Diskusi Pameran Fotografi: Aksi Bersuara Anak Muda Lewat Karya Visual

/in , /by

Straight News

Diskusi Pameran Fotografi: Aksi Bersuara Anak Muda Lewat Karya Visual

  

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini Festival Bahari menyediakan wadah generasi muda untuk berbicara dan bercerita tentang pesisir melalui diskusi pameran fotografi pada Selasa (25/11/2025) di Ruang Kaca Lantai 1 UNIKA Soegijapranata BSB City. Diskusi ini merupakan puncak dari rangkaian kompetisi fotografi yang berlangsung pada tanggal 17 hingga 23 November lalu. 

Bukan hanya mencari foto yang indah, sasarannya justru dari story tell yang dibawakan oleh peserta. Tema yang diangkat pada kompetisi fotografi ini sangat dekat dengan kehidupan pesisir, yakni ‘Krisis Iklim serta Kehidupan Nelayan dan Masyarakat Pesisir’. Karena jika berbicara krisis iklim dan pesisir, maka tak banyak anak muda aware dan tergerak untuk bicara, kecuali dia yang menjadi korban.

Pertanyaan mengenai bagaimana anak muda bicara tentang laut dan nelayan seolah mulai terjawab dari diskusi sore ini. Antusias anak muda ini datang tidak melalui terakan dan ocehan belaka, namun karya yang tanpa dijelaskan sudah bercerita. Terpampang sedikit cuplikan kehidupan masyarakat pesisir yang kehilangan rumah, sejarah, senyum, bahkan kehidupan karena alam yang tidak sama. Bukan menjual kesedihan, melainkan ini ajang anak muda menyuarakan dampak kebijakan yang tidak tepat.

“KIARA dan UNIKA dalam hal ini berupaya untuk menyaring, menampung apa yang terjadi di pesisir dengan cara yang sederhana, namun ber impact luar biasa. Salah satunya adalah dengan foto itu tadi, karena foto itukan sifatnya visual jadi ketika orang melihat dengan orang mendengar dan membaca itu akan lain. Itu akan berkesan pada isu pesisir,” ucap Ulin salah satu juri kompetisi fotografi.

Tidak ada yang menang atau kalah, hanya ada yang terbaik di antara yang baik. Penilai/juri fotografi adalah mereka yang berkompeten pada makna dan visual yang berasal dari DKV UNIKA, Media, dan Media Komuikator. Dewan juri menilai dari ketepatan anggle dan keestetikaan karya,

“Jurinya itu dari DKV UNIKA, kemudian ada dari saya media, dan juga ada media komunikator juga. Tiga juri ini memang diambil beragam juga. Karena dari sesi estetika dan angglenya dinilai oleh orang yang Ekspert di sana,” ungkap Ulin salah satu juri lomba fotografi.

Sampai akhir sesi, terdapat tiga foto terbaik utama dan lima terbaik untuk dipamerkan di festival. Tentunya dengan cerita yang dibawakan masing-masing potretan. Seperti dalam diskusi sore ini, Ikhsan salah satu peserta terbaik membagikan cerita satu karyanya yang memotret bagaimana lenyapnya pemukiman warga yang terkena abrasi dan rob,

“Saya mendapat cerita, terdapat 25 rumah yang rusak. Dan disitu juga masih ada bekas atau puing-puing rumah tersebut pernaah berdiri. Karena terdampak Rob maupun abrasi, rumah tersbut rusak dan tidak ditempati lagi,” cerita Ikhsan.

Ia juga menambahkan, sejarah foto hasil jebretnnya yang sudah tidak bisa diidentifikasi bagiannya,

“Ini ada foto rumah yang rusak, ada sisa-sisa puing-puing rumah. Tidak tahu ini bagian pintu depan, belakang, atau tengah yang saya ambil. Kelihatan dari lorong pintu itu ada air, itu mungkin sebuah tambak yang tenggelam. Jadi, rumah ini berdampingan dengan tambak yang kemudian terkena abrasi dan rob, yang akhirnya menjadi puing-puing,” tambah Ikhsan.

