Wawonii Pulau Kecil Bukan untuk Tambang, Cabut Izin PT Gema Kreasi Perdana!

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamat Wawonii

 

Wawonii Pulau Kecil Bukan untuk Tambang, Cabut Izin PT Gema Kreasi Perdana!

 

Jakarta, 17 Maret 2022, Keberadaan PT Gema Kreasi Perdana (GKP), anak perusahaan Harita Group, di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara mengancam keselamatan warga, menggusur lahan pertanian-perkebunan dan berpotensi mencemari laut. Keduanya merupakan sumber ekonomi utama dari lebih dari 37.000 jiwa warga di Pulau Wawonii. Tidak hanya mengancam keselamatan dan ruang hidup warga, aktivitas pertambangan yang dilakukan PT GKP adalah illegal karena banyak ditemukan pelanggaran hukum dan HAM, mulai dari aktivitas tambang di pulau kecil; Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang kadaluarsa; upaya kriminalisasi terhadap puluhan warga penolak tambang; hingga pengerahan aparat keamanan untuk mengintimidasi warga.

 

Pulau Wawonii dengan luas 867,58 km2, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 3 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No. 1/2014 perubahan atas UU No. 27/2007, adalah masuk dalam kategori pulau kecil. Sedangkan berdasarkan pasal 35 huruf (k), UU ini melarang adanya pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan penambangan mineral pada wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan atau merugikan Masyarakat sekitarnya. Sehingga izin PT GKP harus dicabut dan dinyatakan batal demi hukum karena melanggar UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini.

 

Selain itu, terdapat dugaan kuat praktik maladministrasi dalam proses penerbitan dua IPPKH milik PT GKP dengan No. SK. 576/Menhut/II/2014 seluas 707,10 Ha dan No. SK. 1/1/IPPKH/PMDN/2016 seluas 378,14 ha. Penerbitan kedua IPPKH ini didasari oleh dokumen AMDAL PT GKP pada 2008. Namun praktiknya, PT GKP baru melakukan kegiatan konstruksi pada 2019, sehingga berdasarkan pasal 50 ayat (2) huruf e PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan, IPPKH milik PT GKP dianggap kadaluarsa karena tidak ada kegiatan dalam jangka waktu maksimal tiga tahun sejak diterbitkan.

 

PT GKP juga melakukan pelanggaran hukum karena melakukan aktivitas pertambangan di atas lahan yang secara sah dimiliki oleh warga. Sebelumnya, pada Kamis (3/3/22), PT GKP melakukan penerobosan dan penggusuran dengan melibatkan aparat kepolisian dan TNI di lahan milik La Dani dan Sahria, warga penolak tambang di Roko-Roko Raya yang tidak bersedia lahannya menjadi areal pertambangan untuk perusahaan. Tercatat, penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT GKP ini merupakan yang kelima kalinya: pertama, Selasa, 9 Juli 2019, di lahan milik Ibu Marwah; kedua, Selasa, 16 Juli 2019, di lahan milik Pak Idris. ketiga, Kamis, 22 Agustus 2019 di lahan milik Pak Amin, Bu Wa Ana, dan Pak Labaa (Alm); keempat, pada Selasa, 1 Maret 2022 di lahan milik Pak La Dani dan Bu Sahria.

 

Pihak perusahaan mengklaim sepihak lahan milik La Dani dan Sahria, bahwasannya lahan itu milik seorang warga yang telah dibebaskan. Padahal, lahan-lahan itu telah dikelola turun-temurun selama tiga generasi oleh keluarga La Dani dan Sahria, dan menjadi hak milik serta selalu membayar pajak atas tanah setiap tahun. Bahkan, jauh sebelum PT GKP masuk, tidak pernah ada warga saling mengklaim atas tanah, apalagi timbul konflik di tengah masyarakat. Padahal berdasarkan pasal 39 huruf (i) UU 3/2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, setiap pemegang izin usaha pertambangan wajib menyelesaikan permasalahan hak atas tanah sebelum beroperasi. Artinya upaya penerobosan dan penggusuran lahan yang dilakukan PT GKP adalah ilegal dan melanggar hukum.

 

Penyerobotan lahan secara berulang yang dilakukan PT GKP ini disebut untuk membangun jalan tambang menuju lokasi penambangan. Akibatnya, tanaman perkebunan produktif warga rusak parah, sementara warga yang melawan diintimidasi dan dikriminalisasi hingga mendekam di sel tahanan dan di penjara. Pada 2019 lalu, sebanyak 28 orang warga penolak tambang di Roko-Roko Raya dikriminalisasi, enam di antaranya sempat ditahan di Polda Sulawesi Tenggara dan dua orang di antaranya divonis pidana, yakni La Site dengan hukuman penjara 10 bulan dan Idris Ladiri dengan hukuman pidana 3 tahun 6 bulan.

 

Tindakan pembiaran pelanggaran hukum oleh aktivitas tambang PT GKP di pulau kecil Wawonii, telah mengabaikan hak konstitusi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 3/PUU-VIII/2010. Dampaknya, masyarakat kehilangan akses dan ruang hidupnya, terutama terkait aktivitas tambang di daratan yang menghancurkan perkebunan produktif warga, juga pembangunan pelabuhan khusus tambang di pesisir yang tidak sesuai peruntukan ruang dalam Perda RZWP3K Sultra, tidak mendapat rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Tenggara. Hal ini akan berimplikasi buruk pada tatanan ekosistem pulau secara holistik. Pada akhirnya masyarakat yang mendiami Pulau akan mengalami kerentanan dan atau krisis atas sumber daya pangan dan air; akses Lahan pertanian dan kebun, air bersih dan sehat, beserta ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang, lamun dll) yang mendorong kelangsungan hidup akan ikut tercemar dan rusak.

 

Untuk itu, kami menuntut pemerintah pusat, dalam hal ini Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk melaksanakan fungsi pengawasan, penegakan hukum dan penindakan atas pelanggaran aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii dengan:

 

  1. Hentikan seluruh aktivitas PT Gema Kreasi Perdana, evaluasi dan cabut IUP yang telah diterbitkan.
  2. Menghentikan seluruh aktivitas tambang, tidak hanya di Pulau Wawonii, namun juga di seluruh pulau kecil di Indonesia.
  3. Mendesak penghentian proses hukum atas warga Wawonii yang telah dikriminalisasi karena menolak aktivitas illegal PT Gema Kreasi Perdana.

 

Narahubung:

Accho (Warga Roko-Roko Raya) 082318250993

Yusna (Warga Roko-Roko Raya) 082252868283

Muh. Jamil (JATAM) 082156470477

Fikerman Saragih (KIARA) 082365967999

Gita (Solidaritas Perempuan) 081236102978

Rere Christanto (WALHI Nasional) 083857642883

Helmy Hidayat (KONTRAS) 081259269754

Fauzi (YLBHI) 08118412416

Linda (KPA) 085852233755

Tika (Trend Asia) 081289819660

Pasca Vonis Mahkamah Agung Kepada Edhy Prabowo, KIARA: Alasan Mahkamah Agung Bertolak Belakang dengan Fakta Korupsi Edhy!

