Upaya Revisi Ditentang Masyarakat

PERLINDUNGAN PESISIR

Upaya Revisi Ditentang Masyarakat

JAKARTA KOMPAS- Upaya pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  ditentang Organisasi Masyarakat sipil. Rencana ini dinilai hendak menghidupkan hak Pengusaha Perairan  pesisir  yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dua tahun lalu. “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini direvisi agar ada payung hukum terkait Peraturan presi dan Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” kata Selamet Daroyni, Koordinator Gerakan Masyarakat Tolak Reklamasi (Gerasi), Minggu (14/7), di Jakarta. Hal itu menanggapi usulan Kementrian Kelautan dan Perikanan terkait revisi UU No 27/2007. Rencana ini ditanggapi rapat paripurna pada 25 juni 2013 yang mengesahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007. Selamet mengkhawatirkan revisi ini sebagai upaya menghidupkan kembali hak pengusahaan Perairan Pesisir (HP3). Pada 2011, Mahkamah Konstitusi  (MK) mengabulkan gugatan uji materi 27 nelayan dam 9 LSM terhadap UU No 27/2007. Selamet mengatakan, dalam draf revisi UU No 27/2007 yang diusulkan, tidak terdapat perubahan substansi mendasar yang seharusnya sejalan dengan putusan MK. “Pemerintah tidak melaksanakan amanat MK, sebaliknya menyiapkan skema baru untuk melegalisasi pengaplingan pesisir dan laut. Tiadanya partisipasi aktif masyarakat nelayan tradisional dan masyarakat adat yang tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berpotensi besar mengulangi kesalahan penyusunan legislasi, merugikan keuangan negara, dan akan memicu konflik horizontal,” kata Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Kolisi Rakyat untuk  Keadilan Perikanan (Kiara). Ia menilai, proses pembentukan panitia khusus DPR tidak Dijelaskan secara terbuka kepada piblik. Terutama alasan UU ini mendapat prioritas dibandingkan UU lain yang lebih dibutuhkan oleh nelayan trdisional dan masyarakat diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang dimaksud adalah RUU perlindungan dan pemberdayaan Nelayan Tradisional. Abdul mengatakan, Kiara dua kali melayangkan surat resmi untuk beraudiensi  dengan Ketua Badan Legislasi DPR, tetapi ditolak atau ak endapat tanggapan. “Kiara menyesalkan sikap DPR karena berdasarkan pasal 96 UU No 12/2001`tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengabaian terhadap inisiatif warga melakukan konsultasi dan memberikan masukan merupakan tindakan melangar hukum konstitusi,” kata Abdul. (ICH) Sumber: Kompas, Senin, 15 Juli 2013.

Upaya Revisi Ditentang Masyarakat

PERLINDUNGAN PESISIR

Upaya Revisi Ditentang Masyarakat

JAKARTA KOMPAS- Upaya pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  ditentang Organisasi Masyarakat sipil. Rencana ini dinilai hendak menghidupkan hak Pengusaha Perairan  pesisir  yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dua tahun lalu. “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini direvisi agar ada payung hukum terkait Peraturan presi dan Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” kata Selamet Daroyni, Koordinator Gerakan Masyarakat Tolak Reklamasi (Gerasi), Minggu (14/7), di Jakarta. Hal itu menanggapi usulan Kementrian Kelautan dan Perikanan terkait revisi UU No 27/2007. Rencana ini ditanggapi rapat paripurna pada 25 juni 2013 yang mengesahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007. Selamet mengkhawatirkan revisi ini sebagai upaya menghidupkan kembali hak pengusahaan Perairan Pesisir (HP3). Pada 2011, Mahkamah Konstitusi  (MK) mengabulkan gugatan uji materi 27 nelayan dam 9 LSM terhadap UU No 27/2007. Selamet mengatakan, dalam draf revisi UU No 27/2007 yang diusulkan, tidak terdapat perubahan substansi mendasar yang seharusnya sejalan dengan putusan MK. “Pemerintah tidak melaksanakan amanat MK, sebaliknya menyiapkan skema baru untuk melegalisasi pengaplingan pesisir dan laut. Tiadanya partisipasi aktif masyarakat nelayan tradisional dan masyarakat adat yang tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berpotensi besar mengulangi kesalahan penyusunan legislasi, merugikan keuangan negara, dan akan memicu konflik horizontal,” kata Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Kolisi Rakyat untuk  Keadilan Perikanan (Kiara). Ia menilai, proses pembentukan panitia khusus DPR tidak Dijelaskan secara terbuka kepada piblik. Terutama alasan UU ini mendapat prioritas dibandingkan UU lain yang lebih dibutuhkan oleh nelayan trdisional dan masyarakat diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang dimaksud adalah RUU perlindungan dan pemberdayaan Nelayan Tradisional. Abdul mengatakan, Kiara dua kali melayangkan surat resmi untuk beraudiensi  dengan Ketua Badan Legislasi DPR, tetapi ditolak atau ak endapat tanggapan. “Kiara menyesalkan sikap DPR karena berdasarkan pasal 96 UU No 12/2001`tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengabaian terhadap inisiatif warga melakukan konsultasi dan memberikan masukan merupakan tindakan melangar hukum konstitusi,” kata Abdul. (ICH) Sumber: Kompas, Senin, 15 Juli 2013.

