IZIN EKSPOR BENIH LOBSTER INSTAN UNTUK POLITISI,  KIARA: INI PRAKTIK KOLUSI

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

Jakarta, 9 Juli 2020 – Sejak Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan izin ekspor benih lobster melalui Permen KP No. 12 Tahun 2020, berbagai elemen masyarakat mempertanyakan arah dan tujuan kebijakan ini. Pasalnya, dari 30 lebih perusahaan ekspor yang diberikan izin, ternyata banyak politisi partai politik yang berada di balik sejumlah perusahaan tersebut, khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gelora, Partai Gerindra, dan Partai Golkar. 

Susan menilai bahwa banyaknya politisi partai politik yang terlibat dalam bisnis ekspor benih lobster menunjukkan adanya indikasi praktik kolusi yang telah dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Terlebih, Edhy pernah mengeluarkan pernyataan pada tanggal 6 Juli 2020 yang menyebut, jika ada tiga orang yang secara langsung berkorelasi dengannya apa itu suatu bentuk kesalahan? Apakah karena posisinya sebagai seorang menteri, lantas teman-temanya tak bisa berusaha? (Kompas, 6 Juli 2020).

Menurut Susan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Menteri KP, Edhy Prabowo secara langsung sedang menunjukkan praktik kolusi yang sedang dijalankannya. Bagaimana tidak, dari sekian politisi yang berada di belakang perusahaan ekspor benih lobster, mayoritas adalah politisi Partai Gerindra.

“Pak Edhy Prabowo adalah Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan dan Pembangunan Nasional DPP Partai Gerindra, sedangkan para politisi yang mendapatkan izin rata-rata juga dari Partai Gerindra. Apa ini bukan praktik kolusi?” tanya Susan.

Tak hanya itu, Susan juga mempertanyakan izin ekspor benih lobster yang dikeluarkan oleh Edhy Prabowo sangat kilat. “Izin yang terbit dalam waktu satu bulan menunjukkan KKP melanggar aturan sendiri yang telah ia buat,” tambahnya.

Susan menjelaskan, praktik panen berkelanjutan dan budi daya lobster itu tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu satu bulan. Butuh waktu kurang lebih 1-2 tahun untuk bisa berbudidaya lobster. “Dengan kata lain, izin ekspor benih lobster itu seharusnya baru bisa dilakukan 1-2 tahun kemudian, bukan dalam hitungan satu bulan,” ungkapnya.

Izin ekspor yang dipaksakan ini dikhawatirkan akan terus mendorong eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan secara tidak terkendali. Apalagi kuota panen ditargetkan oleh pemerintah sebanyak 500 juta benih per tahun. “Kebijakan jangka pendek ini akan berdampak buruk dalam jangka panjang bagi kehidupan nelayan dan keberlangsungan sumber daya perikanan di Indonesia,”  pungkasnya.

 

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

KIARA KAMPANYEKAN BAU BUSUK OLIGARKI DI BALIK PEMBAHASAN RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

Jakarta, 8 Juli 2020 – Di tengah ancaman penyebaran Covid-19 yang terus menerus memakan korban jiwa, Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI malah mengebut pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini merupakan hal yang sangat ironis. Kenapa RUU ini tetap dikebut pembahasannya? Ada kepentingan siapa di balik pembahasan ini?

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebut bahwa dikebutnya pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah ancaman penyebaran pandemi Covid-19 menunjukkan Pemerintah dan DPR RI telah kehilangan hati nurani. Pada saat yang sama, percepatan pembahasan RUU ini mengindikasikan adanya bau busuk kepentingan oligarki yang akan mengeksploitasi sumber daya alam, baik di darat maupun di laut Indonesia.

“RUU ini disusun dan dibahas bukan untuk melindungi masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam Indonesia. Sebaliknya, RUU disusun untuk memanjakan kepentingan oligarki di Indonesia yang telah lama menguasai proses pembuatan kebijakan di negara ini,” ungkap Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA.

Atas dasar itu, KIARA menggelar kampanye penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja dengan cara menjajakan ikan-ikan yang telah lama mati dan memiliki bau yang tidak sedap. Bau ikan-ikan ini merupakan simbol kuatnya bau busuk oligarki yang berada di balik penyusunan dan pembahasan RUU Cipta Kerja,” jelasnya.

Lebih jauh, menurut Susan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki banyak kecacatan, baik dari aspek formil maupun materil. Secara hukum, RUU ini jelas-jelas bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945. Tak hanya itu, RUU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki bahaya jika disahkan karena hanya memberikan karpet merah kepada investasi, khususnya investasi asing yang akan mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan. “Pada titik inilah, nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir tidak lepas dari ancaman RUU ini,” tambahnya.

Susan menjelaskan, diantara dampak yang akan dialami oleh masyarakat pesisir jika rancangan omnibus law disahkan adalah sebagai berikut: Pertama, nelayan-nelayan kecil maupun nelayan tradisional yang menggunakan perahu di bawah 10 gross tonnage serta menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dipaksa harus mengurus perizinan perikanan tangkap. Tak hanya itu, rancangan omnibus law menyamakan nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan nelayan skala besar, yakni nelayan yang menggunakan perahu di atas 10 gross tonnage. Dengan disamakannya posisi nelayan kecil dengan nelayan besar, maka kewajiban perlindungan yang harus diberikan oleh negara kepada nelayan menjadi hilang.

Kedua, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini menguatkan posisi tata ruang laut, sebagaimana diatur dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Dalam praktiknya, RZWP3K tidak menempatkan nelayan serta perempuan nelayan sebagai aktor utama pengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Tak hanya itu, RUU Omnibus Law juga hanya memberikan kepastian hukum untuk kepentingan oligarki, investor asing, dan para pebisnis skala besar.

Dalam jangka panjang, RUU ini akan mendorong terjadinya krisis pangan di tengah-tengah masyarakat, khususnya pangan laut yang merupakan sumber protein hewani yang berasal dari ikan, yang sangat penting dan dibutuhkan oleh berbagai elemen masyarakat.

Atas dasar itu, Susan mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan dan mencabut RUU Omnibus Law Cipta Kerja serta tidak pernah memasukannya kembali ke dalam program legislasi nasional. Pada saat yang sama, Susan mengajak masyarakat untuk terus menerus memantau perkembangan pembahasan RUU ini dan turun ke jalan untuk menghentikan pembahasannya.

“Kami meminta Pemerintah dan DPR RI untuk segera menghentikan pembahasan RUU yang akan mempertaruhkan masa depan sumber daya alam Indonesia. Kepada masyarakat, mari tetap kita kawal dan turun ke jalan,” pungkas Susan. (*)

 

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

Dokumentasi Foto-foto pada saat Aksi di Depan Gedung DPR / MPR RI 

Keterlibatan Politisi dalam Ekspor Benih Lobster, KIARA: Menteri Edhy Harus Di-reshuffle

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

Jakarta, 6 Juli 2020 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) kembali melontarkan kritik terhadap kebijakan izin ekspor benih lobster yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, melalui Peraturan Menteri (Permen) No. 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia pada awal bulan Mei 2020.

Kritik ini disampaikan merespon temuan investigasi yang dilakukan oleh Majalah Tempo edisi 6-12 Juli 2020 yang bertajuk Pesta Benur Menteri Edhy. Di dalam investigasi tersebut, Majalah Tempo menyebut sejumlah nama politisi partai politik yang terlibat dan berada di balik sejumlah perusahaan yang ditetapkan sebagai eksportir benih lobster.

Menyikapi temuan tersebut, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati menyatakan bahwa sejak awal kebijakan izin ekspor benih lobster ini melalui Peraturan Menteri (Permen) No. 12 Tahun 2020 penuh dengan masalah, mulai dari kajian ilmiah, ketidakterbukaan penetapan perusahaan ekspor yang jumlahnya terus bertambah, ketiadaan partisipasi nelayan lobster dalam perumusan kebijakan ini. “Keterlibatan sejumlah nama politisi partai politik, menambah daftar masalah lainnnya dari kebijakan Menteri Edhy ini,” ungkap Susan.

Keterlibatan sejumlah nama politisi partai politik di balik perusahaan ekspor benih lobster membantah klaim Menteri Edhy yang selalu mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan lobster, yang akan meningkat jika pintu ekspor benih lobster dibuka luas.

“Kesejahteraan nelayan lobster yang selalu diklaim akan meningkat, pasca dibukanya pintu ekspor semakin terbantah karena yang diuntungkan oleh kebijakan ini hanya perusahaan-perusahaan dan politisi yang ada di belakangnya,” tegas Susan.

Susan mengutip data Bea dan Cukai yang menyebut perusahaan eksportir hanya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp15.000 per 60.000 ekor benih. “Jika perusahaan eksportir menjual benih Rp139.000 per ekor, dan membayar PNBP Rp15.000, maka alangkah besarnya angka keuntungan perusahaan ekspor dengan mendapatkan keuntungan Rp8.340.000.000. Pada titik inilah kebijakan ini hanya menjadikan benih lobster sebagai objek eksploitasi dari Kebijakan Menteri KP, Edhy Prabowo,” terang Susan.

Keterlibatan para politisi di balik perusahaan ekspor benih lobster merupakan ironi kebijakan publik yang seharusnya diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran nelayan, menjadi untuk sebesar-besar kemakmuran para pengusaha dan politisi. “Inilah ironi besar kebijakan publik KKP. Nelayan hanya menjadi korban eksploitasi, tetapi pengusaha dan politisi tetap menjadi aktor pertama penerima keuntungan kebijakan ini,” ungkapnya.

Lebih jauh Susan mendesak Menteri Edhy Prabowo untuk di-reshuffle dari kabinet karena terbukti tidak bekerja untuk kepentingan masyarakat, khususnya nelayan lobster. Sebaliknya ia bekerja untuk para pengusaha dan politisi.

“Edhy Prabowo sudah tak pantas duduk di kursi Menteri KP karena tidak bekerja untuk kepentingan masyarakat, khususnya nelayan lobster. Ia harus direshuffle dan diganti oleh Menteri yang memiliki keberpihakan terhadap nelayan di seluruh Indonesia,” pungkas Susan. (*)

 

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

Lampiran 1

Daftar politisi yang terlibat di balik perusahaan izin ekspor benih lobster

Nama Asal Partai/lembaga Nama Perusahaan
Fahri Hamzah Eks. politisi Partai Keadilan Sejahtera. Sekarang menjadi petinggi Partai Gelora PT. Nusa Tenggara Budidaya
Hashim Djojohadikusumo Petinggi Partai Gerindra PT Bima Sakti Mutiara
Rahayu  Saraswati Djojohadikusumo Anak Hashim Djojohadikusumo, Politisi Partai Gerinda PT Bima Sakti Mutiara
Iwan Darmawan Aras Politisi Partai Gerinda, Wakil Ketua Komisi Infrastruktur DPR 2019 – 2024 PT Agro Industri Nasional
Eka Sastra Anggota Komisi Perindustrian DPR 2019 – 2024 Politisi Partai Golkar PT Agro Industri Nasional
Sakti Wahyu Trenggono Wakil Menteri Pertahanan PT Agro Industri Nasional
Eko Djalmo Asmadi Mantan Dirjen Pengawasan SDKP KKP PT Agro Industri Nasional
Sugiono Anggota Komisi Pertahanan DPR 2019 – 2024, Petinggi Partai Gerinda PT Agro Industri Nasional
Sudaryono Petinggi Partai Gerinda PT Agro Industri Nasional
Rauf Purnama Petinggi Partai Gerinda PT Agro Industri Nasional
Dirgayuza Setiawan Petinggi Partai Gerinda PT Agro Industri Nasional
Hariyadi Mahardika Petinggi Partai Gerinda PT Agro Industri Nasional
Simon Aloysius Mantiri Politisi Partai Gerinda PT Agro Industri Nasional
 

Soal Ekspor benih Lobster, KIARA: Pemilihan 26 Perusahaan Eksportir oleh KKP tidak Transparan

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id

 

Jakarta, 2 Juli 2020 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) kembali mempertanyakan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang mengizinkan ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri KP No. Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan. Salah satu poin yang disorot adalah ketiadaan transparansi pemilihan 26 perusahaan eksportir benih lobster oleh yang dilakukan KKP.

