KIARA: 7 Orang Masyarakat Pesisir Pantai Minanga, Manado Ditahan Polisi, Penimbunan Pantai Membunuh

/in /by

 Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

KIARA: 7 Orang Masyarakat Pesisir Pantai Minanga, Manado Ditahan Polisi, Penimbunan Pantai Membunuh

 

Jakarta, 15 Januari 2023 – Penimbunan pantai dan perairan Minanga, Kota Manado yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi warga masih terus berlanjut. Berbagai upaya hukum yang telah ditempuh  warga tidak mendapatkan perhatian yang serius untuk menghentikan penimbunan pantai, terakhir adalah pengaduan ke Komnas Ham yang kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan ke pantai Minanga pada 19 Desember 2022. Di sisi lain, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara terus mendengungkan adanya kucuran investasi untuk pariwisata berupa perhotelan senilai 2 trilyun rupiah jika penimbunan pantai ini berhasil dilakukan.  Penimbunan pantai Minanga dilakukan oleh PT. TJ Silfanus untuk menyiapkan lahan bagi pembangunan Hotel Westin. Jaringan usaha hotel ini merupakan anak usaha dari grup jaringan usaha perhotelan internasional yaitu Starwood Hotels and Resorts Worldwide, Inc yang merupakan anak usaha Marriott International Inc sejak diakuisisi tahun 2015. Selain Westin dan tentunya Marriott, Perusahaan jaringan perhotelan ini menaungi berbagai jaringan hotel di antaranya, Sheraton, St. Regis, Le Meridien, Four Point, dan beberapa hotel lainnya.

Merespon perkembangan penimbunan yang tak kunjung  dihentikan, pada hari Sabtu 14 Januari 2023, warga di sekitar pantai Minanga yang merupakan masyarakat adat Bantik pada pukul 07.00 WIT bergerak ke area reklamasi untuk menghentikan aktivitas penimbunan. Penghentian ini dilakukan warga dengan memasang baliho yang bertuliskan Pasal 66 UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sebagai simbol perlawanan warga atas reklamasi di pantai Minanga. Pemasangan dilakukan pada batas antara lahan pantai dan area yang sementara akan ditimbun. Adu mulut kemudian terjadi antara warga dengan aparat  di antara batas simbol perlawanan tersebut. Polisi menegaskan bahwa reklamasi di Minanga sudah berizin dan meminta warga agar tidak melakukan tindakan yang merugikan.

Warga menjelaskan bahwa reklamasi yang dilakukan sudah merugikan kehidupan warga dan proses hukum sudah ditempuh kepada instansi-instansi terkait bahkan terakhir ada kunjungan dari Komnas Ham di pantai Minanga. Namun aparat polisi yang diwakili oleh Kabag Ops menegaskan jika warga harus menempuh tindakan hukum melalui proses pengadilan. Warga tidak mau untuk mengikuti saran tersebut karena sudah banyak tahap yang warga lakukan untuk menghentikan aktivitas penimbunan.

Adu argumen berakhir saat mulai masuk waktu sholat dzuhur. Warga kemudian sholat di area reklamasi, dan setelah itu bersiap melanjutkan aktivitas yang telah direncanakan berdasarkan tujuan yang telah disepakati. Setelah waktu sholat dzuhur berakhir terlihat aparat kepolisian mengerahkan pasukan dengan perkiraan sekitar 80-an personil yang dibantu Satpol-PP sekitar 100 personil untuk menghadapi warga.

Setelah aparat polisi telah berada di lapangan dan memasuki lahan reklamasi, kemudian ada komando dari pimpinan operasi untuk menahan warga yang melawan dalam usaha penangkapan yang dilakukan oleh aparat. Situasi ini membuat warga mulai memanas, karena Resmob mulai mencoba menangkap beberapa orang warga. Ada sekitar 7 orang yang ditangkap dan dibawa ke Polresta Manado. Satu orang pingsan karena ditangkap dan dicekik oleh Resmob namun berhasil dicegah oleh warga. Hingga saat ini beberapa warga akan menuju ke polres untuk menemani para korban penangkapan. Hingga press release ini dikeluarkan warga yang ditahan masih belum dibebaskan oleh Polresta Manado.

Menyikapi peristiwa bentrokan antara warga yang berupaya menghentikan penimbunan di pantai Minanga  dengan aparat terutama kepolisian, Sekjen KIARA Susan Herawati menyatakan bahwa, “penimbunan atau reklamasi sudah selayaknya dihentikan sesuai tuntutan warga. Telah terdapat temuan yang memperlihatkan adanya dugaan kerusakan lingkungan terutama terumbu karang akibat dari penimbunan yang telah dilakukan”. Lebih jauh Susan Herawati juga mendesak pihak kepolisian untuk bertindak proporsional terhadap warga yang melakukan aksi dan segera melepaskan warga yang ditahan mengingat dalam Pasal 66 UU No. 32 tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Untuk itu KIARA menyatakan:

  • Para pihak terkait dalam hal ini KLHK dan KKP untuk menindaklanjuti laporan dan permintaan warga untuk menghentikan penimbunan pantai dan perairan Minanga Kota Manado dan tidak memberikan ijin dan atau persetujuan apapun terkait dengan penimbunan pantai Minanga.
  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara cq Gubernur Sulawesi Utara untuk tidak hanya berpihak pada investor tetapi juga melihat keberlanjutan penghidupan masyarakat dan lingkungan di sekitar pantai Minanga dengan meninjau ulang dan menghentikan penimbunan pantai Minanga untuk kepentingan investasi pariwisata.
  • Menuntut aparat kepolisan untuk tidak melakukan tindakan yang berlebihan dalam menghadapi warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang selama ini telah mereka kelola dan manfaatkan serta membebaskan warga yang masih ditahan.

 

Informasi Lebih Lanjut

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, +62-857-1017-0502

KIARA: Perppu Cipta Kerja Mengulang Cacatnya Omnibus Law, Merampas Hak Masyarakat Bahari!  

/in /by

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

KIARA: Perppu Cipta Kerja Mengulang Cacatnya Omnibus Law, Merampas Hak Masyarakat Bahari!

 

Jakarta, 13 Januari 2023 – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disahkan Pemerintah Pusat menjelang penutupan akhir tahun, tepatnya 30 Desember 2022. Perppu Cipta Kerja menjadi salah kado terburuk dalam sejarah perjalanan Indonesia sebagai negara hukum demokratis. Pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi tanda bahaya bahwa putusan MK tentang cacat formil dan inkonstitusional bersyaratnya UU Cipta Kerja (UU CK) dapat diabaikan dengan membentuk perppu baru.

 

Merespon hal tersebut, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, menyatakan bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden telah bertentangan dan mengkhianati amanat konstitusi UUD 1945. Perppu Cipta Kerja hanya akan menciptakan ketimpangan yang semakin nyata dengan mengutamakan investasi dari pada menyejahterakan dan melindungi hak-hak masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat bahari yang salah satunya adalah nelayan tradisional.

