December 2023

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

Menteri KKP Akan Kembali Buka Ekspor Benih Bening Lobster, KIARA: Ekologi Adalah Panglima Hanya Lip Service, KKP Makin Melangkah Mundur

Jakarta, 22 Desember 2023 – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tengah membahas ulang aturan ekspor Benih Bening Lobster (BBL), sehingga aturan tersebut akan melegalkan praktik ekspor BBL. Saat ini pembahasan tersebut tengah dalam proses konsultasi publik dan direncanakan akan disahkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP). Dalam perjalanan tentang ekspor BBL, peraturan ini telah dilarang di era Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, sedangkan di era Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo peraturan ini dihidupkan dan menjadi penyebab kasus korupsi Edhy Prabowo. Dibahasnya kembali ekspor BBL diduga merupakan permintaan dari negara Vietnam yang merupakan negara yang sangat bergantung dengan suplai BBL dari Indonesia.

Merespon hal tersebut, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, menyebutkan bahwa wacana ekspor BBL yang disampaikan oleh Sakti Wahyu Trenggono sangat tidak rasional dan menujukkan kegagapannya dalam perlindungan keberlanjutan ekosistem kelautan dan perikanan serta membuktikan bahwa jargon “ekologi adalah panglima” hanya sekedar lip service. “Salah satu alasan KKP membahas ulang ekspor BBL ini adalah karena untuk mencegah BBLyang keluar dari Indonesia lewat jalur tidak resmi (ilegal), dan membuka jalan investasi masuk serta transfer teknologi dan pengetahuan budidaya lobster modern di Indonesia. Alasan ini sangat tidak rasional dan merupakan langkah yang semakin mundur dari KKP dalam melindungi BBL dari eksploitasi industri seperti yang terjadi di masa koruptor Edhy Prabowo,” jelas Susan.

KIARA menilai bahwa larangan ekspor BBLyang telah dijalankan sejak KKP era Susi Pudjiastuti dan era awal Sakti Wahyu Trenggono patut untuk diapresiasi karena berhasil menjaga keberlanjutan ekologi dari eksploitasi berlebih dan memberikan kepastian bahwa nelayan tradisional dan lokal dapat memanfaatkan BBL untuk keberlanjutan hidup mereka. “Langkah yang seharusnya diperkuat KKP adalah pengawasan dan penindakan pelaku eksportir BBL ilegal, bukan melegalkan ekspor BBL karena masifnya ekspor ilegal ke luar negeri. Langkah yang diambil oleh KKP memperlihatkan adanya kekeliruan berpikir (logical fallacy) di tubuh KKP itu sendiri,” tegas Susan.

KIARA mencatat bahwa terdapat berbagai kerugian Indonesia jika dibukanya ekspor benih bening lobster, yaitu: pertama, eksploitasi komoditas lobster dan BBL akan semakin meningkat dan akan memperparah krisis ekologi dan sumber daya perikanan yang saat ini dihadapi Indonesia. Hal tersebut juga akan mengundang industri akan masuk kedalam bisnis ini, dan yang paling diuntungkan hanya entitas bisnis, bukan nelayan kecil/tradisional; kedua, meningkatkan eksploitasi sumber daya perikanan dan Ilegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di perairan Indonesia, karena permintaan ikan rucah sebagai pakan budidaya lobster akan meningkat; ketiga, aktor yang akan diuntungkan adalah negara tujuan ekspor seperti Vietnam, dan Indonesia hanya akan meningkatkan pendapatan Vietnam dari penjualan lobster dewasa, serta meningkatkan peran Vietnam dalam IUU Fishing di Indonesia; keempat, meningkatkan ekstensifikasi budidaya lobster yang akan mengalihfungsikan wilayah mangrove menjadi lahan-lahan budidaya lobster di pesisir dan perairannya; dan kelima, perairan dangkal yang menjadi habitat lobster akan menjadi ruang kompetisi antara nelayan kecil/tradisional dengan industri perikanan, karena terjadi privatisasi ruang beserta komoditas yang ada di dalamnya berhadapan dengan kenyataan bahwa perairan dangkal beserta lobster yang terdapat di dalamnya adalah common pool resources yang biasa diakses oleh nelayan kecil/tradisional.

Padahal langkah Pemerintah Indonesia yang telah menyelamatkan BBL mencapai 1,4 juta ekor, dan mengurangi kerugian negara mencapai 240 miliar rupiah sejak Januari hingga pertengahan Desember 2023 merupakan langkah yang perlu diapresiasi dan perlu ditingkatkan lagi. “Jika pengawasan pemanfaatan dan eksploitasi BBL oleh KKP semakin ditingkatkan dan dengan melibatkan nelayan sebagai right holders di lautnya, potensi kerugian negara secara ekologi dan ekonomi atas eksploitasi BBL dapat diminimalisir. Pelibatan peran nelayan lokal dapat memaksimalkan pengawasan karena nelayanlah yang tau tentang lokasi di wilayah mereka masing-masing,” jelas Susan.

Berdasarkan data kerugian ekologi dan ekonomi tersebut, KIARA mendesak Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan untuk meninggalkan legacy/warisan bahwa menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengakuan hak pengelolaan masyarakat pesisir secara tradisional adalah peninggalan penting yang akan diwariskan. Salah satunya adalah dengan tetap melarang ekspor BBL serta melarang privatisasi ruang beserta sumber daya perikanan yang ada didalamnya. Dibukanya keran ekspor BBL tidak akan berdampak bagi keberlanjutan sumber daya perikanan, kesejahteraan nelayan kecil dan tradisional, serta sekaligus tidak akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Sudah saatnya KKP berpihak kepada nelayan tradisional bukan tunduk terhadap investasi. (*)

Informasi Lebih Lanjut

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, +62-857-1017-0502

(cr. picture : Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Siaran Pers

Untuk segera diterbitkan

Komisi III DPR, Akademisi, dan Warga Pulau Wawonii Nyatakan Urgensi Perlindungan Pesisir dan Pulau Kecil dari Pertambangan, MK Harus Tolak Permohonan Pengujian Materiil PT GKP

Jakarta, 06 Desember 2023 – Perusahaan tambang nikel PT Gema Kreasi Perdana tidak memiliki legalitas pertambangan di pulau kecil Wawonii, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang lanjutan Pengujian Materiil UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau (5/12/2023), Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), serta pakar hukum tata negara menyatakan bahwa wilayah pesisir dan pulau kecil harus dilindungi dari aktivitas ekstraktif pertambangan seperti yang ditetapkan di Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K).

PT GKP menggugat pasal 35 huruf k UU PWP3K agar dapat terus menambang nikel di Pulau Wawonii. Karena gugatan itu, Idris warga Pulau Wawonii dan advokat yang mendampingi warga Wawonii, salah satunya TAPaK (Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil) merasa terancam dengan gugatan tersebut. Sidang Pengujian Materiil itu membahas larangan aktivitas pertambangan mineral yang terkandung dalam Pasal 35 huruf K di UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan, PT GKP tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi syarat kerugian dalam Pasal 51 ayat 1 dari UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

“Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan penyangga kedaulatan bangsa. Terkait dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU No. 27 Tahun 2007, perlu melihat norma pengaturan dalam UU a quo,” jelasnya.

Senada dengan itu, Guru Besar Ilmu Sosial Pedesaan IPB Rilus A. Kinseng menyampaikan, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil masih menghadapi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, marjinalisasi, penggusuran dan konflik sosial. Tidak jarang sumber penghidupan mereka terganggu akibat berbagai kegiatan pembangunan, termasuk kegiatan yang bersifat ekstraktif seperti pertambangan. Oleh sebab itu, akses dan kontrol komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap SDA sangat perlu dijaga dan dilindungi.

“Contoh kegiatan pertambangan di pesisir ada di Balikpapan, Kalimantan Timur, Tumpang Pitu Banyuwangi Jawa Timur dan Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Pembatalan kedua pasal (Pasal 23 dan Pasal 35 UU PWP3K) tersebut akan menciptakan praktik-praktik penggusuran dan penindasan warga komunitas lokal, termasuk masyarakat adat dan masyarakat lokal. Pasal 35 huruf k harus tetap dipertahankan, tidak boleh dibatalkan,” jelasnya.

Sedangkan Pakar Hukum Tata Negara Charles Simabura menyebutkan, pasal 23 dan pasal 35 UU PWP3K sudah tegas menyebutkan hal yang diprioritaskan dan kegiatan yang dilarang. Kedua hal itu harus dibaca sebagai satu kesatuan.

“Harus tegas saja jika pertambangan mineral dilarang, sehingga kata ‘apabila’ (dalam Pasal 35 huruf K UU PWP3K) juga harus dihapuskan. Untuk pertambangan di pulau-pulau kecil tegas menyatakan itu harus dilarang. Mahkamah bisa mempertegas larangan pertambangan di undang-undang ini (UU No. 27 Tahun 2007).”