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

Pasca Vonis Mahkamah Agung Kepada Edhy Prabowo, KIARA: Alasan Mahkamah Agung Bertolak Belakang dengan Fakta Korupsi Edhy!

 

Jakarta, 10 Maret 2022 – Pada tanggal 7 Maret 2022, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan vonis kasus korupsi penerimaan suap terkait ekspor benur lobster oleh Edhy Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. MA mengeluarkan vonis pidana penjara selama 5 tahun. Vonis yang dikeluarkan MA lebih ringan daripada vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 3 tahun kepada Edhy Prabowo.

 

Mahkamah Agung menilai bahwa Edhy Prabowo telah bekerja dengan baik selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut karena Edhy Prabowo mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 Tahun 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020.

 

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyebut bahwa alasan MA melakukan pemotongan masa hukuman Edhy Prabowo merupakan sesuatu yang bertolak belakang dengan fakta korupsi yang dilakukan oleh Edhy Prabowo. “KIARA berpandangan bahwa hal meringankan yang disampaikan oleh MA sangat bertolak belakang dengan fakta bahwa Edhy Prabowo melakukan korupsi penerimaan suap karena implementasi Permen KP No. 12 Tahun 2020 yang disahkannya sendiri,” ungkapnya.

 

Susan mengatakan bahwa argumentasi MA yang mengatakan bahwa Edhy Prabowo bekerja dengan baik merupakan satu kekeliruan dan tak mendasar. “Jika Edhy Prabowo bekerja dengan baik, mengapa beliau ditangkap KPK dengan kasus korupsi penerimaan suap? Faktanya Edhy pelaku korupsi penerimaan suap dan nihil prestasi selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan,” tegas Susan.

 

KIARA mencatat bahwa Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pernah mengingatkan dalam kebijakan pemberian izin ekspor lobster ini terdapat banyak potensi kecurangan. Bahkan, ORI menyebut bahwa izin ekspor benih lobster itu bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia. Sayangnya, Edhy Prabowo tidak mendengarkan penilaian tersebut. ORI terbukti benar karena beberapa bulan kemudian Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena korupsi penerimaan suap terkait ekspor benur lobster, akibat dari kebijakannya tersebut. 

 

“Pasca disahkannya Permen KP No. 12 Tahun 2020, berbagai elemen hingga nelayan tradisional telah mengingatkan Edhy terkait Permen tersebut. Tidak hanya sebatas mengingatkan, KIARA dan nelayan tradisional bahkan melakukan aksi (pada Juli 2020) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar Edhy segera mencabut Permen KP tersebut. Tetapi kritik tersebut tidak digubris sama sekali hingga Edhy ditangkap oleh KPK. Hal ini menunjukkan kepada MA bahwa MA telah keliru menyatakan Edhy Prabowo telah bekerja dengan baik dan perbuatan terdakwa untuk menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan kecil. Faktanya nelayan menyatakan penolakannya terhadap kebijakan khususnya ekspor lobster yang telah dikeluarkan Edhy. Apakah hakim Mahkamah Agung tidak melihat fakta-fakta yang telah disampaikan oleh publik dan mengevaluasinya dalam konteks kasus ini?” tanya Susan.

 

“Edhy Prabowo adalah pelaku korupsi yang memanfaatkan jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membuat kebijakan dan meraup untung secara melawan hukum. Korupsi oleh pejabat strategis merupakan extra ordinary crime. Seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka dipertahankan atau malah ditambah, bukan didiskon dan diberi keringanan,” tegas Susan.

 

Fakta dan Temuan KIARA terkait Kebijakan Ekspor Benur Lobster

Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat bahwa pertama, pasca disahkannya Permen KP No. 12 Tahun 2020, Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) belum melakukan pendataan terbaru mengenai status ketersediaan benih lobster di Indonesia. “Status lobster dan benih lobster di Indonesia harus dipastikan apakah statusnya fully oxploited, over exploited, atau masih dapat ditangkap? Perlu ada data terbaru dari status pengelolaan sumber daya ikan yang dipublikasi KKP pada tahun 2017 lalu.” Tegas Susan.

 

Kedua, dari 60.000 ekor benih, negara hanya mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 15.000 rupiah. Sementara dari 37.500 ekor benih, hanya mendapatkan PNBP sebesar 9.375 rupiah. “Meningkatnya volume ekspor benih lobster terbukti tidak memberikan keuntungan bagi negara dan juga nelayan pembudidaya lobster tradisional yang bersifat jangka panjang” tegasnya.

 

Ketiga, keterlibatan sejumlah nama politisi partai politik di balik perusahaan ekspor benih lobster membantah klaim Edhy yang selalu mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan lobster, yang akan meningkat jika pintu ekspor benih lobster dibuka luas. “Kesejahteraan nelayan lobster yang selalu diklaim akan meningkat, tetapi terbantah karena yang diuntungkan oleh kebijakan ini hanya dirinya sendiri, perusahaan-perusahaan dan politisi yang ada di belakangnya,” tegas Susan.

 

Keempat, “realita di lapangan, nelayan dan perempuan nelayan pembudidaya lobster hanya dijadikan alat untuk memuluskan langkah perusahaan untuk melengkapi persyaratan administrasi. Perusahaan eksportir membeli lobster ukuran konsumsi untuk dipindahkan ke keramba jaring apung milik perusahaan dan diklaim sebagai keberhasilan dalam budidaya. Perusahaan membeli lobster berukuran di atas 50-gram dari pembudidaya untuk dilepasliarkan di alam dan diklaim sebagai keberhasilan panen,” lanjut Susan.

 

Informasi Lebih Lanjut

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, +62-857-1017-0502.

Perusahaan Harita Group Kembali Serobot Lahan, Warga Diintimidasi Hingga Pingsan

Siaran Pers 

 

Perusahaan Harita Group Kembali Serobot Lahan, Warga Diintimidasi Hingga Pingsan

 

PT Gema Kreasi Perdana (GKP), anak perusahaan Harita Group kembali melakukan penyerobotan lahan milik warga penolak tambang di Roko-Roko Raya, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara pada Kamis, (3/3/22). Penyerobotan lahan yang menggunakan excavator oleh PT GKP ini melibatkan aparat kepolisian bersenjata lengkap dan TNI.

Penerobosan oleh PT GKP hari ini terjadi di lahan milik La Dani dan Sahria, warga penolak tambang di Roko-Roko Raya yang enggan menyerahkan lahannya untuk perusahaan. Penyerobotan ini pun bukan yang pertama, melainkan telah lima kali dilakukan, sejak: pertama, Selasa, 9 Juli 2019, sekitar Pkl. 11.00 Wita di lahan milik Ibu Marwah; kedua, Selasa, 16 Juli 2019, sekitar Pkl. 15.00 di lahan milik Bapak Idris; ketiga, Kamis, 22 Agustus 2019 di lahan milik Pak Amin, Bu Wa Ana, dan Pak Labaa (Alm); keempat, pada Selasa, 1 Maret 2022 di lahan milik Pak La Dani dan Bu Sahria.

