Entries by adminkiara

Ranperda Zonasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Timur Akan Rampas Ruang Hidup Nelayan

/in /by

Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari Rancangan Perda RZWP3K Kalimantan Timur Siaran Pers   Jakarta, 27 November 2019 – Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur yang dibahas di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 27 November 2019. Perda Zonasi […]

AMUK BAHARI: RANCANGAN PERDA ZONASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KALIMANTAN TIMUR WAJIB DITOLAK

/in /by

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari   Jakarta, 20 November 2019 – Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur yang dibahas di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 27 November 2019. Perda Zonasi Provinsi Kalimantan Timur wajib ditolak […]

TOLAK SERTIFIKASI NELAYAN KIARA: RENCANA SERTIFIKASI NELAYAN MELECEHKAN IDENTITAS BANGSA BAHARI

/in /by

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 12 November 2019 – Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan melakukan sertifikasi terhadap profesi nelayan mendapatkan penolakan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan bahwa masyarakat bahari, khususnya nelayan skala kecil atau nelayan tradisional, nelayan yang […]

KIARA: Langkah Mundur Jika KKP Revisi Permen KP No. 2 Tahun 2015

/in /by

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 8 November 2019 – Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2019-2024, Edhy Prabowo berencana akan merevisi sejumlah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2014-2019. Diantara kebijakan yang akan direvisi adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 5 Tahun 2015 […]

KOALISI MASYARAKAT SIPIL MENDESAK IZIN TAMBANG DI PULAU WAWONII DICABUT

/in /by

Siaran Pers Bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)   Jakarta, 11 November 2019 – Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak […]

KIARA: Langkah Mundur Jika KKP Revisi Permen KP No. 2 Tahun 2015

/in /by

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 8 November 2019 – Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2019-2024, Edhy Prabowo berencana akan merevisi sejumlah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2014-2019. Diantara kebijakan yang akan direvisi adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 5 Tahun 2015 […]

Setahun Gempa dan Tsunami Palu, Ruang Hidup Masyarakat Bahari Terancam Dirampas Tanggul dan Tambang

/in /by

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 6 November 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam dua proyek besar yang kini akan dijalankan di Kota Palu, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah, tepat satu tahun setelah peristiwa gempa dan tsunami yang telah menelan korban jiwa lebih dari 2000 orang. Proyek yang […]

KIARA: KKP Harus lebih Produktif dari Sekedar Makelar Reklamasi dan Investasi

/in /by

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 1 November 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tidak menjadi makelar proyek reklamasi dengan memberikan kemudahan izin bagi investor yang ingin menguasai pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Desakan ini disampaikan setelah nelayan di Teluk Jakarta, […]

Program 100 Hari Kerja Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan KIARA: Mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Baru Hentikan Ekstensifikasi Budidaya Udang

/in /by

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 26 Oktober 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2019-2024, Edhy Prabowo, untuk menghentikan ekstensifikasi budidaya udang karena akan mengancam keberadaan hutan mangrove di kawasan pesisir, yang berfungsi sebagai penjaga alami ekosistem pesisir. Sebaliknya, Edhy Prabowo diminta […]

Ke Mana Arah Pembangunan Sektor Kemaritiman Jokowi?

/in /by

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 24 Oktober 2019 – Pengumuman struktur kabinet yang akan membantu kerja Presiden Joko Widodo mengisyaratkan karpet merah sebesar-besarnya pada investasi. Hal ini tersirat pada penamaan (nomenklatur) kementerian yang sekarang ditambah menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Penambahan nomenklatur ini tentu memiliki implikasi hukum, karena […]