Entries by adminkiara

Negara Memfasilitasi Perusakan Laut Demi PNBP, KIARA: Merusak Ekosistem Laut Demi PNBP dari Eksploitasi Pasir Laut

/in /by

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Negara Memfasilitasi Perusakan Laut Demi PNBP, KIARA: Merusak Ekosistem Laut Demi PNBP dari Eksploitasi Pasir Laut Jakarta, 1 Maret 2022 – Pada tahun 2021 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP), baik turunan dari UndangUndang Cipta Kerja maupun bukan turunannya. Salah satunya adalah PP […]

KIARA: 7 Orang Masyarakat Pesisir Pantai Minanga, Manado Ditahan Polisi, Penimbunan Pantai Membunuh

/in /by

 Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   KIARA: 7 Orang Masyarakat Pesisir Pantai Minanga, Manado Ditahan Polisi, Penimbunan Pantai Membunuh   Jakarta, 15 Januari 2023 – Penimbunan pantai dan perairan Minanga, Kota Manado yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi warga masih terus berlanjut. Berbagai upaya hukum yang telah ditempuh  warga tidak mendapatkan […]

KIARA: Perppu Cipta Kerja Mengulang Cacatnya Omnibus Law, Merampas Hak Masyarakat Bahari!  

/in /by

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   KIARA: Perppu Cipta Kerja Mengulang Cacatnya Omnibus Law, Merampas Hak Masyarakat Bahari!   Jakarta, 13 Januari 2023 – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disahkan Pemerintah Pusat menjelang penutupan akhir tahun, tepatnya 30 Desember 2022. Perppu Cipta Kerja menjadi […]

PNBP Perikanan Tangkap KKP 1,2 T. KIARA: Nelayan dan Perempuan Nelayan Tradisional Belum Berdaulat dan Sejahtera.

/in /by

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   PNBP Perikanan Tangkap KKP 1,2 T, KIARA: Nelayan dan Perempuan Nelayan Tradisional Belum Berdaulat dan Sejahtera.   Jakarta, 5 Januari 2023 – Pada akhir Desember 2022, tepatnya 26 Desember, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bahwa nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP mencapai Rp.1,79 […]

/in /by

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Penyidikan Kasus Korupsi Impor Garam di Mulai, KIARA: Sudah Saatnya Kejaksaan Agung Kupas Tuntas Semua yang Terlibat!     Jakarta, 21 Oktober 2022 – Pada akhir bulan September hingga awal Oktober, Kejaksaan Agung melalui Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) […]

Hari Nusantara 2022. KIARA: Ironi Bangsa Bahari, Pemerintah Obral Murah Pulau-Pulau di Indonesia

/in /by

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Hari Nusantara 2022. KIARA: Ironi Bangsa Bahari, Pemerintah Obral Murah Pulau-Pulau di Indonesia     Jakarta, 13 Desember 2022 –Indonesia memperingati hari nusantara setiap tanggal 13 Desember dan menjadikan hari ini sebagai momentum kemenangan bangsa dan kedaulatan bangsa atas ruang hidupnya (baca: laut). Namun, ironi […]

Perwakilan Warga Masalembu Audiensi Dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur : Segera Tuntaskan Permasalahan Nelayan Di Masalembu 

/in , , /by

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id      Perwakilan Warga Masalembu Audiensi Dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur : Segera Tuntaskan Permasalahan Nelayan Di Masalembu    Jakarta, 7 Desember 2022 – Pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 beberapa perwakilan nelayan Masalembu Bersama YLBHI-LBH Surabaya, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), […]

Deklarasi Investasi G20 Mempercepat Solusi Palsu!

/in , /by

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Deklarasi Inventasi G20 Mempercepat Solusi Palsu!   Jakarta, 18 November 2022 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mempertanyakan keseriusan para pemimpin dunia yang tergabung dalam G20 dalam sektor perikanan dan kelautan sebagaimana yang dituangkan dalam 52 poin hasil deklarasi. Deklarasi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden […]

Skandal Omnibus Law Cipta Kerja_KEPAL

/in /by

Skandal Omnibus Law Cipta Kerja “Pandangan kritis atas putusan mahkamah konstitusi terhadap omnibus law cipta kerja”   Agenda sidang pengujian formil UU Cipta Kerja menjadi momentum untuk membuka kembali ruang bagi publik agar usaha pembatalan UU Cipta Kerja bisa terus dikembangkan. Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) merupakan kumpulan organisasi yang terdiri atas 15 organisasi yang […]

“Tiada Demokrasi Tanpa Prosedur Demokratik Salah Prosedur dan Salah Atur Omnibus Law Cipta Kerja?”

/in /by

“Tiada Demokrasi Tanpa Prosedur Demokratik Salah Prosedur dan Salah Atur Omnibus Law Cipta Kerja?” Pada tanggal 22 Januari 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menetapkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020. Rancangan Undang-Undang tersebut mendapatkan penolakan dari sejumlah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat […]