Kampanye – KIARA

Nelayan Masalembu Mendatangi DKP Jawa Timur: Nelayan Menolak Keras Aktivitas Kapal Cantrang di Kepulauan Masalembu

January 22, 2021/in Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan, Siaran Pers /by adminkiara

Siaran Pers Persatuan Nelayan Masalembu Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Lembaga Bantuan Hukum Surabaya (LBH Surabaya) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur (WALHI Jawa Timur) Surabaya, 21 Januari 2021 – Pada tanggal 20 Januari 2021, Persatuan Nelayan Masalembu bersama dengan KIARA, LBH Surabaya serta Walhi Jawa Timur mendatangi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan […]

Belajar dari Kasus Korupsi Ekspor Lobster, KIARA: Banyak Kebijakan KKP Perlu dievaluasi Total

December 4, 2020/in Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan, Siaran Pers /by adminkiara

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 4 Desember 2020 – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Edhy Prabowo telah ditangkap dan ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 25 November 2020 sepulangnya dari kunjungan ke Amerika Serikat. Ia ditangkap karena terbukti melakukan praktik korupsi dalam kebijakan ekspor lobster yang […]

Ini Sepuluh Syarat Menteri Kelautan dan Perikanan Pengganti Edhy Prabowo Versi KIARA

November 27, 2020/in Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan, Siaran Pers /by adminkiara

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 27 November 2020 – Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menangkap dan menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus korupsi, masyarakat Indonesia memberikan desakan kepada Presiden Joko Widodo agar dapat memilih orang yang tepat untuk mengemban amanah sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) yang […]

Menteri KKP Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi PPNI: Sudah Saatnya KKP Merekonstruksi Kebijakan yang Berdaulat pada Nelayan dan Masyarakat Pesisir

November 27, 2020/in Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan, Siaran Pers /by adminkiara

Siaran Pers Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Jakarta, 27 November 2020 – Pada tanggal 25 November pukul 23.45 WIB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tujuh orang tersangka kasus pemberi dan penerimaan dugaan suap benih lobster. Dari tujuh orang tersebut, beberapa diantaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan – Edhy Prabowo, dua Staff Khusus Menteri […]

KPK TANGKAP MENTERI KP, KIARA: USUT TUNTAS KORUPSI DI KKP

November 25, 2020/in Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan, Siaran Pers /by adminkiara

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 25 November 2020 – Hari ini, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Edhy Prabowo pada Rabu dinihari, 25 November 2020 pukul 01.23 WIB di Bandara Soekarno-Hatta sepulangnya dari kunjungan ke Amerika Serikat. […]

KPPU Temukan Praktik Persaingan Usaha tak sehat, KIARA: Tata Kelola Lobster Rusak dari Hulu sampai Hilir

November 13, 2020/in Reformasi Kebijakan, Siaran Pers /by adminkiara

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 13 November 2020 – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia telah menemukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dalam bisnis ekspor benih lobster di Indonesia. Hal ini secara tegas disampaikan oleh Komisioner KPPU, Guntur Saragih, satu hari lalu (12/11/2020) dalam sebuah konferensi virtual. […]

KIARA: UU Cipta Kerja Inkonstitusional dan Ancam Masa Depan Masyarakat Bahari

October 14, 2020/in Reformasi Kebijakan, Siaran Pers, Undang Undang /by adminkiara

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 14 Oktober 2020 – Sejak disahkannya UU Cipta Kerja yang juga dikenal sebagai Omnibus Law pada 5 Oktober 2020 oleh Pemerintahan Pusat dan DPR RI, polemik narasi UU Cipta Kerja menjadi topik utama diskursus di banyak sektor masyarakat sipil. Pengesahan UU Cipta Kerja yang […]

RUU Cipta Kerja Disahkan, KIARA: Ini adalah Perampokan Terhadap Kedaulatan Masyarakat Bahari

October 7, 2020/in Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan, Siaran Pers /by adminkiara

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 6 Oktober 2020 – RUU Omnibus Law Cipta Kerja baru saja disahkan oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI satu hari lalu, tepatnya dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan pada Senin, 5 Oktober 2020. Pengesahan ini menjadi penanda bahwa investasi yang ditandai dengan eksploitasi sumber daya […]

UNTUK MENJAMIN HAK ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN PUBLIK TUNDA TAHAPAN PILKADA 2020

September 25, 2020/in Reformasi Kebijakan, Siaran Pers /by adminkiara

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KETERANGAN PERS Nomor: 038/Humas/KH/IX/2020 Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 diikuti oleh 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah yang terdiri dari pemilihan untuk tingkat provinsi sebanyak 9 (sembilan) wilayah, 224 (dua ratus dua puluh empat) pemilihan tingkat kabupaten, dan 37 (tiga puluh tujuh) kota di Indonesia. Tahapan demi […]

KEBIJAKAN MENTERI KP TAK BERPIHAK KEPADA NELAYAN, KIARA SEGEL KANTOR KKP

July 14, 2020/in Reformasi Kebijakan, Siaran Pers /by adminkiara

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 13 Juli 2020 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang merupakan representasi dari masyarakat bahari, yang terdiri dari nelayan tradisional dan nelayan skala kecil, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir, melakukan aksi damai untuk mempertanyakan komitmen […]