Darsini: Mimpi Darsini untuk Anak Petani Garam

darsiniDi Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, terik matahari tepat berada di atas kepala. Darsini (45) mengambil air dari kolam kecil sebesar 3×2 meter menggunakan ember yang diikat dengan kayu, kemudian disiramkan ke atas garam yang sudah ada di dalam jaring. Terdengar bunyi ‘sreeekk sreeek’ sewaktu Darsini menarik jaring ke arah kiri dan kanan. Air berwarna cokelat kemudian luruh dari sela-sela bambu.

Alat pencuci garam hanya terbuat dari 4 batang kayu yang ditanam di tanah. Pada bagian tengahnya dipasang bambu sebagai alas menahan beratnya garam, di bagian atas jala rapat diikat pada 4 kayu. Jaring yang dipenuhi garam memiliki berat kurang lebih 10 kilogram. Dibutuhkan kekuatan ekstra saat Darsini harus mencuci garam yang baru saja dipanen oleh suaminya, Sarjam. Kegiatan mencuci garam (Dermayu: ngosek) merupakan kegiatan yang sering dilakukan perempuan petani garam.

Garam yang sudah dicuci berkilau putih, tandanya garam sudah cukup baik untuk kemudian dimasukkan ke dalam karung. Ironisnya, garam yang berkilau di jaring tempat Darsini ngosek tidak serupa dengan nasib para petani garam yang semakin terpuruk. Penyebabnya harga jual garam yang anjlok akibat maraknya garam impor.

Pantang menyerah

Ketika terik, Darsini melindungi tubuhnya dengan tiga baju lapis yang menutupi lengan dan kakinya. Di bagian kepala, kaos yang sudah tidak layak pakai ia bentuk menjadi seperti kerudung yang menutupi wajahnya, kemudian caping berwarna hijau diikat ke dagunya.

Darsini adalah petani garam yang lahir dan besar di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Indramayu. Sarjam, suami Darsini pun lahir di Muntur. Dari generasi ke generasi, keluarga mereka menjadi petani garam. Asinnya garam menjadi tumpuan hidup mereka.

Sudah 30 tahun Darsini dan Sarjam menikah, tiga orang anaknya pun telah tumbuh menjadi dewasa. Kebanggaan tersendiri bagi Darsini ketika menceritakan salah satu anaknya telah berhasil kerja di Jakarta. Di dalam diri Darsini, teriknya matahari di Losarang tidak pernah memadamkan usahanya untuk menghadirkan nasi di piring-piring makan keluarganya.

“Panas ya panas, cape ya cape, kalau cape istirahat. Kerja lagi, cari makan lagi. Tidak boleh malas,” ujar Darsini sambil tersenyum.

Jika cuaca sedang terik, Darsini dan Sarjam bersuka cita. Teriknya matahari mampu mempercepat panen garam mereka. Dalam empat hari mereka bisa menghasilkan 40 karung garam dengan berat perkarungnya mencapai 50 kilogram.

Sekalipun menggarap lahan milik orang lain, Darsini tidak merasa kekurangan. Sistem bagi hasil yang diterapkan di Losarang adalah 3:1. Pembagian tersebut berdasarkan kebiasaan penggarapan lahan tambak yang dilakukan suami istri.

“Sistemnya itu, kalau ada 15 karung, kami petani suami istri dapat masing-masing 5 karung dan juragan lima karung. Saya dan bapak mendapatkan 10 karung. Sementara juragan 5 karung,” jelas Darsini.

Garam impor

Tahun 2010 adalah masa jaya para petani garam lokal. Per kilogram garam dihargai Rp1.300 dan Darsini bisa meraup pendapatan dalam satu bulan kurang lebih Rp4.000.000.

Namun, gempuran impor garam mulai menghancurkan petani garam skala kecil pada tahun 2011. Petani garam dibuat morat-marit oleh limpahan garam impor asal Australia. Sempat ada usaha pemerintah dalam menjaga impor garam dengan menangkap dan memberi sanksi pelaku impor. Darsini merasakan sesaat keberpihakan pemerintah, namun kini pengimpor garam bebas memasukkan produk garamnya ke pasar-pasar dalam negeri.

Dengan membanjirnya garam impor, petani garam hanya bisa menjual seharga Rp. 280 sampai Rp. 380 perkilogram. Kini pendapatan Darsini hanya Rp2.000.000 perbulan.

“Bukan hanya saya sebagai petani garam yang semakin susah hidupnya. Di Losarang, semua warga menggantungkan hidupnya pada garam. Ada tukang ojek yang bawa hasil garam ini ke gudang, lalu ada orang yang kerja jadi buruh di gudang, ada juga yang kerja jadi sopir untuk mengirimkan garam. Hampir semua penduduk Losarang berprofesi sebagai petani garam,” kata Darsini dengan wajah murung.

Hingga kini Darsini tidak paham kenapa harus ada garam impor ketika gudang-gudang milik petani lokal masih menumpuk. Ia mengakui, dalam suatu kesempatan, ia diberitahu juragannya bahwa garam hasil garapannya dianggap kalah kualitas.

“Anak-anak kami banyak yang cari kerja di Jakarta. Harga garam murah, untuk makan saja susah. Kalau sudah lelah sekali, kadangkala saya tidak makan supaya bisa irit nasi untuk makan malam si bungsu,” cerita Darsini sambil tersenyum.

Minimnya usaha membangkitkan daya saing petani lokal akan membunuh satu persatu petani garam lokal. Mereka akan kalah bersaing ketika pasar bebas mulai berlaku. Pun pemerintah seperti menutup mata pada kenyataan pemiskinan terstruktur yang dijalankan melalui kran-kran impor.

Darsini dan Sarjam berharap pemerintah memfasilitasi para petani garam di Losarang. Dengan produksi yang cukup besar, kehadiran pemerintah masih dinanti melalui kebijakan manajemen garam yang adil.

“Paling penting, saya akan terus menggarap garam. Terus berusaha supaya anak-anak kami bisa makan dan sekolah tinggi. Harapannya anak-anak kami bisa lebih pintar dan kelak membantu kami membuat garam dengan kualitas bagus,” tutup Darsini.*** (GS)

Darsini: Mimpi Darsini untuk Anak Petani Garam

darsiniDi Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, terik matahari tepat berada di atas kepala. Darsini (45) mengambil air dari kolam kecil sebesar 3×2 meter menggunakan ember yang diikat dengan kayu, kemudian disiramkan ke atas garam yang sudah ada di dalam jaring. Terdengar bunyi ‘sreeekk sreeek’ sewaktu Darsini menarik jaring ke arah kiri dan kanan. Air berwarna cokelat kemudian luruh dari sela-sela bambu.

Alat pencuci garam hanya terbuat dari 4 batang kayu yang ditanam di tanah. Pada bagian tengahnya dipasang bambu sebagai alas menahan beratnya garam, di bagian atas jala rapat diikat pada 4 kayu. Jaring yang dipenuhi garam memiliki berat kurang lebih 10 kilogram. Dibutuhkan kekuatan ekstra saat Darsini harus mencuci garam yang baru saja dipanen oleh suaminya, Sarjam. Kegiatan mencuci garam (Dermayu: ngosek) merupakan kegiatan yang sering dilakukan perempuan petani garam.

Garam yang sudah dicuci berkilau putih, tandanya garam sudah cukup baik untuk kemudian dimasukkan ke dalam karung. Ironisnya, garam yang berkilau di jaring tempat Darsini ngosek tidak serupa dengan nasib para petani garam yang semakin terpuruk. Penyebabnya harga jual garam yang anjlok akibat maraknya garam impor.

Pantang menyerah

Ketika terik, Darsini melindungi tubuhnya dengan tiga baju lapis yang menutupi lengan dan kakinya. Di bagian kepala, kaos yang sudah tidak layak pakai ia bentuk menjadi seperti kerudung yang menutupi wajahnya, kemudian caping berwarna hijau diikat ke dagunya.

Darsini adalah petani garam yang lahir dan besar di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Indramayu. Sarjam, suami Darsini pun lahir di Muntur. Dari generasi ke generasi, keluarga mereka menjadi petani garam. Asinnya garam menjadi tumpuan hidup mereka.

Sudah 30 tahun Darsini dan Sarjam menikah, tiga orang anaknya pun telah tumbuh menjadi dewasa. Kebanggaan tersendiri bagi Darsini ketika menceritakan salah satu anaknya telah berhasil kerja di Jakarta. Di dalam diri Darsini, teriknya matahari di Losarang tidak pernah memadamkan usahanya untuk menghadirkan nasi di piring-piring makan keluarganya.

“Panas ya panas, cape ya cape, kalau cape istirahat. Kerja lagi, cari makan lagi. Tidak boleh malas,” ujar Darsini sambil tersenyum.

Jika cuaca sedang terik, Darsini dan Sarjam bersuka cita. Teriknya matahari mampu mempercepat panen garam mereka. Dalam empat hari mereka bisa menghasilkan 40 karung garam dengan berat perkarungnya mencapai 50 kilogram.

Sekalipun menggarap lahan milik orang lain, Darsini tidak merasa kekurangan. Sistem bagi hasil yang diterapkan di Losarang adalah 3:1. Pembagian tersebut berdasarkan kebiasaan penggarapan lahan tambak yang dilakukan suami istri.