Antusias peserta diskusi semakin ramai, salah satu peserta dari Purworejo Nurikah turut membagikan pengalamannya saat melaut dengan dampak krisis iklim yang terjadi di daerahnya,

“Sekarang, saat melaut sudah susah dapat hasil laut. Dulu dapat ranjungan mudah banget sekali melaut bisa dapat 3 kg. Sekarang satu saja susah,” ucapnya.

Sehingga, diskusi fotografi ini adalah bentuk pantikan dalam bentuk karya untuk masyarakat dan anak muda berdiskusi tentang pesisir.  Mencari solusi dan berbagi ilmu baru. Diskusi di akhiri dengan penjelasan karya instalasi simbolik dari laut yang rusak dan nelayan yang lelah. Karya ini tercipta oleh kawan-kawan Ruang Studi Otonom Gladak (RSOG), yang berorientasi dari kesejahteraan nelayan yang hilang.

 

Penulis: Sabrina Gita Salsabella

Hastag/Kategori: Berita/ Festival Bahari 2025

 

 

 

Ketika Kebijakan Gagal Melihat Laut: Perjuangan Perempuan di Garis Depan

/in , , /by

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tim Media KIARA

Di ruang Teater lantai satu Fakultas Teknologi Pangan (FTP) Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, suasana pagi itu berbeda dari biasanya. Ruangan yang umumnya dipakai untuk kegiatan seminar mahasiswa dipenuhi oleh perempuan dari berbagai komunitas nelayan yang datang untuk mengikuti diskusi pada Selasa pagi (25/11/2025).

Mereka menghadiri sesi talkshow yang mempertemukan nelayan, peneliti, dan aktivis untuk membahas kondisi pesisir Jawa Tengah. Forum ini merupakan bagian dari rangkaian Festival Bahari 2025 yang diselenggarakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bekerja sama dengan FTP Unika Soegijapranata.

Nurrikah membuka sesi dengan perkenalan singkat sebagai perempuan nelayan dari Dukuh Tambak Polo. Ia bercerita terkait keputusannya ikut melaut, dimulai pada 2010 ketika banyak anak buah kapal di kampungnya berhenti bekerja. Ketiadaan tenaga kerja membuat beberapa kapal tidak bisa beroperasi, termasuk kapal milik keluarganya. Dalam kondisi itu, ia mengambil alih peran yang sebelumnya tidak umum dilakukan oleh perempuan di desanya. “Kalau saya tidak ikut melaut, tidak ada pemasukan,” katanya.

Penjelasan Nurrikah menggambarkan situasi yang lebih luas di pesisir utara Jawa Tengah. Hasil tangkapan nelayan menurun, jarak ke lokasi tangkap semakin jauh, dan biaya operasional meningkat. Ia menyebut bahwa alat tangkap merusak yang digunakan sebagian kapal besar semakin memperburuk kondisi. Alat-alat tersebut menangkap ikan-ikan kecil dan biota yang belum layak panen, termasuk rajungan kecil dan bawar putih. “Semua ikan kecil ikut terangkat,” ujarnya.

Dalam kesehariannya, Nurrikah menggunakan alat tangkap sederhana. Rutinitas melautnya dimulai pada pukul 02.00, ketika ia berangkat dari rumah menuju lokasi penangkapan. Ia tiba di area tangkap sekitar 04.00, menebar jaring setengah jam kemudian, lalu menunggu hingga sekitar 07.00 sebelum menarik jaring. Setelah itu, ia kembali ke darat dan biasanya tiba di rumah sekitar 11.00 siang. Pola kerja ini dilakukan hampir setiap hari.

Hasil tangkapannya tidak menentu. Terkadang Ia dapat memperoleh sekitar Rp200.000 pada hari tertentu, namun sering juga hanya membawa pulang beberapa ekor ikan. Pendapatan yang tidak stabil ini berdampak langsung pada kebutuhan harian rumah tangga, termasuk biaya sekolah anak.

