Pidato Iklim Hashim Djojohadikusumo Belum Mengakui Keadilan Bagi Rakyat

Sudah saatnya pemerintah mengakui dampak krisis iklim terhadap masyarakat. Pengakuan itu harus dibarengi dengan perlindungan terhadap kepemimpinan, pengetahuan tradisional dan ruang hidup masyarakat. Keadilan iklim harus tegak di Indonesia.

Antalya, 10 November 2026 – Masyarakat sipil mengkritik pemerintah Indonesia yang menganut mekanisme pasar untuk memitigasi krisis iklim. Tata kelola iklim seharusnya mampu memenuhi hak serta keadilan bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang selama ini menjaga ekosistem.

Kritik terlontar menyusul pidato Hashim Djojohadikusumo saat membuka Paviliun Indonesia di Antalya, Turki pada 9 November 2026. Paviliun bertajuk “Indonesia: Rumah Solusi Iklim” itu dibuka selama Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31 yang berlangsung pada

9-20 November 2026. Hashim merupakan pemimpin delegasi Indonesia dalam konferensi itu.

Dalam pidatonya, Hashim menyebut Indonesia bertekad mengubah ambisi iklim menjadi tindakan nyata yang bermakna. Ia menekankan aksi iklim harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan dan energi serta kesejahteraan masyarakat. “Kami akan memastikan ketahanan dan manfaat iklim dapat menjangkau komunitas yang paling membutuhkan,” kata Hashim.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Fikerman Saragih menilai pidato Hashim bertentangan dengan realitas di pesisir dan pulau-pulau kecil. Padahal, kedua tempat itu rentan terdampak krisis iklim.

Fikerman beranggapan masyarakat pesisir kerap dilihat sebagai pelaksana alih-alih pemegang hak utama konservasi. Perlakuan tersebut membuat masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan standar konservasi yang ditetapkan pemerintah. Akibatnya, masyarakat sulit merdeka menjaga ekosistem di ruang hidup sendiri.

Ia menilai konsep konservasi tanpa melibatkan dan memerdekakan rakyat turut melanggengkan konflik sekaligus mencerabut penghidupan. Kenyataan kronis itu terjadi di sejumlah wilayah pantai Indonesia. Masyarakat pesisir Sulawesi Utara tak lagi mampu mengelola ekosistem mangrove yang oleh pemerintah diklaim tercakup dalam Taman Nasional Bunaken. Sementara pembangunan tanggul laut yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur merampas penghidupan pembudidaya ikan dan petambak garam tradisional.

Fikerman mengingatkan pemerintah untuk mengakui bahwa konservasi terbaik berakar dari rakyat. “Konservasi terbaik mensyaratkan kemampuan masyarakat mempertahankan ruang hidup, merdeka mengakses sumber daya dan melanjutkan penghidupan di tengah krisis iklim,” katanya.

Selain tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat pesisir, agenda konservasi juga menimbulkan konflik di sejumlah hutan berbasis rakyat. Data Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia menunjukkan, 70 persen tutupan hutan dengan kondisi terbaik saat ini berada di wilayah adat dan kelola rakyat. Namun, nasib masyarakat seolah terabaikan dan ruang ekologi semakin kritis karena solusi palsu yang dipaksakan terus bergulir.

Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI Indonesia, Uli Arta Siagian, menilai pemerintah tak pernah mengakui aksi rakyat dalam mengadaptasi dan memitigasi krisis iklim. Ketiadaan pengakuan itu salah satunya tampak dari manfaat pendanaan iklim yang tak mengalir langsung ke komunitas penjaga hutan. “Ketika orang membicarakan soal pendanaan iklim, uang itu tidak pernah sampai kepada mereka yang menjaga. Uang justru mengalir kepada mereka yang merusak,” kata Uli.