“Sistemnya itu, kalau ada 15 karung, kami petani suami istri dapat masing-masing 5 karung dan juragan lima karung. Saya dan bapak mendapatkan 10 karung. Sementara juragan 5 karung,” jelas Darsini.

Garam impor

Tahun 2010 adalah masa jaya para petani garam lokal. Per kilogram garam dihargai Rp1.300 dan Darsini bisa meraup pendapatan dalam satu bulan kurang lebih Rp4.000.000.

Namun, gempuran impor garam mulai menghancurkan petani garam skala kecil pada tahun 2011. Petani garam dibuat morat-marit oleh limpahan garam impor asal Australia. Sempat ada usaha pemerintah dalam menjaga impor garam dengan menangkap dan memberi sanksi pelaku impor. Darsini merasakan sesaat keberpihakan pemerintah, namun kini pengimpor garam bebas memasukkan produk garamnya ke pasar-pasar dalam negeri.

Dengan membanjirnya garam impor, petani garam hanya bisa menjual seharga Rp. 280 sampai Rp. 380 perkilogram. Kini pendapatan Darsini hanya Rp2.000.000 perbulan.

“Bukan hanya saya sebagai petani garam yang semakin susah hidupnya. Di Losarang, semua warga menggantungkan hidupnya pada garam. Ada tukang ojek yang bawa hasil garam ini ke gudang, lalu ada orang yang kerja jadi buruh di gudang, ada juga yang kerja jadi sopir untuk mengirimkan garam. Hampir semua penduduk Losarang berprofesi sebagai petani garam,” kata Darsini dengan wajah murung.

Hingga kini Darsini tidak paham kenapa harus ada garam impor ketika gudang-gudang milik petani lokal masih menumpuk. Ia mengakui, dalam suatu kesempatan, ia diberitahu juragannya bahwa garam hasil garapannya dianggap kalah kualitas.

“Anak-anak kami banyak yang cari kerja di Jakarta. Harga garam murah, untuk makan saja susah. Kalau sudah lelah sekali, kadangkala saya tidak makan supaya bisa irit nasi untuk makan malam si bungsu,” cerita Darsini sambil tersenyum.

Minimnya usaha membangkitkan daya saing petani lokal akan membunuh satu persatu petani garam lokal. Mereka akan kalah bersaing ketika pasar bebas mulai berlaku. Pun pemerintah seperti menutup mata pada kenyataan pemiskinan terstruktur yang dijalankan melalui kran-kran impor.

Darsini dan Sarjam berharap pemerintah memfasilitasi para petani garam di Losarang. Dengan produksi yang cukup besar, kehadiran pemerintah masih dinanti melalui kebijakan manajemen garam yang adil.

“Paling penting, saya akan terus menggarap garam. Terus berusaha supaya anak-anak kami bisa makan dan sekolah tinggi. Harapannya anak-anak kami bisa lebih pintar dan kelak membantu kami membuat garam dengan kualitas bagus,” tutup Darsini.*** (GS)

Sutiamah: Pejuang Lingkungan, Hak Anak dan Perempuan Roban, Batang

ibu sutiamah (Medium)Sutiamah merapikan buku-buku yang diperolehnya dari pertemuan perempuan nelayan dan pelatihan yang ia hadiri. Buku-buku itu disusun di atas lemari sederhana yang terbuat dari kayu berbentuk kotak. Tidak lebih dari 40 buku yang sudah dikumpulkan untuk mencapai cita-cita sederhana: memiliki perpustakaan untuk anak-anak Roban.

Sutiamah atau lebih dikenal dengan panggilan Mbak Tia, lahir di Garut, Jawa Barat pada tahun 1972 dan menikah dengan Wagino tujuh tahun lalu. Baru empat tahun terakhir, Mbak Tia pindah ke Roban mengikuti suaminya. Bapak Wagino berprofesi sebagai nelayan di Roban, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

Cita-cita sederhana untuk memiliki perpustakaan didasari atas keprihatinan Tia melihat kampungnya yang akan terkena dampak pembangunan PLTU. Olehnya, ia menolak secara tegas pembangunan PLTU Batang.

Menjaga lingkungan

Proyek PLTU Batang dengan kapasitas 2×1000 MW rencananya akan dibangun di lahan seluas 700 hektar. Proyek ini akan menggusur warga di enam desa, yaitu Ponowareng, Karanggeneng, Wonokerso, Ujungnegoro, Sengon (Roban Timur) dan Kedung Segog (Roban Barat), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya perikanan, seperti udang, rajungan, cumi, kepiting dan kerang.
Sejak tahun 2011 rencana pembangunan PLTU Batang diumumkan oleh pemerintah, warga sekitar sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Contohnya, ketika sosialisasi dan konsultasi publik diadakan oleh pemerintah dan PT. Bimasena Power Indonesia (selaku kontraktor), pengamanan ekstra dikerahkan selama acara tersebut berlangsung.

