proyek PLTU Batang dengan kapasitas 2×1000 MW rencananya akan dibangun di lahan seluas 700 hektar. Proyek ini akan menggusur warga di enam desa, yaitu Ponowareng, Karanggeneng, Wonokerso, Ujungnegoro, Sengon (Roban Timur) dan Kedung Segog (Roban Barat), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya perikanan, seperti udang, rajungan, cumi, kepiting dan kerang.
Sejak tahun 2011 rencana pembangunan PLTU Batang diumumkan oleh pemerintah, warga sekitar sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Contohnya, ketika sosialisasi dan konsultasi publik diadakan oleh pemerintah dan PT. Bimasena Power Indonesia (selaku kontraktor), pengamanan ekstra dikerahkan selama acara tersebut berlangsung.
Proses konsultasi pembuatan dokumen Kerangka Acuan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (KA. ANDAL) dilaksanakan di Batang pada Desember 2012. Untuk menjaga kelancaran proses konsultasi, pemerintah mengerahkan lebih dari 1.000 orang aparat dari Kepolisian dan Kodim Kabupaten Batang. Pembangunan PLTU menuai pro dan kontra dari masyarakat. Hal inilah yang membuat Tia menjadi sedih dan khawatir; warga Batang menjadi terpecah. Kini ia harus melihat kecurigaan antarwarga. Padahal, sebelumnya tidak pernah terjadi.
“Dulu kami kuat sekali gotong royongnya, kalau ada nelayan yang kapalnya butuh dicat, kami bisa urunan untuk beli cat dan membantu. Tapi sekarang, semua jadi tidak peduli satu sama lain. Kalau ada yang sakit dari pihak yang pro PLTU, otomatis pihak yang kontra tidak mau menjenguk,” ujar Tia.
Tanpa disadari rencana pembangunan PLTU telah memberikan dampak buruk, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak.
Di sekolah, misalnya, sering kali terjadi perang mulut antar-anak. Hal ini dipicu oleh posisi orang tua yang menolak dan sebagian kecilnya mendukung. Anak-anak yang awalnya tidak mengerti, terpaksa menjadi terlibat dalam konflik ini. Apalagi mereka melihat truk pengangkut tanah, tentara, polisi hingga preman berseliweran di kampung.
Anak-anak Batang tidak bisa main seperti dahulu. Karena rasa takut telah membuat mereka lebih menikmati waktu di rumah sambil bermain telepon genggam atau menonton televisi. Aktivitas mereka sebagai anak-anak terampas oleh rasa curiga yang ditimbulkan akibat adanya proyek PLTU.
“Anak-anak yang masih polos pun ikut ribut. Saling ejek menjadi fenomena baru di antara anak-anak penolak dan pendukung PLTU. Inilah bentuk pemberangusan hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Saya prihatin melihatnya,” tambah Tia.
Mewujudkan impian
Mbak Tia tanpa mengenal lelah selalu ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan penolakan PLTU Batang. Di antara kerumunan laki-laki yang sedang berdemo menolak PLTU, Mbak Tia pasti berdiri di antaranya. Dalam forum-forum diskusi pun, Tia tidak pernah terlewat untuk hadir dan berperan aktif. Menurutnya, perjuangan tidak mengenal batas.
“Semuanya saya lakukan untuk anak-anak Roban, supaya mereka bisa hidup lebih baik seperti dahulu,” kata Tia.
Di awal tahun 2012, Tia mulai aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan PPNI (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia). Keikutsertaannya merupakan salah satu upaya mewujudkan mimpi-mimpinya. Dari pertemuan ke pertemuan lainnya, Mbak Tia menunjukkan permasalahan yang terjadi di kampungnya dan menyampaikan mimpinya untuk anak-anak Roban.
“Membangun perpustakaan mini tidaklah mudah. Dengan mengikuti kegiatan PPNI, saya bisa memperbanyak teman, berani mengutarakan dan mewujudkan cita-cita perjuangan masyarakat Roban. Saya yakin, lewat buku anak-anak bisa melihat dunia di luar kampungnya sendiri,” imbuh Tia.
PPNI menjadi gerbong perjuangan Tia melunasi mimpinya. Ia wujudkan mimpi itu lewat buku, seperti dipesankan oleh Bung Hatta (Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia) bahwa, “Aku rela dipenjara asalkan bersama buku. Karena dengan buku, aku bebas”.
Tia ingin anak-anak Roban memiliki kebebasan untuk bermimpi, termasuk tentang lingkungan lestari dan hidup lebih baik. Untuk itulah, Tia terus berjuang hingga detik ini. 
