Kriteria Menteri Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 Inilah Kriteria Menteri Yang Harus Mengisi Kabinet Versi KIARA

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 22 Oktober 2019 – Usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah orang yang terindikasi akan dipilih sebagai menteri yang akan membantunya selama periode 2019-2024. Setelah proses pemanggilan ini, pelantikan menteri rencananya akan dilaksanakan pada Rabu (23/10/2019) pagi. Menyikapi hal […]
Read more

Pidato Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 KIARA: Pidato Kenegaraan Presiden, Tak Beri Kepastian Hukum untuk Masyarakat Bahari

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 20 Oktober 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung MPR RI tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat bahari yang kehidupannya tergantung kepada sumberdaya kelautan dan […]
Read more

HARI PANGAN SEDUNIA KIARA: PEMBANGUNAN EKSTRAKTIF DAN KRISIS IKLIM ANCAM KEDAULATAN PANGAN LAUT

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 16 Oktober 2019 – Masyarakat internasional memperingati Hari Pangan Dunia yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober. Peringatan ini penting dilakukan mengingat keberadaan manusia tidak akan bisa dipertahankan tanpa ketersediaan pangan yang berdaulat, berkualitas, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, keberlangsungan pangan laut, penting untuk […]
Read more

KIARA: Cabut Perpres No. 51 Tahun 2014, Hentikan Reklamasi Teluk Benoa

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 14 Oktober 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No. 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Perpres […]
Read more

REFORMASI DIKORUPSI, MASYARAKAT BAHARI TURUN MELAWAN

/in /by
Siaran Pers Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) Bahari Jakarta, 30 September 2019 – Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) Bahari dipastikan ikut aksi bersama dengan kalangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang dilaksanakan di penghujung bulan September 2019 tepat di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. #ReformasiDikorupsi adalah ungkapan perlawanan terhadap revisi UU KPK, […]
Read more

OTT BUMN Perindo, KIARA: Fenomena Gunung Es Korupsi Sektor Kelautan dan Perikanan

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 25 September 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyampaikan tanggapan atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seluruh jajaran direksi Perum Perikanan Indonesia (Perindo), pegawai Perum Perindo, serta pihak swasta importir. KPK menemukan barang bukti uang suap […]
Read more

KIARA: Ribuan Nelayan Tradisional Terancam dan Terdampak dari Krisis Iklim Global

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Jakarta Climate Strike Movement Jakarta, 20 September 2019. Pidato Greta Thunberg, seorang aktivis lingkungan berumur 16 tahun asal Swedia, telah membangkitkan gerakan anak muda global untuk lebih peduli dalam isu lingkungan, khususnya permasalahan krisis iklim yang melanda dunia saat ini. Dalam mendukung gerakan global dalam menuntut adanya […]
Read more

“Melegalkan Perampasan Ruang Hidup Masyarakat Pesisir, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Wajib Ditolak”

/in /by
PERNYATAAN SIKAP ALIANSI MASYARAKAT UNTUK KEDAULATAN (AMUK) BAHARI   Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari yang terdiri dari sejumlah Organisasi masyarakat sipil di Indonesia menyatakan penolakan terhadap tata ruang pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, yang bernama Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). AMUK Bahari terdiri dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan  (KIARA), Jaringan […]
Read more

Blow Out di Sumur YYA-1 Pertamina Hulu Energi ONWJ Sebagai Bencana Industri: Mempertanyakan Penyebab Dan Cara Penanganannya

/in /by
Release KIARA dan JATAM Nasional Jakarta, 29 Juli 2019. KIARA dan JATAM Nasional memberikan teguran keras pada Pemerintah dan Pertamina atas kelalaian dalam pengendalian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia, yang kali ini terjadi kembali. Pada hari Jum’at, 12 Juli 2019, telah terjadi bencana industri di lepas pantai utara Jawa Barat, yaitu kejadian blow […]
Read more

Penderitaan Nelayan Karawang Akibat Kebocoran Minyak Pertamina Kelalaian Pertamina Sebabkan Penderitaan dan Dampak Buruk Kesehatan

/in /by
  Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 27 Juli 2019. KIARA: Kebocoran minyak dan gas akibat dari kelalaian Pertamina baru- baru ini terjadi di Karawang. Bukan yang pertama, beberapa tahun terakhir kebocoran minyak dan gas pun terjadi di Teluk Balikpapan, Teluk Ambon, Tuban, dan Cirebon. Akibat dari kebocoran pipa minyak […]
Read more

KIARA: Soal Kisruh Garam, Pemerintah Harus Kembali ke UU 7 Tahun 2016

/in /by
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 5 Juli 2019 – Sejak satu pekan terakhir, menjelang panen garam rakyat tahun ini, masyarakat petambak garam, khususnya di Cirebon Jawa Barat mengeluhkan penumpukan garam rakyat di sejumlah gudang yang tidak terserap oleh pasar, meski harganya sudah sangat rendah, yaitu Rp300 per kg. Waji, […]
Read more

PERINGATI UPACARA HUT KEMERDEKAAN RI DI PULAU D, KIARA KECAM PEMPROV DKI

/in /by
  Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id   Jakarta, 13 Agustus 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyampaikan kecaman terhadap rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang akan melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di Pulau D. Peringatan ini dianggap melukai rasa keadilan masyarakat pesisir, khususnya […]
Read more