KIARA: Reklamasi Pantai Diskriminasi Nelayan Tradisional

Sektor Perikanan Tangkap Senin, 17/06/2013 Jakarta – Terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat nelayan semakin meningkat akibat proses pembangunan yang kian merampas wilayah perairan tradisionalnya. Hal ini disampaikan oleh Dewan HAM PBB melalui Resolusi Nomor A/HRC/19/75 tentang “Kemajuan Hak-hak Petani dan Masyarakat Lain yang Bekerja di Pedesaan”. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengumumkan, Pusat Data dan Informasi KIARA (Juni 2013) mendapati fakta bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tengah menjalankan proyek reklamasi tersebar di 22 kabupaten/kota di Indonesia. Sedikitnya 18.151 KK nelayan tradisional di 8 wilayah pesisir tergusur akibat praktek pengkaplingan dan komersialisasi melalui reklamasi pantai. “Reklamasi pantai merupakan bentuk penyingkiran masyarakat nelayan tradisional. Inilah praktek pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara. Belum lagi dampaknya terhadap ekosistem pesisir dan laut, di antaranya: pertama, perubahan pola sedimentasi akibat perubahan garis pantai, hidrologi dan potensi intensitas kegiatan di lokasi reklamasi; dan kedua ekosistem mangrove (baik di pesisir pantai yang direklamasi maupun kawasan disekitarnya) akan rusak sehingga fungsi ekologis sebagai daerah perlindungan pantai, filter sedimen serta lokasi pembesaran dan perlindungan ikan menjadi hilang. Demikian juga sirkulasi dalam ‘waduk’ sangat lemah sehingga berdampak pada masalah eutrofikasi akibat suplai organik dari sungai-sungai yang ‘tersumbat’ karena keberadaan reklamasi,” ujar Selamet Daroyni, Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA dalam siaran tertulisnya, Minggu. Di samping itu, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap UUD 1945 yang menegaskan pelarangan praktek pengkaplingan dan komersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan harapan agar kehidupan masyarakat nelayan tradisional tidak semakin dimiskinkan dan terdiskriminasi, KIARA mendesak Presiden SBY untuk menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengevaluasi Perpres dan aturan terkait lainnya; serta melakukan harmonisasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka memenuhi dan melindungi hajat hidup masyarakat nelayan tradisional. Sebelumnya KIARA meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI segera membahas RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan guna menyejahterakan nelayan. “Dari konsultasi publik yang dilakukan FAO (Badan Pertanian Pangan PBB) di Indonesia telah menghasilkan dua poin rumusan perlindungan nelayan tradisional,” kata Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim. Halim menjelaskan, dua rumusan tersebut antara lain adalah pemenuhan hak-hak warga negara sebagaimana hak asasi manusia dalam hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak untuk berbudaya. Sementara rumusan kedua adalah pedoman perlindungan nelayan tradisional harus mencakup hak-hak nelayan tradisional yang telah dirumuskan melalui instrumen perlindungan nelayan. Dijelaskan Halim, prospek perlindungan nelayan tradisional di Indonesia mendapatkan momentum penting pada 16 Juni 2011 ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang menjadi instrumen kebijakan privatisasi dan komersialisasi perairan pesisir yang terkandung dalam UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dia mengingatkan, MK dalam pertimbangannya menjabarkan empat hak konstitusional nelayan Indonesia, yakni hak untuk melintas di laut; hak untuk mengelola sumber daya melalui kearifan lokal, hak memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan nelayan, serta hak untuk mendapatkan lingkungan perairan yang bersih dan sehat. Sumber: http://www.neraca.co.id/harian/article/29601/KIARA.Reklamasi.Pantai.Diskriminasi.Nelayan.Tradisional