Proses konsultasi pembuatan dokumen Kerangka Acuan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (KA. ANDAL) dilaksanakan di Batang pada Desember 2012. Untuk menjaga kelancaran proses konsultasi, pemerintah mengerahkan lebih dari 1.000 orang aparat dari Kepolisian dan Kodim Kabupaten Batang. Pembangunan PLTU menuai pro dan kontra dari masyarakat. Hal inilah yang membuat Tia menjadi sedih dan khawatir; warga Batang menjadi terpecah. Kini ia harus melihat kecurigaan antarwarga. Padahal, sebelumnya tidak pernah terjadi.

“Dulu kami kuat sekali gotong royongnya, kalau ada nelayan yang kapalnya butuh dicat, kami bisa urunan untuk beli cat dan membantu. Tapi sekarang, semua jadi tidak peduli satu sama lain. Kalau ada yang sakit dari pihak yang pro PLTU, otomatis pihak yang kontra tidak mau menjenguk,” ujar Tia.

Tanpa disadari rencana pembangunan PLTU telah memberikan dampak buruk, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak.

Di sekolah, misalnya, sering kali terjadi perang mulut antar-anak. Hal ini dipicu oleh posisi orang tua yang menolak dan sebagian kecilnya mendukung. Anak-anak yang awalnya tidak mengerti, terpaksa menjadi terlibat dalam konflik ini. Apalagi mereka melihat truk pengangkut tanah, tentara, polisi hingga preman berseliweran di kampung.
Anak-anak Batang tidak bisa main seperti dahulu. Karena rasa takut telah membuat mereka lebih menikmati waktu di rumah sambil bermain telepon genggam atau menonton televisi. Aktivitas mereka sebagai anak-anak terampas oleh rasa curiga yang ditimbulkan akibat adanya proyek PLTU.

“Anak-anak yang masih polos pun ikut ribut. Saling ejek menjadi fenomena baru di antara anak-anak penolak dan pendukung PLTU. Inilah bentuk pemberangusan hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Saya prihatin melihatnya,” tambah Tia.

Mewujudkan impian

Mbak Tia tanpa mengenal lelah selalu ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan penolakan PLTU Batang. Di antara kerumunan laki-laki yang sedang berdemo menolak PLTU, Mbak Tia pasti berdiri di antaranya. Dalam forum-forum diskusi pun, Tia tidak pernah terlewat untuk hadir dan berperan aktif. Menurutnya, perjuangan tidak mengenal batas.

“Semuanya saya lakukan untuk anak-anak Roban, supaya mereka bisa hidup lebih baik seperti dahulu,” kata Tia.
Di awal tahun 2012, Tia mulai aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan PPNI (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia). Keikutsertaannya merupakan salah satu upaya mewujudkan mimpi-mimpinya. Dari pertemuan ke pertemuan lainnya, Mbak Tia menunjukkan permasalahan yang terjadi di kampungnya dan menyampaikan mimpinya untuk anak-anak Roban.

“Membangun perpustakaan mini tidaklah mudah. Dengan mengikuti kegiatan PPNI, saya bisa memperbanyak teman, berani mengutarakan dan mewujudkan cita-cita perjuangan masyarakat Roban. Saya yakin, lewat buku anak-anak bisa melihat dunia di luar kampungnya sendiri,” imbuh Tia.

PPNI menjadi gerbong perjuangan Tia melunasi mimpinya. Ia wujudkan mimpi itu lewat buku, seperti dipesankan oleh Bung Hatta (Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia) bahwa, “Aku rela dipenjara asalkan bersama buku. Karena dengan buku, aku bebas”.

Tia ingin anak-anak Roban memiliki kebebasan untuk bermimpi, termasuk tentang lingkungan lestari dan hidup lebih baik. Untuk itulah, Tia terus berjuang hingga detik ini.

Kenaikan BBM Memberatkan Nelayan Tradisional

Jakarta, Seruu.com – Rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Banyak yang tidak menyetujui dengan kenaikan tersebut, terutama di kalangan nelayan tradisional.

Menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), pemerintah harus membenahi fungsi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) serta menindaktegaskan pelaku (pemilik SPBN dan pengguna) penyimpanan BBM bersubsidi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kiara mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebelum menjamin akses dan ketersedian pasokan BBM bersubsidi bagi nelayan tradisional.

