Habibah: Penerus Cita-cita Pitung di Teluk Jakarta

/in /by

Apa yang paling kita ingat tentang lhabibah_marundaaut? Pasir, debur ombak, perahu-perahu nelayan, dan ingatan tentang birunya lautan Indonesia. Lalu ada nelayan menjaring ikan, perempuan nelayan yang menjemur ikan dengan menggunakan alat berbahan dasar bambu. Ada bau amis dan terik yang menyeruak di tengah hiruk-pikuk kampung nelayan. Itulah segelintir kenangan tentang laut Jakarta dan kampung nelayan.

Kini, di Jakarta hampir tidak ada kenangan yang tersisa tentang laut. Jika kita ingin melihat laut, kita harus mengeluarkan biaya untuk bisa menikmati laut di kawasan Ancol. Pun jika ada pantai publik, kawasannya terbilang cukup jauh dari pinggir jalan dan hanya menyisakan garis pantai sepanjang 500 meter dari 3 kilometer luas pantai publik yang pernah direncanakan oleh Walikota Jakarta Utara Effendi Anas pada tahun 2008.
Pertanyaannya, di mana para nelayan Teluk Jakarta sekarang?

Pembangunan merusak

Habibah, perempuan nelayan berusia 50 tahun harus menahan nafasnya sembari menjaga karung kumal yang berisi kerang hijau agar tidak tersenggol truk yang melintasi jalan sepanjang Banjir Kanal Timur (BKT). Gobang (51), suaminya menurunkan karung dari pangkuannya.

Habibah adalah seorang istri nelayan Marunda yang telah dikaruniai lima orang anak. Habibah pun anak seorang nelayan yang dulu tinggal di Kampung Marunda Lama, kampung nelayan yang dekat dengan Cagar Budaya Rumah dan Masjid si Pitung.

Di tahun 1980, ketika masa pemerintahan Orde Baru sedang gencar melakukan pembangunan, Marunda pun terkena imbasnya. Habibah dan keluarganya dipaksa pindah dari Marunda Lama yang disulap menjadi Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Kenangan akan kampung pesisir di Marunda Lama masih melekat di dalam ingatan Habibah, semua nelayan yang pernah tinggal di Marunda Lama berpencar ke segala penjuru pesisir Jakarta. Habibah dan keluarganya memilih menetap di  Marunda Kepu, Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda Baru, Jakarta Utara.

Marunda berbeda 180 derajat, di mana bangunan beton, pasir, debu, limbah dan seng berdiri kokoh. Berbanding terbalik dengan Kampung Marunda Kepu yang kumuh, becek dan lusuh.

“Dulu nenek saya cerita, ada monyet sebesar kebo. Mangrovenya tinggi-tinggi, ikannya banyak banget. Lah! kalau sekarang, mana ada ikan lagi, pada  abis kena limbah!” ujar Habibah sembari tersenyum menceritakan kenangan yang masih tersisa.

Terlebih lagi proyek reklamasi membuat kondisi semakin buruk lagi. Habibah pun menatap nanar ke lautnya, di mana dulu jutaan mangrove pernah ditebang habis. Kini nelayan Marunda Kepu terus berjuang melawan kemiskinan. Pembangunan tidak menyisakan apapun bagi nelayan, kecuali limbah dan kejamnya kenyataan bahwa mereka terampas dari ruang hidupnya.

Berjuang Bersama

Habibah yang tidak tamat sekolah pernah minder atau tidak percaya diri jika harus bercerita tentang kampungnya. Kini ia berubah. Ia terdorong untuk tampil dan berbicara di depan publik menyuarakan fakta yang terjadi di Kampung Nelayan Marunda Kepu.

Si Pitung adalah idola yang dibanggakan oleh Habibah. Perjuangannya melawan kemiskinan, penjajahan dan kekerasan terhadap kaum pribumi telah begitu membekas di hati Habibah.

“Kalau semuanya diem, siapa yang mau cerita soal keadaan nelayan di sini. Saya mikir sampe pusing, akhirnya saya bilang sama suami kalau mau ngajak nelayan di sini buat ngebenerin Marunda. Saya kumpulin ibu-ibu sama bapak-bapak kita ngobrol gimana ini caranya biar lebih baik hidup kita,” ujar Habibah bersemangat.

Pada tahun 2011, Habibah mulai melibatkan perempuan nelayan dan nelayan dalam beberapa pelatihan bersama KIARA dan PPNI (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia). Habibah pun tidak pernah lelah menyuarakan aspirasinya bersama perempuan nelayan dan nelayan. Atas dedikasinya, pada bulan Maret 2013 lalu, Habibah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu perempuan pejuang pangan yang di selenggarakan oleh Oxfam Indoensia bersama dengan Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS).

Habibah tidak pernah kenal lelah menyuarakan aspirasi warga Marunda Kepu. Harapannya sederhana, Marunda Kepu menjadi desa pesisir yang terbebas dari reklamasi dan terbebas limbah.