Reklamasi Pantai Legalkan Penggusuran Nelayan Tradisional

MedanBisnis –  Jakarta. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan, reklamasi pantai berpotensi untuk melegalkan aktivitas penggusuran nelayan tradisional sehingga pemerintah diminta untuk menolak beragam bentuk reklamasi pantai.
“Reklamasi pantai merupakan bentuk penyingkiran masyarakat nelayan tradisional,” kata Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan Kiara, Selamet Daroyni, di Jakarta, Jumat (14/6). Menurut dia, pihak yang memiliki otoritas seharusnya menyadari bahwa reklamasi pantai akan berdampak terhadap ekosistem pesisir dan laut, antara lain perubahan pola sedimentasi akibat perubahan garis pantai dan hidrologi. Selain itu, lanjutnya, ekosistem mangrove (“hutan bakau”) baik di pesisir pantai baik yang direklamasi atau kawasan sekitarnya juga dinilai akan rusak. Hal itu, kata Selamet, juga akan mengakibatkan hilangnya fungsi ekologis sebagai daerah perlindungan pantai dan filter sedimentasi. “Fungsi untuk lokasi pembesaran dan perlindungan ikan menjadi hilang. Demikian juga sirkulasi dalam waduk sangat lemah sehingga berdampak pada masalah eutrofikasi akibat suplai organik dari sungai-sungai yang tersumbat karena keberadaan reklamasi,” katanya. Di samping itu, ia menegaskan bahwa Perpres No 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No 27/2007. Putusan itu, lanjutnya, menegaskan pelarangan praktik pengkaplingan dan komersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. “Dengan harapan agar kehidupan masyarakat nelayan tradisional tidak semakin dimiskinkan dan terdiskriminasi, Kiara mendesak Presiden SBY untuk menjalankan Putusan MK dengan mengevaluasi Perpres dan aturan terkait lainnya,” kata Selamet. Ia juga menginginkan agar pemerintah melakukan harmonisasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka memenuhi dan melindungi hajat hidup masyarakat nelayan tradisional. Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan adanya Peraturan Presiden terkait pemberdayaan nelayan yang lebih kuat dan tegas dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pesisir di Tanah Air. “Berdasarkan UU No 31/2004 tentang Perikanan, pemerintah seharusnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk memberdayakan nelayan-nelayan kecil,” kata Pembina KNTI Riza Damanik (ant ) Sumber: http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/06/15/34871/reklamasi_pantai_legalkan_penggusuran_nelayan_tradisional/#.Ub6D89i7HKc

Kala Puluhan Ribu Warga sampai Kawasan Konservasi Laut “Dikorbankan” Demi PLTU Batang