 

“Bagi masyarakat bahari, putusan MK yang menyatakan bahwa UU CK inkonstitusional bersyarat menjadi tanda bahwa pemerintah telah melakukan kesalahan fatal karena UU CK diciptakan tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat bahari. Akan tetapi, hari ini ancaman tersebut kembali dihidupkan Presiden dengan mengesahkan Perppu Cipta Kerja,” tegas Susan.

 

Susan menambahkan bahwa dalam catatan KIARA, isi Perppu Cipta Kerja akan menggusur ruang produksi masyarakat bahari, menghancurkan keberlanjutan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga meningkatkan kerentanan kriminalisasi terhadap nelayan dan perempuan nelayan yang melakukan pengolahan hasil perikanan.

 

Menurut KIARA, terdapat kecacatan Perppu Cipta Kerja baik secara prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (perppu) maupun secara substansial. Secara substansial kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil beserta masyarakat bahari, yaitu sebagai berikut: Pertama, Perppu Cipta Kerja tidak menjawab perbaikan putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat; Kedua, Perppu Cipta Kerja tidak mengutamakan perlindungan kepada hak-hak masyarakat bahari sebagaimana dimandatkan dalam Putusan MK No. 3 Tahun 2010;  Ketiga, Perppu Cipta Kerja menghapus kriteria nelayan kecil dalam terminologi nelayan kecil, sehingga akan menghilangkan prioritas dan kekhususan yang akan diterima oleh nelayan kecil. Dalam UU Perikanan bahwa kategori nelayan kecil adalah nelayan yang menggunakan kapal perikanan paling besar 5 GT, dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan kembali ditegaskan bahwa nelayan kecil adalah menggunakan kapal perikanan paling besar 10 GT.

 

Keempat, Perppu Cipta Kerja menambahkan Pasal 17A dalam UU No. 1 Tahun 2014 jo. UU No. 27 Tahun 2007 yang menjadikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk mengatur tata ruang disetiap provinsi dan dapat mengubah peruntukan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil atas nama kebijakan strategis nasional. Kelima, Perppu Cipta Kerja mengubah Pasal 26A dalam UU No. 1 Tahun 2014 jo. UU No. 27 Tahun 2007 yang memberikan karpet merah kepada Penanaman Modal Asing (PMA) untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya. Hal ini tentu dapat berdampak pada kembalinya privatisasi pulau-pulau kecil dengan dalih investasi PMA.

 

Keenam, Perppu Cipta Kerja mengubah Pasal 51 dalam UU No. 1 Tahun 2014 jo. UU No. 27 Tahun 2007 yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk mengubah status zona inti dalam kawasan konservasi. Kawasan konservasi akan dibayangi ancaman pengubahan status zona untuk berbagai kepentingan eksploitatif, tentu akan berdampak terhadap keberlanjutan kawasan konservasi yang terjaganya keanekaragaman biodiversitas yang terdapat di dalamnya. Ketujuh, Perppu Cipta Kerja akan memaksa setiap orang yang melakukan usaha perikanan untuk wajib memiliki perizinan berusaha dan menghapus pengecualian bagi nelayan dan perempuan nelayan tradisional dalam Pasal 26 UU No. 7 Tahun 2016. Hal tersebut akan berdampak semakin dipersulitnya aktivitas pengolahan perikanan hasil produksi nelayan dan perempuan nelayan yang dilakukan secara swadaya dan tradisional serta jika mereka tetap melaksanakan aktivitas tersebut, akan rentan terhadap kriminalisasi dengan dipidana paling lama 8 tahun dan pidana denda sebesar 1,5 miliar.  Serta kedelapan, Perppu Cipta Kerja kembali memberikan karpet merah untuk masuknya investasi perikanan asing sehingga dapat beroperasi di wilayah perairan Indonesia

 

“KIARA mengajak seluruh lapisan elemen masyarakat untuk terus melakukan perlawanan penolakan terhadap Perppu Cipta Kerja. Perppu ini secara jelas dan terang-terangan hanya akan memberikan kepastian hukum kepada investor, baik domestik maupun asing. Prioritas penyelamatan bagi ekologi pesisir, kelautan perikanan dan pulau-pulau kecil serta perlindungan kepada masyarakat bahari yang ada di dalamnya menjadi hal yang diprioritaskan setelah dilindungi dan dijaminnya investasi oleh korporasi. Tak ada ruang negosiasi selain melakukan perlawanan bagi pelaku kejahatan lingkungan di Indonesia,” pungkas Susan. (*)

 

Informasi Lebih Lanjut

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, +62-857-1017-0502

PNBP Perikanan Tangkap KKP 1,2 T. KIARA: Nelayan dan Perempuan Nelayan Tradisional Belum Berdaulat dan Sejahtera.

/in /by

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

PNBP Perikanan Tangkap KKP 1,2 T,

KIARA: Nelayan dan Perempuan Nelayan Tradisional Belum Berdaulat dan Sejahtera.

 

Jakarta, 5 Januari 2023 – Pada akhir Desember 2022, tepatnya 26 Desember, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bahwa nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP mencapai Rp.1,79 triliun. Nilai tersebut terdiri dari Rp.1,1 triliun dari sumber daya perikanan, Rp.611,8 miliar dari non-SDA, dan Rp.44,3 miliar dari Badan Layanan Umum (BLU). Khususnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP menyebut bahwa capaian PNBP sektor perikanan tangkap sebesar Rp.1,26 triliun.

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan bahwa klaim keberhasilan peningkatan PNBP Perikanan Tangkap KKP tersebut harus disertai dengan keterbukaan data yang digunakan secara detail, terutama nilai produksi perikanan tangkap laut serta jenis armada kapal yang digunakan, apakah kapal di bawah 10 GT, antara 10 sampai 30 GT dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi, atau di atas 30 GT dengan kewenangan pemerintah pusat.

“Transparansi data secara terbuka, rinci dan menyeluruh sangat dibutuhkan oleh seluruh pihak untuk memberikan input kepada KKP, terutama dalam hal PNBP sektor KKP. Berapa volume dan nilai produktivitasnya serta aktor pelakunya? Sehingga data tersebut terbuka dan tranparan kepada publik, bukan data sementara maupun data sangat sementara,” ungkap Susan.

Selanjutnya, Susan menyampaikan kepada KKP untuk tidak terjebak dalam euforia PNBP karena hasil akhir dari PNBP tersebut harus kembali kepada nelayan tradisional untuk pemberdayaan dan perlindungan nelayan. “Data yang diungkapkan oleh Dirjen DJPT, jika ditelaah dan dilihat dari Laporan Kinerja DJPT Triwulan I-III, kami melihat bahwa terdapat perbedaan. Berdasarkan Laporan Kinerja DJPT Triwulan I-III tersebut, total realisasi jumlah produksi perikanan tangkap di laut sebesar 5,69 juta ton, sedangkan data yang disampaikan oleh Dirjen Perikanan Tangkap sebesar 5,96 juta ton. Hal tersebut perlu dikoreksi oleh DJPT KKP sehingga tidak ada kekeliruan data yang diterima masyarakat,” tegas Susan.