Penyerobotan berulang ini sebagai bentuk upaya paksa PT GKP dalam membangun jalan tambang menuju lahan yang sudah dibebaskan dan konsesi tambang. Akibatnya, tanaman perkebunan produktif warga rusak parah, sementara warga yang melawan diintimidasi dan dikriminalisasi hingga mendekam di sel tahanan dan di penjara.

Pada kejadian hari ini, misalnya, warga, didominasi petani perempuan, yang terus mempertahankan tanah miliknya, menghadang dan berbaring di depan excavator perusahaan, hingga melakukan aksi buka baju justru diperhadapkan dengan aparat keamanan bersenjata lengkap yang represif, juga mendapat ancaman akan ditangkap karena dianggap menghalang-halangi aktivitas perusahaan tambang.

Pihak perusahaan pun mengklaim sepihak lahan milik La Dani dan Sahria, bahwasannya lahan itu milik seorang warga (P) dan telah dibebaskan oleh pihak perusahaan. Padahal, lahan-lahan itu telah dikelola selama tiga generasi oleh keluarga La Dani dan Sahria, juga selalu membayar pajak atas tanah setiap tahunnya. Bahkan, jauh sebelum PT GKP masuk, tak pernah ada saling klaim atas tanah, apalagi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Demikian juga dengan 28 warga yang dikriminalisasi. Polisi,  dengan dalih laporan dari pihak perusahaan, justru menyasar warga terlapor yang memiliki lahan di Roko-Roko Raya. Pada 24 Januari 2022 kemarin, misalnya, polisi menangkap tiga warga penolak tambang di Roko-Roko Raya, masing-masing atas nama Hurlan, dan Hastoma, dan La Dani. Pasca ditangkap dan ditahan di Polda Sultra, perusahaan melakukan penyerobotan di lahan La Dani pada Selasa, 1 Maret dan Kamis, 3 Maret hari ini.

 

Polisi Amankan Investasi, Pemerintah Turut Membiarkan

Keterlibatan dan keberpihakan aparat keamanan baik dari institusi Polri maupun TNI dalam mengamankan kepentingan bisnis tambang PT  GKP di Wawonii juga tidak terlepas instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kapolri mengenai pengamanan bisnis/investasi di berbagai daerah. Disamping itu, penggunaan kekuatan alat keamanan negara sangat berpotensi menimbulkan pelanggaran-pelanggaran HAM seperti perlakuan intimidatif, tindakan kriminalisasi, menimbulkan rasa takut dan trauma berlebih, serta perlakuan tidak manusiawi lainnya.

Penyerobotan berulang tanpa ada tindakan hukum apapun menunjukkan betapa aparat kepolisian dan TNI cenderung menjadi centeng korporasi tambang, dari pada mengayomi dan melindungi rakyat itu sendiri.

Demikian juga pemerintah pusat dan daerah, alih-alih menindak tegas tindak kejahatan PT GKP, justru turut memfasilitasi, bahkan ada upaya pembiaran sehingga warga berjuang sendirian menyelamatkan tanah-ruang hidupnya.

Hal ini terlihat dari langkah Pemkab Konkep yang telah meneken MOU (memorandum of understanding) dengan PT GKP ihwal komitmen investasi di Pulau Wawonii pada Kamis, 30 September 2021. MoU ini merupakan tindak lanjut pasca Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan disahkan 2021 lalu, dimana sudah ada alokasi ruang untuk investasi pertambangan di pulau kecil itu.

Tak berhenti di situ, Pemkab Konkep melalui Wakil Bupati bahkan ikut berupaya bernegosiasi dengan warga yang menolak, dengan tujuan perusahaan diberi ruang untuk masuk dan mulai menambang.

Tindakan pembiaran dan upaya mendorong investasi tambang di pulau kecil Wawonii, telah mengabaikan hak konstitusi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 3/PUU-VIII/2010. Dampaknya, masyarakat kehilangan akses dan melintas ruang hidupnya, terutama terkait aktivitas tambang di daratan yang menghancurkan perkebunan produktif warga, juga pembangunan pelabuhan khusus di pesisir dalam menunjang pertambangan di daratan yang, sesungguhnya tidak mendapat rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Sultra, berikut tidak sesuai peruntukan ruang.

Lebih lanjut, beroperasinya PT GKP di pulau kecil Wawonii akan berdampak pada kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan sehat, berikut ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang, lamun dll) akan ikut tercemar dan rusak.

Untuk itu, kami mendesak:

 

[1] Mendesak Menteri ESDM untuk segera hentikan aktivitas PT GKP, evaluasi segera, dan cabut IUP yang telah diterbitkan;

[2] Mendesak Menteri KKP untuk segera mengevaluasi Pembangunan pelabuhan khusus lewat penimbunan pantai yang merombak Mangrove dan terumbu karang;

[3] Mendesak Kapolda Sulawesi Tenggara dan Kapolres Kendari untuk segera tarik seluruh aparat kepolisian dari lokasi;

[4] Mendesak Kapolri RI untuk menindak-tegas Kapolda Sulawesi Tenggara dan Kapolres Kendari yang membiarkan pasukannya mengkawal PT GKP dalam melakukan penerobosan lahan milik warga;

[5] Mendesak Pangdam XIV/Hasanuddin untuk menarik seluruh pasukannya dan menghukum dengan maksimal atas upaya tindakan perbantuan penyerobotan lahan di pulau Wawonii oleh perusahaan tambang PT. GKP;

[6] Mendesak Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komnas Anak untuk segera lakukan investigasi atas dugaan tindak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan PT GKP dan aparat kepolisian di Sulawesi Tenggara;

[7] Mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati Konawe Kepulauan untuk menjalankan amanat UU nomor 7 tahun 2016 terkait Perlindungan dan Pemberdayaan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

 

Narahubung:

 

  1. KontraS – +62 895-7010-27221 – Abimanyu Septiadji
  2. YLBHI – +62 853-9512-2233 – Edy Kurniawan
  3. LBH Makassar – +62 853-4297-7545 – Ady Anugrah Pratama
  4. KIARA –+62 821-1333-2992 – Muhammad A
  5. JATAM – 081319789181 – Melky Nahar

Tiga Warga Penolak Tambang di Wawonii Ditangkap Polisi

Siaran Pers Bersama

 

Tiga Warga Penolak Tambang di Wawonii Ditangkap Polisi

 

Kendari, 24 Januari 2022

Sebanyak tiga warga Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara ditangkap aparat kepolisian dari Polda Sulawesi Tenggara.

