Politik Anggaran KKP Lupakan Pemberdayaan Nelayan
Politik Anggaran KKP Lupakan Pemberdayaan Nelayan
Nelayan Tradisional (ANTARA)
JAKARTA, GRESNEWS.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan ternyata selama ini lebih banyak menghamburkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk program di luar urusan pemberdayaan nelayan. Dalam catatan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), sekitar 65,2 persen anggaran KKP dipergunakan untuk Infrastruktur dan Belanja Barang dan Jasa.
Anggaran KKP tahun ini memang naik dari sebelumnya sebesar Rp5,78 triliun di tahun 2014 menjadi sekitar Rp6,36 triliun di tahun 2015. Berdasarkan dokumen APBN KKP tahun 2015, dari jumlah dana itu, hanya sekitar 34,8 persen saja yang digunakan untuk masyarakat dan pemerintah daerah di 34 provinsi.
Dari jumlah itupun sebagian besar yaitu 29,6 persen kembali dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa. Sementara upaya pemberdayaan masyarakat berbentuk penyaluran dana tunai hanya dialokasikan sebesar 5,2 persen untuk kelompok usaha garam, rumput laut, perikanan tangkap dan budidaya.
Sekretaris Jenderal KIARA Abdul Halim mengatakan, peningkatan produksi perikanan masih menjadi prioritas pemerintah. “Tantangannya adalah selama ini kenaikan produksi tidak memberikan kesejahteraan kepada nelayan,” katanya dalam siaran pers yang diterimaGresnews.com, Kamis (18/12).
Tabel: Program, Indikator Kerja dan Target KKP 2015
| No | Program | Indikator kerja | Target |
| 1 | Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap | Jumlah laut teritorial dan perairan kepulauan
Jumlah pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan UPT Pusat Produksi perikanan tangkap Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok usaha bersama (KUB) yang mandiri (lokasi |
5
23 6,2 juta ton |
| 2 | Program pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil | (1) Produksi garam
(2) Gugus pulau yang dikembangkan sebagai sentra wisata bahari dan perikanan; (3) jumlah kawasan konservasi perairan; (4) pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang difasilitasi pengembangan ekonominya |
2,5 juta ton
3 16,5 juta hektare 15 pulau |
| 3 | Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | umlah produksi induk unggul (juta induk)
Jumlah unit pembudidayaan tersertifikat CBIB (unit; kumulatif) Jumlah kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya air tawar |
10
20 kawasan |
| 4 | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Jumlah operasi kapal pengawas | 116 operasi kapal |
| 5 | Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Perikanan | Lokasi pengembangan sarana prasarana pemasaran
Jumlah eksportir hasil perikanan berskala UKM yang dibina dalam rangka peningkatan kemampuan dan daya saing |
10
60 |
| 6 | Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikat yang memenuhi persyaratan ekspor (unit)
Penolakan ekspor hasil perikanan pada negara mitra (kasus) Persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona melalui tindakan karantina di exit dan entrypoint Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di OPI |
550
≤10 100% |
Sumber: Nota Keuangan APBN 2015
Ditambah lagi, kata Halim, daya saing produk perikanan dari kampung-kampung nelayan yang belum serius digarap. Ironisnya perluasan kawasan konservasi perairan juga dijadikan sebagai target pelaksanaan anggaran.
Akibatnya, luasan wilayah tangkap nelayan menyempit, modal melaut dan harga jual hasil tangkapan ikan tidak sebanding.
“Dengan perkataan lain, politik anggaran Presiden Jokowi belum menyasar upaya perlindungan dan pemberdayaan untuk kesejahteraan nelayan,” tambah Halim.
Lebih parah lagi, pemerintah ikut terlibat dalam praktik perusakan ekosistem pesisir dan laut melalui reklamasi lahan seperti di Kabupaten Kayong Utara (Kalimantan Barat) senilai Rp5 miliar. Selain itu ada pula program lanjutan reklamasi kavling industri di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebesar Rp731,8 juta.
“Mendapati politik anggaran di atas, tahun 2015 masih menjadi masa suram pembangunan kelautan dan perikanan bagi masyarakat perikanan skala kecil yaitu nelayan, perempuan nelayan, petambak garam dan budidaya,” kata Halim.
