Tujuh Wanita Pejuang Pangan Berbagi Cerita di Hari Perempuan Sedunia

LENSAINDONESIA.COM: Menyambut hari Perempuan Sedunia yang diperingati tiap tanggal 8 Maret, sebanyak 7 perempuan petani dan nelayan dari 6 propinsi hadir di Jakarta untuk berbagi cerita tentang perjuangan mereka di tengah rutinnya pemberitaan krisis harga pangan, gagal panen dan sulitnya pemerintah mencukupi pangan Indonesia.

Mereka berjuang dan berhasil menghadirkan pangan bagi masyarakat sekitarnya. Bahkan mereka membantu keluar dari ancaman kelaparan.

Baca juga: FOTO: Peringatan Hari Perempuan Se-Dunia di Depan Istana Negara danAryani: “Success is a Mind-Set”

Tujuh Perempuan Pejuang Pangan yang ide, kreativitas dan semangatnya telah menginspirasi banyak orang tersebut adalah Jumati, Habibah, Suparijiyem, Marlina Rambu Meha, Siti Rofiah, Siti Rahmah, dan Mama Robeka.

Jumati, nelayan perempuan dari Desa Sei Ngalawan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang menghidupkan berbagai kegiatan ekonomi di desanya sehingga ibu-ibu keluar dari kemiskinan dan ancaman kelaparan.

Habibah, adalah salah satu nelayan yang tersisa di Marunda Kepu, Jakarta Utara yang terus menghasilkan pangan walau terhimpit reklamasi pantai dan pencemaran laut.

Suparjiyem, petani kaya pengalaman dari Gunung Kidul, Yogyakarta, yang rajin berbagi pengetahuan tentang pola tanam kepada petani sekitar dan aktif mengadvokasi kebijakan pemerintah.

Lalu Marlina Rambu Meha, merupakan pegiat tani dari Sumba Timur, NTT yang melestarikan tenun dan 12 jenis pangan lokal demi mendorong kemandirian perempuan di tengah “pagar’ budaya yang ketat.

Siti Rofiah, adalah perempuan yang mendorong kemandirian petani di dua wilayah di Manggarai Barat dan Lembata, NTT untuk membudidayakan pangan lokal yang mulai terlupakan.

Sedangkan Siti Rahmah, petani sayuran organik yang bercita-cita mendorong agar teknik budidaya tanaman pangan dan tambak di kabupatennya menjadi organik. Serta Mama Robeka, petani yang membentuk kelompok beranggotakan 21 janda dan menghibahkan kebunnya untuk dikelola oleh mereka secara bersama-sama demi meningkatkan kemandirian kaum perempuan.

Mereka adalah contoh dari jutaan perempuan petani dan nelayan di Indonesia yang memiliki perjuangan yang serupa. Faktanya, perempuan secara mayoritas bertanggung jawab dalam produksi pangan khususnya di negara-negara berkembang. Di sektor perikanan, perempuan nelayan berkontribusi hingga 48 persen untuk ekonomi keluarga setiap bulannya.

Sedangkan di sektor pertanian, perempuan berkontribusi hingga 54 persen untuk menjalankan roda perekonomian keluarga.

Jumiati dalam curhatannya merasa miris melihat masyarakat senang mendapat bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) dari luar padahal banyak potensi lokal yang bisa dikembangkan.

“Kelompok kami mengembangkan mangrove seluas 7 hektar untuk ekowisata dan mengolah buah serta daunnya menjadi dodol, tepung kue, kerupuk bahkan teh dan sirup. Hal ini terbukti meningkatkan perekonomian para ibu disini,” cerita Jumiati,ibu dua anak yang mengetuai Kelompok Perempuan Nelayan Muara Tanjung.

Lain halnya dengan Habibah, yang merasa potensi alam semakin sedikit akibat pembangunan dan industrialisasi yang tidak bersahabat.

“Kami selalu terancam penggusuran dan reklamasi pantai. Saat ini, ikan makin berkurang. Kami hidup dengan menggali qontay (sejenis kerang hijau) di pasir dan mencari kacho (kerang yang ada kakinya) untuk dimakan dan dijual. Jika kami digusur, entah bagaimana kami harus hidup jauh dari laut,” terang Habibah.

“Tolong hentikan reklamasi pantai di Marunda. Karena pesisir yang tersisa inilah satu-satunya sumber mata pencaharian kami,” imbuhnya.

Sementara itu, Dini Widiastuti selaku Economic Justice Lead Oxfam di Indonesia mengatakan perempuan di Indonesia memiliki peran besar dalam produksi pangan. Sayangnya, peran mereka seringkali terlupakan.

“Kami ingin mengajak konsumen untuk menghargai dan mendukung upaya para produsen pangan skala kecil khususnya perempuan. Salah satunya dengan cara mencintai dan mengkonsumsi sumber pangan lokal. Hal itu akan sangat berarti bagi mereka,” kata Dini.

Untuk menghargai perempuan di Indonesia, kata Dini, pihaknya mengajak publik untuk berpartisipasi dalam mengapresiasi ‘Perempuan Pejuang Pangan’ dengan mengikuti kompetisi online bertema Women & Food.

“Setiap orang dapat mengusulkan perempuan pejuang pangan versi mereka dalam bentuk foto. Publik dapat mengirim foto terbaik sebanyak-banyaknya ke emailoxfam7heroes@gmail.com mulai tanggal 8-20 Maret 2013,” ungkap Dini sembari menambahkan untuk keterangan lebih lanjut dapat mengunjungi Facebook Fan Page Grow Indonesia dan twitter @oxfamindonesia.@rudi

Malam Refleksi “Jangan Kriminalisasi dan Ambil Pasir Besi Kami!”

