CATATAN KEBIJAKAN KAPAN LAUT KEMBALI MEMBIRU DAN NELAYAN SEJAHTERA?

/in , /by

Meski pemerintah menjanjikan naiknya level kesejahteraan nelayan dan perbaikan tata kelola laut dan pesisir untuk kemakmuran nelayan (kecil dan tradisional), kebijakan publik yang ada menunjukkan dua hal berkebalikan:

  1. Pemerintah pada dasarnya tidak sepenuhnya memahami laut dan nelayan kecilnya sendiri. Terbukti dari orientasi kebijakan publik yang tidak benar-benar solutif pada persoalan nyata dan langkah afirmatif mengatasi tantangan kesejahteraan nelayan.
  2. Pemerintah masih membiarkan praktik eksploitasi kelautan dan perikanan didominasi oleh korporasi tanpa perlindungan strategis bagi akses dan daya tahan nelayan kecil.
  3. Ekstraksi di wilayah laut dan pesisir senyatanya adalah program “pengerukan energi” terutama nikel dan pasir laut, ditambah reklamasi berlebihan untuk melayani kebutuhan elit.
  4. Kebijakan iklim Indonesia pada dasarnya memiliki dependensi (ketergantungan) pada model kebijakan iklim global yang sayangnya, dalam pilihan model kebijakan nasional yang diambil justru hanya berorientasi pada fasilitasi kepentingan investasi asing (sektor bisnis), dan perampasan wilayah hidup nelayan kecil tak terhindarkan. Perlindungan nelayan kecil ditiadakan dan direduksi pada batas-batas aturan administratif tidak adil dan hilangnya fungsi negara dalam melindungi nelayannya sendiri.

Tulisan ini menjelaskan peta eksploitasi-ekstraksi dan potret kemiskinan nelayan kecil yang terus diperparah dan dirugikan oleh kebijakan pemerintah sendiri yang justru merampok ruang dan akses nelayan kecil pada sumber daya laut dan perikanan. Eksploitasi dan perampokan ugal-ugalan di wilayah kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam bentuk reklamasi dan penambangan memicu kerusakan ekosistem, perampasan ruang dan minimnya akses nelayan pada wilayah ekonominya. Konflik di lapangan pun tak terhindarkan dan kian menyebabkan Masyarakat dari komunitas nelayan kecil dan tradisional kian terpinggirkan—kemiskinan mereka pun kian mendalam.

 

Unduh buku Catatan Kebijakan Kapan Laut Kembali Membiru Dan Nelayan Sejahtera? melalui tautan berikut: https://drive.google.com/file/d/1vTLw5UzmC174EbExSodOy5_8oIEKdNoe/view?usp=sharing 

KONSTITUSIONALITAS HAK MASYARAKAT BAHARI DALAM UU KSDAHE : PROTEKSI ATAU MARGINILISASI (?)

/in , /by

Policy Brief

Konstitusionalitas Hak Masyarakat Bahari dalam UU KSDAHE:
Proteksi atau Marginalisasi (?)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) di akhir pemerintahan Jokowi tidak hanya jauh dari partisipasi publik yang bermakna, tetapi juga secara normatif melegitimasi berbagai persoalan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Proses legislasi yang buruk sehingga melahirkan undang-undang problematik ini semakin menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, seperti the fruit of the poisonous tree, atau buah yang dihasilkan dari pohon beracun. Persoalan normatif tersebut kemudian dalam Policy Brief ini dianalisis dengan menggunakan konsep progressive realization, yang menekankan pada kewajiban negara untuk secara bertahap dan berkelanjutan meningkatkan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dari waktu ke waktu, dengan menggunakan sumber daya semaksimal mungkin, namun perubahan UU KSDAHE justru memundurkan pemenuhan hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat bahari yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Unduh buku Konstitusionalitas Hak Masyarakat Bahari dalam UU KSDAHE:Proteksi atau Marginalisasi (?) melalui tautan berikut: https://drive.google.com/file/d/1B7lL0JVxjcle8nKNb9jXJYCJzD8jws43/view?usp=sharing

