Pidato Iklim Hashim Djojohadikusumo Belum Mengakui Keadilan Bagi Rakyat

SURABAYA, 10 November 2026 — Jaringan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (JMP3K), koalisi yang beranggotakan Kelompok Nelayan Masalembu (KNM), WALHI Jawa Timur, LBH Surabaya, KIARA, dan Trend Asia, menyampaikan pernyataan sikap atas dua persoalan yang kini menimpa nelayan Kepulauan Masalembu, yakni kelangkaan dan mahalnya solar, serta beroperasinya kapal dari luar yang diduga memakai jaring tarik berkantong (cantrang maupun trawl) di wilayah tangkap mereka. JMP3K menilai keduanya bukan peristiwa sesaat, melainkan masalah menahun yang tak kunjung diselesaikan negara.

Tahun 2026 ini nelayan Masalembu menghadapi dua persoalan serius sekaligus. Di darat, solar langka dan harganya melambung. Di laut, kapal nelayan dari luar yang memakai cantrang beroperasi di wilayah tangkap mereka. KNM, anggota JMP3K yang berbasis di Masalembu, menilai keduanya sama-sama mengancam mata pencaharian masyarakat pulau kecil yang bergantung pada laut.

Pada Jumat (6/11/2026), banyak nelayan Masalembu kesulitan membeli solar karena kapal tanker pengangkut BBM kembali terlambat. Stok di banyak warung dan pedagang eceran kosong. Kalaupun ada, harganya lebih tinggi dari biasanya. Sejak awal Oktober 2026, keterlambatan kapal tanker membuat sebagian pedagang menjual solar Rp10.000 hingga Rp12.000 per liter. Padahal harga biasanya Rp9.000. Sebulan kemudian, kapal tanker kembali terlambat dan harga naik lagi menjadi Rp10.000 hingga Rp14.000 per liter.

Ketua KNM, Rendy, menyebut selain keterlambatan tanker, ada informasi bahwa solar diduga sengaja dijual ke luar Pulau Masalembu, yakni Pulau Masakambing dan Pulau Karamian, sehingga memperparah kelangkaan. Selain itu, jarak tangkap nelayan saat ini sangat jauh. Ada yang menangkap ikan di sekitar 15 mil, bahkan banyak yang di atas 20 mil, sehingga wajar jika nelayan membutuhkan 20–30 liter untuk sekali melaut.

“Kondisi ini berdampak serius pada nelayan di tengah hasil tangkapan yang tidak menentu. Terlebih musim ikan tahun ini bahkan jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu. Banyak nelayan akhirnya tidak bisa melaut karena tidak mendapat solar,” ungkap Rendy,

Rendy juga mempertanyakan kelangkaan ini lewat hitungan kuota. Kuota solar dua Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) di Masalembu mencapai 256.000 liter per bulan. Jika setiap hari ada 250 kapal melaut dengan rata-rata membawa 30 liter dan bekerja selama 26 hari, maka kebutuhan minyak dan solar nelayan hanya sekitar 195.000 liter saja.

“Harusnya, kuota 256.000 liter sebulan cukup untuk memenuhi kebutuhan nelayan terhadap solar. Yang menjadi pertanyaannya mengapa solar selalu langka dan kemana solar yang selama ini disalurkan yang seharusnya menjadi hak nelayan kecil yang ada di Pulau Masalembu?” tegas Rendy.

Belum rampung perkara solar, nelayan Masalembu menghadapi ancaman di laut. Menurut Sekretaris KNM, Haerul Umam, dalam beberapa hari terakhir banyak nelayan melihat kapal dari luar Masalembu yang beraktivitas menangkap ikan di perairan Masalembu dan diduga memakai cantrang, di mana cantrang adalah alat tangkap yang dikategorikan merusak (destructive fishing). Jaraknya sangat dekat, ada yang 4, 7, 9, hingga 12 mil, bahkan terlihat dari pesisir dan pangkalan nelayan.