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, terutama masyarakat bahari yang hidupnya sangat tergantung kepada sumber daya kelautan dan perikanan. Kebijakan pemberian izin ekspor benih lobster, khususnya pemilihan 26 perusahaan eksportir, dinilai oleh Susan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tak ada unsur transparansi.

“Tak ada transparansi terkait izin ekspor benih lobster kepada 26 perusahaan eksportir. Apa dasar pemilihannya dan bagaimana rekam jejak perusahaan-perusahaan itu? masyarakat tak ada yang mengetahui hal itu,” ungkap Susan.

Selanjutnya, Susan menyampaikan kembali penilaian Ombudsman Republik Indonesia yang menyebut terdapat banyak potensi kecurangan dalam mekanisme ekspor benih lobster tersebut. “Bahkan, Ombudsman menyebut bahwa izin ekspor benih lobster itu bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia. Menteri KP seharusnya mempertimbangkan penilaian tersebut,” kata Susan.

Susan mendesak Edhy Prabowo untuk segera membuka informasi secara detail 26 perusahaan yang mendapatkan izin melakukan ekspor benih lobster karena merekalah yang mendapatkan keuntungan paling besar dengan adanya Permen KP No. 12 Tahun 2020. Pada saat yang sama, negara hanya menerima PNBP sangat kecil sekali.

“Berdasarkan data Bea dan Cukai pada tanggal 12 Juni 2020, PNBP yang diperoleh negara hanya sebesar Rp.15.000 dari 60.000 ekor benih lobster yang diekspor. Angka yang sangat miris sekali. Jika negara hanya mendapatkan Rp.15.000 per 60.000 ekor, maka berapa yang didapatkan oleh nelayan? Fakta ini menunjukkan perusahaan ekspor lobster menang banyak,” imbuh Susan.

Berdasarkan hal itu, KIARA meminta Edhy Prabowo untuk membatalkan Permen KP No. 12 tahun 2020 karena dampak buruknya bagi nelayan, keberlanjutan ekosistem perairan, dan perekonomian negara sangat besar. “Ada mandat yang lebih penting dan harusnya dijalankan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu menjalankan mandat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Itu yang lebih penting, namun sayangnya orientasi kebijakan Bpk. Edhy Prabowo hanya mengedepankan kepentingan segelintir orang yaitu eksportir ketimbang mendorong kedaulatan dan keberlanjutan laut Indonesia. Untuk itu, kami mendesak Menteri KP membatalkan Permen ini segera,” pungkas Susan. (*)

DAFTAR PERUSAHAAN YANG MENDAPATKAN IZIN EKSPOR BENIH LOBSTER OLEH KKP 1. PT Samudera Bahari Sukses 2. PT Natura Prima Kultur 3. PT Royal Samudera Nusantara 4. PT Graha Food Indo Pasific 5. PT Aquatic Lautan Rezeki 6. CV Setia Widata 7. PT Agro Industri Nasional 8. PT Alam Laut Agung 9. PT. Gerbang Lobster Nusantara 10. PT Global Samudera Makmur 11. PT Sinar Alam Berkilau 12. PT Wiratawa Mitra Mulia 13. UD. Bali Sukses Mandiri 14. UD. Samudera Jaya 15. PT. Elok Monica Grup 16. CV. Sinar Lombok 17. PT Bahtera Dama Internasional 18. PT Indotama Putra Wahana 19. PT Tania Asia Marina 20. CV Nusantara Berseri 21. PT Pelangi Maritim Jaya 22. PT Maradeka Karya Semesta 23. PT Samudera Mentari Cemerlang 24. PT Rama Putra Farm 25. PT Kreasi Bahari Mandiri 26. PT Nusa Tenggara Budidaya

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

KIARA KECAM PEMBERIAN IZIN REKLAMASI ANCOL OLEH GUBERNUR DKI JAKARTA

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

http://www.kiara.or.id

Jakarta, 26 Juni 2020 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam keras Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan karena telah memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk seluas 150 hektar untuk perluasan kawasan rekreasi. Izin tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) Seluas ± 35 Ha (Lebih Kurang Tiga Puluh Lima Hektar) Dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas ± 120 Ha (Lebih Kurang Seratus Dua Puluh Hektar). Keputusan ini ditandatangai oleh Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 24 Februari 2020.

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menegaskan bahwa pemberian izin perluasan reklamasi untuk kawasan rekreasi di Pantai Ancol seluas 150 hektar merupakan ironi kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang pernah berjanji akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta, tetapi faktanya malah memberikan izin kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, setelah sebelumnya mengeluarkan lebih dari 900 IMB untuk bangunan di Pulau D yang konsesinya dimiliki oleh PT Kapuk Niaga Indah.

Lebih jauh, Susan menyatakan, Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 memiliki kecacatan hukum karena hanya mendasarkan kepada tiga Undang-Undang yang terlihat dipilih-pilih, yaitu: pertama, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Ketiga Undang-Undang tersebut, terlihat dipilih oleh Anies Baswedan karena sesuai dengan kepentingannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Padahal di dalam pengaturan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, ada Undang-Undang spesifik yang mengatur hal ini, yaitu UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kenapa UU tersebut tidak dijadikan dasar oleh Anies?” tanya Susan.

Pemberian izin reklamasi untuk perluasan kawasan rekreasi di Pantai Ancol, lanjut Susan, hanya akan memperkuat praktik komersialisasi kawasan pesisir di Teluk Jakarta yang tidak sejalan dengan UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2010. “Kawasan pantai, pesisir, dan perairan adalah milik seluruh warga negara Indonesia. Siapapun berhak untuk mengakses. Pemberian izin ini akan memaksa orang yang mau masuk dan mengakses kawasan ini harus membayar. Inilah praktik komersialisasi yang harus dilawan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, tambah Susan, Pemberian izin reklamasi untuk perluasan kawasan rekreasi ini jelas-jelas akan mendorong kerusakan kawasan perairan Ancol serta kawasan tempat pengambilan material pasir untuk bahan pengurukan.

“Reklamasi untuk perluasan Pantai Ancol akan semakin memperparah kerusakan dua kawasan sekaligus, kawasan perairan Ancol di Teluk Jakarta dan lokasi tempat pengambilan material pasir. Ekosistem perairan semakin hancur, ekosistem darat akan mengalami hal serupa. Inilah salah satu bahayanya reklamasi,” pungkas Susan. (*)   

 

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

PULAU MALAMBER DI SULAWESI BARAT DIJUAL, KIARA-JATAM: UNGKAP & TEGAKKAN HUKUM BAGI PENJUAL DAN PEMBELI PULAU

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur

Jakarta, 22 Juni 2020 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam keras praktik penjualan pulau kecil yang bernama pulau Malamber, di gugusan Kepulauan Balabalakang, Sulawesi Barat yang melibatkan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur, sebagai pembelinya. Secara administrasi, Pulau Malamber berada di Kecamatan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Namun secara geografis, kepulauan ini berada di Selat Makassar di lepas pantai timur Kalimantan, tepatnya di tengah-tengah antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi

Gugusan pulau Balabalakang tercatat seluas 1,47 km2 yang mayoritas dihuni oleh suku bajau, sebuah suku yang dikenal hidup di kawasan perairan. Selat-selatnya yang dangkal memberikan keuntungan berupa hasil perikanan yang melimpah. Karena keindahan alamnya dan melimpahnya sumber daya perikanan, tak sedikit pihak-pihak yang ingin memiliki pulau-pulau di kawasan ini. Penjualan pulau Malamber adalah salah satu bukti dari hal tersebut.

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan bahwa praktik penjualan pulaupulau kecil di Indonesia, baik kepada asing maupun non asing, telah melanggar konstitusi Republik Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat 3 yang tertulis: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

“Dengan demikian, penjualan pulau kecil itu bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia, dimana pulau tidak bisa dimiliki secara perseorangan. Di dalam falsafah konstitusi Republik Indonesia yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, tidak dikenal konsep private ownership, kepemilikan pribadi” tegas Susan.

Menurut Susan, Kepemilikan pulau kecil secara pribadi di dalam wilayah Indonesia adalah tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 36, 37, 42, 43, 44 dan 45 dari UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam UU ini juga ditetapkan bahwa batas pasang atas pulau dan batas pasang bawah pulau adalah milik publik dan tidak dapat diperjualbelikan. Lebih jauh diatur pula bahwa pulau-pulau kecil hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan riset, pendidikan, dan wisata bahari.

Susan mendesak berbagai pihak yang terlibat di dalam praktik penjualan pulau malamber untuk segera diusut dan dihukum secara tegas karena telah melanggar konstitusi Republik Indonesia.

“Tak ada yang kebal hukum. Semua warga negara sama di hadapan hukum. Baik penjual maupun pembeli pulau Malember, keduanya harus disanksi dengan berat,” pungkasnya.

Sementara itu Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang menduga seiring dengan rencana Pemindahan Ibu Kota Baru, penjualan tanah bahkan pulau mungkin saja makin massif terjadi, hal tersebut dimanfaatkan oleh segelintir pejabat lokal1 untuk mendulang keuntungan atau memperkuat posisi politik dia di masa datang. Kepulauan Balabalakang akan menjadi strategis jika megaproyek IKN itu betul-betul terlaksana. Lokasinya yang berdekatan dengan kawasan IKN akan menjadi jalur penting khususnya bagi arus logistik di wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Tengah serta menjadi wilayah transit yang dikunjungi oleh sejumlah diplomat dan wisatawan.

Indikasi ini bisa dilihat dari ramainya frekuensi pengusaha properti yang melakukan survey mencari tanah di kawasan di sekitar IKN2 yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan. Indikasi lainnya yakni dengan mudah didapati di sejumlah tempat warga beramai-ramai memasang papan pemberitahuan yang menjelaskan kepemilikan lahan, tidak hanya di wilayah daratan juga nampak di sejumlah kawasan pesisir teluk balikpapan yang merupakan wilayah ekosisistem esensial mangrove.

Kekhawatiran privatisasi ruang publik dan masyarakat pesisir di sekitar teluk Balikpapan bukanlah isu belaka.

Dari amatan JATAM Kaltim, sepanjang Pantai balikpapan telah di kapling dan diberikan izin melakukan penimbunan berkedok proyek Coastal Road sepanjang 8.500 meter dari pelabuhan Semayang hingga ujung landasan bandara Sepinggan dan dengan lebar 100 meter kearah laut. Proyek ambisius ini bukan untuk warga Balikpapan, ia akan menghilangkan sempadan pantai dan merampas ruang nelayan serta masyarakat pesisir. Proyek ini diberikan kepada 7 (Tujuh) perusahaan real estate, satu dari tujuh perusahaan tersebut yakni PT.Pandega Citra Niaga dimiliki Rini Mariani Soemarno, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kabinet kerja Presiden Jokowi di periode 2014 – 20193. Perusahaan ini terafiliasi dibawah Grup PT. Agung Podomoro Land (PT.APL)4. Sebelumnya di tahun 2012 taipan properti ini telah mengakusisi 65 % saham Mall

Balikpapan Plaza5. Tidak puas, mereka memperluas properti tersebut dengan menimbun pantai Balikpapan mengarah ke laut seluas 4,8 Hektar6.

Dalam laporan “Ibu Kota Baru Buat Siapa”, bulan Desember tahun 2019, Jatam bersama Koalisi Bersihkan Indonesia mengungkap fakta bahwa Mega proyek pemindahan IKN turut ditunggangi oleh para Taipan Properti serta Elit Politik. Sehari pasca diumumkannya lokasi Pemindahan IKN oleh Presiden Jokowi, PT.APL bergerak cepat mereka mengiklankan penjualan properti yang berlokasi di dekat Ibu Kota Baru di 1 (satu) halaman full di harian Kompas Cetak7.

Belum lagi beberapa waktu lalu adik Prabowo Subianto yakni Hashim Djojohadidkusumo lewat Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD) berencana akan “mengkomersilkan” pulau Benawa Besar (46), Benawa Kecil (21 Ha) yang berada wilayah teluk balikpapan sebagai tempat kunjungan tamu-tamu diplomatik8.

Dengan dalih sebagai pusat suaka orang utan yang sama-sama kita tahu ide ini terlalu dipaksakan. Karena habitat orang utan bukanlah disebuah pulau kecil namun di wilayah daratan yang luas yang kini telah di kapling-kapling dan diberikan kepada sejumlah taipan tambang, sawit dan industri kehutanan tambah Rupang.