Mekar Baru

Ia gerakkan 30 perempuan nelayan dan nelayan untuk melakukan perubahan melalui Kelompok Mekar Baru, nama kelompok yang digagas oleh Habibah.  Pemilihan nama Mekar Baru didasarkan pada harapan nelayan Marunda Kepu, seperti bunga yang semakin rekah, memberi suasana dan pengharapan kehidupan yang baru.

Kampung Nelayan Marunda Kepu memiliki potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga. Salah satunya adalah cangkang kerang. Di dalam Kelompok Mekar Baru, cangkang kerang diolah menjadi barang-barang yang mempunyai fungsi dan bernilai ekonomi tinggi.

“Kita bikin gantungan kunci, tempat tisu, piring, banyak banget dah. Hasilnya lumayan untuk membantu keluarga-keluarga kami,” cerita Habibah mewakili kelompoknya.

Akses pasar untuk penjualan produk Kelompok Mekar Baru masih menjadi kendala. “Kami berharap dapat menemukan pasar dan pelanggan produk-produk olahan Mekar Baru. Dan lebih penting lagi, kami membutuhkan lingkungan yang bersih dan bebas reklamasi”, kata Habibah mengakhiri obrolan.
Kini perempuan nelayan Marunda Kepu tengah bersemangat dengan konsep perjuangan Mekar Baru.*** (SH)

Giant Sea Wall Menyebabkan Dampak Lingkungan Makin Buruk

/in /by

Siaran Pers Bersama

Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (CSF-CJI)

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

 

Giant Sea Wall Menyebabkan Dampak Lingkungan Makin Buruk

Jakarta, 17 September 2013. Model pembangunan yang boros lahan dan maraknya alih fungsi hutan mangrove—membuat sistem tata air Jakarta semakin rusak. Ini berimplikasi pada krisis air bersih berkepanjangan.

Selain model pengelolaan pesisir yang carut-marut itu, kondisi Jakarta buruk dan semakin buruk dengan kenaikan permukaan air laut Teluk Jakarta mencapai rata-rata 0.57 cm per tahun.  Ini berpotensi merendam kawasan pantai  antara 0.28 – 4.17 meter pada tahun 2050. Semua ini terungkap dalam penelitian Armi Susandi (2007) bertajuk “Pengaruh Perubahan iklim di Jakarta dengan Menghitung Laju Kenaikan Temperatur di Jakarta dan Kenaikan Muka Air Laut”.

Lebih lanjut dalam penelitian itu, beberapa daerah di antaranya Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Koja, Cilincing dan Bandar Udara Soekarno Hatta—bakal terendam air. Dari aspek sosial dan ekonomi, salah urus pengelolaan pesisir akan menggusur setidaknya 14.316 jiwa masyarakat yang tersebar di enam kampung nelayan

Mida Saragih, Koordinator Nasional Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim menegaskan (CSF-CJI), “Hasil prediksi Dewan Nasional Perubahan Iklim terbaru sudah menyebutkan pola pembangunan yang merusak seperti di Jakarta menyebabkan pemburukan dampak lingkungan perubahan iklim. Dengan prediksi tersebut, Pemerintah Nasional dan Pemerintah DKI Jakarta mesti bersama-sama mendorong perbaikan daya dukung lingkungan, di antaranya menyetop rencana pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall. Tanggul raksasa itu akan membentang sepanjang 30 km di Teluk Jakarta. Pembangunan tanggul praktis memperlambat arus debit air tiga belas sungai yang bermuara di Teluk Jakarta dan memacu pendangkalan sungai. Bila hal ini berlangsung, Pemerintah harus mengeruk sungai secara teratur, supaya tidak mengakibatkan banjir. Tanggul raksasa akan melahirkan sejumlah masalah baru yang merugikan masyarakat dan Pemerintah.”

“Pemerintah semestinya serius menyiapkan perluasan Ruang Terbuka Hijau sampai dengan 30 persen guna memberikan perlindungan terhadap kualitas udara dan iklim mikro,” tambah Mida.

Menurut kajian Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), pemburukan kualitas ekosistem pesisir Jakarta berlangsung dengan sangat cepat dan tidak memperhatikan implikasinya terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Di antaranya mangrove seluas 1.134 hektare pada tahun 1960, kini tersisa tidak lebih dari 15 % saja. Salah satu penyebab utamanya adalah alih fungsi lahan dengan cara pengurugan tanah untuk perluasan lahan (reklamasi).  Dengan izin pemerintah, sejumlah perusahaan properti dan pergudangan melaksanakan reklamasi tersebut.

Selamet Daroyni, Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA menegaskan,  “Proyek pembangunan Giant Sea Wall merupakan bagian dari MP3EI yang hanya mendorong terjadinya pembangunan fisik berupa pelabuhan, jalan tol yang bertujuan untuk meningkatkan mobilitas barang dan jasa. Pembangunan fisik tersebut tidak memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan hidup dan sumber daya alam. Proyek Giant Sea Wall juga merupakan bentuk perampasan ruang hidup masyarakat pesisir dan abai terhadap masa depan Jakarta.

