September 2025

Siaran Pers Bersama

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

Privatisasi Laut Dalam Bentuk Pemagaran Laut Kembali Terjadi Kembali Terjadi, KIARA: Dampak Kebijakan KKPRL & Swastanisasi Laut !

Jakarta, 17 September 2025 – Publik, khususnya masyarakat pesisir Jakarta Utara kembali dihebohkan dengan adanya tanggul beton laut di perairan pesisir Cilincing, Jakarta Utara. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa tanggul beton laut tersebut dilakukan oleh PT Karya Cipta Nusantara (PT KCN) yang merupakan bagian dari proyek reklamasi mereka. KKP menyatakan bahwa PT KCN telah memiliki izin resmi berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Selain itu, KKP menyebutkan bahwa Pemerintah telah menerbitkan izin PKKPRL bagi PT KCN untuk pembangunan pelabuhan umum di Cilincing sejak tahun 2023.

Merespon hal tersebut, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyebutkan bahwa berdasarkan hasil kajian cepat yang dilakukan oleh KIARA, KIARA menemukan beberapa catatan penting yang berkaitan dengan tanggul beton laut di perairan pesisir Cilincing ini. “Tanggul beton ini adalah praktik privatisasi laut yang juga negara turut mengambil peran untuk memfasilitasinya tanpa adanya kajian scientific mengenai dampak lingkungan/ekologi, sosial maupun perekonomian nelayan tradisional. Selain itu, salah satunya yang terpenting adalah nelayan Cilincing, Jakarta Utara, tidak pernah dilibatkan atau diminta persetujannya dalam penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut / PKKPRL ini. Padahal nelayan tradisional yang akan terdampak langsung dengan adanya tanggul beton laut ini. Ironi lainnya adalah tidak adanya dokumen PKKRPL PT KCN yang dapat dibaca dan sehingga tidak diketahui apa isi dari dokumen PKKPRL tersebut,” tegas Susan.

Berdasarkan kajian cepat yang dilakukan KIARA, berikut catatan KIARA atas tanggul beton laut di Cilincing, Jakarta Utara. Pertama, panjang pemagaran laut berupa tanggul beton laut ini adalah ± 1 kilometer. Berdasarkan penelusuran menggunakan satelit, pemagaran laut ini diduga telah berlangsung sejak awal tahun 2022, yaitu pada bulan maret atau april 2022. “Berdasarkan penelusuan menggunakan citra satelit tersebut, bahwa aktivitas PT KCN telah yang telah melakukan pembangunan awal pemagaran beton laut pada maret ataupun april 2022 patut diduga merupakan aktivitas ilegal dan tidak berizin. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan KKP yang menyebutkan bahwa izin PKKPRL PT KCN secara resmi pada 2023. Ini jelas berpotensi merupakan pelanggaran serius bagi pemanfaatan ruang laut,” jelas Susan.

Kedua, tidak adanya kajian ilmiah ataupun scientific mengenai dampak pembangunan pagar laut berupa tanggul beton laut tersebut, khususnya dalam konteks analisa dampak lingkungan/ekologi, sosial maupun ekonomi (potensi kerugian negara dan nelayan tradisional) yang berpotensi ditimbulkan dari aktivitas pembangunan pagar laut berupa tanggul beton laut Cilincing. “Sehingga patut diduga bahwa penerbitan PKKPRL untuk melegalkan aktivitas pembangunan pagar laut berupa tanggul beton laut tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan asas keberlanjutan sebagaimana telah dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Pasal 3 di mana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berasaskan keberlanjutan. Pada tanggal 12 September 2025, KKP mengingatkan PT KCN mengenai dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan tanggul di perairan Cilincing tersebut^[1], akan tetapi kajian menyeluruh dan ilmiah tentang dampak lingkungan sosial dan ekonomi seharusnya dilakukan sebelum mengeluarkan izin PKKPRL, bukan diingatkan setelah perizinan dan telah dilakukan pembangunan. Ini menjadi logical fallacy yang telah mendarah daging di KKP”, jelas Susan.

Ketiga, hingga pertengahan September 2025, di mana merupakan 2 tahun sejak penerbitan PKKPRL sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak adanya sosialisasi maupun konsultasi publik untuk meminta persetujuan dari masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional untuk pembangunan pagar laut berupa tanggul beton laut tersebut. “Dari proses pembentukan kebijakan yang melegalkan pemagaran laut berupa beton laut hingga sampai pembangunannya tidak meminta persetujuan maupun tidak melibatkan masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional yang akan terdampak akibat aktivitas pembangunan pagar laut berupa tanggul beton laut tersebut. Sehingga asas peran serta masyarakat, asas keterbukaan, dan asas keadilan sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 3 UU 27/2007 diduga tidak dijalankan oleh PT KCN maupun Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu, tidak adanya pelibatan peran masyarakat bahkan sejak perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang yang dalam hal ini adalah pembangunan pagar laut berupa tanggul beton laut jelas bertentangan dengan Pasal 230 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044,” jelas Susan.