Meski anggaran BBM bersubsidi meningkat , nelayan tradisional tidak mendapatkan haknya. Padahal, untuk turun ke laut, nelayan harus menyiapkan sedikitnya 60-70% dari total ongkos produksi. Hal ini berimbas pada sulitnya keluarga nelayan untuk hidup sejahtera. Karena di saat bersamaan harga BBM dan harga sembako meningkat.

Kiara mendapati fakta bahwa kesulitan akses dan kesinambungan pasokan BBM bersubsidi di 237 unit SPBN di Indonesia pada 2011 menjadikan nelayan tradisional sebagai masyarakat yang paling dirugikan. Terlebih, kenaikan harga solar sebesar Rp200 di tahun 2012 melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sudah terbukti kian membebani. Belum lagi, penyimpangan pemakaian BBM bersubsidi juga marak terjadi di SPBN. Misal, di Kota Tarakan, Kalimantan Timur.

Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni Rp2.000 per liter untuk premium dan Rp1.000 per liter untuk solar, per Juni 2013 tanpa disertai perbaikan kinerja pemerintah untuk menjamin kemudahan akses dan ketersediaan alokasi bagi nelayan sebaiknya ditinjau ulang. ”

“Apa lagi, sepanjang 2010-2013 anggaran subsidi BBM jenis tertentu terus meningkat sebesar 182%,” ujarnya, Kamis (23/5/2013). [ary]

Sumber: http://mobile.seruu.com/utama/ekonomi-dan-keuangan/artikel/kenaikan-bbm-memberatkan-nelayan-tradisional

KIARA: Latih Nelayan Cegah Illegal Fishing, Pemerintah Harus Sediakan BBM

KBR68H, Jakarta – LSM Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai positif pelatihan nelayan oleh TNI di Kalimantan Barat.

Sekjen KIARA Abdul Halim mengatakan, harusnya pelatihan dilakukan sejak lama karena sejak zaman perang kemerdekaan sebenarnya para nelayan telah dilibatkan dalam perang kemerdekaan Indonesia. Namun harus diperhatikan juga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan.

“Saya kira juga menjadi penting jika para nelayan ini juga dilengkapi ketersediaan melaut dan BBM bersubsidi yang bisa mereka jangkau. Karena hari ini BBM saja sudah sulit. Jadi tidak nyambung jika kamera dan handphone disediakan tapi BBM-nya tidak ada,” jelas Abdul Halim dalam perbicancangan Sarapan Pagi KBR68H.

Sebelumnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut melatih nelayan di Kalimantan Barat menjadi intelijen mengenai tindak kriminal di wilayah perairan.

Komandan Pangkalan Angkatan Laut Kolonel Laut, Dwika Tjahja Setiawan mengatakan, para nelayan itu nantinya melengkapi diri dengan peralatan dokumentasi sederhana, seperti menggunakan kamera telepon genggam. Peralatan ini akan dimanfaatkan untuk merekam kejadian maupun kapal asing yang dicurigai sebagai pelaku illegal fishing.

Editor: Anto Sidharta

Peringati Hari Bumi, Warga Marunda Punguti Sampah

REPUBLIKA.CO.ID, CILINCING — Warga di Kampung Marunda Kepu, Jakarta Utara, memperingati Earth Day (Hari Bumi) dengan membersihkan lingkungan rumah dan pesisir pantai. Kegiatan yang didukung Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) ini berjalan cepat dan lancar walaupun sempat ditunda karena cuaca buruk.

Salah satu warga, Jueni (49 tahun) mengatakan lingkungan rumahnya yang berada di dekat pantai tak jarang berkelimpahan sampah banjir rob. Sehingga sampah harus dibersihkan secara berkala. Dia dan warga sekitar membersihkan areal pemukiman setiap minggu pagi. “Senang kalau bersih,” ujarnya kepada Republika, Senin (22/4).

Menurut pantauan, sekitar 30 orang warga perempuan dan 20 laki-laki dari segala umur turun memunguti sampah-sampah. Kondisi sehabis hujan membuat beberapa titik terendam air beberapa sentimeter.

Hujan tak menggoyahkan semangat warga untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah mereka. Walaupun lumpur hitam mengotori tangan hingga baju mereka. Setelah sekitar 45 menit bekerja bakti, terkumpul 25 kantong sampah yang beratnya 20 kilogram per kantong.

Selain mengambil sampah, warga pun menanam pohon jenis Bintaro di sekitar lahan kosong di dekat rumah mereka. Sampah di dua RT,  termasuk RT 8 dan RT 9 di RW 7 Kelurahan Marunda, akhirnya sedikit berkurang.

Menurut Sekretaris Jenderal KIARA, Abdul Halim, limbah padat (sampah) dan limbah cair (terutama limbah B3 yang berbahaya) merupakan pencemar lingkungan hidup dan bumi. Seluruh limbah tersebut larut dalam tanah dan air kemudian mengalir ke sungai dan berakhir di muara sungai hingga ke kampung nelayan. “Rata-rata kondisi kampung nelayan seperti itu,” ujarnya.

