Kabar Bahari: Memanusiakan Awak Kapal Perikanan

100% ABK di Asia Tenggara yang bekerja di atas kapal perikanan lintas batas negara ini tidak memiliki informasi yang memadai mengenai pekerjaannya, termasuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi, baik oleh ABK sebagai pekerja maupun perusahaan/pemberi kerja. Apa yang terjadi di dalam PT. Charoen Phokpand Foods di Thailand dan PT. Pusaka Benjina Resources di Indonesia membelalakkan mata penikmat makanan laut di seluruh dunia. Ternyata, di dalam rantai nilai produk perikanan terdapat praktek-praktek penindasan manusia atas manusia lainnya atau dalam bahasa beken belakangan ini disebut sebagai perbudakan. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) merespons kasus perbudakan yang terjadi di kawasan berpenduduk lebih dari 600 juta orang ini. Seperti diketahui, ABK yang mengalami praktek perbudakan berasal dari Myanmar, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Thailand, Laos, dan Vietnam. Untuk itulah, ASEAN tengah membincangkannya dengan 10 negara anggotanya. Harapannya ada kesepakatan bersama untuk memerangi praktek haram ini. Di Indonesia, setelah terungkapnya kasus perbudakan, PT Pusaka Benjina Resources di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, kini dinilai tersangkut kasus tunggakan pajak sejak 2013 sebesar Rp11 miliar. Perusahaan itu dinilai tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi pajak. Fakta ini ditemukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara di Thailand, di banyak kesempatan publik, PT. Charoen Phokpand Foods mengklaim telah melakukan berbagai langkah maju untuk mengatasi praktek perbudakan di dalam perusahaan mereka. Pun demikian dengan Pemerintah Thailand. Mereka berjibaku menciptakan citra positif produk perikanan negeri 1.000 kuil ini setelah didera persoalan perbudakan. Di dalam KABAR BAHARI edisi Januari-Februari 2016 ini, sajian utama yang disiapkan adalah mengupas tuntas praktek perbudakan dan tantangan pemenuhan hak-hak pekerja perikanan, baik di atas kapal maupun di pabrik-pabrik perikanan. Tak hanya itu, buletin ini ingin berbagi kepada para pembaca bahwa perempuan nelayan terbukti memainkan peranan penting di dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Kali ini kami bercerita tentang perempuan nelayan di Kamboja. Selamat membaca dan semoga memberi manfaat.   Ikuti informasi terkait Kabar Bahari edisi Memanusiakan Awak Kapal Perikanan >> KLIK DISINI <<

Kabar Bahari: Memanusiakan Awak Kapal Perikanan

100% ABK di Asia Tenggara yang bekerja di atas kapal perikanan lintas batas negara ini tidak memiliki informasi yang memadai mengenai pekerjaannya, termasuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi, baik oleh ABK sebagai pekerja maupun perusahaan/pemberi kerja. Apa yang terjadi di dalam PT. Charoen Phokpand Foods di Thailand dan PT. Pusaka Benjina Resources di Indonesia membelalakkan mata penikmat makanan laut di seluruh dunia. Ternyata, di dalam rantai nilai produk perikanan terdapat praktek-praktek penindasan manusia atas manusia lainnya atau dalam bahasa beken belakangan ini disebut sebagai perbudakan. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) merespons kasus perbudakan yang terjadi di kawasan berpenduduk lebih dari 600 juta orang ini. Seperti diketahui, ABK yang mengalami praktek perbudakan berasal dari Myanmar, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Thailand, Laos, dan Vietnam. Untuk itulah, ASEAN tengah membincangkannya dengan 10 negara anggotanya. Harapannya ada kesepakatan bersama untuk memerangi praktek haram ini. Di Indonesia, setelah terungkapnya kasus perbudakan, PT Pusaka Benjina Resources di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, kini dinilai tersangkut kasus tunggakan pajak sejak 2013 sebesar Rp11 miliar. Perusahaan itu dinilai tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi pajak. Fakta ini ditemukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara di Thailand, di banyak kesempatan publik, PT. Charoen Phokpand Foods mengklaim telah melakukan berbagai langkah maju untuk mengatasi praktek perbudakan di dalam perusahaan mereka. Pun demikian dengan Pemerintah Thailand. Mereka berjibaku menciptakan citra positif produk perikanan negeri 1.000 kuil ini setelah didera persoalan perbudakan. Di dalam KABAR BAHARI edisi Januari-Februari 2016 ini, sajian utama yang disiapkan adalah mengupas tuntas praktek perbudakan dan tantangan pemenuhan hak-hak pekerja perikanan, baik di atas kapal maupun di pabrik-pabrik perikanan. Tak hanya itu, buletin ini ingin berbagi kepada para pembaca bahwa perempuan nelayan terbukti memainkan peranan penting di dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Kali ini kami bercerita tentang perempuan nelayan di Kamboja. Selamat membaca dan semoga memberi manfaat.   Ikuti informasi terkait Kabar Bahari edisi Memanusiakan Awak Kapal Perikanan >> KLIK DISINI <<