Keempat, KKP menyatakan bahwa dasar penerbitan izin PKKPRL mengacu pada materi teknis rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meski saat itu belum menjadi dokumen resmi^[2]. Kemudian telah terbukti selaras dengan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terintegrasi darat dan laut yang berlaku di DKI Jakarta. Akan tetapi berdasarkan penelusuan KIARA, hingga sampai 2024, Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta masih belum disahkan dan minim pembahasan dan konfirmasi ruang bagi nelayan tradisional terkait ruang kelola mereka. Selain itu Perda RTRW Integrasi DKI Jakarta juga baru ditetapkan pada 16 Oktober 2024 dan diundangkan pada 21 Oktober 2024, sehingga yang menjadi pertanyaannya ada dasar hukum penerbitan PKKPRL pembangunan pagar laut berupa tanggul beton laut bagi PT KCN, karena secara kebijakan penataan ruang, jika penerbitannya pada tahun 2023, maka harus mengacu pada dokumen Peraturan resmi yang telah ditetapkan dan diundangkan oleh pemerintah, akan tetapi di tahun 2023 Peraturan RTRW hanya pada konteks darat karena belum ada RTRW Integrasi DKI Jakarta, sehingga harus mengacu pada RZWP3K, akan tetapi RZWP3K DKI Jakarta di tahun 2023 juga belum ditetapkan dan diundangkan. “Ini jelas penerbitan PKKPRL PT KCN berpotensi tidak menggunakan dasar hukum peraturan penataan ruang yang jelas dan berdasar,” jelas Susan.

Kelima, mengganggu dan merugikan nelayan. Dengan berdirinya pagar laut berupa tanggul beton laut telah terbukti mengganggu dan merugikan nelayan tradisional yang selama ini bebas mengakses dan melintas di laut. Dalam catatan KIARA, terdapat beberapa kategori nelayan yang aktivitas di wilayah perairan tersebut, yaitu nelayan pembudidaya/penangkap kerang, nelayan penangkap rebon, dan nelayan yang menangkap ikan. Berdasarkan data Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kota Jakarta Utara (2021), jumlah di Jakarta Utara adalah 25.903 dan berpotensi mengalami kerugian akibat aktivitas . Dalam konteks mengganggu dan merugikan nelayan, hal tersebut berkonsekuensi langsung terhadap jarak nelayan melaut ke tujuan dan pulang ke titik awal, serta hasil sumber daya perikanan yang mereka produksi. Sehingga berujung pada penurunan perekonomian nelayan karena hasil produksi yang menurun dan biaya produksi yang bertambah.

“Pertimbangan terkait keberlanjutan lingkungan, profesi dan perekonomian nelayan tradisional yang akan terdampak dari aktivitas pembangunan pagar laut berupa tanggul beton laut seharusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah sebelum mengeluarkan berbagai perizinan, kebijakan, dan peraturan. Sehingga prinsip kehati-hatian, peran serta masyarakat, dan perlindungan keberlanjutan lingkungan dan sosial yang seharusnya dimenjadi asas utama dan diprioritaskan, bukan hanya sekedar peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Keselamatan rakyat yang utama dan tugas negara adalah memastikan itu terlindungi sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi!” pungkas Susan.(*)

Informasi Lebih Lanjut

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, +62-857-1017-0502

^[1] Selengkapnya statement atau pernyataan KKP yang mengingatkan PT KCN dapat diakses melalui: https://ekonomi.bisnis.com/read/20250912/45/1910858/kkp-wanti-wanti-pt-kcn-soal-dampak-lingkungan-dan-sosial-tanggul-cilincing

^[2] Selengkapnya statement atau pernyataan KKP mengenai dasar penerbitan izin PKKPRL dapat diakses melalui: https://www.antaranews.com/berita/5106097/izin-pkkprl-pelabuhan-umum-kcn-di-cilincing-terbit-2023

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

Pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, KIARA: Conflict Of Interest, Tumpang Tindih Kewenangan dan Bertentangan Dengan Efisiensi Yang Dijalankan!