“KNM segera rapat internal dan berkoordinasi dengan Polsek Masalembu dan KPLP. Pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 13.48 WIB, KNM menyiapkan dua kapal nelayan, Sumber Cahaya dan Brama, untuk patroli bersama sekitar 5–6 mil barat laut Masalembu,” ungkap Haerul Umam.

Sekitar 10 menit setelah bertolak dari pangkalan, rombongan itu menemukan satu kapal dari luar Masalembu yang diduga menggunakan alat tangkap merusak dan sedang menaikkan ikan ke atas kapal. Setelah itu, KM Arjuna Jaya 4 asal Pamekasan, Madura, diminta menuju Pelabuhan Masalembu. Kapten dan beberapa ABK kemudian dibawa ke Kantor Polsek Masalembu.

“Kalau laut Masalembu dibiarkan rusak, kami masyarakat Masalembu yang paling merasakan dampaknya. Masalembu pulau kecil yang bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Jika pemerintah serius melindungi nelayan kecil, POSKAMLADU harus segera diwujudkan, bukan sekadar janji. Jika persoalan ini tidak diselesaikan, nelayan akan terus menjadi korban,” tegas Haerul.

JMP3K melihat permasalahan yang tengah dihadapi nelayan Masalembu bukan nasib buruk semata. Pradipta Indra, Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, menilai persoalan yang terus berulang itu menjadi penanda nihilnya keseriusan pemerintah. Mulai dari sulitnya akses BBM subsidi hingga kapal dengan alat tangkap destruktif seperti cantrang, semuanya menjadi masalah menahun. Penggunaan alat tangkap destruktif itu mengancam keberlanjutan ekosistem laut serta mata pencaharian nelayan tradisional.

“Kondisi ini diperparah dengan penegakan hukum yang tidak pernah berpihak pada nelayan tradisional. Nelayan selalu dihadapkan pada kapal-kapal yang menggunakan alat tangkap destruktif yang merusak ekosistem laut. Hal itu menjadi momok yang tidak pernah diselesaikan oleh negara. Dan, yang menanggung dampak kerusakan itu adalah nelayan tradisional,” tegas Indra.

Habibus Shalihin, Direktur YLBHI-LBH Surabaya menilai krisis yang dihadapi nelayan Masalembu merupakan bentuk kegagalan Negara dalam menjalankan kewajiban konstitusional dan hak asasi manusia (HAM). Kelangkaan serta mahalnya solar bersubsidi yang menghambat nelayan untuk melaut, bersamaan dengan dugaan praktik penangkapan ikan destruktif oleh kapal dari luar wilayah, bukan sekadar persoalan teknis distribusi dan pengawasan perikanan.

Situasi ini mengancam hak masyarakat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas pangan, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

“Dalam kerangka HAM, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara. Oleh karena itu pembiaran terhadap persoalan yang terus berulang ini tidak dapat terus-menerus dinormalisasi sebagai persoalan distribusi maupun konflik antarnelayan. Ketika nelayan kehilangan akses terhadap BBM dan ruang tangkapnya terancam rusak, Negara sedang membiarkan hak hidup dan penghidupan masyarakat pesisir berada dalam ancaman,” jelas Habibus menegaskan.

Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Fikerman Saragih menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah ini adalah bentuk kesengajaan dan tindakan pembiaran yang dilakukan secara berulang dan menahun.

“Sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 memberikan mandat kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan sebagai bentuk penyelenggaraan perlindungan terhadap nelayan. Hal ini merupakan kewajiban dari pemerintah untuk kemudahan akses bahan bakar minyak sebagai bentuk menjamin sarana usaha perikanan penangkapan ikan dan subsidi kepada nelayan di Indonesia. Akan tetapi jaminan atas hak-hak nelayan untuk dilindungi dan dipenuhi bukan menjadi agenda prioritas pemerintah. Ini menjadi catatan serius bagaimana seharusnya nelayan kecil dan tradisional dilindungi untuk menjamin ketahanan pangan laut dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia,” jelas Fikerman Saragih.