Nama Bupati Penajam Paser Utara (PPU) AGM yang juga merupakan figur penting di lokasi utama IKN ini disebut-sebut diduga terlibat, kemunculan nama yang diduga memiliki kepentingan atas Pulau Malamber adalah AGM (33 tahun) yang merupakan dinasti politik baru di Kalimantan Timur.

Ia dan keluarganya memiliki tentakel kuasa politik dan bisnis yang tercermin dalam data sejumlah perusahaan dan jabatan politik penting di Kaltim, Sulbar hingga Jakarta. AGM adalah bupati PPU yang dihantarkan oleh partai demokrat yang kini ia juga merapat dengan Partai Golkar, ia juga menjabat sebagai Wabendum BPP HIPMI Pusat9.

Saudara kandung AGM, yakni RM juga diduga ditemukan disejumlah dokumen perusahaan, ia juga adalah Ketua DPD Golkar Kaltim dan menjabat sebagai anggota DPRRI Dapil Kalimantan Timur.

Dalam dokumen perusahaan PT Barokah Agro Perkasa10, yang berbisnis perkebunan sawit, kayu hingga industry pengolahan karet bahkan kehutanan dan peternakan. ditemukan nama R yang diduga adalah RM, ia menjabat sebagai Komisaris, begitu juga SIS yang diduga adalah istri dari RM menjabat sebagai Direktur.

Begitu juga dalam dokumen perusahaan, PT Barokah Gemilang Perkasa11 ditemukan nama keluarga AGM berikutnya yakni H yang diduga adalah HM, ia menjabat sebagai direktur, perusahaan ini berbisnis jasa perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil hingga bahan bakar.

Saudara AGM Lainnya adalah RMD, yang kini juga menjabat sebagai wakil walikota Balikpapan dan juga elit Partai Golkar Balikpapan, keluarga oligarki dan dinasti politik ini juga membentang kuasa politik dan bisnisnya hingga ke Sulawesi Barat, sejumlah saudara dan keluarganya diduga memiliki jabatan politik mulai dari elit birokrat hingga DPRD di sulawesi barat, salah satu yang Namanya kesohor dalam panggung politik Sulbar adalah HSM. 12 HSM adalah anggota DPRD Kaltim yang mencalonkan diri sebagai kandidat Pilkada Sulawesi Barat yang lalu, ia menjadi kandidat terkaya dari laporan harta kekayaan yang dilaporkan saat maju ke pentas politik Sulbar kemarin.

Jual Beli Pulau yang lokasinya berada diantara Kaltim dan Sulbar ini menjadi relevan dan mesti diusut karena praktik bisnis dan politik oligarki dinasti AGM dan keluarganya yang terbentang diantara dua wilayah ini.

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

Pradarma Rupang, Dinamisator JATAM Kaltim, +62 852-5050-9899

Merah Johansyah, Koordinator JATAM Nasional, +62 813-4788-2228

 

 

[1] https://news.detik.com/berita/d-5060075/tepis-beli-pulau-bupati-penajam-kenapa-tak-isukan-sulawesi-saya-beli

https://www.kompas.tv/article/88159/viral-bupati-penajam-paser-utara-beli-pulau-seharga-rp2-miliar-di-mamuju-polisi-periksa-penjual

[2] https://kaltim.prokal.co/read/news/360112-harga-satu-hektare-lahan-di-sepaku-meningkat-drastis.html

https://kaltim.tribunnews.com/2019/08/30/spekulan-tanah-muncul-pasca-penetapan-ikn-bupati-ppu-akan-terbitkan-perbup-tata-kelola-lahan-warga

https://finance.detik.com/properti/d-4714756/harga-tanah-di-ibu-kota-baru-melonjak-jadi-miliaran-benar-nggak-sih

[3] https://kaltim.antaranews.com/berita/5802/balikpapan-bangun-coastal-road

[4] http://PT.Agung Podomoro Land Tbk menguasai 65% saham PT. Pandega Citra Niaga, Dok. Beneficial Owners

[5] https://investor.id/archive/agung-podomoro-akuisisi-plaza-balikpapan

[6] https://m.tribunnews.com/amp/regional/2013/01/03/reklamasi-plaza-balikpapan-dipertanyakan

[7] https://www.msn.com/id-id/ekonomi/bisnis/tawarkan-properti-di-ibu-kota-baru-saham-agung-podomoro-land-naik/ar-AAGoub3?li=AAfukE3&ocid=iehp&%2520OCID=recirclinks

[8] https://diswaykaltim.com/2019/12/03/tiga-pulau-di-sekitar-ikn-diproyeksikan-menjadi-pusat-suaka-orangutan/

[9] https://kaltimtoday.co/profil-abdul-gafur-masud/

[10] http://Dokumen Nomor SP Data 7 Desember 2018 : AHU-AH.01.03-0272422, PT Barokah Agro Perkasa

[11] http://Dokumen Nomor SP Data 10 Januari 2020 : AHU-AH.01.03-0012237, PT Barokah Gemilang Perkasa

[12] https://kaltim.tribunnews.com/2017/02/15/kakak-kandung-rahmad-masud-jadi-calon-terkaya-di-pilgub-sulbar?page=2

NELAYAN INDONESIA TOLAK REVISI REGULASI KELAUTAN DAN PERIKANAN DEMI INVESTASI

Siaran Pers Bersama

Jakarta, 13 Juni 2020 – Sejumlah organisasi nelayan dan organisasi lingkungan hidup di Indonesia menyatakan penolakannya terhadap langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah dan tengah merevisi 18 aturan karena dianggap menghalangi kemudahan investasi skala besar. Organisasi yang tergabung antara lain, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA); Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI); Wahana Lingkungan Hidup (WALHI); Kelompok Pengelola Sumber Daya Alam (KELOLA); Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN); Jaringan Pengembangan Kawasan Pesisir (JPKP) Buton; Jaringan Kerja untuk Laut Aceh (KUALA); Bina Desa; Forum Masyarakat Adat Pesisir; Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU); Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan BAHARI (AMUK BAHARI).

Diantara regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Menteri KP No. 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia; Permen KP No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; dan Keputusan Menteri No. 86 Tahun 2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan.

Sekretaris Jenderal Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), menyatakan bahwa revisi regulasi yang dilakukan oleh KKP pada ujungnya akan semakin mempersulit kehidupan 3,9 juta perempuan nelayan yang selama ini berjuang untuk keberlanjutan laut Indonesia.

Senada dengan itu, Koordinator JPKP, Arman Manila, menjelaskan dengan diizinkan kembali penggunaan alat tangkap yang merusak, seperti cantrang dan berbagai jenis pukat, kawasan perairan Indonesia Timur berada dalam keterancaman yang serius. Kawasan perairan Indonesia barat telah mengalami over exploited. Sementara itu, perairan Indonesia timur masih sangat lestari. “Revisi regulasi akan mendorong eksploitasi di kawasan perairan Indonesia timur yang merupakan rumah bagi banyak masyarakat adat pesisir di Indonesia,” ungkapnya.

Aeng dari AMUK BAHARI Banten menambahkan “Untuk wilayah peisir laut Banten sendiri, permasalahannya bukan hanya alat tangkap yang bisa merusak ekositem laut. Tetapi saat ini ruang bersandar kapal nelayan dan adanya penyedotan pasir beberapa waktu lalu, membuat hasil tangkap nelayan makin berkurang. Baik dari kuantitas maupun kualitasnya, yang meneyebabkan pendapatan nelayan makin berkurang selama beberapa tahun belakang ini.”

“Dengan banyaknya alih fungsi di wilayah pesisir yang dijadikan pembangunan industri ektraktif, maka makin menyempit pula wilayah tangkap nelayan tradisional dan nelayan skala kecil untuk memenuhi kebutuhan permintaan ikan laut, imbasnya nelayan mendapatkan hasil tangkapan seadanya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati menyatakan revisi regulasi yang dilakukan oleh KKP dinilai tidak menunjukkan keberpihakan bagi kehidupan lebih dari 8 juta rumah tangga perikanan sekaligus keberpihakan pada keberlanjutan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Indonesia.

Susan menegaskan, KKP seharusnya merumuskan kebijakan yang berpihak bagi kehidupan nelayan tradisional dan nelayan skala kecil yang jumlahnya lebih dari 90 persen dari pelaku perikanan di Indonesia. Dengan kata lain, nelayan tradisional dan nelayan skala kecil adalah rights holder (pemegang hak) sumber daya kelautan dan perikanan.

“Alih-alih melindungi kehidupan nelayan tradisional dan nelayan skala kecil, KKP justeru melindungi kepentingan bisnis para investor yang ingin menguasai sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Pada titik inilah revisi regulasi yang dilakukan oleh KKP harus ditolak,” pungkasnya. (*)

 

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, 082111727050

Sutrisno, Ketua Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) sekaligus Ketua Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), 081264516204

Jumiati, Dewan Presidium Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) 081263676561

Bona Beding, Ketua Forum Masyarakat Adat di Pesisir, 081218789744

Zainal Arifin, Koordinator Layar Nusantara/LBH Semarang, 081391282443

Rignolda Djamaluddin, Ketua KELOLA, 081354601480

Bina Desa, 021 8199749

Arman Manila, Ketua JPKP, 082189456000

Rahmi Fajri, Ketua KuALA, 085275913546

Nus Ukru, Ketua BAILEO, 082248917967

Edo Rakhman, WALHI Eksekutif Nasional, 081356208763

Aeng, AMUK BAHARI Banten, 085693945652

 

FORUM KONSULTASI PUBLIK KKP DITOLAK NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA

Siaran Pers Bersama

Jakarta, 10 Juni 2020 – Di tengah ancaman penyebaran Covid-19 yang terus meneror masyarakat pesisir, Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) malah menyelenggarakan kegiatan forum konsultasi publik yang dilakukan pada Selasa, 9 Juni 2020. Tujuannya, membahas perizinan kapal-kapal cantrang di perairan Indonesia dengan merevisi Peraturan Menteri (Permen) No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia. Selain mengizinkan cantrang, KKP juga mengizinkan 7 alat tangkap lainnya, diantaranya payang, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, pukat hela dasar udang, dan lain sebagainya.

Forum konsultasi publik tersebut mendapatkan kritik dan penolakan yang sangat kuat dari sejumlah organisasi nelayan di Indonesia, karena dibahas di masa Pandemi Covid-19 sekaligus tidak melibatkan nelayan tradisional dan nelayan skala kecil sebagai rights holders sumber daya kelautan dan perikanan.

“Sungguh aneh KKP memaksakan pembahasan izin kapal-kapal cantrang di masa pandemi Covid-19. Pada saat yang sama nelayan-nelayan di Indonesia tak dilibatkan. Kebijakan ini sebenarnya jelas bukan untuk nelayan tradisional dan nelayan skala kecil,” tegas Sutrisno, Ketua Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) yang juga Ketua Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN).

Menurut Sutrisno, pembahasan revisi Permen No. 71 Tahun 2016 yang akan memberikan izin kapal-kapal cantrang di perairan Indonesia, selain cacat secara prosedur juga cacat secara substansi. “Secara substansi pemberian izin akan menghancurkan masa depan sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” katanya.

Senada dengan Sutrisno, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan pemberian izin kepada kapal-kapal cantrang yang dilakukan oleh KKP menunjukkan keberpihakan kementerian ini hanya ditujukan untuk melayani pengusaha cantrang. “Jika KKP sudah tak berpihak kepada nelayan tradisional dan nelayan skala kecil, lebih baik KKP dibubarkan,” ungkapnya.

Susan menyatakan bahwa pemberian izin kepada kapal-kapal cantrang yang dilakukan oleh KKP akan mendorong konflik antara kapal-kapal besar di atas 10 GT dengan kapal-kapal nelayan tradisional dan nelayan skala kecil dengan ukuran di bawah 10 GT.

“Kebijakan KKP ini akan memantik konflik antara nelayan tradisional dan nelayan skala kecil sebagai rights holder laut dan perairan di Indonesia dengan para pengusaha pemilik kapal cantrang. Ini adalah kebijakan yang sangat berbahaya,” jelasnya.