Krisis Iklim dan Paradoks Konferensi Para Pihak 30; Tenggelam Dalam Solusi Palsu

/in , /by

KRISIS IKLIM DAN PARADOKS KONFERENSI PARA PIHAK 30; TENGGELAM DALAM SOLUSI PALSU
THE CLIMATE CRISIS AND PARADOX OF COP 30; DROWING IN FLASE SOLUTION

“Laut ada;ah ibu bagi nelayan dan perempuan nelayan Indonesia. Merusak laut dan menjadikan laut sebagai objek “jual beli karbon” atau objek ‘solusi palsu” atas nama krisis iklim sama dengan menyakiti serta merusak ibu sendiri”

”Ocean is our mother for fisherman and fisherwomen. Destroying our ocean and make our ocean become on object “for carbon-trading” or an object “for false solution” in the name of climate crisis equal to hurting our own mother”

Unduh buku KRISIS IKLIM DAN PARADOKS KONFERENSI PARA PIHAK 30; TENGGELAM DALAM SOLUSI PALSU melalui tautan berikut: https://drive.google.com/file/d/1B3RMvYpTDPS6448mYQe5TTw6W4faWrg6/view?usp=drive_link

RISING TIDES, SHRINKING COASTS, AND SNIKING RIGHTS: Climate Crisis and the Struggles of Fisher Peoples

/in , /by

FORWARD

Systemic Change Now: No to Climate Change!

The climate crisis has brought severe damage to frontline communities who depend on nature for their lives and livelihoods. Food producers who feed the world are facing immense challenges due to the climate crisis, and their living conditions are deteriorating day by day, resulting in violations of their basic human rights.

According to the ILO, fisher peoples are among those engaged in one of the most dangerous occupations in the world and are being pushed deeper into poverty, hunger and vulnerability due to the climate crisis. Frequent natural calamities such as hurricanes, typhoons, gales, tsunamis, and storms, along with changing sea waves and water current patterns not only devastate their lives and livelihoods, but also damage ecosystems and coastal areas.

The current trend of global warming has intensified the unaddressed climate crisis, severely impacting fishing communities. Sea-level rise and sea erosion have caused serious damages to fishing communities around the globe. However, this situation is happening not only in the seas – it is also a common phenomenon in freshwater and inland fishing areas. Coastal and riparian communities living along the fresh water bodies face constant threats, leaving them with no peace or hope for the future.

The contribution of those communities to the global climate crisis is minimal to none. Yet frontline communities are the main victims as they face numerous threats. The consumeristic culture driven by the capitalist system and the promotion of petrochemicals and fossil fuels further deepens the crisis without offering real solutions. The capitalist system, led by corporations and supported by conservation NGOs, continues to propose false solutions. All while ignoring frontline
communities’ practical ways to cool Mother Earth and the sea.

Fisher peoples world-wide cannot escape from this crisis. As a global movement representing 10 million fishers, the World Forum of Fisher Peoples (WFFP) cannot turn a blind eye and remain silent while our communities are among the immediate victims. Clear indicators are the loss of coastlines, destruction of property and fishing equipment, houses, displacement, and severe ecosystem devastations, among others.

In response, the 8th General Assembly of the WFFP, convened in Brazil on November 2024, adopted a series of resolutions to guide member organizations in addressing the climate issues we face. To this end, we wish to raise awareness by sharing clear facts, lived testimonies, and stories of our struggles. Guided by the Coordinating Committee of the WFFP, we decided to conduct a study across 10 countries in Latin America and the Caribbean, Africa, and Asia.

This report is the result of those country case studies, conducted in Bangladesh, Belize, Brazil, Ecuador, Indonesia, Kenya, Senegal, South Africa, Sri Lanka, and Thailand. Our aim is to present this collective work at COP-30 in Belém, Brazil.

We extend our sincere thanks to all WFFP member organizations in these countries for their commitment in conducting field research, facilitating the work on the ground, and preparing the country reports in a timely manner. We also express our deep gratitude to Yifang Tang of FIAN International for her dedicated work as the lead researcher, and to Michelle Brown Ochaíta, intern with NAFSO and Alternatives Canada, for her dedication in copy-editing all the country case studies and the report. We, the WFFP, salute everyone who contributed in any way to making this effort a success, including Grassroots International for their steadfast support.

Finally, we echo the voice of frontline food producers and allies at the 3rd Nyéléni forum:

“We Need Systemic Change Now, No to Climate Change!”

Herman Kumara
General Secretary, World Forum of Fisher Peoples (WFFP]

Download the book RISING TIDES, SHRINKING COASTS, AND SNIKING RIGHT: Climate Crisis and the Struggles of Fisher Peoples on the following link:
https://drive.google.com/file/d/1Vg0didiRf_svvhuyyUMo03uwJGwcPo5_/view?usp=sharing

Tutur Perempuan Nelayan Untuk Menjaga Laut Indonesia

/in , /by

Tutur Perempuan Nelayan Untuk Menjaga Laut Indonesia

Sekapur Sirih 

Sebuah Ode untuk Kegigihan dan Ketaguhan Perempuan Pesisir

Dalam lanskap sejarah yang didominasi oleh narasi para pemenang dan patriakis, perjuangan perempuan, khususnya yang berasal dari pesisir, sering kali terabaikan. Namun, di tengah gemuruh ombak Laut Nanggroe, terdapat satu figur luar biasa yang gagah berani—Laksamana Malahayati. Namanya mungkin kurang dikenal di antara kita meski dia telah dinobatkan menjadi salah satu pahlawan nasional kita, tapi satu hal, dia adalah seorang Laksamana Kapal Perang, pemimpin perlawanan melawan kolonialisme dan ketidakdilan melalui laut Nanggroe Aceh Darussalam, dan menolak untuk tunduk.

Di ufuk timur Indonesia, juga ada pejuang kemerdekaan di wilayah pesisir Nusalaut, Maluku Tengah, yaitu Martha Christina Tiahahu. Anak seorang Kapitan Paulus Tiahahu ini di usianya yang masih remaja 17 tahun ikut andil dalam Perang Pattimur (181) bersama Thomas Matulessy. Saat tertangkap dan mengalami sakit keras, Martha Christina Tiahahu meninggal di Kapal Perang Eversten, dan jasadnya diluncurkan ke Laut Banda.

Saya melihat dua tokoh perempuan yang jarang disinggung dalam berbagai perjuangan perempuan di Indonesia ini adalah karakter dan wajah perempuan pesisir khas Indonesia. Hingga hari ini saya masih melihat karakter mereka dengan jelas dalam perjuangan para perempuan pesisir lain di pulau-pulau kecil di Indonesia. Dari tepi pantai hingga pulau-pulau terpencil di Indonesia, kita dapat melihat keberanian para perempuan dalam menjaga lautan mereka. Setidaknya sejak inisiasi Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) pada tahun 2010 oleh KIARA, semangat perempuan nelayan untuk melawan berbagai ancaman terus berkobar dengan hebatnya. KIARA sendiri telah banyak belajar dari pengalaman perempuan nelayan dalam menjaga laut mereka dari berbagai tantangan, mulai dari perampasan ruang hingga krisis iklim.

Perempuan nelayan memiliki pandangan yang unik dan holistik dalam menjaga laut mereka, sebuah perjuangan yang mereka lakukan bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk anak cucu mereka, generasi mendatang. Melihat hal di atas, maka KIARA merasa perlu dan berupaya mencatat perjuangan perempuan pesisir terutama perempuan nelayan dari berbagai daerah di Indonesia ini dalam sebuah buku untuk menjadi bukti bahwa ada perlawanan dan perjuangan hingga hari ini, meski Indonesia dibilang telah merdeka.