Selain masalah hasil tangkapan, Nurrikah juga menghadapi perubahan lingkungan di wilayahnya tinggal, dimana mengalami abrasi yang cukup parah. Air laut masuk ke kawasan permukiman, sementara daratan semakin berkurang. Kondisi tersebut membuat sebagian warga harus memindahkan rumah atau beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah.

Dalam pemaparannya, Nurrikah bercerita kesehariannya sebagai nelayan serta sebagai ibu rumah tangga, yang Ia sampaikan dampak langsung dari tata kelola pesisir yang tidak berpihak kepada nelayan kecil dan perempuan. Ia menyebut bahwa tidak ada kepastian perlindungan, termasuk terkait asuransi nelayan yang seharusnya bisa membantu mereka saat mengalami kecelakaan atau gagal melaut. “Asuransi harus bayar sendiri,” katanya, menegaskan keterbatasan akses bantuan formal bagi nelayan kecil.

Di akhir penyampaiannya, Nurrikah menekankan pentingnya pendampingan komunitas. Ia menyatakan bahwa dirinya bisa hadir di forum tersebut berkat dukungan kelompok perempuan nelayan dan jaringan organisasi yang selama ini membantu mereka memahami hak-hak dasar sebagai nelayan. “Kalau tidak didampingi, kami tidak jadi apa-apa,” ujarnya.

Melalui pernyataannya, tampak bahwa persoalan yang dihadapi Nurika bukan hanya soal pendapatan yang tidak stabil, tetapi juga tekanan ekologis, sosial, dan struktural yang mempersempit ruang hidup nelayan kecil. Kesaksiannya menunjukkan bagaimana perempuan pesisir mengambil peran signifikan dalam menopang ekonomi rumah tangga, sekaligus menghadapi risiko yang sama beratnya dengan nelayan laki-laki.

Merespon apa yang diceritakan Nurrikah, Inneke Hantoro yang secara latar belakang sebagai dosen Teknologi Pangan. Mengamini bahwasannya nelayan hari ini dihadapkan dengan berbagai kerentanan yang diakibatkan oleh krisis ekologis di kawasan pesisir. Ia menyinggung hasil tangkapan nelayan seperti udang, kerang, dan biota pesisir lain menunjukkan kadar timbal dan kadmium yang mendekati atau bahkan melampaui batas aman konsumsi. Krisis ekologis berubah menjadi krisis kesehatan.

“Ini bukan untuk menakut-nakuti,” ujarnya, “tetapi untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi di pesisir tidak berhenti di garis pantai. Ia bergerak sampai ke meja makan kita.” imbuhnya.

Jika Inneke membawa temuan laboratorium, maka Hotmauli Sidabalok atau Bu Uli membawa pengalaman panjang bekerja bersama kampung-kampung pesisir. Ia menjelaskan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki mekanisme sendiri untuk menjaga laut: area yang dilarang untuk kapal besar, larangan alat tangkap destruktif, hingga sanksi adat yang disepakati warga.

Namun, mekanisme itu seringkali tidak berjalan seiring dengan arah kebijakan. Kelonggaran alat tangkap tertentu, proyek reklamasi, hingga perizinan kapal besar membuat kerja kolektif warga menjadi tidak relevan di mata negara.

“Banyak peraturan dibuat tanpa mendengarkan masyarakat pesisir. Mereka dianggap objek, bukan sumber pengetahuan,” katanya.

Pendapat ini mencerminkan temuan banyak studi tentang tata kelola pesisir: keputusan strategis sering berangkat dari kepentingan investasi dan sektor industri, sementara warga yang tinggal di garis depan perubahan hanya mendapat porsi kecil dalam proses konsultasi.

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, menjembatani seluruh persoalan itu dengan penjelasan struktural. Ia menyebut bahwa krisis pesisir bukan sekadar akibat perubahan iklim alamiah, tetapi “akumulasi kebijakan yang gagal melindungi ruang hidup masyarakat pesisir,” ungkapnya.

Ia menyoroti pembiaran terhadap alat tangkap merusak, ekspor benih lobster yang menyebabkan eksploitasi di hulu, hingga pendataan nelayan yang tidak akurat karena memasukkan ABK kapal besar dalam kategori nelayan kecil. Dalam situasi seperti ini, perempuan sering menjadi kelompok yang paling terdampak namun paling tidak diakui. “Perempuan pesisir bukan hanya mendampingi nelayan,” ujarnya.