Ketiga warga itu, antara lain La Dani alias Anwar (L) dan Hurlan (L), ​​dan  Hastoma (L) ditangkap pada Senin, 24 Januari 2022, sekitar Pkl. 13.30 Wita. Anwar dan Hastoma ditangkap di kebun milik mereka, ketika tengah makan siang. Sementara Hurlan ditangkap di rumahnya.

Hingga saat ini, belum diketahui penyebab ketiga warga pulau kecil Wawonii itu ditangkap. Menurut keterangan warga, ketiganya tengah dalam perjalanan laut, menggunakan speedboat Polisi, menuju kantor Polda Sulawesi Tenggara di Kendari.

Sebagaimana diketahui, Anwar,  Hastoma, dan Hurlan merupakan bagian dari barisan warga penolak tambang di pulau Wawonii. Warga, yang sebagian besar menggantungkan perekonomian pada sektor pertanian/perkebunan dan laut, menentang rencana penambangan nikel oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP), anak perusahaan Harita Group.

Keteguhan warga dalam melakukan penolakan atas tambang nikel itu, berujung pada ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi, hingga pada 2019 lalu sebanyak 28 warga dilaporkan ke polisi oleh pihak perusahaan.

Tuduhan yang dialamatkan ke warga pun macam-macam dan cenderung mengada-ada, mulai dari dugaan menghalang-halangi aktivitas perusahaan tambang, dugaan merampas kemerdekaan terhadap seseorang, tuduhan pengancaman, dan tuduhan penganiayaan.

Adapun Anwar,  Hastoma, dan Hurlan, yang ditangkap polisi pada hari ini, Senin (24/01/22), termasuk ke dalam 28 warga yang sebelumnya telah dilaporkan ke polisi pada 23 Agustus 2019 lalu. Tuduhan yang dialamatkan kepada ketiganya saat itu, adalah terkait dugaan Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Terhadap Seseorang, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 333 KUHP.

Penangkapan terhadap Anwar,  Hastoma, dan Hurlan oleh polisi hari ini, berikut kriminalisasi terhadap warga Wawonii pada 2019 lalu, patut diduga sebagai bentuk arogansi korporasi tambang yang rakus dan aparat kepolisian yang lebih sering tampil sebagai centeng oligarki.

Penangkapan terhadap warga penolak tambang itu, patut dibaca sebagai upaya negara melalui institusi kepolisian dan korporasi untuk menekan resistensi warga, sehingga rencana investasi penambangan dapat berjalan mulus.

Dugaan ini semakin kuat, mengingat aparat kepolisian cenderung bersekongkol dengan korporasi yang melakukan tindak kejahatan lingkungan dan melanggar hak asasi manusia. Dalam kaitan dengan PT GKP, misalnya, pada 2019 lalu, pihak perusahaan melakukan penerobosan lahan-lahan milik warga.

Pertama, pada Selasa, 9 Juli 2019, sekitar Pkl. 11.00 Wita, PT GKP menerobos lahan milik Ibu Marwah. Kedua, pada Selasa, 16 Juli 2019, sekitar Pkl. 15.00 di lahan milik Idris. Ketiga, pada Kamis, 22 Agustus 2019, tengah malam, kembali menerobos lahan milik Amin, Wa Ana, dan (Alm) Labaa.

Penerobosan lahan warga yang berulang itu dan berakibat pada rusaknya tanaman jambu mete, kelapa, pala, cengkeh, dan tanaman lainnya justru dikawal ketat aparat kepolisian.

Adapun laporan warga kepada pihak kepolisian terkait penerobosan lahan milik masyarakat oleh PT GKP itu tak kunjung diproses, semua mengendap begitu saja. Salah satu warga Konawe Kepulauan atas nama Idris, misalnya, melaporkan PT GKP ke Polres Kendari pada Rabu, 14 Agustus 2019. Idris melapor ke polisi karena lahan dan tanamannya dirusak PT GKP pada Selasa, 16 Juli 2019.

 

Untuk itu, kami menuntut:

[1] Mendesak Polda Sulawesi Utara untuk membebaskan La Dani (Anwar), Hurlan, dan Hastomo;

[2] Mendesak Kapolri untuk menghentikan segala bentuk upaya kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan di pulau Wawonii;

[3] Mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menjalankan amanat pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. *

———

 

 

Nara hubung:

 

LBH Kendari – La Ode Muh. Suhardiman – +62 822-7130-6544

LBH Makassar – Muh Syahid – +62 852-4070-7457

JATAM – Muhamad Jamil – +62 821-5647-0477

YLBHI – Zainal Arifin – +62 813-9128-2443

KontraS – Helmy Hidayat Mahendra – 081259269754

KIARA – Vikerman Saragi – ​​+62 823-6596-7999

FNKSDA – Roy Murtadho – +62 822-3344-9177

Hari Nusantara 2021 KIARA: Potret Kehidupan Nelayan Tradisional Semakin Terancam Akibat Regulasi Pemerintah Pusat

Siaran Pers

Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan

www.kiara.or.id

 

Hari Nusantara 2021 KIARA: Potret Kehidupan Nelayan Tradisional Semakin Terancam Akibat Regulasi Pemerintah Pusat

 

Jakarta, 13 Desember 2021 – Disetiap tanggal 13 Desember, masyarakat Indonesia
memperingati Hari Nusantara. Hari Nusantara memiliki makna yang mendalam bagi
penegasan dan pengakuan kedaulatan laut Indonesia. Kedaulatan Indonesia atas ruang
lautnya dicetuskan melalui Deklarasi Djuanda, deklarasi yang menyatakan kepada
dunia bahwa wilayah laut Indonesia adalah termasuk wilayah laut sekitar, diantara dan
di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menegaskan bahwa pada Hari Nusantara
2021, kehidupan nelayan yang menjaga dan meneruskan semangat Deklarasi Djuanda
saat ini semakin terancam dan tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah.
“KIARA mencatat hingga hari ini banyak nelayan dan perempuan nelayan menghadapi
ragam ancaman akibat dari berbagai regulasi yang tengah dan telah disusun oleh
Pemerintah Pusat yang tidak berpihak terhadap nelayan tradisional-kecil, khususnya
Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) maupun Keputusan dan Peraturan
Menteri,” ungkapnya.

Susan menjelaskan, salah satu sumber masalah regulasi yang dimaksud adalah UU No.
11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, atau yang lebih dikenal dengan omnibus law atau
UU CK. Narasi nelayan di dalam UU CK menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak
lagi mengakui identitas politik dari nelayan tradisional dan menempatkan statusnya
sama dengan pelaku usaha perikanan dalam skala yang lebih besar.

“UU Cipta Kerja merevisi ketentuan mendasar yang melekat pada nelayan kecil,
sehingga tidak ada ketentuan yang jelas antara nelayan kecil dengan nelayan besar.
Kriteria yang jelas terhadap nelayan kecil sangat penting karena terkait perlakuan
khusus untuk mereka, seperti berhak mendapat subsidi, modal, dan sebagainya dari
pemerintah. Nelayan kecil juga tidak diwajibkan memiliki izin karena menggunakan
alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan. Hal ini berpotensi menimbulkan
konflik baru karena nelayan besar juga dapat menikmati perlakuan khusus yang selama
ini hanya diberikan terhadap nelayan kecil,” tegas Susan.