Kami mencatat sejarah sosok-sosok pejuang tangguh perempuan nelayan yang hingga kini masih berjuang mempertahankan ruang hidup dan identitas mereka sebagai seorang perempuan nelayan. Kami tidak ingin segala perjuangan mereka selama ini diabaikan dan melalui buku ini kami ingin memberi inspirasi semangat mereka dalam menjaga laut Indonesa. Kamilah yang mencatat sejarah “pemenang” perlawanan di wilayah pesisir perempuan nelayan. Karena merekalah pemenang sejati dan kami akan memastikannya sejarah mereka dicatat oleh yang menang, oleh perempuan nelayan dan pesisir.

Buku ini dibuat di Tahun 2024, semoga buku ini bisa memberikan inspirasi hebat untuk siapa pun yang ingin membangun gerakan perempuan nelayan yang berdaulat, mandiri dan sejahtera.

 

Salam Keadilan Perikanan,

 

Susan Herawati

Sekretaris Jenderal KIARA

 

Download Buku Tutur Perempuan Nelayan Untuk Menjaga Laut Indonesia pada link berikut :

https://drive.google.com/file/d/13RTY6FDmN4rPgZmHRd3f_lcS8VxJmcT-/view?usp=sharing

Merampas Laut Merampas Hidup Nelayan

/in , , /by

Book of Merampas Laut

Kita telah lama memunggungi laut…
sudah saatnya menjadikan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”

Saat dua pernyataan di atas populer karena disuarakan pada waktu kampanye pasangan calon presiden yang kemudian menang di pemilu sepuluh tahun lalu, saya sangatlah senang. Saya berharap pernyataan ini tidak hanya janji tetapi diimplementasikan dalam kebijakan rezim baru, saat itu. Ternyata, setelah sepuluh tahun berjalan, harapan tetap menjadi harapan. Bahkan ironi yang terjadi, meskipun di lima tahun pertama, jargon “Poros Maritim” sebagai pengejawantahan janji akan ‘menoleh’ ke laut tercatat di berbagai dokumen negara dan dibahas di rapat-rapat, tetapi tidak ada realisasi signifikan yang membawa ke arah perbaikan bagi pemangku utama dunia maritim kita, yaitu “nomad laut”

(Orang Sama-Bajau dan Orang Suku Laut), nelayan, pelayar, dan komunitas (adat) pesisir.

Persoalan-persoalan yang dihadapi komunitas maritim tidak kunjung membaik bahkan sebagian semakin memburuk. Persoalan pukat harimau di Selat Malaka, tidak terselesaikan sampai sekarang, padahal alat itu sudah dilarang sejak tahun 1980. Pengerukan pasir dan sedimen laut, pembangunan di pesisir melalui reklamasi, perkembangan perkebunan kelapa sawit di kawasan pesisir, telah mengubah kualitas ekosistem pesisir dan laut beserta sumber dayanya, sehingga juga menambah sulit kehidupan nelayan dan komunitas pesisir. Ironinya, penyingkiran mereka terjadi dengan dukungan kebijakan pemerintah atau melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme aparat pemerintah dengan pelaku bisnis besar.

Observasi inilah yang membawa saya mempelajari teori-teorinya, yang dalam hal ini mengantarkan ke konsep coastal dan marine grabbing. Saya juga mendorong teman-teman untuk melakukan riset serius. Dalam konteks ini, Pak Slamet Subekti, “teracuni” oleh ide ini dan menggarap riset grabbing untuk disertasinya di Universitas Diponegoro. Dengan teman-teman aktivis, saya juga sering menjadi narasumber atau membantu riset-riset mereka untuk bahan advokasi lingkungan dan hak-hak nelayan dan komunitas lokal seperti kasus tambang pasir di Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan. Buku ini, merupakan buah dari kombinasi kerja di dua domain ini, akademik dan aktivisme.

Akhirnya saya ucapkan selamat membaca dan melanjutkan diskusi serta gerakan koreksi di lapangan.