Oleh Sapariah Saturi,  June 9, 2013 11:17 pm
Anjing menggonggong kafilah berlalu. Tampaknya pepatah ini cocok dilabelkan kepada pemerintah dalam rencana pembangunan PLTU Batang. Meskipun protes warga terus menerus, semangat merealisasikan proyek yang masuk bagian MP3EI ini tak pernah surut. Pembangunan seakan ‘wajib’ meskipun harus mengubah kawasan konservasi perairan laut daerah (KKLD) dan mengancam tempat hidup tak kurang 10.961 nelayan. Juga ribuan petani yang lahan produktif mereka ‘dipaksa’ menjadi lahan proyek. PLTU Batang akan dibangun di lahan seluas 700 hektar berkapasitas 2.000 mega watt (MW) oleh PT Bimasena Power Indonesia. Abdul Salim, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan, ironis karena proyek ini akan mengubah lahan pertanian produktif dan KKLD yang menjadi sumber pangan perikanan masyarakat Batang dan Jawa Tengah. Nelayan-nelayan terdampak PLTU ini tersebar di enam desa, yaitu Ponowareng, Karanggeneng, Wonokerso, Ujungnegoro, Sengon (Roban Timur) dan Kedung Segog (Roban Barat). Demi memuluskan proyek ini, Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005, tertanggal 15 Desember 2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang, dianulir. Muncul Keputusan Bupati Batang Nomor 523/306/2011, tanggal 19 September 2011. Muncul lagi,  SK Bupati Batang Nomor 523/194/2012 tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujung Negoro-Roban dan Sekitarnya. Kawasan konservasipun menyusut. “Sebelumnya luas mencapai 6.893,75 hektar dengan panjang bentang pantai sejauh tujuh km,” katanya dalam rilis kepada media Rabu (5/6/13). Empat desa yang termasuk KKLD Ujungnegoro – Roban Kabupaten Batang itu meliputi Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Desa Ponowareng dan Desa Kedung Segog, Kecamatan Roban. Nasib serupa juga dialami petani di desa-desa ini. Pada Hari Lingkungan Hidup 5 Juni lalu, masyarakat nelayan tradisional Kabupaten Batang menyerukan Presiden SBY memenuhi hak konstitusional mereka. “Mereka meminta akses ke laut dan mendapatkan lingkungan hidup, perairan bersih dan sehat.” Sutiyamah, perempuan nelayan Batang tergabung dalam Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) mengatakan, perolehan ikan di perairan Batang sangat tinggi. Dalam waktu lima sampai eman jam nelayan melaut bisa membawa pulang pendapatan berkisar Rp400-Rp500 ribu. Dalam kondisi baik, nelayan bisa meraup penghasilan Rp2-Rp3 juta.  “Keluarga nelayan di Batang, bisa hidup layak,” katanya. Jumlah nelayan Kabupaten Batang mencapai 10.961 orang, namun bila dihitung bersama istri dan anak-anak mereka, sekitar 54.805 jiwa hidup dari sektor perikanan. Karno, nelayan tradisional Batang menambahkan, jika proyek PLTU lanjut, nelayan tradisional dan lima tempat pelelangan ikan (TPI) tersebar di enam desa dipastikan tergusur. Padahal, nelayan tradisional Demak, Pati, Jepara, Kendal, Semarang, Tawang, bahkan dari Wonoboyo, Surabaya, Gresik, Pemalang, Gebang dan Indramayu juga mencari ikan di kawasan pesisir Batang. Andiono Direktur LBH Semarang menjelaskan, potensi perikanan di Batang, seperti ikan, udang, cumi, ranjungan, kepinting dan kerang sangat besar dan menjadi sumber penghidupan masyarakat Batang dan sekitar. Tak hanya menggusur enam desa, rencana PLTU