Menurut data, wilayah sungai yang rusak di Indonesia telah mencapai 85 persen. Kualitas sungai terus menurun sebab difungsikan sebagai sarana limbah, industri pabrik, pertambangan dan domestik.

Data Pemda DKI Jakarta menyebut ada 94 persen kualitas air sungai di Jakarta tercemar berat dan 6 persen tercemar ringan. Sedangkan kualitas air di Teluk Jakarta tercemar berat 64 persen, tercemar ringan 30 persen dan tercemar sedang 6 persen.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/04/22/mlnuag-peringati-hari-bumi-warga-marunda-punguti-sampah

Triwulan I 2013: Berjuang Jaga Lingkungan, 25 Nelayan Ditangkap

Oleh Sapariah Saturi,  April 6, 2013 9:28 pm

 A+ | A-

Inpres yang dikeluarkan Presiden pada 2011 jelas meminta Kapolri mengutamakan upaya preemtif, preventif dan edukatif dalam penegakan hukum bagi nelayan. Fakta di lapangan berkata lain. Nelayan yang berjuang mempertahankan wilayah hidup dan lingkungan yang baik serta sehat banyak ditangkapi.

Pada triwulan pertama, Januari–Maret 2013,  setidaknya 25 nelayan dan pembudidaya tradisional dikriminalisasi Kepolisian saat memperjuangkan hak hidup atas lingkungan yang baik serta sehat. Padahal, Presiden SBY melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan. Sayangnya, dalam implementasi Inpres ini diabaikan begitu saja oleh penyelenggara negara.

Untuk itu, bertepatan Hari Nelayan Indonesia, organisasi nelayan bersama Kiara mendesak Presiden mengevaluasi kinerja para kementerian dan lembaga serta kepala daerah sesuai tertera dalam instruksi. Lalu, meminta Kapolri menghentikan praktik kriminalisasi nelayan. Mereka juga meminta, Presiden SBY fokus menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan ketimbang mengurus kepentingan partai politik tertentu sesuai mandat UUD 1945.

Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), mengatakan, dalam Inpres ini memerintahkan kepada Kepolisian RI mengutamakan upaya preemtif, preventif dan edukatif dalam penegakan hukum bidang perikanan terhadap nelayan. Juga melakukan perlindungan dan menjaga keamanan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan. Ia ditujukan kepada 18 menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPN, Kepala BPS, para gubernur, bupati dan walikota. “Mereka diminta berkoordinasi integratif guna memberikan jaminan kesejahteraan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi nelayan,” katanya dalam rilis kepada media Sabtu(6/4/13).

Dia mengatakan, fakta di perkampungan nelayan menunjukkan, Inpres 15/2011 diabaikan penyelenggara negara. Kondisi ini bisa diliaht dari beberapa indikator. Pertama, pembiaran pemakaian alat tangkap trawl di perairan Indonesia tanpa penegakan hukum. Sepanjang Januari-Maret 2013, dua nelayan tradisional Indonesia meninggal dunia akibat lemahnya penegakan hukum pemakai trawl.

Kedua, keluar Permen 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang mempermudah marak praktik perikanan ilegal, tidak diatur dan dilaporkan. Ketiga, meski sebagian kecil mendapatkan kartu nelayan, akses jaminan sosial dan kesehatan belum diperoleh masyarakat nelayan. Keempat, kelangkaan BBM untuk nelayan. Kelima, anak buah kapal (ABK) asing mengebiri hak anak bangsa untuk mendapatkan kesempatan kerja di sektor perikanan.

Keenam, pembiaran perda-perda pesisir melegalkan praktik pengkaplingan dan privatisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketujuh, kontribusi besar perempuan nelayan di sektor perikanan belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan negara.

Sumber : http://www.mongabay.co.id/2013/04/06/triwulan-i-2013-berjuang-jaga-lingkungan-25-nelayan-ditangkap/#ixzz2QDT0COgk

REKLAMASI PANTAI: Warga dan Ekosistem Rugi

Jakarta, Kompas – Reklamasi pantai di sejumlah daerah sebagian besar tidak berpihak kepada masyarakat pesisir. Warga digusur dan akses melaut dibatasi. Terjadi pula kerusakan ekosistem akibat pembelokan arah dan kekuatan arus.

Pemerintah didesak untuk mengarusutamakan kepentingan masyarakat kecil dan pertimbangan lebih luas dalam pembangunan pesisir. Demikian kata Herdianto Wahyu Kustiadi, Sekjen Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia, dalam diskusi ahli Dampak Reklamasi Pantai dan Pulau-pulau Kecil yang diadakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Jumat (19/4), di Jakarta.