KIARA masih menyoroti berbagai kendala yang dialami oleh nelayan tradisional dalam melakukan produktivitasnya serta klaim keberhasilan PNBP. Pertama, nelayan masih kesulitan dalam akses BBM. Akses tersebut dalam hal ketersedian BBM di pesisir dan pulau-pulau kecil hingga kenaikan harga BBM yang tidak disertai dengan kenaikan harga ikan yang dijual ole nelayan.

Kedua, nelayan masih berjuang dalam mempertahankan ruang produksinya dari industri ekstraktif yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa contoh diantaranya adalah privatisasi pulau tengah yang berdampak dilarangnya nelayan untuk melintas dan melakukan aktivitas produksinya di perairan Pulau Tengah, Gugusan Pulau Pari. Privatisasi Pulau Pari dan Pulau Sangiang oleh korporasi industri pariwisata. Masuk dan beraktivitasnya cantrang di wilayah perairan tradisional nelayan Pulau Masalembu yang merusak ruang produksi nelayan tradisional Masalembu, alih fungsi perairan tangkap nelayan menjadi pelabuhan pertambangan nikel di Desa Sukarela Jaya, Pulau Wawonii, serta berbagai hal lainnya yang belum tereskpos ke publik.

Ketiga, krisis dan bencana iklim yang tengah dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil. Banjir rob tengah terjadi di Teluk Jakarta, pantai utara jawa (pantura), pulau-pulau kecil NTT (Pulau Flores, Pulau Alor, Pulau Sumba, Pulau Sabu, Pulau Timor dan Pulau Rote), pesisir Pallameang Kab. Pinrang Sulawesi Selatan dan lain sebagainya.

Keempat, KKP hanya fokus terhadap upaya peningkatan PNBP di sektor perikanan dan kelautan, sedangkan pertumbuhan perekonomian nelayan tradisional masih belum dirasakan oleh nelayan itu sendiri. “Jika melihat data jumlah kapal yang beroperasi di Indonesia, didominasi oleh nelayan tradisional dan kecil hingga kapal di bawah 30 GT, seharusnya pemerintah memprioritaskan pertumbuhan dan peningkatan perekonomian nelayan tradisional dan kecil, bukan memberikan karpet merah terhadap investasi dan ekstraksi sumber daya perikanan kepada korporasi perikanan tangkap,” jelas Susan.

“Peningkatan perekonomian masyarakat bahari khususnya nelayan tradisional melalui perlindungan ekologi dan ruang produksi nelayan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas serta alat produksi nelayan seharusnya menjadi fokus utama yang diprioritaskan KKP. Tidak mengutamakan investasi yang akan mengeruk dan meminggirkan nelayan tradisional atas nama peningkatan PNBP. Pemerintah sudah saatnya kembali menjalankan mandat konstitusi terutama untuk menyejahterakan nelayan sebagai rightholder dan tuan atas laut dan pulaunya,” pungkas Susan. (*)

Informasi Lebih Lanjut

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, +62-857-1017-0502

/in /by

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

Penyidikan Kasus Korupsi Impor Garam di Mulai,

KIARA: Sudah Saatnya Kejaksaan Agung Kupas Tuntas Semua yang Terlibat!

 

 

Jakarta, 21 Oktober 2022 – Pada akhir bulan September hingga awal Oktober, Kejaksaan Agung melalui Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penentuan kuota, pemberian persetujuan, pelaksanaan, dan pengawasan impor garam periode 2016-2022. Tim Penyidik Jampidsus hingga kini telah memeriksa berbagai pihak, beberapa diantaranya adalah Susi Pudjiastuti (mantan Menteri Kelautan Perikanan), Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan, Direktur Industri Kimia Kementerian Perindustrian, Direktur PT Wings Food, Direktur PT Artha Karya Utama, PT Cheil Jadang Indonesia dan PT Langgeng Makmur Persada.

 

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan bahwa penyidikan yang tengah dilakukan Jampidsus menjelaskan bahwa persoalan indikasi korupsi impor garam merupakan kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama, baik oleh kementerian/lembaga negara bersama pihak swasta. “Ini merupakan fenomena gunung es yang harus segera dibongkar dan ditindak serius. Kejadian ini juga menunjukkan bahwa tata kelola garam di Indonesia yang di setting untuk menguntungkan produksi garam Industri”, ungkapnya.

 

Menurut Susan, mantan menteri yang menjabat pada periode 2016-2022 harus segera diperiksa, diantaranya adalah KKP bersama Kementerian Perdagangan, Kementrian Perindustrian dan Kemenko Perekonomian. “Seluruh kementerian/lembaga terkait harus diperiksa secara menyeluruh. Salah satu adalah Airlangga Hartonto karena pada periode 2016-2019 menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Selain itu patut diperiksa adalah Enggartiasto Lukita dan pejabat yang menggatikannya sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2016-2022. Tentu pemeriksaan tersebut untuk mendapatkan perspektif yang menyeluruh dan seimbang serta Jampidsus dapat memperkuat pembuktian adanya indikasi korupsi di tata kelola garam nasional”, tutur Susan.

 

Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa terdapat 21 perusahaan importir garam yang mendapat kuota persetujuan impor garam industri sebesar 3.770.346 ton atau dengan nilai sebesar Rp. 2.054.310.721.560. “Langkah impor garam industri yang dilakukan oleh kementerian terkait tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan stok garam lokal dan potensi panen raya garam oleh petambak garam yang tersebar di berbagai penjuru di Indonesia. Pengabaian akan stok garam lokal dan potensi yang akan dihasilkan oleh petambak garam lokal merupakan satu langkah yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh Kementerian terkait. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah belum berposisi untuk memberdayakan hasil produksi petambak garam sebagaimana yang diamatkan dalam UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam”, tegas Susan.

 

“KIARA menghormati dan mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus korupsi impor garam, terutama saat ini isu publik sudah mulai lupa akan tata kelola garam nasional yang mengutamakan garam industri. Akibat pengutamaan impor garam industri, terjadi penumpukan pada produksi garam oleh petambak garam lokal yang tidak terserap oleh pasar. Tentu hal tersebut sangat merugikan petambak garam lokal/UMKM lokal. Jika kembali melihat pada tahun 2019, pemeritah Indonesia menetapkan kuota impor garam sebesar 2,7 ton. Hal tersebut tentu saja bertolak belakang dan memberikan pukulan telak terutama akan adanya panen raya garam rakyat yang akan dilakukan oleh petambak garam, khususnya di Cirebon Jawa Barat pada saat itu” jelas Susan.

