Solar Langka dan Cantrang Merajalela, JMP3K Desak Negara Lindungi Nelayan Masalembu

/in , /by

SURABAYA, 10 November 2026 — Jaringan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (JMP3K), koalisi yang beranggotakan Kelompok Nelayan Masalembu (KNM), WALHI Jawa Timur, LBH Surabaya, KIARA, dan Trend Asia, menyampaikan pernyataan sikap atas dua persoalan yang kini menimpa nelayan Kepulauan Masalembu, yakni kelangkaan dan mahalnya solar, serta beroperasinya kapal dari luar yang diduga memakai jaring tarik berkantong (cantrang maupun trawl) di wilayah tangkap mereka. JMP3K menilai keduanya bukan peristiwa sesaat, melainkan masalah menahun yang tak kunjung diselesaikan negara.

Tahun 2026 ini nelayan Masalembu menghadapi dua persoalan serius sekaligus. Di darat, solar langka dan harganya melambung. Di laut, kapal nelayan dari luar yang memakai cantrang beroperasi di wilayah tangkap mereka. KNM, anggota JMP3K yang berbasis di Masalembu, menilai keduanya sama-sama mengancam mata pencaharian masyarakat pulau kecil yang bergantung pada laut.

Pada Jumat (6/11/2026), banyak nelayan Masalembu kesulitan membeli solar karena kapal tanker pengangkut BBM kembali terlambat. Stok di banyak warung dan pedagang eceran kosong. Kalaupun ada, harganya lebih tinggi dari biasanya. Sejak awal Oktober 2026, keterlambatan kapal tanker membuat sebagian pedagang menjual solar Rp10.000 hingga Rp12.000 per liter. Padahal harga biasanya Rp9.000. Sebulan kemudian, kapal tanker kembali terlambat dan harga naik lagi menjadi Rp10.000 hingga Rp14.000 per liter.

Ketua KNM, Rendy, menyebut selain keterlambatan tanker, ada informasi bahwa solar diduga sengaja dijual ke luar Pulau Masalembu, yakni Pulau Masakambing dan Pulau Karamian, sehingga memperparah kelangkaan. Selain itu, jarak tangkap nelayan saat ini sangat jauh. Ada yang menangkap ikan di sekitar 15 mil, bahkan banyak yang di atas 20 mil, sehingga wajar jika nelayan membutuhkan 20–30 liter untuk sekali melaut.

“Kondisi ini berdampak serius pada nelayan di tengah hasil tangkapan yang tidak menentu. Terlebih musim ikan tahun ini bahkan jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu. Banyak nelayan akhirnya tidak bisa melaut karena tidak mendapat solar,” ungkap Rendy,

Rendy juga mempertanyakan kelangkaan ini lewat hitungan kuota. Kuota solar dua Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) di Masalembu mencapai 256.000 liter per bulan. Jika setiap hari ada 250 kapal melaut dengan rata-rata membawa 30 liter dan bekerja selama 26 hari, maka kebutuhan minyak dan solar nelayan hanya sekitar 195.000 liter saja.

“Harusnya, kuota 256.000 liter sebulan cukup untuk memenuhi kebutuhan nelayan terhadap solar. Yang menjadi pertanyaannya mengapa solar selalu langka dan kemana solar yang selama ini disalurkan yang seharusnya menjadi hak nelayan kecil yang ada di Pulau Masalembu?” tegas Rendy.

Belum rampung perkara solar, nelayan Masalembu menghadapi ancaman di laut. Menurut Sekretaris KNM, Haerul Umam, dalam beberapa hari terakhir banyak nelayan melihat kapal dari luar Masalembu yang beraktivitas menangkap ikan di perairan Masalembu dan diduga memakai cantrang, di mana cantrang adalah alat tangkap yang dikategorikan merusak (destructive fishing). Jaraknya sangat dekat, ada yang 4, 7, 9, hingga 12 mil, bahkan terlihat dari pesisir dan pangkalan nelayan.

“KNM segera rapat internal dan berkoordinasi dengan Polsek Masalembu dan KPLP. Pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 13.48 WIB, KNM menyiapkan dua kapal nelayan, Sumber Cahaya dan Brama, untuk patroli bersama sekitar 5–6 mil barat laut Masalembu,” ungkap Haerul Umam.