KIARA dan CSF-CJI mendesak Kementerian Koordinator Perekonomian RI dan Pemerintah DKI Jakarta agar mulai meletakkan Prediksi DNPI terkait Jakarta 2030 sebagai referensi strategis guna merevisi Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Jakarta. Dan lebih berkonsentrasi untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya air yang mengintegrasikan hulu-hilir. Tujuan utamanya agar inisiatif-inisiatif penyelamatan lingkungan yang sudah berlangsung dapat memberikan hasil maksimal dan membebaskan Jakarta dari bencana.

KIARA dan CSF-CJI juga mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melibatkan masyarakat pesisir bersama-sama merespon dampak perubahan iklim, bukan justru menggusur masyarakat.***

Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Mida Saragih, Koordinator Nasional  CSF-CJI

Email. ms.mida.saragih@gmail.com / Phone. +6281322306673

Selamet Daroyni, Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA

Email : selametdaroyni@gmail.com/ Phone : +62 821 1068 3102

Darsini: Mimpi Darsini untuk Anak Petani Garam

/in , /by

darsiniDi Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, terik matahari tepat berada di atas kepala. Darsini (45) mengambil air dari kolam kecil sebesar 3×2 meter menggunakan ember yang diikat dengan kayu, kemudian disiramkan ke atas garam yang sudah ada di dalam jaring. Terdengar bunyi ‘sreeekk sreeek’ sewaktu Darsini menarik jaring ke arah kiri dan kanan. Air berwarna cokelat kemudian luruh dari sela-sela bambu.

Alat pencuci garam hanya terbuat dari 4 batang kayu yang ditanam di tanah. Pada bagian tengahnya dipasang bambu sebagai alas menahan beratnya garam, di bagian atas jala rapat diikat pada 4 kayu. Jaring yang dipenuhi garam memiliki berat kurang lebih 10 kilogram. Dibutuhkan kekuatan ekstra saat Darsini harus mencuci garam yang baru saja dipanen oleh suaminya, Sarjam. Kegiatan mencuci garam (Dermayu: ngosek) merupakan kegiatan yang sering dilakukan perempuan petani garam.

Garam yang sudah dicuci berkilau putih, tandanya garam sudah cukup baik untuk kemudian dimasukkan ke dalam karung. Ironisnya, garam yang berkilau di jaring tempat Darsini ngosek tidak serupa dengan nasib para petani garam yang semakin terpuruk. Penyebabnya harga jual garam yang anjlok akibat maraknya garam impor.

Pantang menyerah

Ketika terik, Darsini melindungi tubuhnya dengan tiga baju lapis yang menutupi lengan dan kakinya. Di bagian kepala, kaos yang sudah tidak layak pakai ia bentuk menjadi seperti kerudung yang menutupi wajahnya, kemudian caping berwarna hijau diikat ke dagunya.

Darsini adalah petani garam yang lahir dan besar di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Indramayu. Sarjam, suami Darsini pun lahir di Muntur. Dari generasi ke generasi, keluarga mereka menjadi petani garam. Asinnya garam menjadi tumpuan hidup mereka.

Sudah 30 tahun Darsini dan Sarjam menikah, tiga orang anaknya pun telah tumbuh menjadi dewasa. Kebanggaan tersendiri bagi Darsini ketika menceritakan salah satu anaknya telah berhasil kerja di Jakarta. Di dalam diri Darsini, teriknya matahari di Losarang tidak pernah memadamkan usahanya untuk menghadirkan nasi di piring-piring makan keluarganya.

“Panas ya panas, cape ya cape, kalau cape istirahat. Kerja lagi, cari makan lagi. Tidak boleh malas,” ujar Darsini sambil tersenyum.

Jika cuaca sedang terik, Darsini dan Sarjam bersuka cita. Teriknya matahari mampu mempercepat panen garam mereka. Dalam empat hari mereka bisa menghasilkan 40 karung garam dengan berat perkarungnya mencapai 50 kilogram.

Sekalipun menggarap lahan milik orang lain, Darsini tidak merasa kekurangan. Sistem bagi hasil yang diterapkan di Losarang adalah 3:1. Pembagian tersebut berdasarkan kebiasaan penggarapan lahan tambak yang dilakukan suami istri.

“Sistemnya itu, kalau ada 15 karung, kami petani suami istri dapat masing-masing 5 karung dan juragan lima karung. Saya dan bapak mendapatkan 10 karung. Sementara juragan 5 karung,” jelas Darsini.

Garam impor

Tahun 2010 adalah masa jaya para petani garam lokal. Per kilogram garam dihargai Rp1.300 dan Darsini bisa meraup pendapatan dalam satu bulan kurang lebih Rp4.000.000.

Namun, gempuran impor garam mulai menghancurkan petani garam skala kecil pada tahun 2011. Petani garam dibuat morat-marit oleh limpahan garam impor asal Australia. Sempat ada usaha pemerintah dalam menjaga impor garam dengan menangkap dan memberi sanksi pelaku impor. Darsini merasakan sesaat keberpihakan pemerintah, namun kini pengimpor garam bebas memasukkan produk garamnya ke pasar-pasar dalam negeri.