Mispersepsi (miskin, kumuh, dst) yang ditujukan kepada nelayan harus dihentikan. Karena sejatinya masyarakat nelayan telah berproses untuk mengubahnya menjadi: pelestari ekosistem pesisir dan laut, laskar kedaulatan bangsa, dan taat  hukum demi kebaikan bersama. Negara harus hadir melayani hak-hak konstitusi masyarakat nelayan. Dalam rangka memperingati Hari Nelayan Indonesia 2013, Nelayan Jawa Tengah, LBH Semarang dan KIARA menyelenggarakan Malam Refleksi “Jangan Kriminalisasi dan Ambil Pasir Besi Kami!” di Taman KB (dekat Simpang Lima) Semarang, Minggu (7/04) mulai pukul 19.00-22.00 WIB dengan rangkaian acara: Pembacaan Puisi Nelayan untuk Presiden, pemutaran film “Jangan Ambil Pasir Besi Kami!”, dan penggalangan 1.000 dukungan publik, disertai penerangan 1.000 lilin untuk masyarakat nelayan. Selamat Hari Nelayan INDONESIA! Kontak: Andiyono (LBH Semarang

Korupsi Sektor Perikanan Mesti Diusut “Tindak korupsi sektor perikanan terabaikan. Kerugian negara mencapai Rp 80 triliun per tahun.”

VHRmedia, Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendatangi kantor KPK, Selasa (26/2). Mereka melaporkan dugaan tindak pidana terkait pelepasan enam kapal ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Koordinator Program Kiara Abdul Halim mengatakan, setiap tahun negara kehilangan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor perikanan senilai Rp 50 trilun dan Rp 30 triliun akibat penangkapan ikan oleh kapal asing. “Akibat praktik ini, negara dirugikan Rp 80 triliun. Kami memandang penting KPK memeloti tindak pidana korupsi di sektor perikanan.” 

Menurut Abdul, KPK bisa memulai dengan mengusut adanya kesengajaan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP untuk tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran tindak pidana yang terjadi di Kepulauan Natuna. 

Pada 25 Juli 2012 satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Natuna mengeluarkan hasil penyelidikan kasus enam kapal eks asing berbendera Indonesia yang melakukan sejumlah pelanggaran. Kapal-kapal itu diduga menangkap ikan di luar daerah wilayah pengelolaan perikanan yang ditentukan, pendaratan hasil perikanan yang tidak sah, dan pelanggaran transhipment.

Berdasarkan UU Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan  KKP mestinya menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut. “Seharusnya indikasi tindak pidana dibawa ke level tindak pidana perikanan. Atas kesengajaan ini berakibat pada kerugian negara senilai Rp 1,6 miliar,” kata Abdul. 

Menurut Abdul, pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan justru memberikan rekomendasi agar enam kapal eks asing berbendera Indonesia milik PT Jaringan Barelang, PT Jaringan Lautan Barat, dan PT Riswan Citra Pratama itu dilepaskan tanpa melalui proses hukum.

Saat ini terdapat lebih dari 1.200 kapal eks asing yang mendapatkan izin menangkap ikan di perairan Indonesia. Kapal-kapal itu mendapatkan izin dengan sejumlah persyaratan sebagaimana diatur UU Perikanan. Salah satu syarat, kapal eks asing berbendera Indonesia harus menggunakan anak buah kapal (ABK) yang 100 persen berasal dari Indonesia. Namun banyak kapal jenis itu menggunakan ABK dan nahkoda asing. Kapal asing dan kapal eks asing berbendera Indonesia juga kerap melakukan praktik unregulateddan unreported fishing di Indonesia. (E4)  

sumber: http://www.vhrmedia.com/new/berita_detail.php?id=1752

Petambak Udang Sengsara, Kiara: CPP Harus Tanggung Jawab!

LENSAINDONESIA.COM: Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim mengatakan, PT Central Proteina Prima (CPP Group) harus bertanggung jawab kepada nasib para petambak yang notabene menjadi mitra perusahaan itu.

Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers mengenai subsidi udang, di Markas Kiara, Jalan Raya Pasar Minggu, Rabu (20/02/13).

“CPP harus bertanggung jawab kepada nasib petambaknya, karena kebanyakan dari mereka seakan kurang dapat hidup dengan baik,” ujarnya.

Halim berujar, dengan luas lahan sekitar 16.000 Hektar dan berjumlah 8 (delapan) kampung, PT CPP dikatakannya sebagai ‘negara di dalam negara’ yang dapat saja memutus atau menyambung hak-hak dan kewajiban orang ataupun penduduk yang ada di dalam wilayah kekuasaannya.

Lebih lanjut ia menyatakan, CPP dalam hal ini juga melakukan praktek monopoli. Pasalnya, perusahaan ini hampir menguasai secara global pasaran udang di Indonesia, terutama untuk ekspor.

“Kurang lebih sekitar 50-60 persennya di perusahaan itu, dan sebagian besar untuk ekspor. Perusahaan ini macam industri dari hulu ke hilir, jadi bisa dibilang monopolistis,” tutupnya.@aditia

sumber: http://www.lensaindonesia.com/2013/02/21/petambak-udang-sengsara-kiara-cpp-harus-tanggung-jawab.html