Jakarta, 11 September 2025 – Pada tanggal 25 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan dan melantik Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Laksamana Madya (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf – sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Selain itu, Presiden Prabowo juga menetapkan dan melantik Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang diisi oleh Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro (mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri periode 2022-2024). Pelantikan dan penetapan tersebut diresmikan melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 76 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Merespon hal tersebut, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyebutkan bahwa pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa ini sarat konflik kepentingan dan diduga merupakan praktik bagi-bagi jabatan untuk tim sukses yang mendukungnya dalam kontestasi Pemilihan Presiden lalu. Selain itu, dari struktur badan otorita tersebut, agenda utama giant sea wall sarat hanya untuk kepentingan investasi. “Hal tersebut dapat dilihat dari struktur Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa tersebut, di mana Darwin Trisna Djajawinata yang dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang juga memiliki posisi penting di Danantara. Sedangkan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa diisi sebagai wakil pemerintah yaitu Laksamana Madya (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf (Wamen KKP) dan Suhajar Diantoro yang juga merupakan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri periode 2022-2024. Ini menjadi catatan serius terkait karena pembangunan giant sea wall apakah murni kebutuhan masyarakat atau ada investor besar yang akan masuk sehingga giant sea wall ini dipaksa untuk dilakukan,” jelas Susan.

KIARA mencatat bahwa tujuan dibentuknya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa adalah untuk mengawal pembangunan giant sea wall (tanggul laut raksasa) dalam konteks merancang, membangun dan mengelola giant sea wall tersebut, sehingga mempercepat penanganan dampak banjir rob dan memberikan perlindungan yang lebih luas bagi masyarakat yang bermukim di pesisir Pantai Utara Jawa.[1] “Ironinya, megaproyek giant sea wall menciptakan kekhawatiran bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional. Pembangunan tembok raksasa berpotensi menutup akses nelayan tradisional untuk melaut, dan pembangunannya yang di depan wilayah pesisir yang merupakan wilayah tangkap nelayan tradisional akan menghilangkan ruang tangkap bagi nelayan tradisional tersebut. Selain itu, hingga saat ini belum ada penjelasan bagi nelayan tradisional tentang dampak lingkungan (ekologi) pembangunan giant sea wall terhadap sumber daya perikanan dan ekosistem esensial wilayah laut disepanjang pesisir Pantura,” tegas Susan.

Dengan tidak adanya sosialisasi dan dialog dengan masyarakat terkait solusi penurunan muka tanah dan banjir rob, maka masyarakat pesisir tetap bukan menjadi aktor utama dalam pembangunan di wilayah pesisir. “Selain itu warga memiliki hak untuk menolak pembangunan yang berpotensi untuk menghilangkan keberlanjutan penghidupan dan profesi mereka. Seharusnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat pesisir dapat digabungkan dengan berbagai penelitian ilmiah untuk dapat menciptakan solusi yang berbasis lingkungan dalam menyelesaikan banjir rob dan penurunan muka tanah di pesisir Pantura, apakah dengan merehabilitasi mangrove dan menghentikan industri di pesisir Pantura dapat menjadi solusi? Itu yang seharusnya dapat dilakukan pemerintah,” tambah Susan.

KIARA melihat bahwa akar permasalahan utama yang terjadi di Pantura tidak terselesaikan hanya dengan pembangunan giant sea wall tersebut. Hingga saat ini juga belum ada audit lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tentang bagaimana industri yang ada di pesisir Pantura yang telah melebihi daya dukung dan daya tampung serta eksploitasi air tanah di pesisir Pantai Utara Jawa yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap penurunan muka tanah di pesisir Pantura.

“Jika audit lingkungan yang scientific, independen dan tidak ada intervensi dari pemerintah ini tidak dilakukan serta jika tidak adanya evaluasi penuh dan menyeluruh yang disertai dengan pemberhentian berbagai industri yang berada di pesisir Pantai Utara Jawa, maka adanya giant sea wall tidak menjadi solusi bagi krisis lingkungan yang terjadi di pesisir Pantura. Audit lingkungan terhadap aktivitas industri akan menjawab pertanyaan apakah pembangunan giant sea wall akan mengatasi permasalahan penurunan muka tanah pesisir pantura dan berkontribusi dalam menekan intensitas banjir rob di pesisir Pantura. Ini merupakan salah satu bentuk kajian ilmiah dan sejalan dengan prinsip penting dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu precautionary principle atau prinsip kehati-hatian di mana menekankan pencegahan dini agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pembangunan giant sea wall, serta mengatur mengenai langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan lingkungan tidak dikorbankan akibat investasi dalam pembangunan giant sea wall. Ini adalah langkah pertama yang dapat diambil pemerintah, bukan dengan membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang sarat conflict of interest dan tumpang tindih kewenangan,” pungkas Susan.(*)

Informasi Lebih Lanjut

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, +62-857-1017-0502

[1] Selengkapnya dapat dilihat melalui: https://www.tempo.co/ekonomi/apa-itu-badan-otorita-pengelola-pantai-utara-jawa-badan-baru-bentukan-prabowo-2064451

Privatisasi Laut Dalam Bentuk Pemagaran Laut Kembali Terjadi, KIARA: Dampak Kebijakan KKPRL & Swastanisasi Laut !

Pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, KIARA: Conflict Of Interest, Tumpang Tindih Kewenangan dan Bertentangan Dengan Efisiensi Yang Dijalankan!