Tak hanya itu, Susan mengkhawatirkan kebijakan ini akan membuka kembali praktik IUU Fishing yang telah lama diperangi oleh Pemerintah Indonesia selama ini. Ia menyoroti kapal-kapal besar, khususnya diatas 200 GT yang akan diizinkan oleh KKP. “Ini adalah pintu masuk praktik IUU Fishing dan eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

Dampaknya jelas, nelayan tradisional dan nelayan skala kecil akan kehilangan ruang perairannya,” imbuhnya.

Susan mendesak KKP untuk membatalkan rencana pemberian izin kapal-kapal cantrang karena hanya akan merugikan 8 juta lebih rumah tangga perikanan di Indonesia. “Demi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta kehidupan jutaan nelayan tradisional dan nelayan skala kecil, kebijakan pemberian izin untuk kapal cantrang harus dibatalkan,” pungkasnya. (*)

 

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

Sutrisno, Ketua Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) sekaligus Ketua Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), +62 812 6451 6204

Jumiati, Dewan Presidium Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) +62 81263676561

Bona Beding, Ketua Forum Masyarakat Adat di Pesisir, +62 812 1878 9744

Zainal Arifin, Koordinator Layar Nusantara/LBH Semarang, +62 813 9128 2443

Rignolda Djamaluddin, Ketua KELOLA, +62 813 5460 1480

Bina Desa, +62 21 8199749

Arman Manila, Ketua JPKP, +62 821 8945 6000

Rahmi Fajri, Ketua KuALA, +62 852 7591 3546

Nus Ukru, Ketua BAILEO, +62 822 4891 7967

Edo Rakhman, WALHI Eksekutif Nasional, +62 813-5620-8763

Terbitkan Permen Ekspor Benih Lobster, KIARA: KKP Rugikan Nelayan dan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

Jakarta, 9 Mei 2020 – Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Edhy Prabowo menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang ditandatangani pada 4 Mei 2020. Permen ini mencabut dan merevisi aturan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Susi Pudjiastuti, yaitu Permen KP No. 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Salah satu bentuk pro-investor ataupun eksportir yang diatur di dalam Permen KP No.12 Tahun 2020 adalah menghapus ketentuan yang ada dalam Permen KP No. 56 Tahun 2016 yang berbunyi “setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya”, dan mengubah ketentuan menjadi “eksportir harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri” serta menambah ketentuan tentang benih lobster dengan istilah “benih bening lobster”.

Selain tentang benih, KKP juga mengubah aturan tentang penangkapan lobster yang bertelur. Di dalam Permen KP No.56 Tahun 2016 secara tegas mengatur bahwa penangkapan dan/atau ekspor lobster, kepiting dan rajungan boleh dilakukan dalam “kondisi tidak bertelur”. Sedangkan di dalam Permen No.12 Tahun 2020 mengubah dan menambah diksi “yang terlihat pada Abdomen luar” sehingga bunyi keseluruhannya menjadi “dalam kondisi tidak bertelur yang terlihat pada Abdomen luar”.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, menyatakan bahwa Permen KP No. 12 Tahun 2020 merupakan kemenangan bagi investor, eksportir, dan importir, tetapi pada saat yang sama merupakan ancaman bagi tiga hal, yaitu: penghidupan nelayan, keberlangsungan sumber daya perikanan, serta perekonomian nasional.

“Di dalam Permen KP No.12 Tahun 2020 sangat pro-investor dan eksportir dan mengkhianati nelayan kecil dan tradisional.  Di dalam Permen tersebut sangat jelas menyebutkan bahwa nelayan kecil harus terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan benih lobster dan nelayan kecil penangkap benih bening lobster ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Apakah KKP punya data jumlah dan penyebaran seluruh kelompok nelayan kecil di Indonesia?” ungkap Susan.

Menurut Susan, Permen KP No.12 Tahun 2020 mengancam penghidupan nelayan karena dengan diizinkannya ekspor benih lobster, pihak yang paling diuntungkan secara ekonomi adalah investor, eksportir, dan importir. Sedangkan nelayan, tetap akan menjadi pihak yang paling sedikit menerima keuntungan ekonomi, meskipun mereka merupakan produsen utama.

“Kami mencatat, harga benih lobster di Vietnam mencapai Rp 139 ribu per ekor. Sementara itu, benih lobster tangkapan nelayan hanya dihargai Rp 3-5 ribu di dalam negeri. Ini adalah potret ketidakadilan yang akan terus mengancam kehidupan nelayan lobster,” ungkap Susan.

Pada saat yang sama, dibukanya izin ekspor benih lobster akan mendorong eksploitasi sumber daya perikanan di pusat-pusat penangkapan dan budidaya lobster di Indonesia. Dalam jangka panjang, eksploitasi ini akan menghancurkan pusat-pusat perikanan rakyat yang selama ini lestari dan berkelanjutan.

“Jika Pemerintah memiliki komitmen untuk menegakan keberlanjutan sumber daya perikanan, maka lobster harus dibesarkan dan dibudidayakan di dalam negeri sampai dengan tiba masanya untuk dikonsumsi atau dijual ke berbagai negara,” tambah Susan.

Yang terkahir, kata Susan, pembukaan ekspor benih lobster, akan sangat-sangat merugikan perekonomian nasional. Pusat Data dan Informasi KIARA (2019) mencatat, Sepanjang 2015-2018, KKP telah menyelamatkan pengiriman benih lobster sebanyak 6.669.134 ekor ke luar negeri. Dampaknya, uang senilai Rp464,87 miliar telah berhasil diselamatkan.

“Data ini menunjukkan bahwa pelarangan ekspor benih lobster berhasil menyelamatkan uang negara dalam jumlah besar. Dengan demikian, larangan ekspor benih lobster terbukti menyelamatkan perekonomian nasional,” tegas Susan.

Nilai uang yang diselamatkan tersebut, akan terus bertambah jika ekspor benih lobster tidak disahkan melalui Permen. Susan menilai, izin ekspor benih lobster terlihat menguntungkan dalam jangka waktu pendek. “Namun dalam jangka waktu panjang, izin ini benar-benar akan merugikan Indonesia, masyarakat nelayan, dan keberlangsungan sumber daya perikanan kita,” pungkasnya. (*)

 

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

Pelanggaran HAM Terhadap Pekerja Perikanan Kembali Terjadi, Pemerintah Gagal Lindungi Pekerja Perikanan Indonesia

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

 Jakarta, 7 Mei 2020 – Berselang lima tahun pasca terbongkarnya kasus perbudakan modern terhadap pekerja perikanan/ABK Kapal yang ada di perairan Benjina, Indonesia, perlindungan dan kesejahteraan pekerja perikanan masih jauh dari kata layak.