 

 

KABAR BAHARI : NEO-EKSTRAKTIVISME DAN PERLAWANAN MASYARAKAT PESISIR

/in , , , , , /by

Pembangunan yang terjadi di Indonesia membutuhkan material seperti pasir, batu dll. Material untuk pembangunan inilah yang menjadi masalah baru. Dalam edisi Kabar Bahari kali ini, KIARA mencoba untuk memberikan gambaran bagaimana pembangunan di Indonesia berujung pada perampasan ruang yang dialami oleh nelayan dan perempuan nelayan Indonesia. KIARA berusaha menggambarkan bagaimana pembangunan di Indonesia sering kali berujung pada perampasan ruang yang dialami oleh nelayan dan perempuan nelayan. KIARA menyerukan kepada mereka, para penjaga laut sejati, untuk kembali melaut, lantang bersuara dan melawan kesewenangan juga ketidakadilan atas nama pembangunan yang bersifat ekstraktif dan eksploitatif. Jangan biarkan laut kalian terampas lagi.

KIARA ingin memanggil nelayan dan perempuan nelayan sebagai penguasa laut Indonesia untuk kembali berlawan
menolak pembangunan yang ekstraktif dan eksploitatif yang ada di Indonesia. KIARA percaya, tata kelola ruang laut harus menjadikan nelayan dan perempuan nelayan sebagai ‘tuan dan puan’ di lautnya sendiri.
KIARA yakin bahwa pengelolaan ruang laut harus menempatkan nelayan dan perempuan nelayan sebagai “tuan dan puan” di lautan mereka sendiri. Mereka adalah pemilik sah yang memahami setiap arus dan ombak, yang hidup selaras dengan alam laut yang kaya dan mempesona.

Selamat Membaca, Tetap berlawan!
Selamat membaca dan mari tetap berdiri tegak untuk keadilan perikanan.

Download Buku Neo – Ekstraktivisme Dan Perlawanan Masyarakat Pesisir  pada link berikut :

https://drive.google.com/file/d/1HC4FZdzTB_xh8eADrgds8XYHjmg1UM-_/view?usp=sharing

 

Catatan Akhir Tahun 2019 “MENAKAR KEKECEWAAN MENALAR KESEJAHTERAAN” Kekecewaan Masyarakat Bahari Pada Kinerja Buruk Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia

/in , , /by

Dalam pidatonya Presiden Jokowi telah menyebutkan ‘Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar’. Tetapi di dalam praktiknya, dia seringkali mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan bahkan meminggirkan masyarakat pesisir dari ruang hidup mereka.
Dalam satu tahun terakhir (2019) kinerja Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi perlu diketahui oleh publik luas, khususnya yang terkait dengan pengaturan sumber daya kelautan, perikanan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang menjadi ruang hidup masyarakat pesisir. Apalagi Jokowi memiliki agenda besar untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ironinya, poros maritim dunia diartikulasi menjadi model perampasan ruang hidup baru. Sampai saat ini masyarakat tak pernah tahu sejauh mana capaian poros maritim dunia yang pernah menjadi janji Jokowi pada tahun 2014 lalu. Dalam hal kebijakan pengaturan sumber daya kelautan, perikanan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, kinerja Jokowi patut dipertanyakan karena tidak berpihak terhadap masyarakat pesisir, khususnya nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir.

KIARA bersama masyarakat pesisir lainnya menuntut Presiden Jokowi untuk membongkar aturan- aturan yang meminggirkan kehidupan mereka, khususnya PP No. 32 tahun 2019. Pusat Data dan Informasi KIARA juga mencatat, pada tanggal 6 Mei 2019 lalu Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Tujuan disusunnya PP ini untuk mengakomodasi kepentingan pembangunan infrastruktur skala besar dalam tata ruang laut nasional. Sementara itu aspek keberlanjutan lingkungan dan ruang hidup masyarakat pesisir diletakkan setelah kepentingan infrastruktur. Di dalam PP ini, khususnya Pasal 21 Ayat 4 disebutkan: Rencana pola ruang laut wilayah perairan dilaksanakan berdasarkan prinsip skala prioritas arahan pemanfaatan ruang laut dengan urutan kepentingan:
a. kedaulatan wilayah dan pertahanan dan keamanan negara;
b. keselamatan di laut;
c. infrastruktur strategis dan/atau kegiatan yang bernilai strategis nasional;
d. pelindungan lingkungan laut;
e. ruang penghidupan nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil.
Perlindungan lingkungan laut dan ruang penghidupan nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil, diletakkan setelah kepentingan infrastruktur strategis dan/atau kegiatan yang bernilai strategis nasional. PP ini jelas-jelas tidak memihak kepada kepentingan masyarakat.