Dengan membanjirnya garam impor, petani garam hanya bisa menjual seharga Rp. 280 sampai Rp. 380 perkilogram. Kini pendapatan Darsini hanya Rp2.000.000 perbulan.

“Bukan hanya saya sebagai petani garam yang semakin susah hidupnya. Di Losarang, semua warga menggantungkan hidupnya pada garam. Ada tukang ojek yang bawa hasil garam ini ke gudang, lalu ada orang yang kerja jadi buruh di gudang, ada juga yang kerja jadi sopir untuk mengirimkan garam. Hampir semua penduduk Losarang berprofesi sebagai petani garam,” kata Darsini dengan wajah murung.

Hingga kini Darsini tidak paham kenapa harus ada garam impor ketika gudang-gudang milik petani lokal masih menumpuk. Ia mengakui, dalam suatu kesempatan, ia diberitahu juragannya bahwa garam hasil garapannya dianggap kalah kualitas.

“Anak-anak kami banyak yang cari kerja di Jakarta. Harga garam murah, untuk makan saja susah. Kalau sudah lelah sekali, kadangkala saya tidak makan supaya bisa irit nasi untuk makan malam si bungsu,” cerita Darsini sambil tersenyum.

Minimnya usaha membangkitkan daya saing petani lokal akan membunuh satu persatu petani garam lokal. Mereka akan kalah bersaing ketika pasar bebas mulai berlaku. Pun pemerintah seperti menutup mata pada kenyataan pemiskinan terstruktur yang dijalankan melalui kran-kran impor.

Darsini dan Sarjam berharap pemerintah memfasilitasi para petani garam di Losarang. Dengan produksi yang cukup besar, kehadiran pemerintah masih dinanti melalui kebijakan manajemen garam yang adil.

“Paling penting, saya akan terus menggarap garam. Terus berusaha supaya anak-anak kami bisa makan dan sekolah tinggi. Harapannya anak-anak kami bisa lebih pintar dan kelak membantu kami membuat garam dengan kualitas bagus,” tutup Darsini.*** (GS)

Darsini: Mimpi Darsini untuk Anak Petani Garam

/in /by

darsiniDi Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, terik matahari tepat berada di atas kepala. Darsini (45) mengambil air dari kolam kecil sebesar 3×2 meter menggunakan ember yang diikat dengan kayu, kemudian disiramkan ke atas garam yang sudah ada di dalam jaring. Terdengar bunyi ‘sreeekk sreeek’ sewaktu Darsini menarik jaring ke arah kiri dan kanan. Air berwarna cokelat kemudian luruh dari sela-sela bambu.

Alat pencuci garam hanya terbuat dari 4 batang kayu yang ditanam di tanah. Pada bagian tengahnya dipasang bambu sebagai alas menahan beratnya garam, di bagian atas jala rapat diikat pada 4 kayu. Jaring yang dipenuhi garam memiliki berat kurang lebih 10 kilogram. Dibutuhkan kekuatan ekstra saat Darsini harus mencuci garam yang baru saja dipanen oleh suaminya, Sarjam. Kegiatan mencuci garam (Dermayu: ngosek) merupakan kegiatan yang sering dilakukan perempuan petani garam.

Garam yang sudah dicuci berkilau putih, tandanya garam sudah cukup baik untuk kemudian dimasukkan ke dalam karung. Ironisnya, garam yang berkilau di jaring tempat Darsini ngosek tidak serupa dengan nasib para petani garam yang semakin terpuruk. Penyebabnya harga jual garam yang anjlok akibat maraknya garam impor.

Pantang menyerah

Ketika terik, Darsini melindungi tubuhnya dengan tiga baju lapis yang menutupi lengan dan kakinya. Di bagian kepala, kaos yang sudah tidak layak pakai ia bentuk menjadi seperti kerudung yang menutupi wajahnya, kemudian caping berwarna hijau diikat ke dagunya.

Darsini adalah petani garam yang lahir dan besar di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Indramayu. Sarjam, suami Darsini pun lahir di Muntur. Dari generasi ke generasi, keluarga mereka menjadi petani garam. Asinnya garam menjadi tumpuan hidup mereka.

Sudah 30 tahun Darsini dan Sarjam menikah, tiga orang anaknya pun telah tumbuh menjadi dewasa. Kebanggaan tersendiri bagi Darsini ketika menceritakan salah satu anaknya telah berhasil kerja di Jakarta. Di dalam diri Darsini, teriknya matahari di Losarang tidak pernah memadamkan usahanya untuk menghadirkan nasi di piring-piring makan keluarganya.

“Panas ya panas, cape ya cape, kalau cape istirahat. Kerja lagi, cari makan lagi. Tidak boleh malas,” ujar Darsini sambil tersenyum.

Jika cuaca sedang terik, Darsini dan Sarjam bersuka cita. Teriknya matahari mampu mempercepat panen garam mereka. Dalam empat hari mereka bisa menghasilkan 40 karung garam dengan berat perkarungnya mencapai 50 kilogram.

Sekalipun menggarap lahan milik orang lain, Darsini tidak merasa kekurangan. Sistem bagi hasil yang diterapkan di Losarang adalah 3:1. Pembagian tersebut berdasarkan kebiasaan penggarapan lahan tambak yang dilakukan suami istri.