JMP3K melihat bahwa permasalahan yang menahun ini membuktikan bahwa KKP tidak memprioritaskan/mengutamakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dalam kerja-kerjanya. Ironisnya, sejak tahun 2025-2026 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan 10,8 Miliar kepada influencer, bukan untuk melindungi dan memberdayakan nelayan kecil dan tradisional yang ada di Pulau Masalembu atau bahkan di wilayah lain di Indonesia.

“Inilah yang kami sebut sebagai tindakan pembiaran dan diduga ada unsur kesengajaan dalam ketidakadaan aksi nyata KKP terhadap perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Masalembu,” tegas Fikerman Saragih.

Narahubung:

Haerul Umam, Kelompok Nelayan Masalembu: 0813-3415-1020

Fikerman Saragih, KIARA: 0823-6596-7999

Pradipta Indra, WALHI Jawa Timur: 0822-4555-1013

Habibus Shalihin, YLBHI-LBH Surabaya: 0823-3023-1599

Pers Rilis Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan

Paradoks Berkelanjutan Program Modeling Budidaya Rumput Laut di Desa Kemujan: Mengabaikan Pengetahuan serta Praktik Lokal dan Merampas Ruang Kelola Tradisional Pembudidaya Lokal

Jakarta, 20 Oktober 2026 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyoroti program modeling budidaya rumput laut di Desa Kemujan, Kecamatan Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah akibat berbagai permasalahan yang terjadi. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dilakukan sejak Agustus. KKP sebagai pemberi hibah bersama pemerintah daerah yang meliputi Bupati Jepara, Dinas Perikanan Jepara, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) selaku pelaksana teknis serta Balai Taman Nasional Karimunjawa (BTNJK) sebagai pihak yang memberikan persetujuan kawasan.

Program ini dicanangkan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong peningkatan produksi budidaya rumput laut yang diklaim akan berkelanjutan, secara teknis dapat menekan biaya produksi, dan dianggap lebih efisien. Desain program modeling ini dilakukan dengan mengubah penggunaan sarana yang dianggap berpotensi mencemari perairan, seperti tali rafia dan pelampung berbahan botol plastik, dengan sarana berbahan high density polyethylene (HDPE) yang dinilai lebih ramah lingkungan. Selain pihak-pihak di atas, program ini juga di kerjakan oleh PT Aquatec sebagai pihak yang melakukan pemasangan instalasi dan tercatat sudah terpasang pada area seluas 45 hektar yang direncanakan diperluas. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Jepara Nomor 81 tahun 2026 tentang Penetapan Lokasi Modeling Budidaya Rumput Laut, program ini akan dilakukan pada area seluas 235 Ha dengan 6 kelompok sebagai penerima program. Di tahap pertama, pada area 45 ha, KKP telah menggelontorkan dana sebesar 9 miliar untuk pengerjaan program.  KKP menggunakan jenis rumput laut Kappaphycus alvarezii untuk modeling budidaya rumput laut pada area yang telah tentukan.

Program yang diklaim akan meningkatkan efisiensi, produktivitas rumput laut, dan lebih ramah lingkungan ini justru menimbulkan masalah bagi pembudidaya rumput laut di Desa Kemujan. Berdasarkan temuan kami, terdapat berbagai masalah dalam pelaksanaan program tersebut. Pertama, jenis rumput laut Kappaphycus alvarezii merupakan spesies yang telah dikategorikan oleh berbagai negara lain sebagai spesies yang invasif. Sekretaris Jenderal KIARA, Fikerman Saragih menyatakan bahwa Kappaphycus alvarezii tercatat dalam daftar 100 spesies asing invasif paling merusak di dunia oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN). “IUCN menyatakan bahwa Kappaphycus alvarezii dapat tumbuh dengan sangat mudah karena menyebar melalui fragmentasi. Akibatnya akan menutupi terumbu karang, sehingga karang akan mati. Bahkan pemerintah Hawai secara resmi telah menetapkan jenis algae ini sebagai “invasive alien”, sedangkan penelitian di India menyatakan bahwa jenis algae ini sebagai spesies invasif yang berdampak terhadap keberlangsungan terumbu karang,” jelas Fikerman.

Kedua, permasalahannya adalah klaim partisipasi pembudidaya lokal oleh pemerintah. Program ini diklaim telah mengakomodir partisipasi pembudidaya rumput laut dengan pelibatan 6 kelompok pembudidaya di tingkat lokal. “Partisipasi 6 kelompok tersebut tidak merepresentasikan kepentingan pembudidaya rumput laut secara menyeluruh terutama pembudidaya yang area kelolanya ditumpangi program modeling. Hal ini dikarenakan banyak pembudidaya yang bahkan tidak mengetahui informasi terkait program yang tiba-tiba area kelolanya masuk wilayah pengembangan program hingga menanggung beban kerugian” tegasnya.

Ketiga, program modeling rumput laut KKP juga merugikan pembudidaya rumput laut di Desa Kemujan. Pembudidaya rumput laut di Desa Kemujan mengalami kerugian akibat program modeling yang dirancang KKP melalui PT Aquatec bersama pihak-pihak di pemerintah daerah. Ada sejumlah pembudidaya lokal yang terdampak akibat program bantuan yang dilakukan secara serampangan.  Lebih lanjut, Fikerman menyatakan “Pada pengumpulan data awal, total kerugian yang harus ditanggung oleh pembudidaya lokal diperkirakan mencapai Rp. 309,4 juta dengan total potensi hasil produksi yang hilang mencapai 92 ton. Angka tersebut lebih kecil dari total kerugian dari semua pembudidaya lokal yang belum tercatat. Program yang dicanangkan untuk peningkatan ekonomi justru memberikan beban kerugian bagi pembudidaya rumput laut, melemahkan penghidupan masyarakat, dan memutus siklus produksi yang telah berjalan”.

Keempat, modeling rumput laut merampas ruang kelola tradisional pembudidaya lokal. Program KKP ini dilakukan di area yang sebelumnya dikelola dan dimanfaatkan oleh warga. Minimnya komunikasi dan pelaksanaan program yang serampangan membuat banyak area rumput laut pembudidaya lokal mengalami kerusakan. Ada temuan dimana tali rafia sebagai media pemasangan rumput laut dan pelampung dipotong secara sewenang-wenang.  Program ini juga dikerjakan di saat bibit rumput laut yang ditanam secara mandiri oleh pembudidaya lokal telah memasuki usia satu bulan yang tidak lama lagi sudah akan memasuki masa panen. Kondisi demikian tidak terjadi pada satu titik atau lokasi, tetapi meluas hingga di sekitar kawasan budidaya oleh masyarakat.  

Kelima, KKP bersama pihak-pihak yang terlibat mengabaikan pengetahuan dan praktik lokal masyarakat. Dalam program modeling rumput laut, KIARA menemukan upaya pemaksaan metode budidaya oleh PT Aquatec yang berbeda dengan praktik pembudidaya lokal. PT Aquatec menggunakan pelampung pabrikan dan tali tampar berdiameter hampir satu jari orang dewasa, dengan rumput laut ditempatkan 30 cm di bawah permukaan laut. Sementara itu, pembudidaya lokal menerapkan sistem budidaya mengambang untuk meminimalkan risiko penyakit, serta memilih lokasi berdasarkan kedalaman, kondisi ekosistem, dan karakter dasar perairan. Pembudidaya lokal menghindari area berbatu yang berpotensi meningkatkan risiko rumput laut dimakan ikan, serta memilih titik-titik potensial alih-alih membudidayakan ratusan hektare dalam satu hamparan, guna mengoptimalkan hasil sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Meski masih menggunakan tali rafia dan pelampung plastik, pembudidaya melakukan pembersihan sisa material yang tidak terpakai untuk mengurangi sampah. Jika pemerintah serius hendak mengatasi pencemaran di Karimunjawa, semestinya menyelesaikan persoalan sampah dari hulu ke hilir. 

