Nelayan dan Perempuan Nelayan ulung tidak lahir dari ombak yang tenang, tapi lahir dari laut dengan ombak dan badai

Catatan ini kamu susun untuk memberikan gambaran yang jernih mengenai kondisi pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil Indonesia yang sepanjang tahun ini mengalami tekanan kebijakan dan proyek ekstraktif yang semakin masif. Catatan ini adalah potret, wajah dan kondisi dari manusia yang hidup dan bergantung di laut. 

Catatan ini mengompilasi temuan berbasis data, analisis kebijakan, dan dokumentasi lapangan yang memperlihatkan bahwa arah pembangunan pesisir dan kemaritiman Indonesia masih jauh dari prinsip keadilan sosial-ekologis sebagaimana diamanatkan dalam berbagai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2024, negara mencatat 2.773.538 jiwa nelayan sebagai subjek utama sektor perikanan. Namun, ketidakjelasan pendataan kapal, termasuk 836.733 perahu yang hanya 59.542 di antaranya teregistrasi, menunjukkan lemahnya tata kelola yang membuka celah manipulasi ukuran GT, penyusupan kepentingan industri ke dalam kategori “nelayan kecil”, serta potensi korupsi pada proses registrasi kapal. Temuan ini menunjukkan bahwa hak-hak nelayan kecil terancam sejak dari hulu sistem pendataan.

Di balik angka yang tampak teknis itu, ada kenyataan pahit: hak-hak nelayan kecil terus dipreteli perlahan-lahan.

Kebijakan pengerukan pasir laut melalui PP 26/2023 dan Kepmen KP 16/2024 menambah tekanan terhadap ruang laut. Sebanyak 7,4 miliar m³ pasir laut dilegalkan untuk dikeruk di tujuh wilayah perairan tanpa kajian ilmiah yang transparan. Dari Demak, Surabaya, Cirebon, Indramayu, Balikpapan, hingga Natuna. Sementara ekosistem terumbu karang, mangrove, dan lamun bersiap menjadi korban berikutnya dengan kebijakan brutal anti keadilan ekologinya Kementeran Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Di tingkat internasional, perundingan penghapusan subsidi perikanan di WTO menjadi ancaman tambahan bagi nelayan kecil. Penghapusan subsidi BBM, bantuan kapal, asuransi, dan perlindungan risiko penangkapan ikan akan berdampak langsung pada keberlanjutan ekonomi nelayan kecil. Padahal 70–80% biaya melaut adalah untuk bahan bakar. Rancangan teks WTO juga tidak mengakomodasi definisi nelayan kecil sebagaimana berlaku di Indonesia, sehingga berpotensi melanggar amanat UUD 1945 dan UU 7/2016.

Bersamaan dengan itu, bentuk-bentuk represi negara terhadap masyarakat bahari mengalami peningkatan. KIARA mencatat 86 kasus kriminalisasi dalam 10 tahun terakhir, dengan 5 orang meninggal. Mayoritas terjadi pada wilayah yang mengalami tekanan pertambangan dan reklamasi. Data ini memperlihatkan bahwa perlindungan negara terhadap nelayan masih lemah, sementara kepentingan investasi mendapatkan prioritas.

Melalui catatan ini, KIARA ingin menegaskan bahwa pembangunan pesisir yang menempatkan investasi sebagai pusat kebijakan akan terus mengorbankan ruang hidup masyarakat dan keberlanjutan ekologi laut Indonesia. Diperlukan perubahan paradigma yang mendasar: dari eksploitasi ke perlindungan; dari sentralisasi izin ke penguatan hak-hak masyarakat; dari pendekatan berbasis proyek ke pendekatan berbasis HAM dan keberlanjutan.

Saya pribadi tetap menyerukan: Para “penguasa laut” para nelayan kecil dan perempuan nelayan harus terus berlawan dan berlayar meski arah angin ditentukan oleh kekuasaan; kepada kalian yang tetap berani menyuarakan kebenaran, terus bersuara lebih lantang meski akan dibungkam. Kita menolak menyerah dan pasrah. Kuatkan barisan dan gerakan kita.

Selama laut masih menjadi sumber hidup, kita tidak akan berhenti melawan.
Selama kebijakan masih merampas ruang rakyat, kita tidak akan diam.

Unduh buku Catatan Kritis Kebijakan Kelautan dan Peikanan melalui link https://drive.google.com/file/d/1ADv19BnbVs-Yz6gyPVHiGNKWsZUCJWhl/view?usp=sharing

 

Perencanaan ruang pesisir dan laut dengan pendekatan kewilayahan sangat penting bagi keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, karena interkasi yang komplek antara fenomena ekologi, sosial, dan ekonomi di kedua wilayah tersebut. kontestasi aktor daya alam pesisir dan laut menguntungkan pemerintah dan pemilik modal karena keduanya mampu mengeksploitasi sumber daya berlebih tanpa kontrol jelas, sehingga daya produksi alamiah menjadi terganggu dan akses masyarakat terhadap wilayah pesisir dan perairan semakin tergerus. 