Batang ini berpotensi mengganggu perekonomian serta keberlanjutan lingkungan hidup di 12 desa sekitar lokasi proyek. Desa-desa ini adalah Desa Juragan, Sumur, Sendang, Wonokerto, Bakalan, Seprih, Tulis, Karang Talon, Simbang Desa, Jeragah Payang, Simbar Jati, dan Gedong Segog. Selamet Daroyni, Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan Kiara, mendesak pemerintah membatalkan rencana pembangunan PLTU Batang. Apalagi penetapan Pantai Ujungnegoro – Roban sebagai KKLD karena kawasan ini melindungi tiga obyek penting dalam menjaga ekosistem. Pertama, kawasan Karang Kretek yang memiliki peran penting melindungi potensi sumberdaya ikan bagi nelayan tradisional. Kedua, kawasan situs Syekh Maulana Maghribi, berperan dalam penyebaran agama Islam di Batang. Ketiga, kawasan wisata Pantai Ujungnegoro yang memberikan andil pada perkembangan industri pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Batang. Aksi-aksi protes masyarakat petani dan nelayan terus berlanjut. Mereka pun mendapatkan teror, ancaman sampai penangkapan-penangkapan. Aksi tak hanya di daerah, tetapi sampai ke pemerintah pusat di Jakarta. Pada Selasa (30/4/13), sekitar 500an warga Batang aksi di depan Kantor Kementerian Perekonomian. Saat itu, Hatta Rajasa, selaku Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus ketua MP3EI tak bisa hadir dengan alasan sedang bersama Presiden. Lucky Eko Wuryanto, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, menemui warga. Saat mendengar ‘curhat’ warga, Lucky mengaku prihatin dan akan menindaklanjuti masalah ini. “Kami yang di sini tak bisa peka menangkap apa yang terjadi di lapangan. Tetapi, dari Menko tak ada niatan masalah jadi seperti ini,” ujar dia. Dari atas mobil bak terbuka, Lucky meminta warga bersabar. Dia akan menyampaikan semua keberatan warga. “Kami harap ada langkah dilakukan. Kami akan dengarkan semua pihak, baik institusi maupun masyarakat.” Dia meminta, warga kembali ke desa sambil menunggu penyelesaikan kasus ini. Selang beberapa hari setelah itu, dalam statemen kepada media, Lucky mengatakan, pembangunan PLTU Batang, tetap berjalan sesuai rencana. Seperti dikutip dari Jakarta Post, 11 Mei 2013, dia mengatakan, pemerintah akan melakukan berbagai cara guna memastikan proyek PLTU Batang, berjalan lancar. Protes-protes dan kontroversi yang muncul seputar pembangunan ini oleh warga dan organisasi lingkungan pada dasarnya menyesatkan. Dikutip dari Jpnn.com, 12 Mei 2013, Lucky mengatakan, pembangunan PLTU kemungkinan awal tahun depan. Pembangunan ini mengalami banyak hambatan, salah satu pembebasan lahan, hingga perkiraan awal selesai 2017 mengalami kemunduran setahun. Namun, pembebasan tanah sudah mencapai 80 persen dan diperkirakan Juni dan Juli masalah tuntas. Menurut dia, pembangunan PLTU menggunakan teknologi terkini, Ultra Super Criticel hingga tidak ada pencemaran seperti di Tanjung Jati atau di lokasi lain yang menyebabkan polusi.  
Pengaturan Kawasan Pantai Ujungnegoro dan Roban. Dokumen: Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah
Peta Struktur Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Laut Daerah. Dokumen: LBH Semarang
Sumber: http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2013/05/batang-menko5-20130430_111211.jpg