Pendanaan iklim turut diatur melalui kredit karbon, agenda yang secara khusus didengungkan Hashim saat berpidato di Antalya. Dalam pidato, Hashim menempatkan sumber daya karbon sebagai salah satu potensi solusi iklim Indonesia. Sebagian sumber daya karbon berasal dari hutan hujan tropis, ekosistem yang mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah sangat besar.

Kekayaan karbon Indonesia memunculkan mekanisme kredit karbon, yang oleh pemerintah diklaim dapat mengendalikan emisi gas rumah kaca. Namun, kredit karbon sering kali menimbulkan masalah. Bisnis karbon mendorong pembukaan lebih banyak konsesi karbon yang turut memperparah deforestasi.

Direktur Eksekutif CERAH, Agung Budiono, menilai pemerintah harus mengkaji ulang mekanisme pasar karbon. “Sumber daya karbon tak lagi relevan dijadikan andalan untuk mengatasi krisis iklim. Cara paling jitu dan efektif memangkas emisi melalui sektor energi adalah melalui pengembangan energi terbarukan,” kata Agung.

Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 100 GWp pada 2029 untuk mempercepat transisi energi. Pada saat yang sama, industri nikel terus bergantung pada PLTU batu bara captive untuk memenuhi kebutuhan listriknya.

PLTU captive bukan proyek yang bersih. Operasinya kerap menimbulkan masalah ekologi. CERAH mencatat PLTU captive memasok listrik langsung ke pabrik dan kawasan industri, termasuk smelter nikel. Kapasitas yang sudah beroperasi telah mencapai 19,3 GW dan berpotensi melampaui 31 GW. Jika tidak diredam, ekspansi PLTU captive dapat mengunci industri pada ketergantungan batu bara sekalipun kapasitas energi terbarukan terus bertambah.

CERAH mendesak pemerintah segera menghentikan proyek pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Sebaliknya, pemerintah harus mampu mengubah komitmen iklim menjadi langkah nyata bagi industri yang lebih bersih dan memastikan manfaat yang berkeadilan bagi rakyat.

Deputi Direktur MADANI Berkelanjutan, Giorgio Budi Indrarto, menilai cita-cita akan keadilan iklim belum terdengar dalam pidato Hashim. Sebaliknya, Hashim lebih banyak berbicara soal hal-hal normatif yang mengatasnamakan proyek perlindungan lingkungan.

“Sudah saatnya pemerintah mengakui dampak krisis iklim terhadap masyarakat. Pengakuan itu harus dibarengi dengan perlindungan terhadap kepemimpinan, pengetahuan tradisional dan ruang hidup masyarakat. Keadilan iklim harus tegak di Indonesia,” kata Giorgio.

====

Tentang JustCOP

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP) adalah jaringan masyarakat sipil yang memperjuangkan tata kelola iklim berbasis hak dan demokratis, dengan menempatkan komunitas terdampak sebagai aktor utama perubahan.

Kontak Media: justcop@ariseindonesia.com

SURABAYA, 10 November 2026 — Jaringan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (JMP3K), koalisi yang beranggotakan Kelompok Nelayan Masalembu (KNM), WALHI Jawa Timur, LBH Surabaya, KIARA, dan Trend Asia, menyampaikan pernyataan sikap atas dua persoalan yang kini menimpa nelayan Kepulauan Masalembu, yakni kelangkaan dan mahalnya solar, serta beroperasinya kapal dari luar yang diduga memakai jaring tarik berkantong (cantrang maupun trawl) di wilayah tangkap mereka. JMP3K menilai keduanya bukan peristiwa sesaat, melainkan masalah menahun yang tak kunjung diselesaikan negara.

Tahun 2026 ini nelayan Masalembu menghadapi dua persoalan serius sekaligus. Di darat, solar langka dan harganya melambung. Di laut, kapal nelayan dari luar yang memakai cantrang beroperasi di wilayah tangkap mereka. KNM, anggota JMP3K yang berbasis di Masalembu, menilai keduanya sama-sama mengancam mata pencaharian masyarakat pulau kecil yang bergantung pada laut.