Susan menjelaskan bahwa perempuan pesisir selama ini memikul peran krusial—mulai dari ikut melaut, mengolah hasil tangkapan, hingga memastikan keberlanjutan pangan di rumah tangga maupun komunitas. Namun, ia menyoroti bahwa kerja besar yang mereka lakukan sering tidak tercermin dalam data resmi; nama-nama mereka seakan hilang di balik angka-angka statistik yang tidak pernah benar-benar melihat bagaimana kehidupan pesisir berjalan.

“Mereka adalah bagian dari rantai produksi dan penjaga keberlanjutan. Tetapi nama mereka jarang muncul dalam data pemerintah.” imbuhnya.

Di sesi diskusi, beragam suara muncul dari dinas, akademisi, mahasiswa, hingga perempuan nelayan. Mereka membahas formalin di pasar, sampah tempulak, hingga koperasi perempuan. Percakapan itu memperlihatkan satu hal: masyarakat pesisir memiliki banyak pengetahuan dan solusi, tetapi mereka membutuhkan ruang agar suara mereka masuk dalam pengambilan keputusan.

Festival Bahari 2025 menjadi momen penting untuk menunjukkan bahwa krisis pesisir adalah masalah struktural yang harus dilihat dari perspektif warga. Di Balik laut yang tampak tenang, ada perjuangan panjang agar ruang hidup tidak hilang dan pangan laut tetap aman. Dan jika suara pesisir khususnya perempuan tidak diberi ruang setara, krisis ini akan terus berulang dalam wajah yang berbeda.

 

Penulis : Yasin Fajar

 

 

Bibit Ikan menjadi Simbolik Pembukaan Festival Bahari Tahun ke-2 oleh UNIKA dan KIARA

/in /by

Sumber: Tim Media KIARA

Kedaulatan pangan laut masih menjadi ancaman. Nelayan dan Pesisir masih berteriak memerlukan kesejahteraan. Gemboran solusi dari pemerintah masih belum tersalurkan. Pertanyaan bagaimana kehidupan esok masih tebal terdengar. Berbagai upaya telah dilakukan, wadah berdialog bersama ahli menjadi salah satu solusi. Seperti Festival Bahari, tempat berdialog dan menemukan solusi bersama nelayan dan masyarakat.

Festival Bahari 2025 yang di gelar oleh Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Soegajapranata (UNIKA) Semarang bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Pembukaan ini berlangsung di kampus UNIKA Bukit Semarang Baru (BSB) Kecamatan Mijen, Kota Semarang, pada Selasa (25/11/2025).

Kegiatan dibuka dengan simbolik penyerahan bibit ikan oleh Dekan FTP UNIKA (Dr. Inneke Hantro, S.TP.,.Sc.), Dekan FITL (Benediktus Danang Setianto, S.H.), dan Sekjend KIARA (Susan Herawati Romica). Dalam sabutannya, Beny selaku Dekan FITL mengungkapkan kekhawatirannya akan fakta pesisir seperti impor garam yang dilakukan Idonesia yang faktanya Indonesia adalah negara ke-2 dengan garis pantai terpanjang. Lalu, fakta bahwa profesi nelayan di Indonesia dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menduduki kategori profesi miskin dengan presentase 25%,

“Sayangnya, dengan garis pantai yang panjang, kita masih impor garam. Padahal lautnya banyak. Dari kebutuhan 4,8 Ton Garam per tahun, Indonesiea baru memproduksi baru sekitar 2,5 Ton. Mustinya kita bisa lebih. Kalau dari profesi nelayan dan perikanan yang tercatat dalam BPS kita, Industri perikanan menyumbangkan 25% angka kemiskinan. Data-Data tersebut tentu sangat memprihatinkan,” ungkapnya.