Pembicara lain adalah Nirwono Joga (pakar lanskap Universitas Trisakti), Alan Koropitan (Direktur Pusat Oseanografi dan Teknologi Kelautan Universitas Surya), dan Arie Herlambang (pakar hidrologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Nelayan dari Kendal, Serang, dan Marunda dihadirkan.

Herdianto mengatakan, reklamasi bagi kesejahteraan nelayan seharusnya berupa penyediaan fasilitas ekonomi atau sosial, seperti pembangunan tempat pelelangan ikan dan penambatan perahu. Namun, pembangunan reklamasi di Indonesia sebagian besar didorong kepentingan komersial.

Terkait reklamasi Teluk Jakarta yang akan membangun pulau- pulau buatan, kata Arie, akan menimbun kabel bawah laut dan pipa Pembangkit Listrik Tenaga Uap Muara Tawar yang memasok 40 persen listrik Jakarta. Ia mengingatkan analisis natural flushing (pencucian alami) yang akan meningkatkan sedimentasi antara pulau reklamasi dan daratan Jakarta. Hal itu berbahaya bagi terumbu karang. (ICH)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2013/04/22/02332067/warga.dan.ekosistem.rugi

KICK ANDY: Bukan Wanita Biasa – [2/8]

KICK ANDY: Bukan Wanita Biasa – [2/8]

Dulu Pengupas Kerang Kini Pemulung

Cangkangkerang itu masih tampak berserakan disepanjang jalan menuju rumahHabibah do kampong Marunda Kepu, Cilincing, Jakarta Utara. Memang itu bukan kulit kerang barumelainkan kulit kerang beberapa bulan lalu. Kini, kulit kerang itu menjadi saksi bisubahwaaktivitas mengupas kerangsempat pernah menjadi pekerjaanpara ibu-ibu nelayan di kampung itu.

Siang itu, 18 April 2011. Habibah baru bangun dari tidur siangnya. Kini ia punya aktivitas baru. Sudah tigahari ini, enamjaring tancap yang dipasangsuaminya tidak menghasilkan apapun. Udang rebon atau jenis ikan lautapapunsama sekali tidak terjaring. Yang ia dapatjustru tumpukan plastik dan sampahindustri. “Apes,kalau sudah begitu,” kata Habibah lirih.

Ibu limaanak ini biasa kerja lebih dari 15 jam sehari. Aktifitasnya sudah dimulai sejak pagi buta, ketika semua orang masih terlelap. Gobang, sang suami,juga sudah keluar rumah sejak pukul 03.00. Ia tidak melaut. Maklum, sudah beberapa tahun ini Gobang tidak punya perahu lagi. Yang dilakukan saat inihanyalah menyuduh alias mencari udang rebon dengan menggunakan serok menyusuri sepanjang pinggir laut utara Jakarta.

Jika mentari sudah mulai keluar dari ufuk timur, pencarian dihentikan. Jaring tancap mulai diambil,berharap ada ikan yang nyangkut. Selanjutnya, hasil tangkapan dijual ke tempat pelelangan ikan (TPI) Cilincing, sekitar limakilometerdari rumahnya. Kadang tangkapannyadijajajakandengan cara berkeliling. “Kalau benar-benar butuh uang, terpaksa dijual beberapa bagian saja,” kata Habibah.

Sementara, udang rebonhasil tangkapan suami, jika masih tersisa dari pasar, akan dibawa pulang. Udang rebon sisa jualan itu bukan untuk dikonsumsi sendiri, melainkan akan diolah lagi menjadi trasi. Trasi udang buatan Habibah inisempat menjadi rebutan di pasar pada era 1980-an. Dulu, dalam seminggu, puluhan kilogramtrasi bisa ia dihasilkan. Begitu juga dengan kerang hasil tangkapan di laut. Begitu melimpah. Namun ini berlangsung hingga sekitar tahun 2000. Lalu, semua itu kini tinggal kenangan. Selama duatahun terakhir, masa keemasannya tak lagi tersisa.

“Sudah beberapa hari ini, tangkapan tidak bagus,” kata Habibah. Entah kemana larinya ikan, rebon dan yang lainnya. Biasanya, April adalah mulai datang musimAngin Timur,yang menjadimasa panen para nelayan. Tapi, hingga bulan April, Angin Barat masih saja ada. Angin Timur tak kunjung datang.

Musimikan berkumpulsudah hilang. Intensitas hujan yang tidak beraturan turut berpengaruh terhadap suhu air laut. Akibatnya, kehidupan di bawah laut juga ikut terpengaruh. Ikan yang biasanya betah menjadi tidak betah. “Itu mempengaruhi kebiasaan ekosistem laut, dan kebiasaan nelayan,” kata Tiarom, nelayan Marunda yang sudah sebulan terakhir hanya mendapatkan tangkapan ikan taklebih dari 10 kg.