“Sistemnya itu, kalau ada 15 karung, kami petani suami istri dapat masing-masing 5 karung dan juragan lima karung. Saya dan bapak mendapatkan 10 karung. Sementara juragan 5 karung,” jelas Darsini.

Garam impor

Tahun 2010 adalah masa jaya para petani garam lokal. Per kilogram garam dihargai Rp1.300 dan Darsini bisa meraup pendapatan dalam satu bulan kurang lebih Rp4.000.000.

Namun, gempuran impor garam mulai menghancurkan petani garam skala kecil pada tahun 2011. Petani garam dibuat morat-marit oleh limpahan garam impor asal Australia. Sempat ada usaha pemerintah dalam menjaga impor garam dengan menangkap dan memberi sanksi pelaku impor. Darsini merasakan sesaat keberpihakan pemerintah, namun kini pengimpor garam bebas memasukkan produk garamnya ke pasar-pasar dalam negeri.

Dengan membanjirnya garam impor, petani garam hanya bisa menjual seharga Rp. 280 sampai Rp. 380 perkilogram. Kini pendapatan Darsini hanya Rp2.000.000 perbulan.

“Bukan hanya saya sebagai petani garam yang semakin susah hidupnya. Di Losarang, semua warga menggantungkan hidupnya pada garam. Ada tukang ojek yang bawa hasil garam ini ke gudang, lalu ada orang yang kerja jadi buruh di gudang, ada juga yang kerja jadi sopir untuk mengirimkan garam. Hampir semua penduduk Losarang berprofesi sebagai petani garam,” kata Darsini dengan wajah murung.

Hingga kini Darsini tidak paham kenapa harus ada garam impor ketika gudang-gudang milik petani lokal masih menumpuk. Ia mengakui, dalam suatu kesempatan, ia diberitahu juragannya bahwa garam hasil garapannya dianggap kalah kualitas.

“Anak-anak kami banyak yang cari kerja di Jakarta. Harga garam murah, untuk makan saja susah. Kalau sudah lelah sekali, kadangkala saya tidak makan supaya bisa irit nasi untuk makan malam si bungsu,” cerita Darsini sambil tersenyum.

Minimnya usaha membangkitkan daya saing petani lokal akan membunuh satu persatu petani garam lokal. Mereka akan kalah bersaing ketika pasar bebas mulai berlaku. Pun pemerintah seperti menutup mata pada kenyataan pemiskinan terstruktur yang dijalankan melalui kran-kran impor.

Darsini dan Sarjam berharap pemerintah memfasilitasi para petani garam di Losarang. Dengan produksi yang cukup besar, kehadiran pemerintah masih dinanti melalui kebijakan manajemen garam yang adil.

“Paling penting, saya akan terus menggarap garam. Terus berusaha supaya anak-anak kami bisa makan dan sekolah tinggi. Harapannya anak-anak kami bisa lebih pintar dan kelak membantu kami membuat garam dengan kualitas bagus,” tutup Darsini.*** (GS)

Sutiamah: Pejuang Lingkungan, Hak Anak dan Perempuan Roban, Batang

/in /by

ibu sutiamah (Medium)Sutiamah merapikan buku-buku yang diperolehnya dari pertemuan perempuan nelayan dan pelatihan yang ia hadiri. Buku-buku itu disusun di atas lemari sederhana yang terbuat dari kayu berbentuk kotak. Tidak lebih dari 40 buku yang sudah dikumpulkan untuk mencapai cita-cita sederhana: memiliki perpustakaan untuk anak-anak Roban.

Sutiamah atau lebih dikenal dengan panggilan Mbak Tia, lahir di Garut, Jawa Barat pada tahun 1972 dan menikah dengan Wagino tujuh tahun lalu. Baru empat tahun terakhir, Mbak Tia pindah ke Roban mengikuti suaminya. Bapak Wagino berprofesi sebagai nelayan di Roban, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

Cita-cita sederhana untuk memiliki perpustakaan didasari atas keprihatinan Tia melihat kampungnya yang akan terkena dampak pembangunan PLTU. Olehnya, ia menolak secara tegas pembangunan PLTU Batang.

Menjaga lingkungan

Proyek PLTU Batang dengan kapasitas 2×1000 MW rencananya akan dibangun di lahan seluas 700 hektar. Proyek ini akan menggusur warga di enam desa, yaitu Ponowareng, Karanggeneng, Wonokerso, Ujungnegoro, Sengon (Roban Timur) dan Kedung Segog (Roban Barat), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya perikanan, seperti udang, rajungan, cumi, kepiting dan kerang.
Sejak tahun 2011 rencana pembangunan PLTU Batang diumumkan oleh pemerintah, warga sekitar sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Contohnya, ketika sosialisasi dan konsultasi publik diadakan oleh pemerintah dan PT. Bimasena Power Indonesia (selaku kontraktor), pengamanan ekstra dikerahkan selama acara tersebut berlangsung.