 

Pada tahun 2019, KIARA telah mengkritisi tata kelola garam nasional yang terindikasi semakin dihancurkan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. KIARA melihat bahwa terdapat dua (2) pasal (Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 6) yang merupakan bentuk nyata liberalisasi garam nasional atas nama industri. Impor garam juga semakin dipermudah dengan disahkannya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada pasal 37 ayat 1 UU Cipta Kerja disebut bahwa Pemerintah Pusat mengendalikan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman. Lalu, pasal ini dijabarkan dalam PP No. 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perikanan dan Kelautan dan  Perikanan pasal 289 yang menyebut tidak ada batasan waktu impor garam.

 

KIARA juga melihat bahwa PP No. 9 Tahun 2018, UU Cipta Kerja, dan PP No. 27 Tahun 2021 terutama terkait substansi impor garam sangat bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2016. Menurut Susan, di dalam UU 7 Tahun 2016 telah mengatur persolaan tata garam nasional secara komprehensif, mulai dari perlindungan petambak garam sampai dengan pengendalian impor. “Namun Pemerintah pusat

 

 

justru tidak menjadikan UU ini sebagai pedoman, malah membuat regulasi yang tidak menguntungkan masyarakat,” ungkapnya

 

Kasus korupsi impor garam akan menambah catatan merah dalam buruknya tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Beberapa kasus korupsi yang melihatkan Kementerian/Lembaga Negara bersama swasta adalah sebagai berikut: 1). Tahun 2016, kasus grand corruption reklamasi Teluk Jakarta; 2). Tahun 2019, OTT Perum Perindo kasus suap jual beli kuota ikan salem, dan kasus suap izin reklamasi Gubernur Kepulauan Riau; 3). Tahun 2020, kasus korupsi ekspor lobster

oleh Menteri KKP Edhy Prabowo; dan 4). Tahun 2021, kasus korupsi penerbitan surat utang jangka menengah atau Medium Term Notes (MTN) Perum Perindo.

 

“Sudah saatnya Pemerintah Indonesia mengutamakan hasil produksi dari masyarakat/komunitas lokal, terutama nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, sehingga terwujudnya mandat dari UU No. 7 Tahun 2016. Atas mandat UU No. 7 Tahun 2016 juga KIARA bersama komunitas petambak garam lokal meminta Kejaksaan Agung untuk menindak dengan tegas dan transparan kepada publik terkait kasus korupsi impor garam yang telah terjadi,” pungkas Susan. (*)

 

 

Informasi Lebih Lanjut

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, +62-857-1017-0502

Hari Nusantara 2022. KIARA: Ironi Bangsa Bahari, Pemerintah Obral Murah Pulau-Pulau di Indonesia

/in /by

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

Hari Nusantara 2022.

KIARA: Ironi Bangsa Bahari, Pemerintah Obral Murah Pulau-Pulau di Indonesia

 

 

Jakarta, 13 Desember 2022 –Indonesia memperingati hari nusantara setiap tanggal 13 Desember dan menjadikan hari ini sebagai momentum kemenangan bangsa dan kedaulatan bangsa atas ruang hidupnya (baca: laut). Namun, ironi bangsa bahari terus menciderai makna dari hari nusantara itu sendiri dengan maraknya penjualan pulau-pulau di Indonesia.

 

Pada 23 November 2022, publik dunia disuguhkan dengan berita dilelangnya Gugus Kepulauan Widi, yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Lelang tersebut akan dilakukan secara online di Sotheby’s Concierge Auctions. Penawar diharuskan melakukan deposit sebesar US$ 100.000 untuk membuktikan keseriusan. Website Sotheby’s berbasis di Amerika Serikat dan fokus pada penjualan serta bisnis tanah dan properti.

 

Kepulauan Widi dengan luas 130,16 km² dikelola oleh PT Leadership Island Indonesia (PT LII). Dasar hukum pengelolaan Kepulauan Widi adalah nota kesepahaman antara Gubernur Maluku Utara (KH. Abdul Gani Kasuba), Bupati Halmahera Selatan (Muhammad Kasuba), serta perwakilan PT LII (Natalia Nari Cahterine, CEO) yang ditandatangani di 2015. Nota kesepahaman 3 belah pihak tersebut berisi bahwa PT LII diberikan hak untuk mengelola Kepulauan Widi selama 35 tahun, dan setelah itu akan ditinjau kembali.

 

Modus operandi yang digunakan dalam penjualan Kepulauan Widi tersebut adalah PT LII akan melakukan pelelangan akuisisi sahamnya secara online melalui situs Sotheby’s Concierge Auctions. Sehingga pemegang saham baru hasil akuisisi dapat langsung mengelola gugus Kepulauan Widi secara penuh.

 

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menegaskan bahwa praktik penjualan pulau seperti yang terjadi di Kepulauan Widi merupakan bentuk pengkhianatan kepada konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan salah satu aturan turunannya yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA).

 

“Sudah jelas disebutkan dalam UUD 1945, di Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan negara harus mempergunakannya untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Artinya, tujuan pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam konteks ini kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, adalah untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran individual satu orang atau sekelompok orang. Sangat mengecewakan bagi seluruh nelayan jika korporasi bisa mengelola pulau-pulau kecil hanya berdasarkan nota kesepahaman, sedangkan nelayan lokal bersama masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil masih dihalang-halangi untuk mendapatkan hak atas tanahnya,” tegas Susan.

 

Susan menambahkan bahwa di dalam UU Pokok Agraria juga disebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik, dan hak pakai atas tanah di Indonesia. “UU PA dengan semangat nasionalisme jelas memandatkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang memiliki hak milik dan hak pakai di seluruh tanah dan kepulauan Indonesia. Hal itu juga dipertegas dalam UU No. 1 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” tegas Susan.

 

KIARA juga mengecam aktor-aktor yang terlibat sehingga terciptanya nota kesepahaman dan yang memberikan ruang kepada PT LII untuk mengelola Gugus Kepulauan Widi secara privat. “KIARA juga mengecam pertemuan awal Desember yang dilakukan oleh  Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri yang memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan PT. Leadership Islands Indonesia (LII), di Kota Ternate yang menghasilkan Nota Kesepahaman  yang ditandatangani oleh Pemprov Maluku Utara, Pemkab Halmahera Selatan dan PT. LII, berisi kesepakatan untuk mempedomani dan mencermati tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait pengembangan dan pengelolaan pariwisata di kawasan cagar alam Kepulauan Widi,” tegas Susan.

 

KIARA mencatat bahwa gugus perairan Kepulauan Widi merupakan wilayah tangkap nelayan tradisional yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan. “Karakteristik nelayan tradisional adalah memanfaatkan wilayah perairan di pulau-pulau kecil untuk melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan serta menangkap ikan sesuai dengan kebutuhannya saja. Dan menggunakan daratan pulau-pulau kecil untuk beristirahat, memperbaiki alat tangkap dan berlindung ketika gelombang tinggi sewaktu melaut. Sudah jelas pemanfaatan ruang nyatanya telah ada di perairan Kepulauan Widi untuk melakukan penangkapan ikan dan hal tersebut sesuai Perda No. 2 Tahun 2018,” jelas Susan.