Sekitar 10 menit setelah bertolak dari pangkalan, rombongan itu menemukan satu kapal dari luar Masalembu yang diduga menggunakan alat tangkap merusak dan sedang menaikkan ikan ke atas kapal. Setelah itu, KM Arjuna Jaya 4 asal Pamekasan, Madura, diminta menuju Pelabuhan Masalembu. Kapten dan beberapa ABK kemudian dibawa ke Kantor Polsek Masalembu.

“Kalau laut Masalembu dibiarkan rusak, kami masyarakat Masalembu yang paling merasakan dampaknya. Masalembu pulau kecil yang bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Jika pemerintah serius melindungi nelayan kecil, POSKAMLADU harus segera diwujudkan, bukan sekadar janji. Jika persoalan ini tidak diselesaikan, nelayan akan terus menjadi korban,” tegas Haerul.

JMP3K melihat permasalahan yang tengah dihadapi nelayan Masalembu bukan nasib buruk semata. Pradipta Indra, Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, menilai persoalan yang terus berulang itu menjadi penanda nihilnya keseriusan pemerintah. Mulai dari sulitnya akses BBM subsidi hingga kapal dengan alat tangkap destruktif seperti cantrang, semuanya menjadi masalah menahun. Penggunaan alat tangkap destruktif itu mengancam keberlanjutan ekosistem laut serta mata pencaharian nelayan tradisional.

“Kondisi ini diperparah dengan penegakan hukum yang tidak pernah berpihak pada nelayan tradisional. Nelayan selalu dihadapkan pada kapal-kapal yang menggunakan alat tangkap destruktif yang merusak ekosistem laut. Hal itu menjadi momok yang tidak pernah diselesaikan oleh negara. Dan, yang menanggung dampak kerusakan itu adalah nelayan tradisional,” tegas Indra.

Habibus Shalihin, Direktur YLBHI-LBH Surabaya menilai krisis yang dihadapi nelayan Masalembu merupakan bentuk kegagalan Negara dalam menjalankan kewajiban konstitusional dan hak asasi manusia (HAM). Kelangkaan serta mahalnya solar bersubsidi yang menghambat nelayan untuk melaut, bersamaan dengan dugaan praktik penangkapan ikan destruktif oleh kapal dari luar wilayah, bukan sekadar persoalan teknis distribusi dan pengawasan perikanan.

Situasi ini mengancam hak masyarakat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas pangan, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

“Dalam kerangka HAM, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara. Oleh karena itu pembiaran terhadap persoalan yang terus berulang ini tidak dapat terus-menerus dinormalisasi sebagai persoalan distribusi maupun konflik antarnelayan. Ketika nelayan kehilangan akses terhadap BBM dan ruang tangkapnya terancam rusak, Negara sedang membiarkan hak hidup dan penghidupan masyarakat pesisir berada dalam ancaman,” jelas Habibus menegaskan.

Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Fikerman Saragih menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah ini adalah bentuk kesengajaan dan tindakan pembiaran yang dilakukan secara berulang dan menahun.

“Sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 memberikan mandat kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan sebagai bentuk penyelenggaraan perlindungan terhadap nelayan. Hal ini merupakan kewajiban dari pemerintah untuk kemudahan akses bahan bakar minyak sebagai bentuk menjamin sarana usaha perikanan penangkapan ikan dan subsidi kepada nelayan di Indonesia. Akan tetapi jaminan atas hak-hak nelayan untuk dilindungi dan dipenuhi bukan menjadi agenda prioritas pemerintah. Ini menjadi catatan serius bagaimana seharusnya nelayan kecil dan tradisional dilindungi untuk menjamin ketahanan pangan laut dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia,” jelas Fikerman Saragih.

JMP3K melihat bahwa permasalahan yang menahun ini membuktikan bahwa KKP tidak memprioritaskan/mengutamakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dalam kerja-kerjanya. Ironisnya, sejak tahun 2025-2026 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan 10,8 Miliar kepada influencer, bukan untuk melindungi dan memberdayakan nelayan kecil dan tradisional yang ada di Pulau Masalembu atau bahkan di wilayah lain di Indonesia.

“Inilah yang kami sebut sebagai tindakan pembiaran dan diduga ada unsur kesengajaan dalam ketidakadaan aksi nyata KKP terhadap perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Masalembu,” tegas Fikerman Saragih.

 

Narahubung:

Haerul Umam, Kelompok Nelayan Masalembu: 0813-3415-1020

Fikerman Saragih, KIARA: 0823-6596-7999

Pradipta Indra, WALHI Jawa Timur: 0822-4555-1013

Habibus Shalihin, YLBHI-LBH Surabaya: 0823-3023-1599