UU CK memiliki berbagai regulasi turunannya. Salah satunya adalah PP No. 85 Tahun
2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. PP ini akan memungut tarif PNBP praproduksi (sebelum berlayar/melaut) sebesar 5% kepada para pelaku perikanan yang
ukuran kapalnya mulai dari 5 gross ton (GT). PP ini juga mengakomodir kepentingan
untuk melakukan eksploitasi dan perampasan ruang secara terstruktur melalui tarif atas
jenis PNBP yang berasal dari reklamasi dan tambang pasir.

“Seharusnya, negara menargetkan pungutan PNBP perikanan ini kepada para pelaku
perikanan skala besar, yang menggunakan kapal di atas 10 GT. Nelayan tradisional dan
nelayan kecil yang menggunakan kapal di bawah 10 GT sudah seharusnya dibebaskan
dari pungutan PNBP. Terkait dengan reklamasi dan tambang pasir yang hari ini seolaholah dilegalkan melalui PNBP menambah penderitaan nelayan yang terjadi di pesisir
dan pulau-pulau kecil. Salah satu contohnya adalah perampasan wilayah tradisional
nelayan dan kriminalisasi yang terjadi akibat pertambangan pasir di perairan
Spermonde untuk menyuplai kebutuhan reklamasi Makassar New Port,” tegas Susan.

Regulasi turunan lainnya yang saat ini sedang disusun oleh Pemerintah Pusat dalam hal
ini Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Rancangan Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) tentang Penangkapan Ikan Terukur. Rancangan
Kepmen KP tersebut akan membatasi penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan
sistem kuota tangkapan ikan (catch limit). Di dalam rancangan tersebut, 11 WPP-NRI
akan dibagi menjadi tiga (3) zona yaitu 1). zona fishing industry (di 6 WPP-NRI); 2).
zona nelayan lokal (di 4 WPP-NRI); dan 3). zona spawning and nursery (di 1 WPPNRI).

Susan menjelaskan, “rancangan regulasi ini hanya akan memfasilitasi kepentingan
investasi perikanan skala industri dalam target mengenjot PNBP semata. Selain itu juga
akan melanggengkan ketidakadilan, serta mendorong nelayan tradisional dan atau
nelayan skala kecil berkompetisi dengan kapal-kapal besar di perairan Indonesia.
Bagaimana mungkin di dalam rancangan Kepmen KP ini ada sistem konsesi hingga 20
tahun seperti yang terjadi di industri ekstraktif pertambangan? Sistem konsesi akan
sangat berdampak bagi ekosistem perikanan karena akan melegalkan privatisasi
penguasaan sumber daya perikanan dalam jangka waktu panjang bagi pemilik modal
besar dan/atau oligarki disektor perikanan”.

Berbagai regulasi yang tengah dan telah disusun, imbuh Susan, tidak berujung pada
perlindungan ruang hidup lebih dari 2,5 juta nelayan di Indonesia yang sangat
bergantung kepada sumber daya kelautan dan perikanan. KKP seharusnya merumuskan
kebijakan yang berpihak bagi kehidupan nelayan tradisional-kecil yang jumlahnya lebih
dari 90 persen dari seluruh pelaku perikanan di Indonesia. Regulasi tersebut akan
semakin memperburuk keberlanjutan dan kelestarian ekosistem serta sumber daya
kelautan dan perikanan di tengah terjadinya krisis iklim di Indonesia.

“Alih-alih melindungi kehidupan nelayan tradisional dan nelayan skala kecil, KKP
justru melindungi kepentingan bisnis para investor yang ingin menguasai sumber daya
kelautan dan perikanan Indonesia. Pada titik inilah regulasi yang tengah dan telah
disusun oleh KKP harus dievaluasi secara mendasar dan mendalam. Sangat perlu untuk
ditegaskan ulang bahwa nelayan tradisional-kecil adalah rights holder (pemegang hak)
sumber daya kelautan dan perikanan, Artinya, negara khususnya para pemangku
kebijakan mengkhianati Deklarasi Djuanda yang menjadikan laut sebagai lading
investasi tanpa mempertimbangkan relasi nelayan dan perempuan nelayan yang
holistik” pungkasnya. (*)

 

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati,  Sekretaris Jenderal KIARA, 0821-1172-7050

Fickerman,  Staff Program KIARA, +62 823-6596-7999

Muhammad AK,  Deputi Advokasi dan Program KIARA, +62 821-9174-8798

Nibras Fadhlillah,  Monitoring dan Evaluasi KIARA, +62 822-2658-3640

KIARA Kritik Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021, Sangat Merugikan, Memberatkan dan Tidak Berpihak Terhadap Nelayan Kecil

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

 

Jakarta, 18 November 2021 – Pada tanggal 19 Agustus 2021 Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. PP No. 85 Tahun 2021 merupakan salah satu aturan turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP No. 85 Tahun 2021 merupakan aturan yang mengganti PP No. 75 Tahun 2015. PP ini mengatur pungutan perikanan yang diberlakukan kepada semua pelaku perikanan, baik skala kecil atau tradisional maupun skala besar.

 

Sejalan dengan terbitnya PP tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan dua (2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP), yaitu 1). Kepmen KP No. 86 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan dan 2). Kepmen KP No. 87 Tahun 2021 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan. Kurang dari satu bulan pasca diterbitkannya kedua Kepmen KP (18 September 2021) tersebut, pada tanggal 25 Oktober 2021 KKP kembali mencabut dan mengganti kedua PP tersebut menjadi Kepmen KP No. 97 dan 98 dengan judul/subjek yang sama dengan Kepmen KP sebelumnya.

 

Menyikapi terbitnya PP No. 85 Tahun 2021, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, menyebut bahwa terbitnya peraturan pemerintah telah dikritisi dan ditolak oleh berbagai pihak, terutama nelayan kecil dan tradisional. “PP No. 85 Tahun 2021 membuat pasal dan ayat yang akan memberatkan dan merugikan nelayan kecil dan akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian nelayan kecil,” ungkapnya.

 

Susan merinci sejumlah poin-poin yang menjadi catatan kritis KIARA terhadap PP No. 85 Tahun 2021 sebagai berikut:

 

Pertama, PP ini akan memungut tarif PNBP pra-produksi (sebelum berlayar/melaut) sebesar 5% kepada para pelaku perikanan yang ukuran kapalnya mulai dari 5 gross ton (GT). Artinya, nelayan tradisional dan/atau nelayan skala kecil yang menggunakan kapal mulai dari 5 GT dan ukuran diatasnya akan terbebani dan harus membayar pungutan PNBP pra-produksi perikanan. “Seharusnya, negara menargetkan pungutan PNBP perikanan ini kepada para pelaku perikanan skala besar, yang menggunakan kapal diatas 10 GT. Nelayan yang menggunakan kapal di bawah 10 GT, dibebaskan dari pungutan,” tegas Susan.