Merespons hal tersebut, Muhammad Jamil, Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan JATAM sekaligus pengacara dari TAPaK menegaskan, “MK RI tidak boleh kehilangan akal sehat saat berhadapan dengan korporasi tambang Harita Group, termasuk dalam memutus perkara ini. MK RI harus bebas dari intervensi atau pesanan pihak manapun. Sebab, jika gugatan GKP tersebut dikabulkan oleh MK, Indonesia memasuki masa kebrutalan ekstraktivisme, menempatkan pulau kecil beserta seluruh kehidupan didalamnya sebagai wilayah penaklukan tambang ujungnya adalah penciptaan eco genosida masyarakat lokal dan adat Pulau kecil.”

Selain bertentangan dengan mandat konstitusi, gugatan PT GKP yang menginginkan adanya wilayah pertambangan di Pulau Kecil, khususnya Pulau Wawonii, juga bertentangan dengan seruan dunia internasional yang sedang bergerak menyelamatkan pulau-pulau kecil dari ancaman kenaikan air laut akibat krisis iklim. Karena itu, Parid Ridwanuddin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut WALHI menekankan bahwa pulau kecil, termasuk masyarakat yang tinggal di dalamnya, merupakan wilayah dan kelompok rentan yang akan terdampak buruk krisis iklim.

“Pertambangan di pulau-pulau kecil akan menghancurkan kemampuan adaptasi masyarakat yang hidup di pulau kecil terhadap krisis iklim. Pasalnya, pertambangan akan menghancurkan daya dukung dan daya tampung ekologi, menghancurkan kemampuan adaptasi, serta memaksa masyarakatnya menjadi pengungsi iklim pada masa yang akan datang,” tutur Parid.

Secara internasional hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan terbebas dari berbagai bentuk krisis telah ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), khususnya pasal 25 dan prinsip 1 Deklarasi Stockholm (1972).

Parid menambahkan, jika pertambangan di pulau kecil tidak dihentikan, maka Indonesia akan menjadi pasar bencana ekologis dan bencana iklim bahkan ribuan pulau di Indonesia akan hilang pada masa yang akan datang.

“Gugatan yang diajukan oleh PT GKP ini adalah upaya untuk melemahkan perlindungan lingkungan hidup dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat dan lingkungan di pulau-pulau kecil. Untuk itu, persidangan ini harus kita kawal sampai gugatan PT GKP dikalahkan. Sebab, gugatan yang dilakukan oleh PT GKP ini akan menjadi ancaman bagi pulau kecil yang lain yang sedang mengalami hal serupa dengan Wawonii,” kata Parid.

Wildan Siregar, Pengampanye Trend Asia dan pengacara dari TAPaK mengatakan bahwa korporasi hanya datang untuk menghabisi ruang hidup masyarakat tanpa jeda. Setelah masyarakat menderita atas kerusakan lingkungan, korporasi pergi begitu saja dan mencari tempat lain untuk dieksploitasi.

“Menjaga pulau untuk tetap utuh artinya menjaga masyarakat dan ekosistem di dalamnya. Hakim Mahkamah Konstitusi harus berorientasi pada penyelamatan Pulau-pulau kecil bukan malah membuka pintu untuk eksplorasi. Mahkamah Konstitusi harus melihat perlindungan masyarakat dan ekologi di pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman pertambangan secara komprehensif,” tutur Wildan.

Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati pun menekankan bahwa MK harus memutus perkara ini seadil-adilnya untuk melindungi keberlanjutan masyarakat beserta ekosistem yang ada di pulau-pulau kecil. Pertambangan di pulau-pulau kecil seperti di Pulau Wawonii hanya bermanfaat kepada segelintir orang dan kerusakan sosial ekologi yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan.

Pasalnya, lanjut Susan, akan ada 2,3 juta nelayan dan 3,9 juta perempuan nelayan yang akan dikorbankan akibat kehilangan akses ke ruang hidup (darat) dan ruang kelola (laut) mereka. Hal itu karena pertambangan di pulau kecil tidak hanya merusak daratnya saja, tetapi juga merusak laut.

“TAPaK sebagai Pihak Terkait yang mewakili suara masyarakat Pulau Kecil Wawonii sangat mengharapkan kembalinya marwah MK sebagai Guardian of Constitution. MK harus menolak Pengujian Materiil Pasal 23 dan Pasal 35 untuk menjaga keberlanjutan 13.466 pulau kecil di Indonesia beserta masyarakat dan ekosistem yang ada didalamnya.”

Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-Pulau Kecil (TAPaK)

JATAM – WALHI – YLBHI – Trend Asia – KIARA – LBH Makassar

Narahubung TAPaK:

Muhammad Jamil, jatam@jatam.org

Parid Ridwanuddin, parid.ridwanuddin@walhi.or.id

Susan Herawati, seknas@kiara.or.id

Wildan Siregar, wildan.siregar@trendasia.org

Dokumentasi dapat diakses di sini