Nelayan Butuh Pesisir yang Lestari, Bukan Tambang Pasir Besi

Laporan: Ade Mulyana RMOL. “Selama ini masyarakat nelayan kebingungan untuk menghentikan praktik dan rencana pertambangan yang mengancam lingkungan pesisir dan pemukiman kami,” ujar Dafiq, nelayan tradisional yang tergabung dalam Forum Nelayan (Fornel) Jepara. Dafiq menyampaikan hal itu di sela-sela kegiatan “Pelatihan Paralegal dan Pendidikan Hukum Kritis” di Desa Andungharjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, yang diselenggarakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bekerjasama dengan LBH Semarang dan Forel Jepara. Acara digelar menyikapi maraknya tambang pasir besi dan pasir laut, serta maraknya kriminalisasi terhadap nelayan tradisional di sepanjang pantai utara Jawa Tengah. Dafiq mengatakan kurangnya pengetahuan terkait hukum lingkungan dan pertambangan membuat para nelayan kebingungan menghentikan praktik pertambangan pasir besi dan laut di wilyahnya. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan paralegal yang digelar tiga hari, Rabu (22/5) hingga Jumat (24/5), sangat membantu untuk modal para nelayan dalam mengadvokasi wilayah pesisir di sepanjang pantai utara Jepara. “Kami sangat membutuhkan kemampuan tentang hak-hak nelayan dan hukum lingkungan, serta aturan pengelolaan kawasan pesisir agar tidak terjadi lagi kriminalisasi oleh perusahaan tambang terhadap para nelayan,” kata Sugeng, nelayan tradisional di Kecamatan Bandungharjo. Sebelumnya pada akhir april 2012 yang lalu 15 warga Bandungharjo menjadi korban kriminalisasi atas aksi penolakan pertambangan di pesisir mereka. Sampai 21 Maret 2013 kemarin, 15 warga nelayan dinyatakan bersalah dengan hukuman pidana 6 bulan dengan masa percobaan 8 bulan oleh Pengadilan Negeri Jepara. Misbahul Munir dari LBH Semarang, dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Jumat (24/5), mengatakan, persoalan yang dihadapi oleh nelayan kaitannya dengan ancaman pertambangan di kawasan pesisir utara Jepara bermuara dari Perda No 2/2011 tentang RTRW Kabupaten Jepara yang menetapkan sepanjang pantai di Kecamatan Donorojo sebagai kawasan pertambangan. Padahal sesuai aturannya, seharusnya RTRW Kabupaten dalam hal ini Jepara harus mengacu pada aturan RTRW propinsi Jawa Tengah yakni Perda No 6/2010 yang sama sekali tidak menyebutkan kawasan pantai utara Jepara sebagai kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan, dan batubara atau sebagaimana yang disebut dalam pasal 80 di Perda tersebut. “Hak nelayan tradisional untuk mendapatkan lingkungan hidup dan perairan yang bersih dan sehat dijaminoleh UUD 1945. Hal ini juga disebut dalam pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan di dalam pasal 35 UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sudah ditetapkan larangan penambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” tambah Koordinator Advokasi Hukum dan Kebijakan Ahmad Marthin Hadiwinata. [dem]

Kiara Inginkan Perda RTRW Jakarta Diujimaterikan MA

Jakarta (ANTARA) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan agar Peraturan Daerah Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Jakarta tahun 2030 dapat segera diujimaterikan oleh Mahkamah Agung (MA). “Kami mendesak kepada Mahkamah Agung untuk segera melakukan pemeriksaan permohonan uji materiil terhadap Perda RTRW Jakarta 2030 dengan menunjuk hakim yang berintegritas dan berkompeten demi keadilan bagi kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup Jakarta,” kata Sekjen Kiara, Abdul Halim, Selasa. Abdul Halim memaparkan, empat nelayan tradisional dan tiga aktivis lingkungan hidup telah mengajukan permohonan uji materi terhadap Perda Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030. Pengujian terhadap RTRW Jakarta tersebut didukung oleh Koalisi Pulihkan Jakarta yang terdiri atas Kiara, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Institut Hijau Indonesia, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). “Alasan uji materil Perda RTRW Jakarta 2030 karena bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” katanya. Menurut dia, peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Perda RTRW 2030 antara lain UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan perundang-undangan lainnya yakni UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ia berpendapat, pelanggaran Perda RTRW Jakarta 2030 yang pertama terhadap asas keterbukaan karena Gubernur DKI Jakarta maupun DPRD DKI Jakarta tidak memberikan atau menyebarluaskan informasi ataupun data tentang perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan kepada para pemohon keberatan terhadap isi Perda RTRW 2030. Selain itu, Perda RTRW Jakarta 2030 dinilai Koalisi Pulihkan Jakarta telah mengabaikan kewajiban untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diatur dalam Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Koalisi juga menyatakan bahwa Perda RTRW DKI Jakarta 2030 melanggar asas kemanusiaan dengan tidak mencantumkan ketentuan terkait dengan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi, serta memuat klausul mengenai Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.(rr)     Sumber: http://id.berita.yahoo.com/kiara-inginkan-perda-rtrw-jakarta-diujimaterikan-ma-013645351.html http://www.antarasumbar.com/berita/nasional/d/0/287718/kiara-inginkan-perda-rtrw-jakarta-diujimaterikan-ma.html