 

KIARA berharap Pemerintah Pusat untuk memberantas dan menindak tegas penjualan pulau-pulau kecil dengan berbagai modus operandi seperti yang dilakukan oleh PT LII. “KIARA berharap tidak terjadi lagi privatisasi yang berkedok ecotourism seperti yang terjadi di Pulau Pari – Kepulauan Seribu DKI Jakarta, Pulau Sangiang – Banten dan kasus yang terakhir Kepulauan Widi. Pemerintah harus menjalankan mandat dari konstitusi UUD 1945, UU PA, UU PWP3K serta Putusan MK No. 3 Tahun 2010 untuk mengedepankan hak atas pengelolaan ruang di pesisir dan pulau-pulau kecil kepada nelayan tradisional, masyarakat lokal, tradisional dan adat,” pungkas Susan. (*)

 

Informasi Lebih Lanjut

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, +62-857-1017-0502

Perwakilan Warga Masalembu Audiensi Dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur : Segera Tuntaskan Permasalahan Nelayan Di Masalembu 

/in , , /by

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

 

 

 Perwakilan Warga Masalembu Audiensi Dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur : Segera Tuntaskan Permasalahan Nelayan Di Masalembu 

 

Jakarta, 7 Desember 2022 – Pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 beberapa perwakilan nelayan Masalembu Bersama YLBHI-LBH Surabaya, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dan Ketua Persatuan Nelayan Masalembu (PNM)  melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa timur terkait beberapa persoalan nelayan yang ada di Pulau Masalembu. Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, juga dihadiri oleh beberapa instansi, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep, Polairud Polda Jatim, Danlantamal V Surabaya, Danlanal Batuporon, dan Pertamina wilayah Jawa Timur.

 

Moh. Zehri sebagai Ketua Kelompok Nelayan Rawatan Samudera menyampaikan dua permasalahan yang dihadapi oleh nelayan Masalembu, Pertama terkait dengan Keamanan laut. Konflik alat tangkap ikan nelayan Masalembu dengan Nelayan diluar Masalembu sudah terjadi mulai sejak tahun 1980-an,  dampak konflik tersebut sampai terjadi Pembacokan  hingga Pembakaran kapal.   Tahun 2021 dan 2022, Nelayan Masalembu  melaporkan dua kapal yang beroperasi di wilayah perairan Masalembu kepada Polairud Sumenep. Namun masih saja banyak kapal cantrang yang beroperasi di perairan Masalembu, dan itupun jaraknya sangat dekat, yakni ada yang 7 mil, 8 mil, bahkan pernah ada yang melakukan penangkapan ikan disekitar 4 mil. Selain masih maraknya alat tangkap ikan yang menggunakan cantrang, ada juga sebagian nelayan Masalembu yang diduga menggunakan potas, jika ini terus dibiarkan begitu saja, tentu ini akan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat Masalembu yang mayoritas nelayan, juga terhadap kerberlanjutan eskosistem laut. Permasalahan kedua, sulitnya nelayan untuk mendapatkan BBM bersubsidi meskipun di Pulau Masalembu ada dua Agen Premium Minyak dan Solar (APMS). Haerul Umam salah satu warga Masalembu yang juga turut hadir menyampaikan bahwa, terkait konflik dengan nelayan luar, sebenarnya ini bukan permasalahan yang baru muncul, akan tetapi ini permasalahan lama yang belum terselesaikan. Oleh sebab itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur dan beberapa instansi terkait harus melakukan langkah-langkah kongkrit untuk mencari solusinya agar konflik nelayan di masa lalu tidak terulang kembali. Terkait permasalahan BBM, Haerul Umam menjelaskan bahwa praktek yang terjadi saat ini di Masalembu, Konsumen untuk Solar dibatasi 10 liter per orang, dan per hari hanya untuk 15 orang, sedangkan jumlah nelayan di Masalembu sangat banyak dan kebutuhan nelayan untuk melaut banyak yang diatas 10 liter, misalnya ada yang 15 liter, 20 liter, bahkan ada yang 25 liter. Jika setiap hari APMS menjual kepada 15 orang, dan setiap orang hanya 10 liter, maka dalam sebulan APMS hanya menjual Solar sebanyak 4500 liter, padahal di APMS 5669402 kuota solar dari Pertamina sebanyak 160.000 liter. Pertanyaan kami, kemana sisa jumlah solar yang ada di APMS? Kemudian jika dibatasi semacam itu, maka ini secara tidak langsung memaksa konsumen untuk membeli diluar APMS dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga subsidi, yakni Rp. 9000 untuk harga eceran di luar APMS, bahkan di Pulau Karamian ada yang menjual dengan harga Rp. 12.000. Selain susahnya akses nelayan atas BBM bersubsidi, beberapa bulan terahir ini nelayan juga dihadapkan dengan kelangkaan BBM jenis solar, terkadang ada sebagian nelayan yang tidak bisa melaut karena tidak ada solar. Kelangkaan BBM jenis Solar kami duga karena banyaknya BBM yang dibawa keluar Pulau Masalembu oleh beberapa oknum dan dijual kepada kapal-kapal besar, seperti cantrang, porse sein dan kapal lainnya. Oleh sebab itu, kami mendesak jika ada penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk segera ditindak tegas.

 

Ada dua poin penting hasil dari rapat koordinasi ini. Pertama, di usulkan agar di Pulau Masalembu di adakan Pos Kemanan Laut yang terdiri dari Polair, TNI AL, dan DKP dengan tujuan agar memudahkan masyarakat untuk melapor, dan juga melakukan patroli serta penegakan hukum yang ada di laut Masalembu. Kedua, pihak DKP akan menghitung berapa jumlah kebutuhan nelayan Masalembu, kemudian akan berkoordinasi dengan Pertamina agar kebutuhan nelayan atas BBM bisa terpenuhi.

 

Pihak Pertamina yang juga hadir dalam rapat koordinasi tersebut menyampaikan bahwa untuk solusi jangka pendek terkait kebutuhan nelayan atas BBM, nelayan bisa langsung menebus BBM ke Pertamina, nanti BBMnya akan dikirim bersamaan dengan BBM milik APMS, dan secara teknis akan dibahas segera dalam rapat selanjutnya.

 

Narahubung :

  1. Haerul Umam : 081334151020
  2. Zehri : 085235379955
  3. KIARA : 085710170502

Deklarasi Investasi G20 Mempercepat Solusi Palsu!

/in , /by

Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
www.kiara.or.id

Deklarasi Inventasi G20 Mempercepat Solusi Palsu!

 

Jakarta, 18 November 2022 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mempertanyakan keseriusan para pemimpin dunia yang tergabung dalam G20 dalam sektor perikanan dan kelautan sebagaimana yang dituangkan dalam 52 poin hasil deklarasi. Deklarasi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai penutup selesainya perhelatan G20.

Menurut Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, komitmen pemimpin G20 yang disampaikan dalam deklarasi tersebut merupakan solusi palsu, terutama dalam konteks penyelesaian krisis iklim dan juga perlindungan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan. “Komitmen yang disepakati oleh pimpinan G20 hanya sebatas janji belaka karena sangat bertolak belakang dengan tindakan yang sedang dikerjakan pada saat ini. Salah satu contohnya adalah pembangunan infrastruktur yang mengorbankan lingkungan dan merampas ruang-ruang hidup masyarakat. Selain itu pencaplokan sumber daya alam juga semakin masif terjadi di negara-negara yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) khususnya mineral,” ungkapnya.

Beberapa catatan KIARA terhadap komitmen pemimpin G20 dalam deklarasi G20 Bali, yaitu sebagai berikut:
Pertama, mengutamakan kerjasama ekonomi global negara berkembang dengan SDA sebagai sumber peningkatan ekonomi negara maju. Hal ini sejalan dengan rencana percepatan pelaksanaan Agenda Pembangunan Biru (Blue Agenda Development) sebagai narasi pertumbuhan ekonomi sektor kelautan.

Kedua, permasalahan ketahanan pangan global yang diusung melalui program Food Estate. Terdapat dua bentuk pengembangan pangan di sector kelautan dan perikanan; Lumbung Ikan Nasional (LIN) dengan skema pembangunan “Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market skala International”, serta Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng dengan pengembangan potensi lahan mencapai 2.9 Juta hektar.

“Komitmen tersebut akan mempercepat eksploitasi pola perampasan ruang pesisir dan laut atas nama ketahanan pangan global. Kenapa demikian? Teritorialisasi wilayah pesisir dan laut. Contohnya LIN akan menjadi ruang khusus dalam mengeksploitasi sumber daya perikanan dengan skema perizinan kepada pelaku industri. Pembatasan akses ini akan menuai perdebatan dan membuka potensi konflik baru dalam pengelolaan wilayah tangkap serta pemanfaatan sumber daya dengan masyarakat pesisir dan nelayan tradisional, yang telah turun temurun mengelola dan memanfaatkan wilayah tersebut. Diketahui juga, dalam menunjang LIN dibangun Pelabuhan Terintegrasi (New Port Ambon) di Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon. Dampak pembangunan perlu dikaji dan dilihat secara matang, tak hanya kebutuhan lahan yang terdampak pada relokasi permukiman. Tapi dampak modelling sebelum dan sesudah beroperasi menjadi penting. Termasuk dampak ekologi wilayah sebaran dan migrasi ikan, khususnya ikan Lompa yang merupakan sumber yang dimanfaatkan secara turun temurun oleh masyarakat adat Haruku lewat prosesi adat “Sasi Lompa”. Mengingat lokasi pembangunan New Port Ambon berhadapan dengan Pulau Haruku. Hal lainnya, bertolak belakang dengan isu tentang perlindungan ekosistem laut yang berkaitan dengan aktivitas penangkapan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai regulasi (IUUF) yang hingga kini tidak terselesaikan dan tidak memiliki kajian ilmiah untuk melihat dampak jika mega proyek tersebut dijalankan” jelas Susan.

Ketiga, komitmen upaya penanganan bersama perubahan iklim dan krisis iklim. Komitmen tersebut direncanakan dengan pendanaan hingga US$ 20 miliar atau sekitar Rp 311 triliun dari negara-negara maju tergabung dalam G7, termasuk dari Amerika Serikat kepada Indonesia. “Pendanaan dengan skema utang tersebut untuk mendukung pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan mendukung percepatan transisi energi melalui penghentian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Dampaknya akan menyebabkan semakin masifnya pertambangan nikel untuk menyuplai kebutuhan nikel sebagai salah satu komponen utama baterai mobil listik. Indonesia merupakan produsen utama nikel di dunia, dan sumber daya alam tersebut terkandung diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat,” ungkap Susan.

Keempat, komitmen kesetaraan gender, hingga pemberdayaan perempuan sebagai salah satu pendukung pembangunan berkelanjutan. “Hingga saat ini, nelayan masih erat dikategorikan sebagai profesi laki-laki, dan perempuan nelayan masih sulit untuk pengakuan profesinya sebagai nelayan. KIARA melihat negara masih abai terhadap peran perempuan nelayan dan abai terhadap perlindungan serta perberdayaan perempuan nelayan di Indonesia,” tegas Susan.

Kelima, memastikan penghormatan, perlindungan, dan pelestarian warisan budaya masyarakat yang ada, termasuk komunitas lokal dan masyarakat adat dengan cara mendukung adanya insentif publik dan investasi berkelanjutan dari sektor swasta untuk memperkuat ekonomi budaya. “Perlindungan masyarakat adat di Indonesia belum sejalan dengan pengakuan masyarakat adat serta Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang hingga saat ini belum diprioritaskan untuk disahkan, hal ini memudahkan investasi yang masuk untuk merampas ruang-ruang komunal masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi negara melalui proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan juga proyek konservasi laut (marine protected area/MPA),” jelas Susan.

“KIARA dengan tegas mendesak agar pemerintah Indonesia tidak hanya mengobral kepada berbagai pimpinan di G20 untuk segera berinvestasi. Negara seharusnya berposisi dan berdiri untuk menyejahterahkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui perlindungan dan pemberdayaan mereka dalam mengelola lautnya sesuai dengan adat istiadat dan pengetahuan lokal sesuai yang diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2010. Negara harus melakukan aksi nyata untuk segera mengatasi krisis iklim yang tengah mengancam masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, salah satunya menghentikan industri ekstraktif dan eksploitatif atas nama investasi. Sudah saatnya aksi nyata bukan terjebak pada pertemuan-pertemuan internasional yang menghasilkan solusi palsu!,” tegas Susan.

Informasi Lebih Lanjut
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, +62-857-1017-0502; seknas@kiara.or.id 

warga blokadekiara2022

Penolakan Reklamasi Pantai Minanga oleh PT. Tj Silfanus

/in , /by

PERNYATAAN SIKAP

Sejak 1 Agustus 2022, PT. TJ Silvanus mulai melakukan aktivitas reklamasi di Pantai Minanga, Kelurahan Malalayang 1 Barat, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Terkait dengan rencana kegiatan reklamasi ini, warga telah beberapa kali mengikuti pertemuan dan pembahasan baik secara internal maupun eksternal, langsung maupun tidak langsung.

Hasil berbagai pertemuan tersebut bukan membuat terang apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan, kekawatiran, dan keberatan warga, sementara itu penimbunan terus dilakukan siang dan malam hari. Beberapa kali keberatan warga atas pelaksanaan reklamasi dinyatakan di lapangan baik lewat kelompok maupun melembaga, dan ada juga yang disampaikan terbuka melalui media sosial. Semuanya tidak digubris dan warga terus dibuat bingung dan pasrah menerima semua dampak negatif akibat pekerjaan reklamasi.