Proses konsultasi pembuatan dokumen Kerangka Acuan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (KA. ANDAL) dilaksanakan di Batang pada Desember 2012. Untuk menjaga kelancaran proses konsultasi, pemerintah mengerahkan lebih dari 1.000 orang aparat dari Kepolisian dan Kodim Kabupaten Batang. Pembangunan PLTU menuai pro dan kontra dari masyarakat. Hal inilah yang membuat Tia menjadi sedih dan khawatir; warga Batang menjadi terpecah. Kini ia harus melihat kecurigaan antarwarga. Padahal, sebelumnya tidak pernah terjadi.

“Dulu kami kuat sekali gotong royongnya, kalau ada nelayan yang kapalnya butuh dicat, kami bisa urunan untuk beli cat dan membantu. Tapi sekarang, semua jadi tidak peduli satu sama lain. Kalau ada yang sakit dari pihak yang pro PLTU, otomatis pihak yang kontra tidak mau menjenguk,” ujar Tia.

Tanpa disadari rencana pembangunan PLTU telah memberikan dampak buruk, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak.

Di sekolah, misalnya, sering kali terjadi perang mulut antar-anak. Hal ini dipicu oleh posisi orang tua yang menolak dan sebagian kecilnya mendukung. Anak-anak yang awalnya tidak mengerti, terpaksa menjadi terlibat dalam konflik ini. Apalagi mereka melihat truk pengangkut tanah, tentara, polisi hingga preman berseliweran di kampung.
Anak-anak Batang tidak bisa main seperti dahulu. Karena rasa takut telah membuat mereka lebih menikmati waktu di rumah sambil bermain telepon genggam atau menonton televisi. Aktivitas mereka sebagai anak-anak terampas oleh rasa curiga yang ditimbulkan akibat adanya proyek PLTU.

“Anak-anak yang masih polos pun ikut ribut. Saling ejek menjadi fenomena baru di antara anak-anak penolak dan pendukung PLTU. Inilah bentuk pemberangusan hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Saya prihatin melihatnya,” tambah Tia.

Mewujudkan impian

Mbak Tia tanpa mengenal lelah selalu ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan penolakan PLTU Batang. Di antara kerumunan laki-laki yang sedang berdemo menolak PLTU, Mbak Tia pasti berdiri di antaranya. Dalam forum-forum diskusi pun, Tia tidak pernah terlewat untuk hadir dan berperan aktif. Menurutnya, perjuangan tidak mengenal batas.

“Semuanya saya lakukan untuk anak-anak Roban, supaya mereka bisa hidup lebih baik seperti dahulu,” kata Tia.
Di awal tahun 2012, Tia mulai aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan PPNI (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia). Keikutsertaannya merupakan salah satu upaya mewujudkan mimpi-mimpinya. Dari pertemuan ke pertemuan lainnya, Mbak Tia menunjukkan permasalahan yang terjadi di kampungnya dan menyampaikan mimpinya untuk anak-anak Roban.

“Membangun perpustakaan mini tidaklah mudah. Dengan mengikuti kegiatan PPNI, saya bisa memperbanyak teman, berani mengutarakan dan mewujudkan cita-cita perjuangan masyarakat Roban. Saya yakin, lewat buku anak-anak bisa melihat dunia di luar kampungnya sendiri,” imbuh Tia.

PPNI menjadi gerbong perjuangan Tia melunasi mimpinya. Ia wujudkan mimpi itu lewat buku, seperti dipesankan oleh Bung Hatta (Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia) bahwa, “Aku rela dipenjara asalkan bersama buku. Karena dengan buku, aku bebas”.

Tia ingin anak-anak Roban memiliki kebebasan untuk bermimpi, termasuk tentang lingkungan lestari dan hidup lebih baik. Untuk itulah, Tia terus berjuang hingga detik ini.

Kenaikan BBM Memberatkan Nelayan Tradisional

/in /by

Jakarta, Seruu.com – Rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Banyak yang tidak menyetujui dengan kenaikan tersebut, terutama di kalangan nelayan tradisional.

Menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), pemerintah harus membenahi fungsi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) serta menindaktegaskan pelaku (pemilik SPBN dan pengguna) penyimpanan BBM bersubsidi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kiara mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebelum menjamin akses dan ketersedian pasokan BBM bersubsidi bagi nelayan tradisional.

Meski anggaran BBM bersubsidi meningkat , nelayan tradisional tidak mendapatkan haknya. Padahal, untuk turun ke laut, nelayan harus menyiapkan sedikitnya 60-70% dari total ongkos produksi. Hal ini berimbas pada sulitnya keluarga nelayan untuk hidup sejahtera. Karena di saat bersamaan harga BBM dan harga sembako meningkat.

Kiara mendapati fakta bahwa kesulitan akses dan kesinambungan pasokan BBM bersubsidi di 237 unit SPBN di Indonesia pada 2011 menjadikan nelayan tradisional sebagai masyarakat yang paling dirugikan. Terlebih, kenaikan harga solar sebesar Rp200 di tahun 2012 melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sudah terbukti kian membebani. Belum lagi, penyimpangan pemakaian BBM bersubsidi juga marak terjadi di SPBN. Misal, di Kota Tarakan, Kalimantan Timur.

Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni Rp2.000 per liter untuk premium dan Rp1.000 per liter untuk solar, per Juni 2013 tanpa disertai perbaikan kinerja pemerintah untuk menjamin kemudahan akses dan ketersediaan alokasi bagi nelayan sebaiknya ditinjau ulang. ”

“Apa lagi, sepanjang 2010-2013 anggaran subsidi BBM jenis tertentu terus meningkat sebesar 182%,” ujarnya, Kamis (23/5/2013). [ary]

Sumber: http://mobile.seruu.com/utama/ekonomi-dan-keuangan/artikel/kenaikan-bbm-memberatkan-nelayan-tradisional

KIARA: Latih Nelayan Cegah Illegal Fishing, Pemerintah Harus Sediakan BBM

/in /by

KBR68H, Jakarta – LSM Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai positif pelatihan nelayan oleh TNI di Kalimantan Barat.

Sekjen KIARA Abdul Halim mengatakan, harusnya pelatihan dilakukan sejak lama karena sejak zaman perang kemerdekaan sebenarnya para nelayan telah dilibatkan dalam perang kemerdekaan Indonesia. Namun harus diperhatikan juga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan.

“Saya kira juga menjadi penting jika para nelayan ini juga dilengkapi ketersediaan melaut dan BBM bersubsidi yang bisa mereka jangkau. Karena hari ini BBM saja sudah sulit. Jadi tidak nyambung jika kamera dan handphone disediakan tapi BBM-nya tidak ada,” jelas Abdul Halim dalam perbicancangan Sarapan Pagi KBR68H.

Sebelumnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut melatih nelayan di Kalimantan Barat menjadi intelijen mengenai tindak kriminal di wilayah perairan.

Komandan Pangkalan Angkatan Laut Kolonel Laut, Dwika Tjahja Setiawan mengatakan, para nelayan itu nantinya melengkapi diri dengan peralatan dokumentasi sederhana, seperti menggunakan kamera telepon genggam. Peralatan ini akan dimanfaatkan untuk merekam kejadian maupun kapal asing yang dicurigai sebagai pelaku illegal fishing.

Editor: Anto Sidharta

Peringati Hari Bumi, Warga Marunda Punguti Sampah

/in /by

REPUBLIKA.CO.ID, CILINCING — Warga di Kampung Marunda Kepu, Jakarta Utara, memperingati Earth Day (Hari Bumi) dengan membersihkan lingkungan rumah dan pesisir pantai. Kegiatan yang didukung Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) ini berjalan cepat dan lancar walaupun sempat ditunda karena cuaca buruk.

Salah satu warga, Jueni (49 tahun) mengatakan lingkungan rumahnya yang berada di dekat pantai tak jarang berkelimpahan sampah banjir rob. Sehingga sampah harus dibersihkan secara berkala. Dia dan warga sekitar membersihkan areal pemukiman setiap minggu pagi. “Senang kalau bersih,” ujarnya kepada Republika, Senin (22/4).

Menurut pantauan, sekitar 30 orang warga perempuan dan 20 laki-laki dari segala umur turun memunguti sampah-sampah. Kondisi sehabis hujan membuat beberapa titik terendam air beberapa sentimeter.

Hujan tak menggoyahkan semangat warga untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah mereka. Walaupun lumpur hitam mengotori tangan hingga baju mereka. Setelah sekitar 45 menit bekerja bakti, terkumpul 25 kantong sampah yang beratnya 20 kilogram per kantong.

Selain mengambil sampah, warga pun menanam pohon jenis Bintaro di sekitar lahan kosong di dekat rumah mereka. Sampah di dua RT,  termasuk RT 8 dan RT 9 di RW 7 Kelurahan Marunda, akhirnya sedikit berkurang.

Menurut Sekretaris Jenderal KIARA, Abdul Halim, limbah padat (sampah) dan limbah cair (terutama limbah B3 yang berbahaya) merupakan pencemar lingkungan hidup dan bumi. Seluruh limbah tersebut larut dalam tanah dan air kemudian mengalir ke sungai dan berakhir di muara sungai hingga ke kampung nelayan. “Rata-rata kondisi kampung nelayan seperti itu,” ujarnya.

Menurut data, wilayah sungai yang rusak di Indonesia telah mencapai 85 persen. Kualitas sungai terus menurun sebab difungsikan sebagai sarana limbah, industri pabrik, pertambangan dan domestik.

Data Pemda DKI Jakarta menyebut ada 94 persen kualitas air sungai di Jakarta tercemar berat dan 6 persen tercemar ringan. Sedangkan kualitas air di Teluk Jakarta tercemar berat 64 persen, tercemar ringan 30 persen dan tercemar sedang 6 persen.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/04/22/mlnuag-peringati-hari-bumi-warga-marunda-punguti-sampah

Triwulan I 2013: Berjuang Jaga Lingkungan, 25 Nelayan Ditangkap

/in /by

Oleh Sapariah Saturi,  April 6, 2013 9:28 pm

 A+ | A-

Inpres yang dikeluarkan Presiden pada 2011 jelas meminta Kapolri mengutamakan upaya preemtif, preventif dan edukatif dalam penegakan hukum bagi nelayan. Fakta di lapangan berkata lain. Nelayan yang berjuang mempertahankan wilayah hidup dan lingkungan yang baik serta sehat banyak ditangkapi.

