Jakarta-Kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan nasionala dinilai mengarah pada praktek liberalisasi dan mendiskriminasi nelayan tradisional. asing dianggap diberi porsi leluasa, sementara nelayan terus dikebiri hak-hak konstitusionalnya. Abdul halim, Sekretaris jnderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengatakan, ironisnya, praktik ini terjadi sudah sejak kebijakan nasional dirumuskan. itulah koreksi yang harus dilakukan para pemimpin bangsa di Hari Nelayan Indonesia yang diperingati tiap 6 April.

 “Kebijakan pengelolaan sumber daya laut sudah kebablasan tangan asing,” ujar Abdul dalam keterangan resmi, Minggu (6/4). Sebaliknya, implementasi program perlindungan dan pemberdayaan nelayan hanya basa basi dan menciptakan relasi ketidakadilan ala kolonial, buruh-majikan (pemilik Kapal/ tuan tanah dengan nelayan tak berkapal/pembudi daya garam.

 Sumber: Bisnis Indonesia, Kolom Agribisnis, 7 April 2014

%d blogger menyukai ini: