Ketika Kebijakan Gagal Melihat Laut: Perjuangan Perempuan di Garis Depan

/in , , /by

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tim Media KIARA

Di ruang Teater lantai satu Fakultas Teknologi Pangan (FTP) Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, suasana pagi itu berbeda dari biasanya. Ruangan yang umumnya dipakai untuk kegiatan seminar mahasiswa dipenuhi oleh perempuan dari berbagai komunitas nelayan yang datang untuk mengikuti diskusi pada Selasa pagi (25/11/2025).

Mereka menghadiri sesi talkshow yang mempertemukan nelayan, peneliti, dan aktivis untuk membahas kondisi pesisir Jawa Tengah. Forum ini merupakan bagian dari rangkaian Festival Bahari 2025 yang diselenggarakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bekerja sama dengan FTP Unika Soegijapranata.

Nurrikah membuka sesi dengan perkenalan singkat sebagai perempuan nelayan dari Dukuh Tambak Polo. Ia bercerita terkait keputusannya ikut melaut, dimulai pada 2010 ketika banyak anak buah kapal di kampungnya berhenti bekerja. Ketiadaan tenaga kerja membuat beberapa kapal tidak bisa beroperasi, termasuk kapal milik keluarganya. Dalam kondisi itu, ia mengambil alih peran yang sebelumnya tidak umum dilakukan oleh perempuan di desanya. “Kalau saya tidak ikut melaut, tidak ada pemasukan,” katanya.

Penjelasan Nurrikah menggambarkan situasi yang lebih luas di pesisir utara Jawa Tengah. Hasil tangkapan nelayan menurun, jarak ke lokasi tangkap semakin jauh, dan biaya operasional meningkat. Ia menyebut bahwa alat tangkap merusak yang digunakan sebagian kapal besar semakin memperburuk kondisi. Alat-alat tersebut menangkap ikan-ikan kecil dan biota yang belum layak panen, termasuk rajungan kecil dan bawar putih. “Semua ikan kecil ikut terangkat,” ujarnya.

Dalam kesehariannya, Nurrikah menggunakan alat tangkap sederhana. Rutinitas melautnya dimulai pada pukul 02.00, ketika ia berangkat dari rumah menuju lokasi penangkapan. Ia tiba di area tangkap sekitar 04.00, menebar jaring setengah jam kemudian, lalu menunggu hingga sekitar 07.00 sebelum menarik jaring. Setelah itu, ia kembali ke darat dan biasanya tiba di rumah sekitar 11.00 siang. Pola kerja ini dilakukan hampir setiap hari.

Hasil tangkapannya tidak menentu. Terkadang Ia dapat memperoleh sekitar Rp200.000 pada hari tertentu, namun sering juga hanya membawa pulang beberapa ekor ikan. Pendapatan yang tidak stabil ini berdampak langsung pada kebutuhan harian rumah tangga, termasuk biaya sekolah anak.

Selain masalah hasil tangkapan, Nurrikah juga menghadapi perubahan lingkungan di wilayahnya tinggal, dimana mengalami abrasi yang cukup parah. Air laut masuk ke kawasan permukiman, sementara daratan semakin berkurang. Kondisi tersebut membuat sebagian warga harus memindahkan rumah atau beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah.

Dalam pemaparannya, Nurrikah bercerita kesehariannya sebagai nelayan serta sebagai ibu rumah tangga, yang Ia sampaikan dampak langsung dari tata kelola pesisir yang tidak berpihak kepada nelayan kecil dan perempuan. Ia menyebut bahwa tidak ada kepastian perlindungan, termasuk terkait asuransi nelayan yang seharusnya bisa membantu mereka saat mengalami kecelakaan atau gagal melaut. “Asuransi harus bayar sendiri,” katanya, menegaskan keterbatasan akses bantuan formal bagi nelayan kecil.

Di akhir penyampaiannya, Nurrikah menekankan pentingnya pendampingan komunitas. Ia menyatakan bahwa dirinya bisa hadir di forum tersebut berkat dukungan kelompok perempuan nelayan dan jaringan organisasi yang selama ini membantu mereka memahami hak-hak dasar sebagai nelayan. “Kalau tidak didampingi, kami tidak jadi apa-apa,” ujarnya.

Melalui pernyataannya, tampak bahwa persoalan yang dihadapi Nurika bukan hanya soal pendapatan yang tidak stabil, tetapi juga tekanan ekologis, sosial, dan struktural yang mempersempit ruang hidup nelayan kecil. Kesaksiannya menunjukkan bagaimana perempuan pesisir mengambil peran signifikan dalam menopang ekonomi rumah tangga, sekaligus menghadapi risiko yang sama beratnya dengan nelayan laki-laki.

Merespon apa yang diceritakan Nurrikah, Inneke Hantoro yang secara latar belakang sebagai dosen Teknologi Pangan. Mengamini bahwasannya nelayan hari ini dihadapkan dengan berbagai kerentanan yang diakibatkan oleh krisis ekologis di kawasan pesisir. Ia menyinggung hasil tangkapan nelayan seperti udang, kerang, dan biota pesisir lain menunjukkan kadar timbal dan kadmium yang mendekati atau bahkan melampaui batas aman konsumsi. Krisis ekologis berubah menjadi krisis kesehatan.

“Ini bukan untuk menakut-nakuti,” ujarnya, “tetapi untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi di pesisir tidak berhenti di garis pantai. Ia bergerak sampai ke meja makan kita.” imbuhnya.

Jika Inneke membawa temuan laboratorium, maka Hotmauli Sidabalok atau Bu Uli membawa pengalaman panjang bekerja bersama kampung-kampung pesisir. Ia menjelaskan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki mekanisme sendiri untuk menjaga laut: area yang dilarang untuk kapal besar, larangan alat tangkap destruktif, hingga sanksi adat yang disepakati warga.

Namun, mekanisme itu seringkali tidak berjalan seiring dengan arah kebijakan. Kelonggaran alat tangkap tertentu, proyek reklamasi, hingga perizinan kapal besar membuat kerja kolektif warga menjadi tidak relevan di mata negara.

“Banyak peraturan dibuat tanpa mendengarkan masyarakat pesisir. Mereka dianggap objek, bukan sumber pengetahuan,” katanya.

Pendapat ini mencerminkan temuan banyak studi tentang tata kelola pesisir: keputusan strategis sering berangkat dari kepentingan investasi dan sektor industri, sementara warga yang tinggal di garis depan perubahan hanya mendapat porsi kecil dalam proses konsultasi.

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA, menjembatani seluruh persoalan itu dengan penjelasan struktural. Ia menyebut bahwa krisis pesisir bukan sekadar akibat perubahan iklim alamiah, tetapi “akumulasi kebijakan yang gagal melindungi ruang hidup masyarakat pesisir,” ungkapnya.

Ia menyoroti pembiaran terhadap alat tangkap merusak, ekspor benih lobster yang menyebabkan eksploitasi di hulu, hingga pendataan nelayan yang tidak akurat karena memasukkan ABK kapal besar dalam kategori nelayan kecil. Dalam situasi seperti ini, perempuan sering menjadi kelompok yang paling terdampak namun paling tidak diakui. “Perempuan pesisir bukan hanya mendampingi nelayan,” ujarnya.

Susan menjelaskan bahwa perempuan pesisir selama ini memikul peran krusial—mulai dari ikut melaut, mengolah hasil tangkapan, hingga memastikan keberlanjutan pangan di rumah tangga maupun komunitas. Namun, ia menyoroti bahwa kerja besar yang mereka lakukan sering tidak tercermin dalam data resmi; nama-nama mereka seakan hilang di balik angka-angka statistik yang tidak pernah benar-benar melihat bagaimana kehidupan pesisir berjalan.

“Mereka adalah bagian dari rantai produksi dan penjaga keberlanjutan. Tetapi nama mereka jarang muncul dalam data pemerintah.” imbuhnya.

Di sesi diskusi, beragam suara muncul dari dinas, akademisi, mahasiswa, hingga perempuan nelayan. Mereka membahas formalin di pasar, sampah tempulak, hingga koperasi perempuan. Percakapan itu memperlihatkan satu hal: masyarakat pesisir memiliki banyak pengetahuan dan solusi, tetapi mereka membutuhkan ruang agar suara mereka masuk dalam pengambilan keputusan.

Festival Bahari 2025 menjadi momen penting untuk menunjukkan bahwa krisis pesisir adalah masalah struktural yang harus dilihat dari perspektif warga. Di Balik laut yang tampak tenang, ada perjuangan panjang agar ruang hidup tidak hilang dan pangan laut tetap aman. Dan jika suara pesisir khususnya perempuan tidak diberi ruang setara, krisis ini akan terus berulang dalam wajah yang berbeda.

 

Penulis : Yasin Fajar

 

 

KIARA APRESIASI PUTUSAN MK 114/PUU-XXIII/2025: DWIFUNGSI POLRI DI KKP HARUS BERAKHIR

/in , /by

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

 

KIARA APRESIASI PUTUSAN MK 114/PUU-XXIII/2025: DWIFUNGSI POLRI DI KKP HARUS BERAKHIR

 

 

Jakarta, 24 November 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menjatuhkan Putusan Nomor: 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada hari kamis, 13 November 2025. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat bahwa “jabatan” yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian, dengan merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023), jabatan tersebut adalah jabatan ASN yang terdiri atas jabatan manajerial dan jabatan non manajerial (Putusan MK Nomor: 114/PUU-XXIII/2025 poin [3.12.2] hal. 180).

Merespon hal tersebut, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan tersebut memberikan angin segar atas banyaknya polisi aktif yang juga menjabat di kementerian/lembaga lain di luar institusinya. Selama ini, terdapat banyak dampak dari dwifungsi Polri yang terjadi di Indonesia, yang menurut Mahkamah perumusan pasal yang diuji tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karier ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Hal tersebut terdapat dalam Putusan MK Nomor: 114/PUU-XXIII/2025 di hal. 181 poin 3.12.3,” jelas Susan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-XXIII/2025 tersebut, KIARA berpendapat sebagai berikut:

  1. Masalah utama pengaturan dwifungsi Polri tidak hanya soal ketidakpastian hukum, tetapi juga pelayanan publik dari kementerian/lembaga yang harus diterima oleh warga namun tidak akan maksimal akibat diisi oleh kepolisian, bukan berdasarkan keahlian sehingga melanggar prinsip profesionalisme. Kondisi ini, mengakibatkan pemenuhan hak-hak warga yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara menjadi terhambat.
  2. Salah satu kementerian yang terdapat cukup banyak Perwira Menengah dan Perwira Tinggi Polri aktif yang saat ini aktif mengisi jabatan strategis adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KIARA (2025) mencatat bahwa terdapat 1 Perwira Menengah, 3 Perwira Tinggi Polri aktif yang saat ini menjabat di berbagai jabatan strategis di KKP, mulai dari jabatan inspektur, direktur jenderal, staf ahli, hingga jabatan sekretaris jenderal. Bahkan terdapat 1 Perwira Tinggi Polri yang telah ditempatkan di KKP yang telah menjadi purnawirawan dan tetap berada di KKP.
  3. Dwifungsi Polri tidak memberikan jaminan bahwa hak-hak masyarakat bahari bisa terpenuhi melalui pelayanan publik di KKP, mengingat pelayanan publik haruslah dilaksanakan dengan asas keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Polri tidak memiliki kompetensi untuk memahami kebutuhan dan hak-hak masyarakat bahari, karena sejak awal tugasnya bukan untuk itu.
  4. Dwifungsi Polri ini seperti duri dalam daging yang harus segera dicabut. Untuk itu, penting agar mengembalikan jabatan kementerian/lembaga kepada sipil serta mengembalikan Polisi ke tugas awalnya. Pemisahan antar lembaga ini harus dipertegas, sehingga konsep negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang salah satunya adalah dengan pembatasan kekuasaan bisa berjalan sebagaimana mestinya.
  5. Polisi aktif yang saat ini menjabat di kementerian Lembaga lain, terutama di KKP haruslah dianggap jabatannya tidak sah. Mengingat, Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar dwifungsi Polri telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, pasal tersebut harus dianggap batal demi hukum sejak awal dibentuknya atau disebut void ab initio. Konsekuensinya, Polri yang saat ini menjabat di kementerian/Lembaga lain harus meninggalkan jabatannya itu.

Susan menambahkan bahwa meski putusan tersebut perlu diapresiasi, tetapi tetap harus dipertegas terkait frasa “jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian”. “Frasa itu harus dimaknai sebagai penghapusan dwifungsi Polri, yang meskipun ada tugas atau kewenangan dari kementerian/Lembaga lain yang ada sangkut pautnya dengan kepolisian, tetap tidak boleh menjadi alasan agar polisi aktif untuk menjabat di dua tempat,” tambah Susan.

“Atas dasar Putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025, Presiden Prabowo Subianto harus segera melaksanakan Putusan ini dan menghapus Dwifungsi Polri sesegera mungkin, terutama di KKP. Pemerintah juga harus segera membatalkan dan menarik semua personel aktif Polri di semua jabatan di kementerian/lembaga lain di luar Kepolisian Republik Indonesia, terutama yang saat ini menjabat di KKP. Hal ini sejalan dengan tujuan besar yaitu mengembalikan makna Indonesia sebagai negara hukum dengan memberikan batasan yang tegas setiap tugas dan kewenangan lembaga negara, termasuk Polri sehingga tidak memiliki jabatan lain di luar lembaganya. KIARA menuntut agar negara segera memenuhi hak-hak masyarakat bahari yang hingga saat ini banyak dilanggar oleh berbagai aktor, terutama perusahaan dan pemerintah sendiri,” pungkas Susan (*).

Informasi Lebih Lanjut:

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, +62-857-1017-0502

 

 

 

 

COP30: Seremonial Iklim, Tidak Ada Penyelesaian Inti Masalah & Berpotensi Memperbesar Perampasan Ruang Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil Atas Nama Pendanaan Iklim dan Perdagangan Karbon !

/in , /by

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id 

 

COP30: Seremonial Iklim, Tidak Ada Penyelesaian Inti Masalah & Berpotensi Memperbesar Perampasan Ruang Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil Atas Nama Pendanaan Iklim dan Perdagangan Karbon !

 

Jakarta, 14 November 2025 – Pada tahun 2025, Conference Of the Parties ke-30 (COP-30) akan dilakukan di Belém, Brasil. COP merupakan konferensi dalam Konvensi Kerangka Kerja United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang membahas tentang Perubahan Iklim atau disebut sebagai United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Salah satu isu utama yang diangkat dalam COP30, yaitu adalah atau disebut sebagai pendanaan iklim (climate finance) bagi negara-negara berkembang. 

Merespon hal tersebut, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati memberikan perkembangan terbaru secara langsung dari COP30 Belém yang menyebutkan bahwa hingga saat ini orientasi pemerintah Indonesia pada realisasi pendanaan iklim dari negara-negara maju. Hal tersebut sejalan dengan Proposal Baku to Belém Roadmap to USD 1,3 triliun disusun Brasil sebagai tuan rumah COP30 dan bersama Azerbaijan sebagai tuan rumah COP29. Proposal tersebut memuat mekanisme untuk memobilisasi pembiayaan iklim senilai USD 1,3 triliun per tahun bagi negara berkembang pada 2035. 

“Titik tekan negosiator berbagai negara adalah hanya berkutat pada pendanaan iklim dan carbon trading di hutan dan laut, akan tetapi tidak menyentuh pada inti permasalahan utama yaitu menekan aktivitas industri ekstraktif dan eksploitatif yang selama ini menjadi produsen emisi dan kontributor utama perubahan iklim. Dengan tidak adanya pembahasan dan tindakan konkret yang menyentuh inti permasalahan utama berkonsekuensi langsung terhadap berulangnya seremonial iklim ini, korporasi-korporasi multinasional tidak mengurangi produksi emisi mereka, semakin masifnya eksploitasi sumber daya alam di negara-negara berkembang yang dilakukan oleh industri ekstraktif dan eksploitatif, hingga penghancuran wilayah hutan, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil,” tegas Susan.

Selain itu, dalam pembukaan paviliun Indonesia di COP30, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Lingkungan Hidup memperkenalkan konsep bernama “Seller Meet Buyer”, dengan dalih bahwa diplomasi ikim tidak hanya tentang kebijakan, tetapi juga tentang ekonomi. Pemerintah berdalih bahwa Indonesia akan menjembatani penjual dan pembeli kredit karbon.

“Pemerintah selalu mendorong pembiayaan iklim dalam KTT COP di beberapa tahun belakangan. Pembiayaan iklim tersebut akan didorong melalui mekanisme perdagangan karbon dengan dalih bahwa akan disalurkan ke masyarakat lokal, dan memberikan manfaat kepada masyarakat di Indonesia. Akan tetapi realitanya jelas berbeda. Saat ini Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia,” jelas Susan.

KIARA mencatat bahwa berdasarkan data Climate Watch sejak tahun 1990 hingga 2021, Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara yang konsisten sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia.  Sedangkan di tahun 2022 dan 2023, Indonesia menempati urutan ke-7 sebagai negara penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia. Kemudian, di tahun 2024, Indonesia berada di peringkat ke-6 sebagai negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar. Emisi gas rumah kaca didominasi sektor: 1) energi; 2) pertanian; 3) proses industri; 4) limbah; dan 5) penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan.

Susan menambahkan bahwa “sangat jauh realita yang terjadi  di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dengan apa yang disampaikan oleh delegasi Pemerintah Indonesia. Hal tersebut diperparah dengan semakin masifnya industri ekstraktif seperti pertambangan nikel beserta infrastruktur pendukungnya di pesisir dan pulau-pulau kecil, pertambangan pasir laut dan pasir besi di pesisir dan laut, alih fungsi mangrove untuk perluasan budidaya/tambak perikanan, hingga perampasan areal konservasi kelola masyarakat untuk konservasi. Keseluruhannya berkonsekuensi terhadap dirampasnya ruang kelola masyarakat yang kami sebut sebagai Ocean Grabbing,” tegas Susan.

Pendanaan iklim dimobilisasi untuk dua (2) tujuan, yaitu: 1) mitigasi perubahan iklim, di mana dilakukan tindakan untuk mencegah atau mengurangi emisi gas rumah kaca; dan 2) adaptasi terhadap perubahan iklim, di mana dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mengelola dampak perubahan iklim yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi, pendanaan iklim yang selalu diperjuangkan pemerintah Indonesia tidak sesuai dengan perlindungan sosial-ekologi yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ironinya, khususnya di wilayah pesisir utara Jawa saat ini Pemerintah Indonesia tengah menggencarkan pembangunan Giant Sea Wall sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim. Selain itu pemerintah belum melakukan tindakan untuk mendukung masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil 

“Ini adalah logical fallacy yang terjadi pada Pemerintah Indonesia. Di forum-forum internasional Pemerintah menggagas perdagangan karbon, pengelolaan emisi, akan tetapi dalam realitanya perlindungan melalui pengakuan ruang bagi ekosistem esensial di wilayah pesisir seperti mangrove sangat minim di peraturan penataan ruang. KIARA mencatat bahwa dalam Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah disahkan di 28 provinsi, pengakuan adanya alokasi ruang untuk mangrove hanya terdapat di 12 provinsi dengan total luasan 52.455,91 hektar area. Sisanya, di 16 provinsi lain tidak memberikan perlindungan melalui pengakuan adanya ekosistem mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mereka. Mirisnya, di Peraturan Tata Ruang Integrasi, eksistensi ekosistem mangrove semakin tidak diakui dan tidak dilindungi oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat,” tegas Susan.

“Selain itu, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah hanya memiliki data proyeksi tentang berapa luasan ekosistem terumbu karang dan lamun di Indonesia, tidak memiliki data pasti tentang luasan existing ekosistem esensial yaitu terumbu karang, lamun, dan mangrove di pesisir, laut, dan pulau kecil Indonesia. Sehingga dengan tidak adanya data valid tersebut, maka perlindungan atas ekosistem terumbu karang, lamun, dan mangrove yang digunakan sebagai bahan jualan karbon pemerintah di level internasional juga tidak jelas dan hanya sebagai solusi palsu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim!”pungkas Susan.(*)

 

Informasi Lebih Lanjut:

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, +62-857-1017-0502

 

Selamat Hari Perempuan Nelayan Internasional, KIARA: Sudah Saatnya Perempuan Nelayan Diakui dan Jadi Aktor Utama!

/in , /by

Selamat Hari Perempuan Nelayan Internasional, KIARA: Sudah Saatnya Perempuan Nelayan Diakui dan Jadi Aktor Utama!

Siaran Pers Bersama

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)

 

Selamat Hari Perempuan Nelayan Internasional, KIARA: Sudah Saatnya Perempuan Nelayan Diakui dan Jadi Aktor Utama!

 

Jakarta, 5 November 2025 – Hari ini tepatnya 5 November 2025, menjadi momentum pertama Hari Perempuan Nelayan Sedunia. Penetapan ini adalah bukti perjuangan panjang politik pengakuan identitas yang dilakukan oleh Perempuan Nelayan yang ada di seluruh dunia. KIARA dan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia/PPNI menjadi bagian dari World Forum of Fisher Peoples yang mendorong penetapan Hari Perempuan Nelayan Internasional ini. 

Merespon hal tersebut, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati mengapresiasi perjuangan perempuan nelayan di seluruh pesisir hingga ditetapkannya 5 November 2025 sebagai Hari Perempuan Nelayan Sedunia. “Ini adalah kemenangan awal dan pengakuan atas kerja keras perjuangan Perempuan Nelayan untuk menegakkan keadilan gender dan pengakuan identitas. Momentum ini juga harus dilanjutkan dalam konteks nasional, supaya negara melalui pemerintah dapat mengakui perempuan dalam profesi nelayan di Indonesia.” jelas Susan.

Susan menambahkan bahwa “Perempuan Nelayan adalah mereka yang bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan sebagai mata pencahariannya, melindungi dan mengelola wilayah pesisir dan laut dengan budaya dan tradisi lokal yang mencakup adat istiadat Masyarakat Adat, serta terlibat dalam rantai nilai perikanan dalam tahap pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. Perempuan Nelayan tidak terbatas pada mereka yang menangkap ikan, tetapi juga mencakup mereka yang berjuang untuk berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan,” tegas Susan.

KIARA mencatat, terdapat sekitar 3,9 juta jiwa perempuan nelayan di Indonesia. Perempuan nelayan memiliki peran krusial dalam rantai nilai ekonomi perikanan, mulai dari pra-produksi, produksi (ketika melakukan penangkapan ikan), hingga pasca-produksi (pengolahan dan pemasaran hasil perikanan). Pertama, pra-produksi, perempuan nelayan berperan dalam menyiapkan alat dan bekal melaut. Kedua, ketika produksi, juga terdapat perempuan yang aktif melaut untuk memenuhi kehidupan hariannya. Lalu, ketiga yaitu pasca-produksi (pengolahan dan pemasaran), di mana Perempuan Nelayan berperan besar dalam mengolah hasil tangkapan ikan dan/atau sumber daya pesisir lainnya, baik menjadi produk olahan maupun produk lainnya. Lalu pemasaran, di mana perempuan nelayan berperan memasarkan hasil olahan atau produk perikanan yang telah mereka produksi.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Masnuah menegaskan bahwa di Indonesia pengakuan identitas perempuan nelayan masih sangat minim. “Ironinya, dari 3,9 juta jiwa perempuan nelayan di Indonesia, hingga saat ini masih kurang dari 100 perempuan yang telah diakui profesinya sebagai nelayan. Istilah “nelayan” masih identik dengan peran penangkapan ikan yang dilakukan oleh lelaki. Sehingga peran Perempuan Nelayan sering diremehkan bahkan diabaikan dalam rantai nilai ekonomi perikanan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan nelayan,” jelas Masnuah.

Saat ini Perempuan Nelayan di Indonesia secara langsung menghadapi berbagai bentuk perampasan hak-hak mereka seperti pembatasan hak untuk mengakses laut akibat privatisasi pesisir dan laut, semakin masifnya industrialisasi perikanan tangkap melalui penangkapan ikan terukur, ekstensifikasi budidaya perikanan atas nama program blue food, masifnya pembangunan  berbagai industri properti dan infrastruktur, hingga bencana alam. “Berdasarkan berbagai dinamika yang dialami perempuan nelayan tersebut, PPNI diinisiasi dan menjadi organisasi perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam yang mewadahi perjuangan perempuan, saling belajar, bersolidaritas dan saling menguatkan. Selain itu, juga mendesakkan hadirnya pengakuan politik, kesetaraan, pemberdayaan, hingga perlindungan hak-hak perempuan nelayan dari negara.” tegas Masnuah.

Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan dan mengundangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Akan tetapi dalam undang-undang tersebut, penyebutan frasa “perempuan” hanya terdapat 1 kali dan dihubungkan dengan kerumahtanggaan nelayan, bukan sebagai aktor utama yang setara. Pengaturan tersebut justru melegitimasi diskriminasi terhadap perempuan nelayan. 

Penetapan Hari Perempuan Nelayan Internasional 2025 akan dirangkaikan dengan berbagai kegiatan, yang dimulai pada tanggal 5 November 2025 menjadi pembuka untuk 5 minggu kampanye Hari Perempuan Nelayan Internasional. Kampanye ini akan ditutup pada tanggal 5 Desember 2025 dan menjadi sejarah bagi gerakan perempuan nelayan Indonesia. 

“Sudah saatnya negara melalui pemerintah secara aktif menjangkau, mengakui, dan melindungi perempuan nelayan. Pengakuan identitas tersebut untuk melindungi peran aktif perempuan nelayan dalam rantai nilai ekonomi perikanan, dan akan melegitimasi peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan untuk penyusunan kebijakan. Ini juga menjadi kunci untuk menjalankan strategi dalam pengentasan kemiskinan dan mencapai ketahanan pangan di Indonesia. Sehingga perlindungan dan pemberdayaan Perempuan merupakan bentuk pengakuan bahwa perempuan nelayan adalah aktor utama dalam rantai produksi perikanan!” pungkas Susan.(*)

 

Informasi Lebih Lanjut:

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, +62-857-1017-0502

Masnuah, Sekjen Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia, Koordinator Komite World Forum of Fisher Peoples/WFFP dan World March of Women +62-852-2598-5110

 

Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Meningkat Menjadi 13 Triliun, KIARA: Habis Untuk Operasional, Minim Alokasi Untuk Menyejahterahkan Nelayan Tradisional!

/in , /by

 

Siaran Pers Bersama

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Meningkat Menjadi 13 Triliun, KIARA: Habis Untuk Operasional, Minim Alokasi Untuk Menyejahterahkan Nelayan Tradisional!

 

Jakarta, 16 Oktober 2025 – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Ketua Komisi IV DPR RI  telah menyetujui pagu anggaran[1] Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp 13 triliun. Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran KKP 2026 tersebut sesuai pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 oleh Badan Anggaran DPR RI[2]. Hal tersebut diumumkan dalam agenda Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama KKP pada tanggal 16 September 2026.

Merespon hal tersebut, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyebutkan bahwa pagu anggaran KKP untuk 2026 telah mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2025, di mana pagu efektif KKP tahun 2025 sebesar Rp 4,1 miliar sebagaimana disebutkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. “Peningkatan yang signifikan pagu anggaran KKP untuk tahun anggaran 2026 yang menjadi 13 triliun rupiah dibanding tahun 2025 sebesar 4,1 triliun rupiah seharusnya bisa dimaksimalkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan tradisional, pembudi daya ikan kecil dan petambak garam kecil sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam,” tegas Susan.

KIARA mencatat bahwa DPR RI secara resmi telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 menjadi Undang-Undang APBN pada selasa, 23 September 2025. Merujuk pada Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA – K/L) tahun anggaran 2026, disebutkan bahwa pagu anggaran KKP direncanakan sebesar Rp 13 triliun yang terdiri dari:

  1. Rp 2,510 triliun untuk belanja operasional, antara lain untuk:
  1. Rp 1,94 triliun untuk belanja pegawai;
  2. Rp 568,5 miliar untuk belanja operasional perkantoran.
  1. Rp 10,48 triliun untuk belanja non operasional antara lain untuk belanja langganan listrik, belanja langganan telepon, belanja langganan air, belanja langganan internet, belanja langganan aplikasi esensial, belanja jasa dan sewa, belanja pemeliharaan gedung dan peralatan mesin, belanja pemeliharaan BMN, belanja keperluan perkantoran lainnya, belanja honor PJLP, dan belanja honor operasional perkantoran.[3]

“Dari penjelasan yang ada di Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA – K/L) tahun anggaran 2026, kita tidak melihat ada alokasi dana yang difokuskan/diutamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi perlindungan dan pemberdayaan nelayan tradisional, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil yang selama ini menjadi pahlawan yang menyediakan (men-supply) protein bagi bangsa Indonesia. Ini menjadi ironi ditengah peningkatan pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan sebesar Rp 462 miliar untuk mendukung seluruh program dan kegiatan prioritas nasional untuk percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional,” jelas Susan.

“Bahkan dari perencanaan pengalokasian dana pagu anggaran saja KKP sudah tidak menunjukkan standing position dan keberpihakannya bagi nelayan kecil dan tradisional sebagai nelayan dengan jumlah terbesar di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, kondisi nelayan kecil dan tradisional sedang berjuang melawan krisis iklim yang tengah mereka rasakan dampaknya, melawan industri ekstraktif dan eksploitatif yang mengincar tanah dan lautnya, serta melawan berbagai kebijakan dan peraturan yang tidak berpihak dan semakin memarjinalkan mereka. Nelayan kecil butuh dukungan dan keberpihakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah, akan tetapi tujuan untuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan tradisional tersebut tidak kita lihat dalam rencana anggaran KKP 2026. Sangat ironi karena  fokus anggaran KKP 2026 hanya untuk belanja pegawai, untuk belanja operasional perkantoran, dan belanja langganan listrik, belanja langganan telepon, belanja langganan air, belanja langganan internet, belanja langganan aplikasi esensial, belanja jasa dan sewa, belanja pemeliharaan gedung dan peralatan mesin, belanja pemeliharaan BMN, belanja keperluan perkantoran lainnya, belanja honor PJLP, dan belanja honor operasional perkantoran!” pungkas Susan.(*)

 

Informasi Lebih Lanjut

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, +62-857-1017-0502

[1] Pagu anggaran adalah batas maksimal dana atau pengeluaran tertinggi yang dialokasikan bagi organisasi/kementerian/lembaga untuk menjalankan program atau kegiatan dalam suatu periode waktu tertentu

[2] Disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI – Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) – dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama KKP pada tanggal 16 September 2026

[3] Selengkapnya terdapat di halaman 57 Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2026, yang dapat diakses melalui: https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/45ae6945-559d-4012-807e-bb818cc2bf3a/Buku-III-Himpunan-RKA-KL.pdf?ext=.pdf

Privatisasi Laut Dalam Bentuk Pemagaran Laut Kembali Terjadi Kembali Terjadi, KIARA: Dampak Kebijakan KKPRL & Swastanisasi Laut !

/in , /by

 

Siaran Pers Bersama

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

Privatisasi Laut Dalam Bentuk Pemagaran Laut Kembali Terjadi Kembali Terjadi, KIARA: Dampak Kebijakan KKPRL & Swastanisasi Laut !

 

Jakarta, 17 September 2025 – Publik, khususnya masyarakat pesisir Jakarta Utara kembali dihebohkan dengan adanya tanggul beton laut di perairan pesisir Cilincing, Jakarta Utara. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa tanggul beton laut tersebut dilakukan oleh PT Karya Cipta Nusantara (PT KCN) yang merupakan bagian dari proyek reklamasi mereka. KKP menyatakan bahwa PT KCN telah memiliki izin resmi berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Selain itu, KKP menyebutkan bahwa Pemerintah telah menerbitkan izin PKKPRL bagi PT KCN untuk pembangunan pelabuhan umum di Cilincing sejak tahun 2023.

Merespon hal tersebut, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyebutkan bahwa berdasarkan hasil kajian cepat yang dilakukan oleh KIARA, KIARA menemukan beberapa catatan penting yang berkaitan dengan tanggul beton laut di perairan pesisir Cilincing ini. “Tanggul beton ini adalah praktik privatisasi laut yang juga negara turut mengambil peran untuk memfasilitasinya tanpa adanya kajian scientific mengenai dampak lingkungan/ekologi, sosial maupun perekonomian nelayan tradisional. Selain itu, salah satunya yang terpenting adalah nelayan Cilincing, Jakarta Utara, tidak pernah dilibatkan atau diminta persetujannya dalam penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut / PKKPRL ini. Padahal nelayan tradisional yang akan terdampak langsung dengan adanya tanggul beton laut ini. Ironi lainnya adalah tidak adanya dokumen PKKRPL PT KCN yang dapat dibaca dan sehingga tidak diketahui apa isi dari dokumen PKKPRL tersebut,” tegas Susan.

Berdasarkan kajian cepat yang dilakukan KIARA, berikut catatan KIARA atas tanggul beton laut di Cilincing, Jakarta Utara. Pertama, panjang pemagaran laut berupa tanggul beton laut ini adalah ± 1 kilometer. Berdasarkan penelusuran menggunakan satelit, pemagaran laut ini diduga telah berlangsung sejak awal tahun 2022, yaitu pada bulan maret atau april 2022. “Berdasarkan penelusuan menggunakan citra satelit tersebut, bahwa aktivitas PT KCN telah yang telah melakukan pembangunan awal pemagaran beton laut pada maret ataupun april 2022 patut diduga merupakan aktivitas ilegal dan tidak berizin. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan KKP yang menyebutkan bahwa izin PKKPRL PT KCN secara resmi pada 2023. Ini jelas berpotensi merupakan pelanggaran serius bagi pemanfaatan ruang laut,” jelas Susan.

Kedua, tidak adanya kajian ilmiah ataupun scientific mengenai dampak pembangunan pagar laut berupa tanggul beton laut tersebut, khususnya dalam konteks analisa dampak lingkungan/ekologi, sosial maupun ekonomi (potensi kerugian negara dan nelayan tradisional) yang berpotensi ditimbulkan dari aktivitas pembangunan pagar laut berupa tanggul beton laut Cilincing. “Sehingga patut diduga bahwa penerbitan PKKPRL untuk melegalkan aktivitas pembangunan pagar laut berupa tanggul beton laut tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan asas keberlanjutan sebagaimana telah dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Pasal 3 di mana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berasaskan keberlanjutan. Pada tanggal 12 September 2025, KKP mengingatkan PT KCN mengenai dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan tanggul di perairan Cilincing tersebut[1], akan tetapi kajian menyeluruh dan ilmiah tentang dampak lingkungan sosial dan ekonomi seharusnya dilakukan sebelum mengeluarkan izin PKKPRL, bukan diingatkan setelah perizinan dan telah dilakukan pembangunan. Ini menjadi logical fallacy yang telah mendarah daging di KKP”, jelas Susan.

Ketiga, hingga pertengahan September 2025, di mana merupakan 2 tahun sejak penerbitan PKKPRL sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak adanya sosialisasi maupun konsultasi publik untuk meminta persetujuan dari masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional untuk pembangunan pagar laut berupa tanggul beton laut tersebut. “Dari proses pembentukan kebijakan yang melegalkan pemagaran laut berupa beton laut hingga sampai pembangunannya tidak meminta persetujuan maupun tidak melibatkan masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional yang akan terdampak akibat aktivitas pembangunan pagar laut berupa tanggul beton laut tersebut. Sehingga asas peran serta masyarakat, asas keterbukaan, dan asas keadilan sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 3 UU 27/2007 diduga tidak dijalankan oleh PT KCN maupun Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu, tidak adanya pelibatan peran masyarakat bahkan sejak perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang yang dalam hal ini adalah pembangunan pagar laut berupa tanggul beton laut jelas bertentangan dengan Pasal 230 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044,” jelas Susan.

Keempat, KKP menyatakan bahwa dasar penerbitan izin PKKPRL mengacu pada materi teknis rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meski saat itu belum menjadi dokumen resmi[2]. Kemudian telah terbukti selaras dengan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terintegrasi darat dan laut yang berlaku di DKI Jakarta. Akan tetapi berdasarkan penelusuan KIARA, hingga sampai 2024, Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta masih belum disahkan dan minim pembahasan dan konfirmasi ruang bagi nelayan tradisional terkait ruang kelola mereka. Selain itu Perda RTRW Integrasi DKI Jakarta juga baru ditetapkan pada 16 Oktober 2024 dan diundangkan pada 21 Oktober 2024, sehingga yang menjadi pertanyaannya ada dasar hukum penerbitan PKKPRL pembangunan pagar laut berupa tanggul beton laut bagi PT KCN, karena secara kebijakan penataan ruang, jika penerbitannya pada tahun 2023, maka harus mengacu pada dokumen Peraturan resmi yang telah ditetapkan dan diundangkan oleh pemerintah, akan tetapi di tahun 2023 Peraturan RTRW hanya pada konteks darat karena belum ada RTRW Integrasi DKI Jakarta, sehingga harus mengacu pada RZWP3K, akan tetapi RZWP3K DKI Jakarta di tahun 2023 juga belum ditetapkan dan diundangkan. “Ini jelas penerbitan PKKPRL PT KCN berpotensi tidak menggunakan dasar hukum peraturan penataan ruang yang jelas dan berdasar,” jelas Susan.

Kelima, mengganggu dan merugikan nelayan. Dengan berdirinya pagar laut berupa tanggul beton laut telah terbukti mengganggu dan merugikan nelayan tradisional yang selama ini bebas mengakses dan melintas di laut. Dalam catatan KIARA, terdapat beberapa kategori nelayan yang aktivitas di wilayah perairan tersebut, yaitu nelayan pembudidaya/penangkap kerang, nelayan penangkap rebon, dan nelayan yang menangkap ikan. Berdasarkan data Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kota Jakarta Utara (2021), jumlah di Jakarta Utara adalah 25.903 dan berpotensi mengalami kerugian akibat aktivitas . Dalam konteks mengganggu dan merugikan nelayan, hal tersebut berkonsekuensi langsung terhadap jarak nelayan melaut ke tujuan dan pulang ke titik awal, serta hasil sumber daya perikanan yang mereka produksi. Sehingga berujung pada penurunan perekonomian nelayan karena hasil produksi yang menurun dan biaya produksi yang bertambah.

“Pertimbangan terkait keberlanjutan lingkungan, profesi dan perekonomian nelayan tradisional yang akan terdampak dari aktivitas pembangunan pagar laut berupa tanggul beton laut seharusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah sebelum mengeluarkan berbagai perizinan, kebijakan, dan peraturan. Sehingga prinsip kehati-hatian, peran serta masyarakat, dan perlindungan keberlanjutan lingkungan dan sosial yang seharusnya dimenjadi asas utama dan diprioritaskan, bukan hanya sekedar peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Keselamatan rakyat yang utama dan tugas negara adalah memastikan itu terlindungi sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi!” pungkas Susan.(*)

 

Informasi Lebih Lanjut

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, +62-857-1017-0502

 

 

 

[1] Selengkapnya statement atau pernyataan KKP yang mengingatkan PT KCN dapat diakses melalui: https://ekonomi.bisnis.com/read/20250912/45/1910858/kkp-wanti-wanti-pt-kcn-soal-dampak-lingkungan-dan-sosial-tanggul-cilincing

[2] Selengkapnya statement atau pernyataan KKP mengenai dasar penerbitan izin PKKPRL dapat diakses melalui: https://www.antaranews.com/berita/5106097/izin-pkkprl-pelabuhan-umum-kcn-di-cilincing-terbit-2023

Pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, KIARA: Conflict Of Interest, Tumpang Tindih Kewenangan dan Bertentangan Dengan Efisiensi Yang Dijalankan!

/in , /by

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

Pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, KIARA: Conflict Of Interest, Tumpang Tindih Kewenangan dan Bertentangan Dengan Efisiensi Yang Dijalankan!

 

Jakarta, 11 September 2025 – Pada tanggal 25 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan dan melantik Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Laksamana Madya (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf – sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Selain itu, Presiden Prabowo juga menetapkan dan melantik Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang diisi oleh Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro (mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri periode 2022-2024). Pelantikan dan penetapan tersebut diresmikan melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 76 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Merespon hal tersebut, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyebutkan bahwa pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa ini sarat konflik kepentingan dan diduga merupakan praktik bagi-bagi jabatan untuk tim sukses yang mendukungnya dalam kontestasi Pemilihan Presiden lalu. Selain itu, dari struktur badan otorita tersebut, agenda utama giant sea wall  sarat hanya untuk kepentingan investasi. “Hal tersebut dapat dilihat dari struktur Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa tersebut, di mana Darwin Trisna Djajawinata yang dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang juga memiliki posisi penting di Danantara. Sedangkan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa diisi sebagai wakil pemerintah yaitu Laksamana Madya (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf (Wamen KKP) dan Suhajar Diantoro yang juga merupakan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri periode 2022-2024. Ini menjadi catatan serius terkait karena pembangunan giant sea wall apakah murni kebutuhan masyarakat atau ada investor besar yang akan masuk sehingga giant sea wall ini dipaksa untuk dilakukan,” jelas Susan.

KIARA mencatat bahwa tujuan dibentuknya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa adalah untuk mengawal pembangunan giant sea wall (tanggul laut raksasa) dalam konteks merancang, membangun dan mengelola giant sea wall tersebut, sehingga mempercepat penanganan dampak banjir rob dan memberikan perlindungan yang lebih luas bagi masyarakat yang bermukim di pesisir Pantai Utara Jawa.[1] “Ironinya, megaproyek giant sea wall menciptakan kekhawatiran bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional. Pembangunan tembok raksasa berpotensi menutup akses nelayan tradisional untuk melaut, dan pembangunannya yang di depan wilayah pesisir yang merupakan wilayah tangkap nelayan tradisional akan menghilangkan ruang tangkap bagi nelayan tradisional tersebut. Selain itu, hingga saat ini belum ada penjelasan bagi nelayan tradisional tentang dampak lingkungan (ekologi) pembangunan giant sea wall terhadap sumber daya perikanan dan ekosistem esensial wilayah laut disepanjang pesisir Pantura,” tegas Susan.

Dengan tidak adanya sosialisasi dan dialog dengan masyarakat terkait solusi penurunan muka tanah dan banjir rob, maka masyarakat pesisir tetap bukan menjadi aktor utama dalam pembangunan di wilayah pesisir. “Selain itu warga memiliki hak untuk menolak pembangunan yang berpotensi untuk menghilangkan keberlanjutan penghidupan dan profesi mereka. Seharusnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat pesisir dapat digabungkan dengan berbagai penelitian ilmiah untuk dapat menciptakan solusi yang berbasis lingkungan dalam menyelesaikan banjir rob dan penurunan muka tanah di pesisir Pantura, apakah dengan merehabilitasi mangrove dan menghentikan industri di pesisir Pantura dapat menjadi solusi? Itu yang seharusnya dapat dilakukan pemerintah,” tambah Susan.

KIARA melihat bahwa akar permasalahan utama yang terjadi di Pantura tidak terselesaikan hanya dengan pembangunan giant sea wall tersebut. Hingga saat ini juga belum ada audit lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tentang bagaimana industri yang ada di pesisir Pantura yang telah melebihi daya dukung dan daya tampung serta eksploitasi air tanah di pesisir Pantai Utara Jawa yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap penurunan muka tanah di pesisir Pantura.

“Jika audit lingkungan yang scientific, independen dan tidak ada intervensi dari pemerintah ini tidak dilakukan serta jika tidak adanya evaluasi penuh dan menyeluruh yang disertai dengan pemberhentian berbagai industri yang berada di pesisir Pantai Utara Jawa, maka adanya giant sea wall tidak menjadi solusi bagi krisis lingkungan yang terjadi di pesisir Pantura. Audit lingkungan terhadap aktivitas industri akan menjawab pertanyaan apakah pembangunan giant sea wall akan mengatasi permasalahan penurunan muka tanah pesisir pantura dan berkontribusi dalam menekan intensitas banjir rob di pesisir Pantura. Ini merupakan salah satu bentuk kajian ilmiah dan sejalan dengan prinsip penting dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu precautionary principle atau prinsip kehati-hatian di mana menekankan pencegahan dini agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pembangunan giant sea wall, serta mengatur mengenai langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan lingkungan tidak dikorbankan akibat investasi dalam pembangunan giant sea wall. Ini adalah langkah pertama yang dapat diambil pemerintah, bukan dengan membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang sarat conflict of interest dan tumpang tindih kewenangan,” pungkas Susan.(*)

 

 

Informasi Lebih Lanjut

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, +62-857-1017-0502

[1] Selengkapnya dapat dilihat melalui: https://www.tempo.co/ekonomi/apa-itu-badan-otorita-pengelola-pantai-utara-jawa-badan-baru-bentukan-prabowo-2064451

Upacara Rakyat Timbulsloko

/in , /by

Pers Rilis
Upacara Rakyat Timbulsloko

Gerak Mundur dan Krisis Iklim VS Tembok-Tembok yang Bertahan di Kampung Tenggelam

Rangkaian Peringatan 17 Agustus 1945 dilakukan warga Timbuksloko bersama jaringan mulai dari 16 Agustus 2025 sampai 17 Augustus 2025.

Dimulai dengan rembug pesisir yang mendiskusikan bagaimana upaya bertahan dan proses adaptasi warga terhadap kampung mereka yang sudah lama tenggelam akibat proses-proses pembangunan yang timpang, krisis iklim, dan persoalan-persoalan lain.

Warga menegaskan bahwa penyebab utama tenggelamnya kampung bukan semata-mata akibat krisis iklim, melainkan karena tata kelola wilayah pesisir yang timpang serta pembangunan infrastruktur yang berpihak pada ekspansi kapital, seperti Tol Tanggul Laut Semarang Demak (TTLSD), Pembangunan Pelabuhan, dan aktivitas reklamasi hingga proyek industri pesisir.

Tata kelola pesisir yang memilih bergerak maju untuk orang-orang kaya dan bergerak mundur untuk perlindungan lingkungan hidup Dan rakyat kecil dinilai telah mengubah ekosistem kampung secara drastis, merampas ruang hidup, dan pada akhirnya membuat warga Dukuh Timbulsloko harus hidup di tengah genangan air laut yang kian hari tambah meninggi.

Serangkaian peringatan kemerdekaan oleh warga Dukuh Timbulsloko juga diisi dengan kegiatan video maping dan penampilan teatrikal yang menggambarkan kondisi kampung Timbulsloko dari dahulu sebelum ada rob hingga kini telah tenggelam, upacara rakyat, dan berbagai perlombaan oleh warga seperti lomba balap perahu, panjat pinang, dan lain-lain.

Kemudian pada Minggu, 17 Agustus 2025, warga Dukuh Timbulsloko turut memperingati Hari Kemerdekaan di tengah kondisi kampung mereka yang telah lama tenggelam oleh banjir rob. Warga memperingati hari kemerdekaan dengan menggelar upacara rakyat di atas gladak-gladang kayu dan di atas tanah kampung yang telah tenggelam. Meskipun di tengah keterbatasan, warga begitu khusyuk melakukan berbagai prosesi upacara dari awal hingga selesai.

Dalam Upacara Rakyat Dukuh Timbulsloko ini. Warga juga melantuntakan proklamasi perjuangan rakyat Dukuh Timbulsloko.

Proklamasi Rakyat !
“Kami, warga Dukuh Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kab. Demak, menyatakan bahwa kami berhak atas kehidupan yang layak dan bebas dari banjir rob.

Segala bentuk tindakan, kebijakan, atau kegiatan yang mengakibatkan tenggelamnya kampung kami dan merampas ruang hidup kami harus segera dihentikan.

Dengan seluruh kekuatan, keberanian, dan tekad yang kami miliki, kami berjuang menyelamatkan diri dari ancaman banjir rob yang kian nyata.

Kami tidak akan menyerah pada ketidakadilan yang membuat kampung kami perlahan tenggelam.
Kami menyerukan agar setiap upaya pemulihan lingkungan dan penyelamatan kampung-kampung pesisir dilakukan secara adil, partisipatif, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Kami menolak segala bentuk pengabaian, diskriminasi, dan ketidakadilan terhadap masyarakat pesisir.”

Dukuh Timbulsloko, Demak, Jawa Tengah, 17 Agustus 2025
Atas nama Masyarakat Dukuh Timbulsloko

Narahubung
IG : @Timbulslokobangkit
@LBHSemarang

Solar Subsidi Dibatasi 10 liter oleh APMS, Pengeluaran Nelayan Semakin Membengkak : Hak Nelayan Masalembu Atas BBM Dirampas APMS

/in , /by

Siaran Pers

Kelompok Nelayan Masalembu (KNM)

15 Agustus 2025

 

 

Solar Subsidi Dibatasi 10 liter oleh APMS, Pengeluaran Nelayan Semakin Membengkak : Hak Nelayan Masalembu Atas BBM Dirampas APMS

 

Minggu 10 Agustus 2025 sekitar pukul 15.30 beberapa nelayan yang membeli solar subsidi di Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) 5669402 dibatasi 10 liter per orang sedangkan kebutuhan nelayan untuk satu kali melaut 20-30 liter, sehingga kekurangannya nelayan harus membeli solar di toko/ pedagang diluar APMS dengan harga yang jauh lebih tinggi yakni Rp. 9000 perliter.

Rendy Ketua Kelompok Nelayan Masalembu (KNM) mengatakan, Pembatasan seperti ini tentu sangat memberatkan bagi nelayan. Nelayan harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli solar diluar APMS yang harganya Rp. 9000 perliter, ini jauh lebih tinggi daripada harga solar subsidi yakni Rp. 6800 perliter.

Selain itu, jarak tangkap nelayan saat ini sangat jauh. Ada yang menangkap ikan disekitar 15 mil, bahkan banyak juga yang diatas 20 mil sehingga wajar jika nelayan membutuhkan 20-30 liter untuk sekali melaut.

Pembatasan 10 liter untuk nelayan tentu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh APMS. APMS dengan mudahnya menjual BBM bersubsidi dengan jumlah banyak kepada para pedagang besar yang sudah jelas-jelas tidak berhak atas BBM bersubsidi. Jika demikian, tentu hal ini tidak sejalan dengan program Pemerintah yang katanya BBM subsidi harus tepat sasaran kepada masyarakat kecil yang salah satunya adalah nelayan kecil.

Permasalahan ini bukan kali ini saja terjadi, tapi ini maslah lama yang tidak pernah terselesaikan. Padahal waktu tahun 2022, saya ikut dalam pertemuan dengan pihak Pertamina di kantor Pertamina Surabaya, dan juga saat audiensi di kantor Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, dan dalam pertemuan tersebut perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Pertamina juga turut hadir. Dalam forum tersebut kami sudah menyampaikan terkait permasalahan sulitnya akses BBM bersubsidi yang dialami oleh nelayan di Masalembu. Namun saya melihat tidak ada keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga Pertamina untuk menyelesaikan ini semua, ucap Rendy.

Atas dasar tersebut diatas, kami mendesak Pemerintah, Pertamina dan pemangku kepentingan lainnya untuk segera menyelesaikan permasalahan akses BBM bersubsidi bagi nelayan di Masalembu. Apalagi jika kita melihat dari segi peraturan menurut kami sudah sangat lengkap. Misalanya ada UU Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2022 yang kesemuanya mengatur tentang perlindungan bagi nelayan, dan juga terkait peberian subsidi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya kepada nelayan.

 

 

 

Narahubung:

  1. Rendy, Ketua 082328022972
  2. Erul, Sekretaris 081334151020

 

 

 

Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Diwujudkan Presiden Prabowo, KIARA: Tantangan Baru Bagi Keberlanjutan Pesisir dari Presiden Baru!

/in , /by

 

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Diwujudkan Presiden Prabowo, KIARA: Tantangan Baru Bagi Keberlanjutan Pesisir dari Presiden Baru!

 

Jakarta, 1 Agustus 2025 –  Presiden Prabowo Subianto telah melanjutkan berbagai upaya hilirisasi yang dimulai oleh mantan Presiden Joko Widodo. Saat ini, upaya yang digencarkan Presiden Prabowo Subianto adalah percepatan hilirisasi sumber daya yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satuan Tugas (Satgas) ini berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Satgas  ini tidak hanya berperan dalam penyelesaian masalah terkait kebijakan dan peraturan, tetapi juga dalam memfasilitasi terwujudnya proyek-proyek strategis yang mendukung sektor energi.[1]

Merespon hal tersebut, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyebutkan bahwa upaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional yang dilakukan dengan percepatan hilirisasi sumber daya alam adalah tantangan sekaligus ancaman baru bagi keberlanjutan ekologis dan juga masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terutama nelayan tradisional. “Hilirisasi sumber daya alam untuk kemandirian dan ketahanan energi diwujudkan melalui perluasan dan masifnya pertambangan nikel serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertambangan nikel. Selain itu juga terwujud dalam pertambangan pasir kuarsa atau pasir silika sebagai bentuk hilirisasi untuk mendukung industri kaca serta industri kaca panel surya. Sudah banyak contoh nyata yang memperlihatkan dampak sosial-ekologis dari kedua jenis pertambangan tersebut di Indonesia. Korban yang terdampak hanya 2, yaitu alam yang hancur dan masyarakat di lingkar tambang,” tegas Susan.

KIARA mencatat bahwa keseriusan Presiden Prabowo Subianto untuk percepatan hilirisasi sumber daya alam demi mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional dapat dilihat dari ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Dalam pertimbangannya, pembentukan satuan tugas percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional tersebut adalah sebagai penyelaras kebijakan, penyediaan lahan, penyelesaian pemberian perizinan berusaha, dan penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi lintas kewenangan antar-kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah. Jika ditelisik lebih jauh, tujuan dibentuknya Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional tersebut adalah untuk mewujudkan dua hal, yaitu: 1) percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri; dan 2) percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batubara, ketenagalistrikan, serta energi baru dan terbarukan.

KIARA mencatat bahwa terdapat berbagai ancaman bagi keberlanjutan ekologi dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam tugas Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yaitu: 1) memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional; 2) merekomendasikan penyesuaian perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan/kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional; 3) memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) yang menjadi kendala; 4) melaksanakan percepatan penyelesaian permasalahan hukum; dan 5) memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

“Jika kita membaca struktur Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional ini, dari Ketua hingga Anggotanya merupakan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan khusus di sumber daya alam, pembangunan, ekonomi, bahkan terdapat Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian. Sedangkan tidak merinci lebih lanjut terkait susunan sekretariat dari Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional ini. Akan tetapi KIARA mendapat informasi jika terdapat elemen perwakilan organisasi masyarakat sipil khususnya nelayan yang tergabung dalam posisi strategis di Sekretariat Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional ini,” jelas Susan

“Kolaborasi antara Kementerian/Lembaga bersama pimpinan organisasi masyarakat sipil menjadi ancaman nyata yang melegitimasi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Selain itu, percepatan hilirisasi ini dapat membuat masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya nelayan tradisional hanya sebagai penonton sekaligus korban. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai izin usaha pertambangan mineral dan batubara, minyak dan gas yang dikeluarkan Menteri ESDM seperti yang terjadi di Pulau Wawonii, Pulau Obi, Pulau Gag untuk pertambangan nikel, Pulau Rempang untuk pertambangan pasir kuarsa atau pasir silika, serta hilirisasi pertambangan pasir laut dengan dalih pengelolaan hasil sedimentasi yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Percepatan hilirisasi dan ketahanan energi tanpa adanya kajian ilmiah yang independen telah jelas bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip partisipasi bermakna yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah. KIARA melihat tujuan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang di dalamnya terdapat kerja sama Pemerintah dan pimpinan organisasi masyarakat sipil  adalah untuk semakin melegalkan perampasan ruang darat dan laut di Indonesia atas nama Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.” pungkas Susan.(*)

 

Informasi Lebih Lanjut

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, +62-857-1017-0502

 

 

[1] Selengkapnya dapat diakses melalui: https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_mengeluarkan_keputusan_untuk_pembentukan_satgas_percepatan_hilirisasi_dan_ketahanan_energi_nasional