 

Kedua, Pungutan tarif PNBP pra-produksi sebesar 5% sangat memberatkan, tidak berpihak dan tidak berkeadilan untuk nelayan kecil karena nelayan sudah harus membayar PNBP jenis ini di awal sebelum melaut. Padahal hasil tangkapan nelayan belum tentu maksimal dalam setiap melaut. Kenyataan yang terjadi di lapangan, nelayan sering pulang tanpa hasil yang maksimal, bahkan pulang tanpa hasil tangkapan ikan. Sementara PNBP harus sudah dibayar di awal sebelum melaut berdasarkan perhitungan produktivitas kapal maksimal.

 

“Dengan adanya PP ini, beban ekonomi nelayan skala kecil dan/atau nelayan tradisional akan lebih berat. Apalagi banyak nelayan kecil dan tradisional yang tidak mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk menangkap ikan, bahkan harga bahan bakar cenderung lebih mahal dan nelayan tidak bisa langsung membeli ke tempat pembelian resmi bahan bakar minyak, sebagaimana yang dialami oleh nelayan di Teluk Jakarta, nelayan di Ambon, nelayan di Kepulauan Seribu, nelayan di Kepulauan Masalembu, nelayan di Pulau Wawonii dan nelayan lainnya yang ada di pulau-pulau kecil,” ungkap Susan.

 

Ketiga, pada lampiran PP ini juga menerapkan pungutan pengusahaan perikanan untuk izin penempatan rumpon baru dan/atau perpanjangan dikenakan biaya sebesar Rp. 2 juta per unit per tahun (Lampiran PP No. 85 Tahun 2021, halaman 7). Dalam praktik penangkapan ikan, nelayan kecil dan tradisional menggunakan rumpon secara tradisional untuk membuat rumah rumah ikan. Ini merupakan praktik yang telah dilakukan secara tradisional dan turun temurun.

 

“Seharusnya pemerintah menjalankan mandat UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dalam konteks untuk mempermudah proses penangkapan ikan dan pemasaran hasil tangkapan ikan nelayan kecil dan tradisional. Tetapi realitanya mandat UU No. 7 Tahun 2016 belum terlaksana dengan baik karena pasokan bahan bakar minyak saja masih bermasalah sampai saat ini untuk nelayan, ditambah dengan adanya PP 85 Tahun 2021,” tegas Susan.

 

Keempat, PP ini memberikan ruang dan akses untuk mengakomodir kepentingan untuk melakukan eksploitasi dan perampasan ruang secara terstruktur melalui tarif atas jenis PNBP yang berasal dari perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut. Artinya, pola dan praktik perampasan ruang dan eksploitasi sumber daya alam terstruktur melalui pungutan PNBP untuk reklamasi dan tambang pasir. “Sudah banyak pengalaman penderitaan rakyat yang terjadi diberbagai tempat akibat adanya reklamasi yang berhubungan langsung dengan tambang pasir, seperti contoh nyatanya adalah perampasan wilayah kelola rakyat dan kriminalisasi yang terjadi akibat pertambangan pasir di perairan spermonde untuk menyuplai kebutuhan reklamasi Makassar New Port. Apakah pengalaman pahit ini akan dirasakan nelayan lain di tempat yang seharusnya nelayan berdaulat dan menjadi tuan atas tanah dan lautnya?” ungkap Susan.

 

“PP ini juga menunjukkan bahwa semangat pemerintah saat ini sangat jauh dan tidak berpihak terhadap nelayan kecil. Dengan adanya PP No. 85 Tahun 2021, semakin memperparah dan memberatkan beban hidup nelayan kecil dan tradisional setelah sebelumnya terdampak krisis pandemi covid-19. Dampak lainnya adalah pemulihan ekonomi akibat covid-19 yang dirasakan nelayan tidak akan terjadi. Lebih jauh, mereka akan dimiskinkan oleh kebijakan negara,” pungkas Susan. (*)

 

 

Informasi lebih lanjut

Fickerman, Staff Program KIARA, +62 823-6596-7999

Satu Juta Mangrove Dukuh Timbulsloko untuk Kehidupan Masyarakat Pesisir Indonesia

Siaran Pers Bersama

Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

Demak, Rabu 20 Oktober 2021 — Masyarakat Dukuh Timbulsloko melakukan gerakan penanaman mangrove di wilayah pesisir utara Jawa Tengah sebagai upaya pembenahan atau restorasi lingkungan dan pantai di wilayah setempat menghadapi krisis iklim yang melanda. Tidak dapat dipungkiri apabila saat ini masyarakat pesisir di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, sedang menghadapi ancaman serius akibat krisis iklim serta dampak dari abrasi ketinggian air laut yang menyebabkan desa-desa di wilayah pesisir utara Jawa Tengah tenggelam.

 

Dukuh Timbulsloko RW 7, Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dengan jumlah penduduk sebanyak 213 KK dan 557 jiwa merupakan salah satu desa yang tenggelam selama 5 tahun terakhir. Tidak sedikit lahan pertanian, perkebunan, maupun pertambakan, yang sebelumnya menjadi lahan mata pencaharian utama masyarakatnya, hilang tenggelam bersama air lautan akibat dari abrasi besar yang terjadi di wilayah desa mereka. Tidak dapat dikesampingkan kemudian hal ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat pesisir di wilayah pesisir utara Jawa Tengah, khususnya Dukuh Timbul Sloko. Tidak sedikit masyarakat petani dan nelayan yang harus beralih profesi menjadi buruh bangunan, karyawan pabrik dan sebagainya. Perubahan ini tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat, juga tingkat pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap derajat pekerjaan yang didapatkan.

 

Sebagian masyarakat desa yang tetap bersikeras untuk menetap atau mendiami di wilayah tersebut menjadi salah satu bentuk kritik terhadap pola kebijakan pembangunan yang salah urus, sekaligus mengingatkan kepada para pemangku kebijakan bahwa ada sejarah tanah dan air yang lekat bagi masyarakat desa tersebut yang seharusnya menjadi prioritas dalam menentukan arah pembangunan. Sudah seharusnya pemerintah dapat melakukan pembangunan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di wilayah tersebut, khususnya harapan dan kepentingan masyarakat setempat yang perlu diprioritaskan.

 

Pada dasarnya, krisis iklim bukan hanya persoalan terhadap meningkatnya air laut setiap tahunnya, namun juga pertanggungjawaban dari para pemangku kebijakan dalam menyikapi tata kelola pesisir dan pulau-pulau kecil yang harus mempertimbangkan relasi manusia dan alam yang holistik.