Dekan Fakultas Ilmu Teknologi dan Lingkungan (FITL) UNIKA ini juga mengajak masyarakat untuk siap bergerak untuk pesisir,

“Data-Data tersebut harus membuat kita tergugah, kita harus bergerak lebih banyak lagi mengikuti gerak pesisir. Dan pesisir kita, sayangnya juga banyak dihancurkan oleh tindakan kita sendiri,” tambahnya.

Tajuk yang diusung Festival Bahari tahun ini ialah ‘Menemukan Solusi Krisis Iklim: Pengorganisasian Ekonomi Guna Mewujudkan Kedaulatan Pangan Laut untuk Keberlanjutan Komunitas Nelayan dan Pesisir’. Melalui tajuk tersebut, Festival Bahari ingin menemukan solusi dari krisis iklim untuk mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan pangan, nelayan, dan pesisir.

Sekjend KIARA, Susah Herawati mengungkapkan solusi kedaulatan pagan laut adalah dari masyarakat pesisir, nelayan, dan perempuan nelayan itu sendiri bukan dari janji palsu pemerintah yang seperti angin lalu,

“Kita ga butuh karbon trading, kita ga butuh marine protected area, kita ga butuh 30×30. Kenapa? Karena solusi yang paling nyata itu adalah ada di gerakan mereka. Mereka itu tau cara nanam mangrove. Jadi solusi yang paling bagus itu di mereka, lewat agroekologi yang dilakukan mereka. Kemudian gerakan ekonomi rakyat lewat koperasi dan lain-lain, kemudian cara mereka melakukan konservasi dengan pengetahuan mereka, itu udah cukup. Yang selalu disajikan oleh negara adalah solusi palsu sebenarnya,” tuturnya.

Festival Bahari tahun ini digelar pada tanggal 25-26 November 2025. Pada hari pertama, Festival Bahari berlangsung lancar yang dimulai dari rangkaian Talkshow I: gelar wicara mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut, kemudian Workshop I: pengolahan produk berbasis ikan dan prinsip pengemasan, dan Pameran Foto oleh pemuda mengenai cerita pesisir. Selain itu, Festival Bahari hari pertama juga menyajikan Bazar Ikan Laut, Diskusi dari Pameran, Workshop II mengenai teknologi pengeringan, serta Lomba Menggambar Anak-Anak.  

Dengan persiapan 1-2 bulan, para peserta dari 7 Desa Pesisir di Jawa Tengah sangat siap untuk menyiapkan acara dan berhasil menampilkan perkembangan mereka dari tahun sebelumnya yang sudah mengikuti Festival Bahari. Desa-desa yang hadir pada pagi hari ini yakni Balong, Gempolsewu, Morodemak, Purworejo, Kepulauan Karimun Jawa, Bandungharjo, dan Timbulsloko. Masing-masing desa menjajakan produk olahan pesisir dari tangan mereka sendiri.

“Tahun ke 2 ini, persiapannya 1-2 bulan. Yang menariknya di Festival Bahari kali ini, karena mereka sudah pernah di tahun sebelumnya jadi mereka lebih siap sebenarnya. Setelah Festival Bahari yang pertama dan mendapatkan ilmu dari temen temen SCU UNIKA, mereka sekarang jadi ada improving dan perubahan. Produknya mulai cantik-cantik, mulai beragam,” jelas Susan Herawati selaku sekjend Kiara.

Ia juga menambahkan, harapan dari kegiatan ini sebagai momen untuk merajut hubungan antara para nelayan dengan masyarakat anak generasi muda. Ia juga berharap, ke depannya semakin banyak akademisi atau pihak pendidikan yang bersedia membantu para korban kerasnya pesisir,

“Harapannya, festival bahari mampu merajut antara para produsen pangan (nelayan/ perempuan nelayan), orang orang yang menggantungkan hidupnya di laut bisa bertemu dengan masyarakat umum, anak anak muda. Yang kemudian tidak lupa akademisi, kampus, pihak-pihak pendidikan itu menjadi hal yang penting, karena tentu tantangan itu bisa di minimalisir risiko nya, kalau kita itu merajut gerakan ini dengan akademisi.”

 

Penulis: Sabrina Gita Salsabella