Pada triwulan pertama, Januari–Maret 2013,  setidaknya 25 nelayan dan pembudidaya tradisional dikriminalisasi Kepolisian saat memperjuangkan hak hidup atas lingkungan yang baik serta sehat. Padahal, Presiden SBY melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan. Sayangnya, dalam implementasi Inpres ini diabaikan begitu saja oleh penyelenggara negara.

Untuk itu, bertepatan Hari Nelayan Indonesia, organisasi nelayan bersama Kiara mendesak Presiden mengevaluasi kinerja para kementerian dan lembaga serta kepala daerah sesuai tertera dalam instruksi. Lalu, meminta Kapolri menghentikan praktik kriminalisasi nelayan. Mereka juga meminta, Presiden SBY fokus menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan ketimbang mengurus kepentingan partai politik tertentu sesuai mandat UUD 1945.

Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), mengatakan, dalam Inpres ini memerintahkan kepada Kepolisian RI mengutamakan upaya preemtif, preventif dan edukatif dalam penegakan hukum bidang perikanan terhadap nelayan. Juga melakukan perlindungan dan menjaga keamanan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan. Ia ditujukan kepada 18 menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPN, Kepala BPS, para gubernur, bupati dan walikota. “Mereka diminta berkoordinasi integratif guna memberikan jaminan kesejahteraan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi nelayan,” katanya dalam rilis kepada media Sabtu(6/4/13).

Dia mengatakan, fakta di perkampungan nelayan menunjukkan, Inpres 15/2011 diabaikan penyelenggara negara. Kondisi ini bisa diliaht dari beberapa indikator. Pertama, pembiaran pemakaian alat tangkap trawl di perairan Indonesia tanpa penegakan hukum. Sepanjang Januari-Maret 2013, dua nelayan tradisional Indonesia meninggal dunia akibat lemahnya penegakan hukum pemakai trawl.

Kedua, keluar Permen 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang mempermudah marak praktik perikanan ilegal, tidak diatur dan dilaporkan. Ketiga, meski sebagian kecil mendapatkan kartu nelayan, akses jaminan sosial dan kesehatan belum diperoleh masyarakat nelayan. Keempat, kelangkaan BBM untuk nelayan. Kelima, anak buah kapal (ABK) asing mengebiri hak anak bangsa untuk mendapatkan kesempatan kerja di sektor perikanan.

Keenam, pembiaran perda-perda pesisir melegalkan praktik pengkaplingan dan privatisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketujuh, kontribusi besar perempuan nelayan di sektor perikanan belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan negara.

Sumber : http://www.mongabay.co.id/2013/04/06/triwulan-i-2013-berjuang-jaga-lingkungan-25-nelayan-ditangkap/#ixzz2QDT0COgk

REKLAMASI PANTAI: Warga dan Ekosistem Rugi

/in /by

Jakarta, Kompas – Reklamasi pantai di sejumlah daerah sebagian besar tidak berpihak kepada masyarakat pesisir. Warga digusur dan akses melaut dibatasi. Terjadi pula kerusakan ekosistem akibat pembelokan arah dan kekuatan arus.

Pemerintah didesak untuk mengarusutamakan kepentingan masyarakat kecil dan pertimbangan lebih luas dalam pembangunan pesisir. Demikian kata Herdianto Wahyu Kustiadi, Sekjen Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia, dalam diskusi ahli Dampak Reklamasi Pantai dan Pulau-pulau Kecil yang diadakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Jumat (19/4), di Jakarta.

Pembicara lain adalah Nirwono Joga (pakar lanskap Universitas Trisakti), Alan Koropitan (Direktur Pusat Oseanografi dan Teknologi Kelautan Universitas Surya), dan Arie Herlambang (pakar hidrologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Nelayan dari Kendal, Serang, dan Marunda dihadirkan.

Herdianto mengatakan, reklamasi bagi kesejahteraan nelayan seharusnya berupa penyediaan fasilitas ekonomi atau sosial, seperti pembangunan tempat pelelangan ikan dan penambatan perahu. Namun, pembangunan reklamasi di Indonesia sebagian besar didorong kepentingan komersial.

Terkait reklamasi Teluk Jakarta yang akan membangun pulau- pulau buatan, kata Arie, akan menimbun kabel bawah laut dan pipa Pembangkit Listrik Tenaga Uap Muara Tawar yang memasok 40 persen listrik Jakarta. Ia mengingatkan analisis natural flushing (pencucian alami) yang akan meningkatkan sedimentasi antara pulau reklamasi dan daratan Jakarta. Hal itu berbahaya bagi terumbu karang. (ICH)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2013/04/22/02332067/warga.dan.ekosistem.rugi