Norng Limheang: Pemimpin Perempuan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dari Kamboja

Dalam adat Lamalera, Nusa Tenggara Timur, laut bak seorang ibu. Laut yang diumpakan seorang ibu selalu menjaga anak-anaknya, memberikan makanan terbaik, dan memastikan anak-anaknya tumbuh menjadi generasi cerdas dengan mengonsumsi ikan. Relasi satu-kesatuan antara manusia dan laut tidak dapat dipisahkan begitu saja. Sama halnya kehidupan Norng Limheang, perempuan nelayan dari Kamboja. Di dalam “South East Asia Fisherwomen Symposium and Festival” yang dilaksanakan pada tanggal 29-30 Desember 2015 di Jakarta, Norng Limheang terbang dari negaranya dan turut bergabung dengan perempuan nelayan dari Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Kehadirannya bukan hanya untuk menjalin persaudaraan antara sesama perempuan nelayan, ia juga ingin belajar bagaimana perempuan nelayan terus mendorong kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga-keluarganya. Dari Desa Nesat Norng Limheang berusia 43 tahun. Ia memang tidak terlalu tinggi, namun dari postur tubuhnya terlihat ia terbiasa bekerja keras. Norng berasal dari sebuah desa pesisir, kampung Nesat, Chroy Svay Commune, Kabupaten Sre Ambel, Provinsi Koh Kong, Kamboja. Awalnya Norng hanya perempuan nelayan biasa, hidupnya terus berkelindan dengan hal-hal yang berbau pesisir. Dari pagi ia sudah sibuk mengurus kebutuhan melaut, mengurus anak, dan menjual hasil tangkapan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu kesadaran pentingnya untuk beroganisasi pun tumbuh. Sebagai perempuan pesisir, awalnya ia tidak memiliki keberanian untuk membagi ide dan gagasannya. Bahkan untuk bercerita di depan kawan-kawannya pun ia masih kesulitan dan malu. Namun, kegigihannya untuk mewujudkan mimpi, ia mulai mendorong dirinya untuk berani bertindak dan berbicara di dalam forum-forum strategis. Norng berpikir, perempuan nelayan sebaiknya berorganisasi. Jika kita bermimpi tentang sesuatu hal yang besar, maka kita perlu banyak tangan untuk mendorong mimpi itu menjadi kenyataan. Hal tersebutlah yang menggerakkan Norng untuk mulai berorganisasi pada tahun 2005. Norng terlibat aktif dalam segala aktivitas yang mendorong kehidupan nelayan lebih mandiri dan sejahtera. Salah satunya adalah keterlibatannya dalam pengembangan masyarakat berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Norng menjadi salah satu aktor kunci dalam merehabilitasi sungai yang berada di tempat tinggalnya. Dalam hatinya, Norng selalu percaya perubahan harus dibuat hari ini. Sembari berburu dengan waktu, perubahan di tingkat masyarakat harus didorong dengan komitmen bersama-sama masyarakat. Gerakan tidak boleh sepotong-potong, Norng merangkul semua orang untuk bergerak aktif dan memiliki komitmen bersama untuk bersama-sama meraih kehidupan yang lebih baik demi generasi masa depan. Berjuang Ada stigma buruk yang hingga saat ini sulit dilepaskan dari nelayan di seluruh Asia Tenggara. Nelayan identik dengan kemiskinan, kebodohan, dan kumuh. Stigma buruk itulah yang ingin Norng lawan, nelayan tidak semuanya bodoh. Norng dan masyarakat di Kamboja hingga hari ini masih menghadapi permasalahan pendapatan keluarga nelayan. Perubahan iklim membuat nelayan sulit melaut dan pendapatan menurun drastis. Di saat bersamaan, perempuan kurang memiliki kesempatan berorganisasi. Untuk itulah, Norng mendorong adanya kesempatan yang adil bagi perempuan nelayan. Norng terlihat seperti perempuan biasa, namun komitmennya dan keberaniannya memimpin masyarakat patut diacungi jempol. Norng mampu menggerakkan komunitas menjaga pesisirnya dari ancaman pengrusakan. Pada tahun 2008 merupakan awal mula seorang Norng Limheang bertemu dengan Fisheries Action Coalition Team (FACT). Diawali dengan sebuah program yang dilaksanakan di Chroy Svay Commune. Dalam mengembangkan program bersama FACT, peran Norng sangat penting. Hal ini dikarenakan Norng terlibat aktif sejak awal dan terus berbagi ide dan pengetahuan yang dimilikinya. Norng terus meningkatkan kapasitasnya bersama dengan komunitas melalui pelatihan-pelatihan bersama dengan komunitas lain dan pemerintah. Norng percaya, mengawali gerakan perubahan bukan sekadar wacana. Artinya, butuh upaya konkrit dan perkuat jaringan. Norng bukan hanya memperkuat komunitas, ia pun terus bergandengan tangan untuk mengelola dan menjaga pesisir. Norng yakin bahwa apa yang dilakukannya hari ini mampu memberi kebaikan pada perempuan nelayan dan generasi penerusnya.*** (SH)