 

Selama dua tahun terakhir, melalui Forum Masyarakat Dukuh Timbulsloko (FMDT), masyarakat desa membangun solidaritas secara swadaya dan gotong royong untuk bisa beradaptasi dan mempertahankan tempat tinggal mereka dengan membangun rumah panggung, jalan, jembatan dari kayu, hanya untuk memudahkan akses aktivitas warga sehari-hari. Tidak hanya itu, masyarakat juga melakukan peninggian area pemakaman desa dengan bantuan alat berat yang diberikan oleh Dinas PU setempat.

 

Selain dari upaya pembangunan fasilitas publik desa, upaya lainnya yang juga dilakukan oleh masyarakat bersama dengan FMDT adalah dengan melakukan upaya restorasi pantai melalui gerakan penanaman sejuta mangrove. Hal ini dikarenakan masyarakat Dukuh Timbulsloko yang mengharapkan wilayah Dukuh Timbulsloko masih bisa terselamatkan dan dapat dipertahankan apabila dilakukan perbaikan atau restorasi lingkungan setempat.

 

Sebelumnya warga sudah melakukan pemetaan untuk mengukur kedalaman air rob yang akan ditanami magrove, dan mencari titik-titik tertentu yang menjadikan jalur air laut masuk ke kampung, lalu tempat-tempat tersebut nantinya akan ditanami pohon mangrove. Hal ini bertujuan agar dapat menahan masuknya air laut dan gelombang air sehingga dapat mencegah abrasi yang akan memperparah keadaan wilayah pesisir.

 

Gerakan pembangunan fasilitas publik maupun gerakan penanaman sejuta mangrove ini merupakan gerakan swadaya dari rakyat untuk rakyat. Sehingga dapat dilihat kemudian solidaritas yang terbangun kuat antar warga dalam membenahi lingkungan dan membangun harapan akan terselamatkannya desa mereka dari krisis iklim yang ada. Gerakan FMDT ini mendapat dukungan dari kawan-kawan lintas organisasi dan jaringan, Ketua DPRD Demak dan Pemerintah Daerah Demak.

 

Dalam acara penanaman sejuta mangrove, FMDT tidak hanya melakukan gerakan penanaman mangrove, namun juga melakukan tebar bibit kerang, penyerahan bantuan bibit mangrove dari Gerakan Rakyat bantu Rakyat dan Ketua DPRD Demak, penyerahan bantuan modal usaha budidaya kerang dari Baznas Demak, dan pemberian sembako terhadap masyarakat Dukuh Timbulsloko dari Bupati Demak.

 

Meskipun mendapat bantuan, masyarakat Dukuh Timbulsloko mengharapkan pemerintah dapat memberikan solusi terbaik terhadap penyelamatan desa-desa tenggelam yang ada di wilayah pesisir utara Jawa Tengah, juga dapat memikirkan kemudian konsep pembangunan yang lebih berkelanjutan dan holistik yang mengedepankan kepentingan lingkungan dan sosial masyarakat setempat.

 

Informasi lebih lanjut

Ma’ruf, Koordinator FMDT, 085641703128

Masnuah, Koordinator FMDT, 085225985110

KIARA: Kritik Rancangan Menteri KKP tentang Kuota Penangkapan Ikan

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

KIARA: Kritik Rancangan Menteri KKP tentang Kuota Penangkapan Ikan

 

Jakarta, 29 September 2021 — Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mempertanyakan rencana Pemerintah Indonesia, yang akan membatasi penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan sistem kuota pada 2022. Pembatasan penangkapan ikan akan diatur oleh Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan sistem kuota. Sampai saat ini, Permen ini masih berupa rancangan.

 

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati mempertanyakan arah kebijakan pembatasan penangkapan ikan ini, dan menyebutkan sebagai Rancangan Peraturan Menteri yang akan melanggengkan ketidakadilan, serta mendorong nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil berkompetisi dengan kapal-kapal besar di perairan Indonesia.

Lebih jauh, kebijakan pembatasan penangkapan ikan yang didorong oleh KKP akan mendorong eksploitasi sumber daya ikan oleh para pelaku perikanan skala besar, sekaligus menguntungkan industri perikanan skala besar karena memiliki kapal, alat tangkap ikan, serta pendanaan yang besar.

“Sementara itu, nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil tidak akan mendapatkan apa-apa dengan kebijakan baru ini karena sumber daya ikan telah dikeruk,” ungkap Susan Herawati.

Menurut Susan, kebijakan pembatasan penangkapan ikan ini, semestinya diarahkan hanya kepada industri perikanan skala besar saja. Alasannya, karena selama ini merekalah yang menangkap ikan dalam jumlah yang banyak untuk kepentingan industri dan perdagangan. Kepentingan industri dan perdagangan inilah yang mendorong penangkapan ikan berlebih sehingga statusnya over exploited.

Berbeda dengan nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil. Meskipun menjadi mayoritas dari pelaku perikanan nasional, tetapi mereka menangkap ikan secara subsisten dan tentu dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

“Kapal-kapal nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil itu tak mungkin menangkap ikan secara berlebih, karena ukuran kapal mereka yang tidak lebih dari 10 GT serta menggunakan alat tangkap ramah lingkungan,” tambah Susan Herawati.

Pada masa yang akan datang, jika kebijakan pembatasan penangkapan ikan ini diimplementasikan, kata Susan, hal yang patut dikhawatirkan adalah konflik antara nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya ikan di perairan Indonesia.

“Jika Pemerintah Indonesia dalam hal ini KKP, berpihak terhadap nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil, maka sebaiknya rencana kebijakan ini ditinjau ulang Kembali,” ungkap Susan Herawati. (*)

 

Informasi lebih lanjut;

Susan Herawarti, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050

 

Hak Atas Kesehatan Masyarakat Pesisir Selama Pandemi Diabaikan Negara

Siaran Pers

Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

Hak Atas Kesehatan Masyarakat Pesisir Selama Pandemi Diabaikan Negara

 

Jakarta, 27 September 2021 — Masyarakat Pesisir yang terdiri dari nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya ikan petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, serta masyarakat adat pesisir, merupakan kelompok yang sangat rentan saat menghadapi gelombang pandemi yang menghantam Indonesia sejak awal 2020 lalu.

 

Pusat Data dan Informasi KIARA (2021) mencatat sejumlah dampak pandemi bagi kehidupan masyarakat pesisir, di antaranya sebagai berikut: pertama, terputusnya rantai dagang nelayan dengan pasar, terutama di Kawasan-kawasan pulau kecil Indonesia yang ekonominya sangat tergantung pada Kawasan pulau besar; kedua, jatuhnya harga ikan karena nelayan hanya menjual ikan tangkapannya di kawasan terbatas, berupa perkampungan yang merupakan Kawasan tinggal nelayan atau perkampungan tetangga yang merupakan Kawasan agraris; ketiga, nelayan mengalami kerugian secara ekonomi karena tidak mendapatkan income yang memadai pada saat yang sama, hasil tangkapan mereka menurun drastis akibat krisis iklim yang terus memburuk; keempat, di sejumlah wilayah di Indonesia, masyarakat pesisir harus menghadapi ancaman perampasan ruang berupa ekspansi proyek skala besar seperti pertambangan pasir dan reklamasi yang menghancurkan Kawasan tangkap mereka; kelima, di atas semua itu, perempuan nelayan adalah kelompok yang paling menderita karena beban kehidupan mereka semakin berlipat dalam rangka memenuhi ekonomi keluarga.