Praktik perbudakan modern yang terjadi terhadap pekerja perikanan Indonesia kembali terungkap dengan adanya pemberitaan terkait kematian tiga orang pekerja perikanan atau anak buah kapal (ABK) di kapal penangkapan ikan berbendera Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang sedang berlabuh di perairan Busan, Korea Selatan. Kasus perbudakan modern Benjina maupun yang terjadi di kapal penangkapan ikan RRT ini hanya merupakan ujung kecil dari besarnya bongkahan es praktek perbudakan yang terjadi di industri perikanan tangkap dunia.

Dalam merespon hal ini, pemerintah Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia) telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait kematian tiga ABK kapal asal Indonesia yang terjadi di atas kapal penangkapan ikan RRT Long Xin 605 dan Tian Yu 8 pada Desember 2019 dan Maret 2020. Dalam salah satu pernyataan tersebut disebutkan bahwa berdasarkan penjelasan kapten kapal, keputusan untuk melarung atau membuang jenazah di tengah laut adalah karena kematian ABK kapal tersebut disebabkan oleh penyakit menular dan hal tersebut telah didasarkan pada persetujuan ABK kapal lainnya.

Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati menilai, pernyataan dan alasan kapten kapal terkait kematian ABK Kapal Indonesia tidak dapat dipercayai seutuhnya, sebagaimana praktek perbudakan modern di atas kapal penangkapan ikan menjadi praktek yang sering kali terjadi untuk menekan biaya produksi. Tidak hanya pembuangan jenazah ABK Kapal yang dilakukan secara sembarangan dengan dilemparkan di tengah laut, mayoritas kasus yang ada, situasi dan kondisi kerja para ABK Kapal sangat tidak manusiawi, baik itu dari jam kerja berlebih (lebih dari 18 jam sehari), fasilitas makanan dan minuman yang buruk, sistem sanitasi dan kesehatan yang tidak memadai, kekerasan fisik, dan lain sebagainya.

Selain itu, praktek perbudakan modern yang terjadi di atas kapal penangkapan ikan juga biasanya dibarengi dengan kegiatan ilegal lainnya, seperti penangkapan ikan secara ilegal (IUU Fishing) dan praktek perdagangan manusia. Tidak sedikit kasus dimana banyak ABK Kapal yang ‘ditipu’ untuk bekerja menjadi ABK kapal di industri kapal penangkapan ikan tanpa adanya kontrak kerja yang jelas dan gaji yang layak.

Pasca terbongkarnya kasus perbudakan modern Benjina, pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan, seperti Permen KP No. 35 tahun 2015 terkait Sertifikasi HAM di sektor perikanan, Permen KP No. 42 Tahun 2016 terkait Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan, dan Permen KP No. 2 Tahun 2017 terkait Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi HAM Perikanan. Di tahun 2017, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Hanif Dhakiri, menyatakan pertimbangannya untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 (C188) tentang pekerja perikanan.

“Namun, kita belum melihat adanya implementasi nyata dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat tersebut, juga proses ratifikasi C188 yang masih terhambat pembahasannya sampai dengan saat ini,” tegas Susan.

Dengan terungkap lagi praktek perbudakan modern terhadap ABK Kapal Indonesia, KIARA mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan situasi dan kondisi kerja, serta mendorong kesejahteraan ABK Kapal Indonesia. Untuk itu, KIARA mendesak pemerintah Indonesia untuk dapat mengambil langkah segera, yaitu: pertama, Mengusut tuntas praktek pelanggaran HAM yang terjadi pada ketiga ABK Kapal Indonesia di atas kapal penangkapan ikan RRT Long Xin 605 dan Tian Yu 8, serta memberikan sanksi sebasar-besarnya terhadap pelaku praktek perbudakan, termasuk industri perikanannya;

Kedua, Menyelesaikan tumpang tindih kepentingan antar kementerian menyegerakan proses ratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan dan Rekomendasi ILO No. 199 Tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh perikanan;

 

Ketiga, Menyegerakan proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari UU No. 18 Tahun 2017 terkait perlindungan buruh migran yang berfokus pada sektor perikanan;

Keempat, Memperketat pengawasan terhadap industri perikanan tangkap sejak proses perekrutan pekerja sampai dengan proses penangkapan di tengah laut.

 

Nasib Pekerja Perikanan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Selain mendesak empat hal di atas, KIARA juga mendesak pemerintah untuk segera mencabut Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena akan mengancam kehidupan serta keselamatan para perkerja perikanan Indonesia yang bekerja di atas kapal. Lebih jauh, RUU ini akan membuka lebar pintu perbudakan di atas kapal.

Pasal 28 RUU Omnibus Law Pasal 35A Ayat 2 yang merevisi UU Perikanan menyebut kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI, wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% dari jumlah anak buah kapal. Melalui pasal ini, Kata Susan, pemerintah Indonesia memperbolehkan kapal asing untuk memiliki pekerja perikanan dari Indonesia sebanyak 70%.

“Pasal ini harus dipertanyakan mengingat sampai hari ini Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap konvensi ILO 188 sebagai upaya perlindungan terhadap ABK,” jelas Susan.

Bahkan, tambah Susan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja malah memberikan pintu lebar kepada kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, khususnya ZEE. “Di dalam Pasal 28 RUU Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya yang merevisi pasal 27 ayat 2 UU Perikanan menyebut, setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi perizinan usaha dari Pemerintah Pusat,” sambungnya.

Padahal, selama ini yang menjadi aktor utama pelaku pelanggaran HAM perikanan serta perbudakan di atas kapal adalah kapal-kapal asing. “RUU ini harus dicabut, karena memberikan izin untuk kapal-kapal asing yang akan membuka jalan bagi pelanggaran HAM perikanan serta perbudakan di atas kapal,” Pungkas Susan. (*)

 

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050