Pantai Minanga merupakan bagian penting kehidupan masyarakat sejak dahulu, menghubungkan daratan serta pemukimannya  dengan laut, lokasi pemancingan dan tambatan perahu nelayan, wilayah rekreasi masyarakat dan aktivitas wisata penyelaman. Potensi bawah laut Pantai Minanga terus dijaga sebagai titipan leluhur untuk dijaga dan dikembangkan demi kesejahteraan warga sekarang dan generasi masa akan datang.

Sejak 13 Agustus 2022, kehadiran penegak hukum lingkungan (Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup), warga semakin bingung ada apa dengan aktivitas reklamasi yang berlangsung. Penegak hukum yang lain yakni PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) bersama BPSPL (Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut) Kementerian Kelautan dan Perikanan juga kemudian terlihat melakukan aktivitas penyelamaan di lokasi reklamasi pada tanggal 1 September 2022. Sesuatu yang kemudian diketahui bahwa aktivitas reklamasi telah merusak terumbu karang, dan itu dilakukan secara sengaja bahkan di luar wilayah yang diklaim PT. TJ Silfanus “berizin”. Belum lagi soal dokumen izin dasar PKKPPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) sebagai sebuah kewajiban sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 yang belum dimiliki oleh pengembang.     

Warga menunggu sikap tegas penegak hukum, tetapi ternyata aktivitas reklamasi tetap berjalan dengan intesitas yang dipercepat hingga Rabu 14 September 2022. Warga sadar jangan-jangan ini yang disebut-sebut bahwa pengembang sangat kuat sehingga peraturan perundang-undangan bisa dilanggar dan penegak hukum terkesan sulit bertindak. Semestinya, perusakan segera dihentikan dan pelaku diproses secara hukum.

Dampak reklamasi bersifat permanen sehingga sekali itu terjadi maka tidak ada peluang untuk memperbaiki. Dengan apa yang terjadi di awal kegiatan reklamasi maka semestinya Pemerintah segera mengambil tindakan tegas dengan membatalkan seluruh perizinan yang diberikan kepada PT. TJ Silfanus, baik oleh karena pelanggaran yang telah dilakukan maupun terhadap potensi kerugian dan derita yang akan dialami warga ke depan.

Cukup sudah kerugian yang dialami warga selama aktivitas reklamasi berlangsung. Kami tidak rela Pantai Minanga hilang, nelayan harus tetap melaut, layanan alam Pantai Minanga harus tetap dinikmati, dan biarkan kami terus menjaga, merawat dan memanfaatkan secara bijaksana Pantai Minanga sebagaimana diajarkan orang tua dan leluhur kami. Jangan usik dan rampas ketenangan dan kedamaian kami. Terhitung mulai hari ini, 15 September 2022, tidak boleh ada lagi aktivitas reklamasi yang merusak Pantai Minanga.

 

MASYARAKAT DAN NELAYAN TRADITIONAL YANG MENOLAK

KLHK dan KKP Harus Bertindak Tegas! Perusak terumbu karang wajib diadili secara tuntas.

/in , /by

Siaran Pers

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

www.kiara.or.id

Jakarta, 13 September 2022 – Penimbunan pantai yang dilakukan oleh PT. Tj Silfanus diduga telah menyebabkan kerusakan permanent ekosistem pesisir dan laut di Pantai Minanga, Teluk Manado, Kota Manado. Kerusakan utama tertimpanya terumbu karang akibat material (batu) timbunan yang telah berlangsung selama 1 – 19 Agustus 2022. Hal tersebut dibuktikan dengan riset KELOLA bersama Scientific Explorer Team yang menghasilkan dokumentasi yang menunjukkan kerusakan terumbu karang akibat penimbunan pantai di perairan Pantai Minanga.

Fakta dan temuan berupa foto bawah laut yang disebabkan penimbunan pantai, jelas bahwa kegiatan PT. Tj. Silfanus termasuk dalam pelanggaran tindak pidana karena bertentangan dan melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 jo. Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam Pasal 35 yang berbunyi “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang”.

Dalam UU No. 1 Tahun 2014 jo. UU No. 27 Tahun 2007 pada Pasal 73 ayat (1) dengan jelas menyebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja: a. mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;”.

Hingga 23 Agustus 2022, PT. Tj Silfanus masih melakukan aktivitas penimbunan pantai di Pantai Minanga. Dengan kondisi diatas, Aktivitas penimbunan pantai tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak tanggal 11 Agustus 2022, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tangal 30 Agustus 2022. KIARA meminta untuk dilakukan evaluasi dan monitoring atas kegiatan penimbunan pantai yang dilakukan perusahaan, serta mendorong KLHK dan KKP mengusut secara tegas dan tuntas dugaan perusakan terumbu karang yang dilakukan oleh perusahaan.

KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) dan KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) serta Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Satker Manado yang berjumlah delapan (8) orang telah datang ke lokasi penimbunan pada tanggal 1 September 2022. Namun sampai saat ini, belum membuahkan hasil apapun, baik catatan kunjungan secara terbuka kepada public.

Berdasarkan informasi yang KIARA terima dari masyarakat Pantai Minanga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyatakan bahwa proyek penimbunan pantai tersebut sudah sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Sulut. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati mengemukakan bahwa hingga sampai lampiran alokasi ruang yang ada dalam Perda RZWP-3-K Sulawesi Utara belum diinformasikan dan dipublikasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sejak ditetapkan produk hukum tersebut.

Susan menuturkan “KIARA tegas mengritik keras tentang produk hukum RZWP-3-K yang bermasalah dari awal pembentukannya hingga penerapannya yang berujung perusakan terhadap ekosistem pesisir dan laut. KIARA melihat kerusakan terjadi khususnya ekosistem terumbu karang hanya untuk aktivitas seperti penimbunan pantai yang dilakukan secara sengaja dilakukan oleh korporasi atau pemodal. Apakah ekosistem terumbu karang harus dibiarkan secara sadar dirusak karena ruang tersebut telah dialokasikan untuk industri lain dalam RZWP-3-K?”

“Seharusnya kejadian kerusakan ekosistem di pesisir melalui terbitnya RZWP-3-K menjadi pijakan bagi KKP untuk mengevaluasi seluruh Perda RZWP-3-K yang sejak awal penyusunannya tidak melibatkan partisipasi publik khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai rightsholders atas lautnya,” tegas Susan.

KIARA mempertanyakan posisi tegas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai garda terdepan dalam memfasilitasi korporasi untuk melakukan perusakan melalui salah satu produk hukumnya. Lebih lanjut, Rignolda Djamaluddin ketua Asosiasi Nelayan Tradisional Sulawesi Utara (ANTRA) menilai “instansi pemerintah, baik GAKKUM maupun PSDKP dengan mudah menyatakan perusakan dan tindakan penangkapan, kalau yang melakukannya adalah masyarakat seperti nelayan tradisional dalam konteks Illegal Fishing misalnya.”