Karena penghasilan merosot, Habibah sangat mengkhawatirkan nasib anak bungsunya yang masih duduk di kelas duasekolah dasar (SD). Jika pagi hari ia tidak mempunyai uang Rp 10 ribu, maka si bungsu tidak bisa berangkat sekolah. Tak ada ongkos. “Hari ini tadi tidak sekolah lagi,”katanya.

Anak keempatnya, Faisal, sempat merasakan hal serupa. Iasempatmengenyam pendidikan hingga kelas 5 SD. Hingga saat ini, Faisal masih belum bisa melanjutkan pendidikan. Jangankan memenuhi biaya pendidikan sang anak, untuk urusan dapur saja belum sepenuhnya tercukupi. Setiap hari, keluarga Habibah hanya mampu menghasilkan rata-rata hanya Rp 30 ribu dari hasil tangkapan di laut. Sementara, total kebutuhan minimal untuk menyuapi tujuh anggota keluarganya adalah Rp 50 ribuper hari.

Ini belum termasuk kebutuhan membeli air bersih.  Kondisi air di teluk Jakartasudah tidak layak dikonsumsi. Keluarga Habibah harusmembeli air PAMseharga Rp 1.500 per jirigen. Dalam sehari, keluarganya dibutuhkan sekitar 8 jirigen. “Saya bilang, kalau mandi harus diirit. Kalau nyuci,lebih baik di kali. Karena, air memamg lagi sulit sekarang,” kata Habibah.

Terpaksa Memulung

Penghasilan nelayan makin merosot sejak pembangunan protek Banjir Kanal Timur (BKT) Dermaga tempat berlabuh nelayan telah digusur proyek BKT. Perahu nelayan yang biasa berlabuh di dermaga itukini kesulitan mencari tempat berlabuh.

Bahkan, BKT mengirimi sampah dari tengah kota ke pantai. Sampah menjadi “tangkapan” baru nelayan Cilincing.“Kalau kali dibuka itu kan sampah pada keluar semua. Dan ibu-ibu pada banyak berhamburan keluar rumah,” kata Habibah.

Para perempuanyang profesinya berjualan ikan keliiling, kinimembawa karungan sampah di atas sepedanya usai jualan. Sampah itu merekapungut dijalan sambil berjualan. Hasil pulungan sampa, dijualRp 1.500 per kilogramnya. Sehari, paling tidak hanya dapat 2 kilogram. “Pernah sehari dapat empatkarung, lupa berapa kilongya. Setelah dijual cuma dihargai Rp 20 ribu,” kata Habibah sambil melirik Gobang, yang duduk disampingnya.

Jika sampah memang sedikit didapat, Habibah berendam ke laut. Ia akan mencarikontai (kerang kecil). “Nanti pulangnya digotong berduaan sama bapak. Kadang dapat 20 kg, dijual sekitar Rp 30 ribu. Kalau kosong terus, ya cari kontai itu. Berendam sampai segini,” kata Habibah sambil memegang lehernya.

Beban Ganda

Melaut adalah gantungan hidup satu-satunya bagi keluarganelayan. Sementara, ombak di laut makin terus tidak bersahabat. Nekat melaut nyawa taruhannya, tidak melaut berarti keluargatidak makan.

Perahu nelayan rata-rata hanya mampu menempuh jarak maksimal duamilbdari bibir pantai. Sementara, bibir pantai sudah tergerus reklamasi. Nelayan budidaya ikan kehilangan lahan. Air laut makin tercemar sampai radius dua mil dari bibir pantai.

Ikan-ikan semakin ke tengah laut.  Dan jika nelayan memaksakanberlayarke tengah, maka resiko semakin besar. Ombak besarbisa membalikkan perahu mungil mereka. “Kalau sudah begini, ya pasrah saja. Makanya, mulai muncul pekerjaan alternatif para ibu-ibu,” kata Tiarom, ketika ditemui di perahunya.

Menurut hasilpenelitian Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), perempuan di pesisir utara Jakartabekerja  lebih dari15 jam dalam sehari sejak 2 tahun terakhir. Menurutstudi tersebut,48% pendapatan nelayan dihasilkan dari aktifitas ekonomi perempuan nelayan. “Dan beban perempuan nelayan memang lebih besar,” kata Abdul Halim, Koordinator program Kiara dalam orasinya di  depan Istana Negara beberapa pekan lalu.

Apa boleh buat. Bumi makin panas. Sampah makin membanjiri laut. Nelayan yang menjadi korban.