Dalam Pidato Kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, di Kompleks Parlemen Jakarta, pada Jum’at (16/08/2019), Presiden Jokowi
seharusnya tak hanya terkait dengan hal-hal makro, tetapi juga harus menyampaikan kinerjanya yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sangat disayangkan, pidato kenegaraan ini hanya membahas persoalanpersoalan makro. Namun minus pembahasan terkait kebijakan yang terkait langsung dengan masyarakat. Kekecewaan masyarakat bahari pada kebijakan bahari Jokowi patut diajukan sebagai respon konstruktif bagi upaya kritis memajukan kesejahteraan nelayan Indonesia. Beberapa point kritik oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) sebagai respon politik kebijakan telah dialamatkan. Dalam catatan tahunan ini kami meringkas beberapa kritik kebijakan tersebut.

 

 

Download CATAHU 2019 pada link berikut :

KIARA – CATAHU 2019

Catatan Akhir Tahun 2018 “PROYEKSI KELAUTAN DAN PERIKANAN 2019 TAHUN PERAMPASAN DAN PEMISKINAN MASYARAKAT BAHARI INDONESIA”

/in , , /by

Tahun 2018, produksi perikanan dunia mencapai 170.9 juta ton yang terdiri dari 90.9 juta ton dari perikanan tangkap dan 80.0 juta ton dari perikanan budidaya. Sebelumnya, di tahun 2016 total produksi perikanan dunia hanya mencapai 167.2 juta ton, terdiri dari 93.4 juta ton perikanan tangkap dan 73.8 juta ton perikanan budidaya. Artinya dalam rentang waktu 2 tahun terjadi peningkatan produksi lebih dari 3 juta ton.
Namun, yang menjadi catatan adalah produksi perikanan tangkap mengalami penurunan lebih dari 3 juta ton, sedangkan perikanan budidaya mengalami peningkatan lebih dari 7 juta ton.
Dengan total populasi dunia saat ini sebanyak 7,4 milar jiwa, sektor perikanan tetap menempati
sektor yang sangat strategis. Setidaknya 151,2 juta ton produksi perikanan telah dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Adapun konsumsi rata-rata perikanan dunia tercatat sebanyak 20 kg/kapita/tahun. Sementara itu, sebanyak 19,7 juta ton produksi perikanan digunakan untuk kebutuhan non-konsumsi manusia atau untuk kepentingan konsumsi hewan dan lain sebagainya. Data ini menunjukkan bahwa ikan tidak hanya dibutuhkan oleh manusia, tetapi juga hewan sangat membutuhkannya.

Sebagai bagian penting dari masyarakat perikanan dunia, Indonesia memiliki peran penting, karena merupakan produsen perikanan terbesar dengan produksi perikanan tangkap sebanyak 6,109,783 ton. Angka produksi perikanan ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang tercatat sebanyak 6.016.525 ton. Peningkatan produksi perikanan tangkap tercatat sebanyak 93,258 ton dari tahun sebelumnya. Dalam konteks perikanan budidaya, Indonesia berhasil memproduksi 4.950.000 ton perikanan budidaya. Angka ini mengalami
peningkatan dari sebelumnya yang hanya mencapai 4.343.000 ton. Di dalam logika dagang, tingginya produksi perikanan Indonesia seharusnya memberikan manfaat secara ekonomi bagi 8.077.719 rumah tangga perikanan (nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat
pesisir) yang hidup di 12.827 desa pesisir di Indonesia. Namun faktanya, sampai saat ini, setelah empat tahun berlalu (2014-2018) Pemerintahan Jokowi-JK, kehidupan mereka masih jauh dari kata layak karena masih
harus bergulat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, rumah tangga perikanan atau masyarakat pesisir di Indonesia harus terus menghadapi sejumlah tantangan pembangunan yang tidak berpihak terhadap kehidupan mereka. Diantara tantangan pembangunan yang tidak berpihak kepada masyarakat pesisir adalah perampasan ruang
laut yang massif terjadi di seluruh Indonesia.

Sepanjang tahun 2018, KIARA merekam dinamika isu kelautan dan perikanan yang diwarnai dengan kian jauhnya akses nelayan untuk hidup berdaulat, mandiri dan sejahtera akibat ketidakberpihakan pemerintah dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan. Kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya kesungguhan pemerintah untuk melibatkan nelayan dalam perumusan kebijakan.
Pada akhirnya nelayan terpasung hak-hak konstitusionalnya melalui kebijakan negara yang kontraproduktif seperti reklamasi, tambang di pesisir dan pulau-pulau kecil, kriminalisasi serta kekerasan terhadap nelayan dan perempuan nelayan, praktik perampasan ruang hidup nelayan melalui konservasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan,
dan minimnya perlindungan dan pemberdayaan untuk masyarakat bahari di Indonesia.

Di awal tahun 2019, KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) menyampaikan Temuan Kelautan dan Perikanan sebagai evaluasi dan proyeksi bagi negeri bahari dalam menjalankan mandatnya sebagai negeri bahari. Catatan ini berangkat dari analisa kebijakan KIARA sepanjang tahun 2018 di tengah mimpi bersama untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Catatan ini dihimpun dengan tujuan untuk memberikan pandangan, kontrol, koreksi, dan perbaikan bagi kualitas kebijakan publik bagi pemerintah yang ditujukan untuk kehidupan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.

 

Download CATAHU 2018 pada link berikut :

KIARA – CATAHU 2018

 

Buku Saku Panduan Pengurangan Resiko Bencana Di Wilayah Pesisir Sulawesi Tengah

/in , /by

BUKU SAKU PANDUAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA

 

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang berada pada lintasan alam penuh kerentanan berbagai bencana alam. Dapat di katakan bahwa tak ada sejengkal daratan dan lautan di negara ini yang tak luput dari kerentanan bencana alam. Dalam masyarakat, upaya mitigasi bencana lahir dari paraktik-praktik adaptasi kondisi alam dari pengalaman dan pengetahuan setempat yang berkembang. Sistem peringatan dini (early warning system) pada masyarakat umumnya dengan membaca tanda-tanda alam berdasarkan pada kegiatan kejadian-kejadian di masa lampau. 

Kemampuan masyarakat dalam mengelola penanggulangan bencana ini tentu menjadi sesuatu yang berharga untuk mengurangi jumlah korban. Memadukan antara pengetahuan lokal yang telah terbukti berguna mengurangi resiko bencana dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mempertajam mitigasi akan membantu usaha-usaha memperbanyak anggota masyarakat yang dapat terselamatkan dari kejadian bencana alam sehingga seminimal mungkin mencegah adanya korban jiwa.

Buku saku ini merupakan hasil menyarikan pembelajaran dari pengalaman para penyintas bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di palu pada tahun 2018 lalu, terutama warga yang hidup di pesisir. Sebagai sebuah bacaan yang jauh dari sempurna, buku ini diharapkan memantik kesadaran pembacanya untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana yang bermula dari diri si pembaca, kelaurga, dan komunitas warga. KIARA berharap hadirnya buku kecil ini akan memberi manfaat yang besar bagi banyak kalangan.

 

Salam Keadilan Perikanan,

 

Susan Herawati

Sekretaris Jenderal KIARA  

 

Download Buku Saku Panduan Pengurangan Resiko Bencana Di Wilayah Pesisir Sulawesi Tengah pada link berikut :

KIARA – Buku Saku PAnduan Pengurangan Resiko Bencana