PENGESAHAN RZWP-3-K BANTEN: LEGALISASI PERAMPASAN RUANG DAN KEJAHATAN LINGKUNGAN, TANPA TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG AKAN TERDAMPAK

Siaran Pers

AMUK Bahari Banten, Serang, 17/1/2021

Provinsi Banten telah mengesahkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Perda RZWP-3-K) pada tangal 7 Januari 2021. Penyusunan dan pengesahan Perda tersebut dilakukan tanpa melibatkan partisipasi dan transpansi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Banten. Ini adalah potret memalukan dari proses legislasi di Provinsi Banten.

Secara formil, pembahasan Ranperda RZWP-3-K Provinsi Banten tidak transparan dan tanpa partisipasi aktif masyarakat dalam menyusun kebijakan yang akan mengatur ruang hidup mereka. Hal tersebut penting karena masyarakatlah yang akan terdampak, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Banten. Bahkan tak jarang, pembahasan perda ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi hal tersebut bocor dan diketahui oleh publik dan memicu amarah serta aksi publik yang memberi perhatian khusus terhadap isu lingkungan, ruang pesisir, pulau-pulau kecil, kelautan dan perikanan.

AMUK (Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan) Bahari Banten telah melayangkan kritik terhadap proses penyusunan Ranperda hingga menjadi Perda RZWP-3-K Banten. Kritik tersebut dilayangkan karena proses penyusunannya yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan penyusunan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kritik tersebut telah dilakukan dalam berbagai kesempatan sewaktu pihak Pemerintah Provinsi Banten melakukan pembahasan RZWP-3-K Banten. Salah satu kritik yang telah disampaikan adalah pada tanggal 27 Juli 2020 (terlampir).

Hingga sampai saat ini, Pemerintah Daerah Banten bahkan tidak membuka pada publik dokumen Perda RZWP-3-K yang telah disahkan untuk dapat dilihat dan dikritisi oleh Publik Banten, khususnya masyarakat yang akan terdampak.

Mengacu terhadap dokumen lama sewaktu masih dalam proses pembahasan Ranperda RZWP-3-K Banten yang disusun pada tahun 2020, disebutkan sejumlah alokasi peruntukkan ruang di pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Alokasi  peruntukkan ruang tersebut terdiri dari proyek pariwisata, pelabuhan, pertambangan, industri, energi, konservasi, pipa bawah laut, dan kawasan strategis nasional. Dilihat dari alokasi peruntukkan ruang, pemukinan nelayan di Provinsi Banten tak memiliki tempat dalam draft ranperda lama yang dikeluarkan tahun 2020. Dengan demikian, pada dasarnya ranperda tersebut tidak berpihak terhadap masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional.

AMUK Bahari Banten mencatat, bahwa jumlah alokasi peruntukkan ruang yang terdapat dalam draft ranperda tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Data jumlah kabupaten, kota, kecamatan dan jumlah titik alokasi ruang di dalam dokumen RZWP-3-K Provinsi Banten

Peruntukan Ruang

Jumlah Kabupaten/Kota

Jumlah Kecamatan

Jumlah Alokasi Ruang

Zona Pariwisata

4 kabupaten ; 1 kota

15

10

Zona Pelabuhan

5 kabupaten ; 1 kota

25

25

Zona Pertambangan

3 kabupaten ; 1 kota

3

10

Terdiri dari:

1. Pasir Laut (7)

2. MiGas (3)

Zona Perikanan Budidaya

4 kabupaten ;  1 kota

16

14

Zona Industri

2 kabupaten

3

3

Zona Energi

3 kabupaten

4

5

Zona Konservasi

3

7

15

Zona Strategis Nasional Tertentu

1

2

3

Zona Permukiman Nelayan

Contents