Pada Jumat (6/11/2026), banyak nelayan Masalembu kesulitan membeli solar karena kapal tanker pengangkut BBM kembali terlambat. Stok di banyak warung dan pedagang eceran kosong. Kalaupun ada, harganya lebih tinggi dari biasanya. Sejak awal Oktober 2026, keterlambatan kapal tanker membuat sebagian pedagang menjual solar Rp10.000 hingga Rp12.000 per liter. Padahal harga biasanya Rp9.000. Sebulan kemudian, kapal tanker kembali terlambat dan harga naik lagi menjadi Rp10.000 hingga Rp14.000 per liter.

Ketua KNM, Rendy, menyebut selain keterlambatan tanker, ada informasi bahwa solar diduga sengaja dijual ke luar Pulau Masalembu, yakni Pulau Masakambing dan Pulau Karamian, sehingga memperparah kelangkaan. Selain itu, jarak tangkap nelayan saat ini sangat jauh. Ada yang menangkap ikan di sekitar 15 mil, bahkan banyak yang di atas 20 mil, sehingga wajar jika nelayan membutuhkan 20–30 liter untuk sekali melaut.

“Kondisi ini berdampak serius pada nelayan di tengah hasil tangkapan yang tidak menentu. Terlebih musim ikan tahun ini bahkan jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu. Banyak nelayan akhirnya tidak bisa melaut karena tidak mendapat solar,” ungkap Rendy,

Rendy juga mempertanyakan kelangkaan ini lewat hitungan kuota. Kuota solar dua Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) di Masalembu mencapai 256.000 liter per bulan. Jika setiap hari ada 250 kapal melaut dengan rata-rata membawa 30 liter dan bekerja selama 26 hari, maka kebutuhan minyak dan solar nelayan hanya sekitar 195.000 liter saja.

“Harusnya, kuota 256.000 liter sebulan cukup untuk memenuhi kebutuhan nelayan terhadap solar. Yang menjadi pertanyaannya mengapa solar selalu langka dan kemana solar yang selama ini disalurkan yang seharusnya menjadi hak nelayan kecil yang ada di Pulau Masalembu?” tegas Rendy.

Belum rampung perkara solar, nelayan Masalembu menghadapi ancaman di laut. Menurut Sekretaris KNM, Haerul Umam, dalam beberapa hari terakhir banyak nelayan melihat kapal dari luar Masalembu yang beraktivitas menangkap ikan di perairan Masalembu dan diduga memakai cantrang, di mana cantrang adalah alat tangkap yang dikategorikan merusak (destructive fishing). Jaraknya sangat dekat, ada yang 4, 7, 9, hingga 12 mil, bahkan terlihat dari pesisir dan pangkalan nelayan.

“KNM segera rapat internal dan berkoordinasi dengan Polsek Masalembu dan KPLP. Pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 13.48 WIB, KNM menyiapkan dua kapal nelayan, Sumber Cahaya dan Brama, untuk patroli bersama sekitar 5–6 mil barat laut Masalembu,” ungkap Haerul Umam.

Sekitar 10 menit setelah bertolak dari pangkalan, rombongan itu menemukan satu kapal dari luar Masalembu yang diduga menggunakan alat tangkap merusak dan sedang menaikkan ikan ke atas kapal. Setelah itu, KM Arjuna Jaya 4 asal Pamekasan, Madura, diminta menuju Pelabuhan Masalembu. Kapten dan beberapa ABK kemudian dibawa ke Kantor Polsek Masalembu.

“Kalau laut Masalembu dibiarkan rusak, kami masyarakat Masalembu yang paling merasakan dampaknya. Masalembu pulau kecil yang bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Jika pemerintah serius melindungi nelayan kecil, POSKAMLADU harus segera diwujudkan, bukan sekadar janji. Jika persoalan ini tidak diselesaikan, nelayan akan terus menjadi korban,” tegas Haerul.