 

Beberapa bulan setelah pandemi menghantam pemerintah Indonesia menggencarkan program vaksinasi, termasuk di Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang menjadi tempat tinggal masyarakat pesisir. “Berbagai temuan di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan represif dengan cara memaksa dan tanpa memberikan pilihan adalah cara kerja dari program vaksinasi ini. Akhirnya, secara psikologis masyarakat pesisir berada dalam ketakutan,” ungkap Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA.

 

Contoh pendekatan represif ini, lanjut Susan Herwati, dapat ditemui di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta dan daerah lainnya di pesisir Indonesia, dimana nelayan dan perempuan nelayan dipaksa ikut program vaksinasi. Jika tidak ikut, mereka diancam tidak akan diberikan bantuan sosial dari Pemerintah.

 

Cara-cara semacam itu, mendapatkan legitimasinya dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

 

“Isi perpres tentang vaksinasi corona ini menetapkan sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi corona, sebagaimana diatur dalam Pasal 13A Ayat 4. Terdapat 3 jenis sanksi administratif yang bisa dijatuhkan kepada penolak vaksinasi corona, yakni: Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda,” kata Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA.

 

Susan menilai, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 bertentangan dengan sejumlah aturan lebih tinggi, diantaranya Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Pasal 4 & 5) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kesehatan” & “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau dan juga setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.

 

“Dengan demikian, hak atas kesehatan masyarakat pesisir selama pandemi ini diabaikan oleh negara,” pungkas Susan. (*)

 

Informasi lebih lanjut

Muhammad AK, Deputi Advokasi dan Program KIARA, +62 821-9174-8798

Ini Catatan KIARA terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

Jakarta, 3 Juli 2021 – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, pada tanggal 18 Juni 2021 lalu.

 

Permen ini dikeluarkan untuk merevisi sejumlah regulasi sebelumnya, yaitu: 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rumpon; 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Andon Penangkapan Ikan; 3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun  2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas; dan 4) Keputusan Menteri Nomor 06 Tahun 2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

 

KIARA mencatat bahwa Permen No. 18 Tahun 2021 ini memiliki perbedaan krusial dengan regulasi sebelumnya, khususnya Permen KP Nomor 59 Tahun  2020. Diantara perbedaan yang penting adalah Permen 18 tahun 2021 tidak menyebutkan dengan jelas definisi nelayan secara umum dengan nelayan kecil. Pasal 1 ayat 17 menyebut nelayan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan. Sementara itu, pasal 18 menyebut nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.

 

“Hilangnya klasifikasi nelayan secara umum dengan nelayan kecil akan memberikan implikasi yang serius, dimana nelayan-nelayan skala kecil dengan menggunakan alat tangkap sederhana harus bersaing dengan nelayan-nelayan skala besar yang menggunakan alat tangkap yang eksploitatif,” ungkap Sekretris Jenderal KIARA, Susan Herawati.

 

Catatan kedua, lanjut Susan, Permen KP 18 Tahun 2021 memasukan alat tangkap ikan jaring tarik berkantong, sebagaimana tertulis dalam Pasal 6 ayat 1 (b) poin 4, sebagai alat tangkap ikan yang diperbolehkan. Padahal, cara kerja alat tangkap ikan ini memiliki kesamaan dengan alat tangkap cantrang yang terbukti merusak sumber daya laut. Kesamaan cara kerja kedua alat tangkap ikan ini dapat dilihat di lampiran Permen ini. “Kami menilai, alat tangkap ikan jaring tarik berkantong ini alat tangkap ini adalah cantrang yang diganti namanya,” katanya.

 

Catatan ketiga yang disampaikan KIARA terhadap Permen KP No. 18 Tahun 2021 ini adalah penggunaan alat tangkap jaring tarik berkantong diizinkan untuk digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 yaitu Perairan Laut Kepulauan Riau hingga Laut Natuna pada zona di atas 30 mil, dan WPPNRI 712 yaitu Laut Utara Pulau Jawa.

 

Dengan memberikan izin penggunaan jaring tarik berkantong diberikan di WPPNRI 711 dan 712, KKP terus mendorong eksploitasi sumber daya ikan di kawasan tersebut demi memanjakan para pengusaha perikanan skala besar yang rata-rata berada di kawasan utara Pulau Jawa.

 

Menurut Susan, Permen KP No. 18 Tahun 2021 tidak mempertimbangkan keberadaan sebanyak 7.066 nelayan skala kecil di Kepulauan Natuna dan 470.020 nelayan skala kecil yang berada di sepanjang pantai utara Pulau Jawa yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya ikan untuk hidupnya.

 

“Permen ini semakin memperberat ancaman kehidupan nelayan skala kecil di Kepulauan Natuna dan kawasan utara Pulau Jawa yang harus berhadapan dengan dampak buruk krisis iklim dan ekspansi proyek reklamasi serta proyek tambang pasir,” jelas Susan.

 

Tak dorong transisi ke alat tangkap ramah lingkungan

 

Persoalan lain yang dicatat oleh KIARA dari Permen KP No. 18 Tahun 2021 adalah persoalan cantrang yang mendapatkan penolakan dari berbagai elemen pelaku perikanan di Indonesia, tidak diselesaikan oleh Permen ini. Cantrang ditolak karena terbukti tidak ramah lingkungan dan merusak keberlanjutan sumber daya perikanan di perairan Indonesia.

“Alih-alih mendorong transisi ke alat tangkap yang ramah lingkungan, Permen ini malah terlihat melanjutkan watak ekstraktif dan eksploitatif cantrang pada alat tangkap ikan yang lain,” imbuh Susan.

 

Permen ini mengabaikan temuan KKP sendiri yang dipublikasikan dalam dokumen Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir tahun 2018 yang menyebut cantrang dan berbagai jenis alat tangkap merusak lainnya dapat menyebabkan tiga hal, yaitu: mendorong penangkapan ikan yang tidak efektif dan eksploitatif, menghancurkan terumbu karang yang menjadi rumah ikan, dan memicu konflik sosial-ekonomi nelayan di tingkat akar rumput.

 

KIARA mendesak KKP untuk mendorong pendataan kapal-kapal pengguna cantrang dan alat tangkap merusak sejenis serta menggantinya dengan alat tangkap ramah lingkungan yang disesuaikan dengan kondisi perairan masing-masing.

 

“Transisi inilah yang tidak dijalankan oleh dua menteri KP sebelumnya. Menteri KP sekarang harus memastikan transisi ini berjalan supaya tidak ada lagi konflik yang terjadi,” tegas Susan. (*)

 

Informasi lebih lanjut:

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, +62 821-1172-7050