Perampasan ruang laut (ocean grabbing) merupakan upaya perampasan atas akses dan kontrol terhadap ruang laut dan sumber daya yang terkandung di dalamnya dari pemegang hak utama (rightsholder), yaitu penduduk lokal yang menyebabkan privatisasi sumber daya laut dan menghilangkan hak atas kepemilikan, hak akses, serta hak untuk menggunakan dan mengelola atas ruang laut dan sumber daya alam. Aktor utama ocean grabbing adalah pemerintah melalui kebijakan yang menguntungkan sektor swasta, dan korbannya masyarakat/komunitas pesisir lokal yang terdiri dari nelayan, perempuan nelayan, petambak garam, pembudidaya ikan, pelestari  ekosistem pesisir, masyarakat lokal lainnya yang mengakses dan/atau mengelola sumber dayanya. 

 

Unduh buku “INTEGRASI TATA RUANG DARAT DAN LAUT UNTUK SIAPA? Ocean Grabbing Melalui Integrasi Kebijakan Tata Ruang Darat Dan laut Di Indonesia” melalui link https://drive.google.com/file/d/1WOucGiSpKKW9XoJkvNkqCxsqlFTXN0T7/view?usp=sharing

 

Policy Brief

Konstitusionalitas Hak Masyarakat Bahari dalam UU KSDAHE:
Proteksi atau Marginalisasi (?)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) di akhir pemerintahan Jokowi tidak hanya jauh dari partisipasi publik yang bermakna, tetapi juga secara normatif melegitimasi berbagai persoalan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Proses legislasi yang buruk sehingga melahirkan undang-undang problematik ini semakin menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, seperti the fruit of the poisonous tree, atau buah yang dihasilkan dari pohon beracun. Persoalan normatif tersebut kemudian dalam Policy Brief ini dianalisis dengan menggunakan konsep progressive realization, yang menekankan pada kewajiban negara untuk secara bertahap dan berkelanjutan meningkatkan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dari waktu ke waktu, dengan menggunakan sumber daya semaksimal mungkin, namun perubahan UU KSDAHE justru memundurkan pemenuhan hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat bahari yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Unduh buku Konstitusionalitas Hak Masyarakat Bahari dalam UU KSDAHE:Proteksi atau Marginalisasi (?) melalui tautan berikut: https://drive.google.com/file/d/1B7lL0JVxjcle8nKNb9jXJYCJzD8jws43/view?usp=sharing

RISING TIDES, SHRINKING COASTS, AND SNIKING RIGHTS: Climate Crisis and the Struggles of Fisher Peoples

FORWARD

Systemic Change Now: No to Climate Change!

The climate crisis has brought severe damage to frontline communities who depend on nature for their lives and livelihoods. Food producers who feed the world are facing immense challenges due to the climate crisis, and their living conditions are deteriorating day by day, resulting in violations of their basic human rights.

According to the ILO, fisher peoples are among those engaged in one of the most dangerous occupations in the world and are being pushed deeper into poverty, hunger and vulnerability due to the climate crisis. Frequent natural calamities such as hurricanes, typhoons, gales, tsunamis, and storms, along with changing sea waves and water current patterns not only devastate their lives and livelihoods, but also damage ecosystems and coastal areas.

The current trend of global warming has intensified the unaddressed climate crisis, severely impacting fishing communities. Sea-level rise and sea erosion have caused serious damages to fishing communities around the globe. However, this situation is happening not only in the seas – it is also a common phenomenon in freshwater and inland fishing areas. Coastal and riparian communities living along the fresh water bodies face constant threats, leaving them with no peace or hope for the future.

The contribution of those communities to the global climate crisis is minimal to none. Yet frontline communities are the main victims as they face numerous threats. The consumeristic culture driven by the capitalist system and the promotion of petrochemicals and fossil fuels further deepens the crisis without offering real solutions. The capitalist system, led by corporations and supported by conservation NGOs, continues to propose false solutions. All while ignoring frontline
communities’ practical ways to cool Mother Earth and the sea.

Fisher peoples world-wide cannot escape from this crisis. As a global movement representing 10 million fishers, the World Forum of Fisher Peoples (WFFP) cannot turn a blind eye and remain silent while our communities are among the immediate victims. Clear indicators are the loss of coastlines, destruction of property and fishing equipment, houses, displacement, and severe ecosystem devastations, among others.

In response, the 8th General Assembly of the WFFP, convened in Brazil on November 2024, adopted a series of resolutions to guide member organizations in addressing the climate issues we face. To this end, we wish to raise awareness by sharing clear facts, lived testimonies, and stories of our struggles. Guided by the Coordinating Committee of the WFFP, we decided to conduct a study across 10 countries in Latin America and the Caribbean, Africa, and Asia.

This report is the result of those country case studies, conducted in Bangladesh, Belize, Brazil, Ecuador, Indonesia, Kenya, Senegal, South Africa, Sri Lanka, and Thailand. Our aim is to present this collective work at COP-30 in Belém, Brazil.

We extend our sincere thanks to all WFFP member organizations in these countries for their commitment in conducting field research, facilitating the work on the ground, and preparing the country reports in a timely manner. We also express our deep gratitude to Yifang Tang of FIAN International for her dedicated work as the lead researcher, and to Michelle Brown Ochaíta, intern with NAFSO and Alternatives Canada, for her dedication in copy-editing all the country case studies and the report. We, the WFFP, salute everyone who contributed in any way to making this effort a success, including Grassroots International for their steadfast support.

Finally, we echo the voice of frontline food producers and allies at the 3rd Nyéléni forum:

“We Need Systemic Change Now, No to Climate Change!”

Herman Kumara
General Secretary, World Forum of Fisher Peoples (WFFP]