KIARA menilai terjadinya penimbunan pantai yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang, seharusnya KKP, KLHK beserta kementerian/lembaga negara lainnya melakukan audit lingkungan, terutama terhadap korporasi yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Jika pemangku kebijakan yaitu KKP dan KLHK memiliki itikad baik, maka mereka dapat melakukan proses pidana kepada perusahaan tersebut. Bahkan KKP dan KLHK harus menghitung valuasi nilai kerugian yang terjadi akibat dari kerusakan terumbu karang yang ada di Pantai Minanga, bukan hanya dengan mudah memberikan izin untuk reklamasi yang telah jelas merugikan nelayan dan juga ekosistem terumbu karang.

KIARA mencatat bahwa telah ada kasus yang ditangani Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2019 terkait dengan tindak pidana perikanan karena terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan, dalam konteks ini adalah terumbu karang. Di dalam putusannya, MA menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada tersangka yang terbukti melakukan perbuatan tersebut.

Putusan MA yang dijelaskan tersebut seharusnya menjadi produk hukum dan preseden yang baik untuk dilakukan di berbagai tempat yang terjadi perusakan terumbu karang, baik akibat dari penimbunan pantai atau hal apapun yang menyebabkan kerusakan terumbu karang. “Jika KKP dan KLHK tidak menindak sekarang, berarti secara jelas posisi dan langkah yang dilakukan KKP dan KLHK tidak sejalan keberlanjutan ekologi dan ekosistem yang hidup di dalamnya serta hanya memberikan karpet merah perusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” tegas Susan. (*)

Informasi Lebih Lanjut

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, +62-857-1017-0502

PT. Tj Silfanus Menimbun Pantai Minanga, KIARA: Penghancuran Ekosistem Terumbu Karang Teluk Manado Secara Sadar dan Sengaja!

/in , /by
Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
www.kiara.or.id
 

PT. Tj Silfanus Menimbun Pantai Minanga, KIARA: Penghancuran Ekosistem Terumbu Karang Teluk Manado Secara Sadar dan Sengaja!

Jakarta, 19 Agustus 2022 – Nuansa merdeka secara penuh dalam momentum dirgahayu kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-77 tak dirasakan lagi nelayan dan masyarakat pesisir yang tinggal di sepanjang pesisir Kampung Baru, Kota Manado. Merdeka bagi nelayan dan masyarakat pesisir adalah pemenuhan atas Hak Konstitusi Masyarakat Pesisir yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2010 dan Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan, dan Petambak garam, yang menjadi mandat Pemerintah dalam memegang amanat Republik ini. Kehadiran perusahaan swasta yaitu PT. Tj Silfanus yang melakukan penimbunan Pantai Minanga-Malalayang telah mengabaikan hak konstitusional nelayan yang sekaligus mencabut dan menghancurkan kemerdekaan bagi nelayan dan masyarakat pesisir.

Korporasi tersebut berencana melakukan penimbunan pantai (reklamasi lahan) di Pantai Minanga-Malalayang sepanjang ± 500 meter. Sejak awal rencana penimbunan pantai ini mulai muncul, berbagai penolakan telah dilontarkan nelayan dan masyarakat pesisir. Namun sejak 1 Agustus 2022, PT. Tj Silfanus telah memulai aktivitas penimbunan pantai di Pantai Minanga. Melihat adanya aktivitas penimbunan pantai, masyarakat pesisir di sekitar Pantai Minanga melakukan penghadangan untuk menghentikan aktivitas perusahaan karena menolak keras penimbunan pantai tersebut.

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menegaskan bahwa aktivitas penimbunan pantai yang tengah dan akan dilakukan di Pantai Minanga merupakan bentuk penghancuran wilayah pesisir beserta ekosistem yang hidup di dalamnya secara terencana. Penimbunan pantai bertolak belakang dengan semangat perlindungan wilayah pesisir khususnya ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove yang tengah dilakukan dan diperjuangkan oleh nelayan dan masyarakat pesisir yang hidup di wilayah tersebut.

Lebih jauh, Susan menyatakan, aktivitase penimbunan pantai tersebut telah merusak ekosistem alami terumbu karang yang ada di perairan Pantai Minanga. KELOLA (Kelompok Pengelola Sumber daya Alam) yang sebelumnya telah membuat studi terkait terumbu karang bersama Scientific Exploration Team, menemukan material-material penimbunan pantai berupa batu menimpa dan merusak ekosistem terumbu karang yang hidup di perairan Pantai Minanga. Temuan lainnya, adanya spesies karang berstatus dilindungi yaitu Kima Raksasa (Tridacna) yang terancam kehidupannya pada perairan yang ditimbun. Padahal di dalam kebijakan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jelas mengatur terhadap larangan merusak ekosistem terumbu karang.

Melanggar Peraturan Perundang-undangan Yang Ada

“Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 jo UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam Pasal 35 secara tegas menyebut bahwa setiap orang secara langsung maupun tidak langsung dilarang menimbulkan kerusakan atau merusak ekosistem terumbu karang, juga dilarang melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya,” tegas Susan.

Susan melanjutkan, di dalam UU No. 1 Tahun 2014 jo UU No. 27 Tahun 2007 pada Pasal 73 menerangkan tentang ketentuan pidana bagi yang melakukan pengrusakan terumbu karang. “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana dengan paling sedikit Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) bagi setiap orang yang sengaja mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 35,” jelas Susan.

KIARA telah melihat di berbagai wilayah bahwa praktik penimbunan pantai selain merusak 3 (tiga) ekosistem di wilayah pesisir dan laut (:ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove), juga membatasi bahkan memutus hak konstitusional nelayan dan masyarakat pesisir. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2010 telah dijelaskan bahwa hak konstitusional nelayan antara lain: 1). hak untuk melintas dan mengakses laut; 2). hak untuk mendapatkan perairan yang bersih dan sehat; 3). hak untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut; serta 4). hak untuk mempraktikkan adat istiadat atau kearifan tradisional dalam mengelola sumberdaya pesisir dan laut.

Susan menegaskan bahwa proyek penimbunan pantai telah berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di berbagai tempat yang telah terjadi. Hal penting lainnya adalah KIARA mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera menindak PT. Tj Silfanus dan korporasi lainnya yang telah dan tengah melakukan penimbunan pantai yang merusak ekosistem terumbu karang di wilayah tersebut, sehingga minumbulkan efek jera dan menunjukkan eksistensi dan standing position yang tegas dari negara dalam mewujudkan perlindungan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil serta ekosistem di dalamnya secara adil dan berkelanjutan.

 

Informasi Lebih Lanjut :

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, +62-857-1017-0502