JMP3K melihat permasalahan yang tengah dihadapi nelayan Masalembu bukan nasib buruk semata. Pradipta Indra, Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, menilai persoalan yang terus berulang itu menjadi penanda nihilnya keseriusan pemerintah. Mulai dari sulitnya akses BBM subsidi hingga kapal dengan alat tangkap destruktif seperti cantrang, semuanya menjadi masalah menahun. Penggunaan alat tangkap destruktif itu mengancam keberlanjutan ekosistem laut serta mata pencaharian nelayan tradisional.

“Kondisi ini diperparah dengan penegakan hukum yang tidak pernah berpihak pada nelayan tradisional. Nelayan selalu dihadapkan pada kapal-kapal yang menggunakan alat tangkap destruktif yang merusak ekosistem laut. Hal itu menjadi momok yang tidak pernah diselesaikan oleh negara. Dan, yang menanggung dampak kerusakan itu adalah nelayan tradisional,” tegas Indra.

Habibus Shalihin, Direktur YLBHI-LBH Surabaya menilai krisis yang dihadapi nelayan Masalembu merupakan bentuk kegagalan Negara dalam menjalankan kewajiban konstitusional dan hak asasi manusia (HAM). Kelangkaan serta mahalnya solar bersubsidi yang menghambat nelayan untuk melaut, bersamaan dengan dugaan praktik penangkapan ikan destruktif oleh kapal dari luar wilayah, bukan sekadar persoalan teknis distribusi dan pengawasan perikanan.

Situasi ini mengancam hak masyarakat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas pangan, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

“Dalam kerangka HAM, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara. Oleh karena itu pembiaran terhadap persoalan yang terus berulang ini tidak dapat terus-menerus dinormalisasi sebagai persoalan distribusi maupun konflik antarnelayan. Ketika nelayan kehilangan akses terhadap BBM dan ruang tangkapnya terancam rusak, Negara sedang membiarkan hak hidup dan penghidupan masyarakat pesisir berada dalam ancaman,” jelas Habibus menegaskan.

Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Fikerman Saragih menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah ini adalah bentuk kesengajaan dan tindakan pembiaran yang dilakukan secara berulang dan menahun.

“Sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 memberikan mandat kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan sebagai bentuk penyelenggaraan perlindungan terhadap nelayan. Hal ini merupakan kewajiban dari pemerintah untuk kemudahan akses bahan bakar minyak sebagai bentuk menjamin sarana usaha perikanan penangkapan ikan dan subsidi kepada nelayan di Indonesia. Akan tetapi jaminan atas hak-hak nelayan untuk dilindungi dan dipenuhi bukan menjadi agenda prioritas pemerintah. Ini menjadi catatan serius bagaimana seharusnya nelayan kecil dan tradisional dilindungi untuk menjamin ketahanan pangan laut dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia,” jelas Fikerman Saragih.

JMP3K melihat bahwa permasalahan yang menahun ini membuktikan bahwa KKP tidak memprioritaskan/mengutamakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dalam kerja-kerjanya. Ironisnya, sejak tahun 2025-2026 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan 10,8 Miliar kepada influencer, bukan untuk melindungi dan memberdayakan nelayan kecil dan tradisional yang ada di Pulau Masalembu atau bahkan di wilayah lain di Indonesia.

“Inilah yang kami sebut sebagai tindakan pembiaran dan diduga ada unsur kesengajaan dalam ketidakadaan aksi nyata KKP terhadap perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Masalembu,” tegas Fikerman Saragih.

Narahubung:

Haerul Umam, Kelompok Nelayan Masalembu: 0813-3415-1020

Fikerman Saragih, KIARA: 0823-6596-7999

Pradipta Indra, WALHI Jawa Timur: 0822-4555-1013

Habibus Shalihin, YLBHI-LBH Surabaya: 0823-3023-1599