KIARA: Pencabutan BBM Bersubsidi Sengsarakan Nelayan Tradisional

Jakarta, 1 Agustus 2017 – Sulitnya kapal nelayan mendapatkan BBM Solar menjadi alasan bagi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk meminta pihak PT Pertamina mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi para nelayan. Menanggapi pernyataan Susi ini, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan H Romica mengatakan, rencana Susi mencabut subsidi BBM nelayan perlu dikaji ulang.

“Harus diingat bahwa 60 persen penghasilan nelayan tradisional itu digunakan untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM), artinya jika subsidi dicabut akan berdampak meningkatnya biaya produksi nelayan dan membuat nelayan semakin sulit untuk sejahtera,” kata Susan, di Jakarta, Selasa (1/8).

KIARA melihat bukan kebijakan pemberian subsidi BBM terhadap nelayan yang bermasalah, melainkan tata niaga pemberian subsidi BBM yang masih belum terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah dalam komposisi pengelolaan subsidi BBM, kebijakan yang dibuat tidak menguntungkan nelayan.

Komposisinya selama ini adalah 97 persen untuk transportasi darat dan 3 persen untuk transportasi laut. Dari jumlah peruntukkan subsidi BBM untuk transportasi laut, hanya 2 persen saja yang diperuntukkan bagi nelayan.

“Setidaknya ada dua persoalan yang akan muncul jika subsidi BBM dicabut, pertama terpuruknya perekonomian nelayan dan kedua akan menyebabkan pelanggaran hak konstitusional masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional. Perlu diingat, nelayan adalah pengguna BBM yang paling terpukul jika BBM bersubsidi dicabut,” terang Susan.

KIARA menilai semestinya pemerintah Indonesia dapat memilih langkah cerdas berupa perbaikan tata niaga dari BBM Bersubsidi yang dibarengi dengan optimalisasi lini distribusi. “Salah satunya dengan merevitalisasi fungsi koperasi nelayan dan peyedia BBM untuk nelayan (SPDN) guna menghindari kesalahan peruntukan BBM bersubsidi,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, akan mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi para nelayan. Alasannya, selama ini nelayan sulit mendapatkan BBM solar untuk kapal mereka, apalagi untuk solar bersubsidi.

Menurut Susi yang dibutuhkan nelayan adalah stok solar yang memadai. “Keluhan nelayan kami itu tidak perlu subsidi. Kami perlu solar ada di mana-mana. Jadi tolong dicabut (subsidinya), tapi kembalikan solar ada di mana-mana karena nelayan membutuhkan. Itu permintaan kita kepada Pertamina,” ujar Susi, di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gambir, Jakarta Pusat, Senin (31/7).

 

Sumber Berita: http://villagerspost.com/todays-feature/kiara-pencabutan-bbm-bersubsidi-sengsarakan-nelayan-tradisional/