Perbedaan model penanaman di atas juga tidak sesederhana persoalan teknis. Namun, lebih jauh lagi, menampakkan upaya pengabaian pengetahuan dan praktik lokal yang sudah dilakukan warga oleh pemerintah. Makna partisipasi disini tidak boleh dipersempit pada keterlibatan warga pada pemasangan instalasi. Tetapi mencakup pengakuan dan pengakomodasian pengetahuan dan pengalaman warga sehingga tercipta partisipasi secara bermakna. 

Lebih Lanjut Fikerman juga menyebut “Sebagaimana yang terjadi di Desa Kemujan, banyak program di berbagai tempat kerap dipandang sebatas proyek tanpa kajian yang komprehensif dan partisipatif sehingga hasilnya justru tidak berkelanjutan. Pelibatan warga secara bermakna harus dilakukan karena warga adalah subjek yang paling memahami kondisi wilayah mereka. Sehingga model modernisasi dalam pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil tidak sekedar berorientasi pada efisiensi dan profit tetapi mengakui dan menghormati praktik lokal warga, yang dalam banyak kasus alih-alih menjawab kebutuhan warga,justru menimbulkan masalah dan konflik pengelolaan ruang”

Kewajiban pengakuan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan pesisir terutama pada setiap kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah telah tertuang pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pada peraturan tersebut, pemerintah wajib mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Pengakuan tersebut dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan. Artinya, dalam konteks persoalan modeling budidaya rumput laut, pemerintah tidak berpijak pada pengaturan terkait pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah tersedia. Pembudidaya rumput laut juga menjadi subjek yang wajib dilindungi dan diberdayakan berdasarkan UU 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam UU tersebut definisi pembudidaya ikan mencakup pembudidaya rumput laut yang mestinya mendapatkan perlindungan melalui jaminan kepastian usaha, jaminan risiko, dan bentuk-bentuk perlindungan lainnya. Alih-alih melakukan perlindungan dan pemberdayaan, program modeling rumput laut oleh pemerintah justru merampas area kelola tradisional dan mengabaikan hak-hak pembudidaya lokal menunjukkan kegagalan pemerintah menjalankan mandat undang-undang yang berlaku. 

“Kewajiban pengakuan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3 Tahun 2010. Mengacu pada Putusan MK tersebut, seharusnya KKP melindungi dan memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat Kepulauan Karimunjawa yaitu hak untuk mengelola wilayah pesisir, laut, dan pulau kecil berdasarkan kearifan lokal mereka serta mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut,” tegas Fikerman Saragih

Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, melalui  rilis ini KIARA menyatakan sikap dan tuntutan kepada KKP bersama pihak-pihak yang terkait:

1. Melakukan evaluasi secara mendalam terkait pengerjaan program modeling yang menimbulkan masalah dan konflik dengan melibat pembudidaya lokal yang terdampak
2. Melakukan penggantian kerugian yang diakibatkan program modelling rumput laut kepada pembudidaya lokal 
3. Menghentikan program modeling rumput laut sepanjang belum ada tanggung jawab kerugian serta evaluasi mendalam terkait pengerjaan proyek.
4. Memastikan setiap program dan kebijakan pembangunan selaras dengan perlindungan ekosistem dan hak-hak masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 

Naraubung:

Admin KIARA : +62 857-1017-0502 

Jakarta, 17 Juli 2026 – Pemerintah resmi menetapkan harga khusus BBM jenis solar sebesar Rp15.000 per liter untuk pengusaha nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 Gross Ton (GT). Kuota khusus sebesar 400.000 ton disiapkan untuk enam bulan ke depan, dengan subsidi ditanggung dana BPDP. Kebijakan tersebut sebagamana hasil rapat Pada tanggal 13 Juli 2026 di Hambalang yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto. Salah satu hasil pertemuannya adalah menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT).  Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Presiden memberikan arahan agar pengusaha nelayan dengan kapal 30–200 GT turut mendapatkan harga khusus solar yaitu Rp 15.000 per liter. Harga normal solar di dalam negeri dipatok Rp 18.600 per liter. Sehingga pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 3.600 yang akan dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Merespon hal tersebut, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati menyatakan bahwa kekhususan harga BBM (solar) yang ditujukan untuk nelayan 30-200 GT ini secara langsung menyatakan posisi keberpihakan Presiden dalam perlindungan kepastian usaha. Presiden lebih mementingka bisnis besar dan meberikan subsidi priotitas kepada nelayan besar, alih-alih kepada nelayan kecil. “KIARA mencatat bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan kategori kapal dengan jumlah terbesar di Indonesia adalah kapal dengan ukuran di bawah 30 GT (<30 GT) dengan jumlah 836.733 unit. Sedangkan kapal dengan ukuran 30-200 GT berjumlah 7.899 unit. Akan tetapi, Presiden memberikan kekhususan harga BBM solar yang diprioritaskan hanya bagi nelayan besar 30-200 GT,” jelas Susan.  

KIARA menyesalkan kekhususan harga BBM solar yang diberikan Presiden hanya bagi pelaku usaha perikanan skala besar. Hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh nelayan kecil yang ada di Indonesia. Susan memaparkan, merujuk riset KIARA, mencatat bahwa hingga Juli 2026, permasalahan akses BBM ini masih dikeluhkan nelayan kecil yang tinggal di wilayah Pantai Purus, Kota Padang, di Sumatera Barat; pesisir Kabupaten Indramayu, di Jawa Barat; pesisir Kabupaten Batang, Kendal, Demak, Jepara, Pati hingga Rembang, di Jawa Tengah; pesisir Kabupaten Buleleng, Bali; pesisir Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas, Pontianak, di Kalimantan Barat; pesisir Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, di Kalimantan Selatan; pesisir Kecamatan Pulau Derawan, Berau, di Kalimantan Timur; pesisir Lombok Timur, NTB, hingga pesisir Amfoang Kabupaten Kupang, di NTT. “Presiden menutup mata pada kondisi sulit nelayan kecil. Bagi kami itu mengabaiakan amanat ekonomi konstitusi.” Tegas Susan. “Seharusnya Presiden memprioritaskan perlindungan dan pemenuhan hak atas terjaminnya kemudahan akses nelayan kecil terhadap BBM solar yang merupakan hak dasar bagi nelayan yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi oleh negara.” Pungkasnya.

Dugaan Penyelewengan BBM & Memarginalkan Nelayan Kecil

“Dengan kuota hingga harga yang khusus ditujukan hanya pada nelayan besar, akan membuka dugaan dan kemungkinan untuk BBM solar yang ada yang seharusnya ditujukan untuk nelayan kecil akan beralih kepada nelayan besar karena harganya akan lebih mahal dan pembelian akan lebih masif dengan jumlah besar. “Hal ini membuka peluang penyalahgunaan solar terus berulang, hingga menciptakan kelangkaan BBM solar. Dampaknya, nelayan kecil akan kesulitan untuk mengakses BBM solar yang seharusnya menjadi hak dasar mereka sebagai nelayan kecil yang seharusnya diprioritaskan,” tegas Susan.

KIARA menyatakan bahwa BBM adalah jantung permasalahan nelayan yang juga merupakan 60-70% biaya pengeluaran nelayan dalam rantai produksi perikanan. Akan tetapi saat ini permasalahan akses BBM solar masih berlarut dan belum ada upaya/tindakan serius dari Presiden untuk menyelesaikan permasalahan menahun ini. Kekhususan kuota dan harga BBM solar kepada nelayan besar akan menciptakan kesenjangan akses BBM solar antara nelayan besar dan nelayan kecil. Dalam pengamatannya dan tim riset KIARA, Presiden memberikan subsidi harga BBM solar ke nelayan besar sebesar Rp 3.600 per liter, sedangkan di sisi lain nelayan kecil harus mengeluarkan biaya lebih sekitar Rp 2.200 – Rp 3.200 per liter untuk bisa beli solar dari pengecer karena harga solar mencapai Rp 9.000 – Rp 10.000 per liter padahal harga normalnya adalah Rp 6.800 per liter. Hal ini menurut Susan, merupakan dampak langsung dari ketiadaan fasilitas dan infrastruktur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang dikhususkan untuk nelayan kecil.

“Dari jumlah perahu hingga populasi terbesar nelayan adalah nelayan kecil, seharusnya fokus utama dan prioritas Presiden adalah menjamin akses dan harga BBM kepada nelayan kecil. Nelayan kecil saat ini sangat sulit untuk mendapat harga BBM solar yang sesuai subsidi. Di pesisir timur Sumatera Utara dan pesisir Teluk Jakarta, nelayan kecil harus membeli BBM solar dengan harga Rp 10.000 per liter. Sedangkan di pesisir Jepara (Jawa Tengah) hingga Pulau Masalembu (Jawa Timur), harga solar berkisar antara Rp 9.000 – Rp 9.500 per liter. Bahkan ironisnya di beberapa pesisir dan pulau kecil, walaupun mengakses BBM solar dengan harga yang jauh melampaui standar subsidi, nelayan kecil juga mengalami pembatasan jumlah BBM solar yang dapat dibeli. Ini berdampak terhadap peningkatan biaya produksi nelayan kecil. Sedangkan hasil produksi nelayan kecil saat ini tidak menentu. Keseluruhan permasalahan ini berdampak langsung terhadap penurunan perekonomian nelayan kecil,” tegas Susan.

KIARA mencatat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 telah memandatkan pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, bukan kepada nelayan skala besar. Ironisnya, papar Susan, kebijakan kekhususan harga dan kuota BBM solar bagi nelayan besar ini tidak berdasar dari regulasi yang jelas payung hukumnya. Bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan kecil. Bahkan dari perspektif penyusunan peraturan perundang-undangan, Presiden telah abai terhadap prinsip-prinsip dan asas-asas yang mengatur ketaatan dan kesesuaian norma dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Presiden seharusnya melakukan reformasi dalam tata kelola energi yang ada di Indonesia. Dimulai dari evaluasi terhadap akses, transparansi kuota BBM subsidi, sebaran hingga serapan/implementasinya, fasilitas dan infrastruktur penyaluran BBM, hingga penerima manfaat dari BBM subsidi yang selama ini telah berjalan. Dalam reformasi tersebut, juga harus memberantas mafia yang di-backup aparat keamanan yang selama ini diduga menjadi jaring pengaman beroperasinya mafia BBM yang terjadi di Indonesia.“ Kata Susan. Sebab itu amat penting bagi pemerintah untuk fokus pada perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil yang telah diamanatkan dalam konstitusi dan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang selama ini masih hanya sebagai regulasi yang tidak diimplementasikan secara nyata. “Jika reformasi tata kelola energi ini dilaksanakan dengan serius, menyentuh akar permasalahan serta melibatkan peran serta masyarakat dan perwakilan kelompok nelayan kecil sebagai rightsholders, maka akses energi bagi nelayan lebih adil dan tepat sasaran. Sehingga tidak mengulangi kesalahan menahun yang selama ini dibiarkan oleh pemerintah.” pungkas Susan(*)

Informasi Lebih Lanjut

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, +62-857-1017-0502