Read Offline:

KIARA: Soal Natuna Sudah Selesai, Saatnya Bicara Kedaulatan Bahari Indonesia

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 16 Januari 2020 – Kapal asing Tiongkok sudah menjauh dari perairan Natuna, Kepulauan Riau. Tensi diplomatik antara Indonesia dan China sudah tidak panas seperti sebelumnya. Namun apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia guna menegakkan kedaulatan di perairan yang berbatasan dengan laut China Selatan […]
Read more

KIARA: MASYARAKAT PESISIR JAKARTA TERDAMPAK BANJIR PALING PARAH

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 4 Januari 2020 – Memasuki pergantian tahun 2019 ke tahun 2020, masyarakat Indonesia khususnya yang berada di bagian barat Pulau Jawa, harus berhadapan curah hujan yang sangat deras. Curah hujan sangat deras di penghujung tahun 2019 melanda terutama di bagian barat Pulau Jawa. Akibatnya […]
Read more

KIARA: Wacana Ekspor Benih Lobster Berdampak Negatif Bagi Perekonomian Nasional

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 18 Desember 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo untuk menghentikan wacana ekspor benih lobster yang berasal dari Indonesia ke luar negeri. Alasannya, hal itu akan mendorong eksploitasi sumberdaya perikanan di perairan Indonesia semakin tidak terkendali. Pada […]
Read more

TEMUI KKP, KIARA BERSAMA NELAYAN TRADISIONAL MENOLAK LAUT INDONESIA DIRUSAK

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 16 Desember 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bersama dengan Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU), Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Muara Angke menemui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia untuk menyampaikan penolakan atas wacana […]
Read more

Ranperda Zonasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Timur Akan Rampas Ruang Hidup Nelayan

/in /by
Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari Rancangan Perda RZWP3K Kalimantan Timur Siaran Pers   Jakarta, 27 November 2019 – Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur yang dibahas di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 27 November 2019. Perda Zonasi […]
Read more

AMUK BAHARI: RANCANGAN PERDA ZONASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KALIMANTAN TIMUR WAJIB DITOLAK

/in /by
Siaran Pers Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari   Jakarta, 20 November 2019 – Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur yang dibahas di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 27 November 2019. Perda Zonasi Provinsi Kalimantan Timur wajib ditolak […]
Read more

TOLAK SERTIFIKASI NELAYAN KIARA: RENCANA SERTIFIKASI NELAYAN MELECEHKAN IDENTITAS BANGSA BAHARI

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 12 November 2019 – Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan melakukan sertifikasi terhadap profesi nelayan mendapatkan penolakan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan bahwa masyarakat bahari, khususnya nelayan skala kecil atau nelayan tradisional, nelayan yang […]
Read more

KIARA: Langkah Mundur Jika KKP Revisi Permen KP No. 2 Tahun 2015

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 8 November 2019 – Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2019-2024, Edhy Prabowo berencana akan merevisi sejumlah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2014-2019. Diantara kebijakan yang akan direvisi adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 5 Tahun 2015 […]
Read more

KIARA: Langkah Mundur Jika KKP Revisi Permen KP No. 2 Tahun 2015

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 8 November 2019 – Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2019-2024, Edhy Prabowo berencana akan merevisi sejumlah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2014-2019. Diantara kebijakan yang akan direvisi adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 5 Tahun 2015 […]
Read more

Setahun Gempa dan Tsunami Palu, Ruang Hidup Masyarakat Bahari Terancam Dirampas Tanggul dan Tambang

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 6 November 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam dua proyek besar yang kini akan dijalankan di Kota Palu, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah, tepat satu tahun setelah peristiwa gempa dan tsunami yang telah menelan korban jiwa lebih dari 2000 orang. Proyek yang […]
Read more

KIARA: KKP Harus lebih Produktif dari Sekedar Makelar Reklamasi dan Investasi

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 1 November 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tidak menjadi makelar proyek reklamasi dengan memberikan kemudahan izin bagi investor yang ingin menguasai pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Desakan ini disampaikan setelah nelayan di Teluk Jakarta, […]
Read more

Program 100 Hari Kerja Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan KIARA: Mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Baru Hentikan Ekstensifikasi Budidaya Udang

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 26 Oktober 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2019-2024, Edhy Prabowo, untuk menghentikan ekstensifikasi budidaya udang karena akan mengancam keberadaan hutan mangrove di kawasan pesisir, yang berfungsi sebagai penjaga alami ekosistem pesisir. Sebaliknya, Edhy Prabowo diminta […]
Read more
Read Offline: