Entries by adminkiara

Korupsi Sektor Perikanan Mesti Diusut “Tindak korupsi sektor perikanan terabaikan. Kerugian negara mencapai Rp 80 triliun per tahun.”

/in /by

VHRmedia, Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendatangi kantor KPK, Selasa (26/2). Mereka melaporkan dugaan tindak pidana terkait pelepasan enam kapal ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Koordinator Program Kiara Abdul Halim mengatakan, setiap tahun negara kehilangan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor perikanan senilai Rp 50 trilun dan Rp 30 triliun […]

Petambak Udang Sengsara, Kiara: CPP Harus Tanggung Jawab!

/in /by

LENSAINDONESIA.COM: Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim mengatakan, PT Central Proteina Prima (CPP Group) harus bertanggung jawab kepada nasib para petambak yang notabene menjadi mitra perusahaan itu. Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers mengenai subsidi udang, di Markas Kiara, Jalan Raya Pasar Minggu, Rabu (20/02/13). “CPP harus bertanggung jawab kepada nasib […]

Legalisasi Pencurian di Laut

/in , /by

Oleh Mida saragih Pembiaran terhadap pencurian ikan oleh nelayan-nelayan Thailand kembali terjadi di perairan barat dan selatan Aceh. Kasus ini memperpanjang daftar pencurian ikan yang tidak diurus secara memuaskan oleh pemerintah. Tak hanya itu, ke depan, pencurian ikan berpotensi dilegalkan sejak Menteri Kelautan dan Perikanan Cicip Sutardjo membolehkan alih muatan ikan ke kapal-kapal asing melalui […]

Nestapa Program Kapal Ikan Mina

/in , /by

  Program bantuan 1.000 kapal nelayan periode 2010-2014 senilai Rp 1,5 triliun telah memasuki tahun keempat. Sejatinya, kapal Inka Mina itu ditujukan untuk membangkitkan nelayan kecil agar berdaya saing dan berdaulat di perairan negeri sendiri.   Tinggal setahun tersisa, namun program kapal bantuan bagi nelayan seolah dihadang ”seribu” masalah sehingga tidak efektif memberdayakan nelayan.   […]

Kiara: Produksi Ikan 2013 Harus Dikendalikan

/in , , /by

Ekonomi – Jumat, 04 Jan 2013 00:14 WIB Jakarta, (Analisa). Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak agar pemerintah segera mengendalikan produksi ikan pada tahun 2013 agar tidak terjadi penangkapan ikan berlebih sebagaimana yang terjadi sepanjang 2012. “Sesuai UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tujuan paling utama pengelolaan perikanan bukan untuk meningkatkan volume produksi […]

Data Produksi Garam Nasional Harus Akurat

/in , , /by

  Rabu, 09 Januari 2013 – 13:24:36 WIB   JAKARTA – Neraca produksi garam nasional harus terus dicermati dan dievaluasi keakuratannya. Pasalnya, hingga saat ini, kedua instansi pemerintah, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), memiliki data produksi garam yang berbeda.   Demikian diungkapkan Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza […]

Macan Ompong Kelautan dan Perikanan

/in , , /by

Evaluasi 2012 dan Proyeksi 2013   M.Riza Damanik Sekretaris Jenderal KIARA   Presiden Susilo Bambang Yudhoyono boleh jadi presiden pertama Indonesia yang berani mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Perlindungan Nelayan, Nomor 15 Tahun 2011. Namun di tangan Menteri Sharif Cicip Sutardjo, sepanjang 2012 Inpres itu hanya macan ompong. Selain gagal menghentikan impor ikan, nelayan asing juga […]

Kiara: Sektor Perikanan Dikuasai Asing

/in , /by

  Jakarta  – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), lewat instrumen berupa Instruksi Presiden No. 15/2011 tentang Perlindungan Nelayan yang digunakan sebagai tolok-ukur pencapaian sektor kelautan dan perikanan menyimpulkan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam setahun terakhir masih jauh dari harapan.   “Pertama, salah satu instruksi Presiden SBY kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Cicip […]

Beda Djuanda, SBY, dan Cicip

/in , /by

Kebijakan SBY berbeda dengan Deklarasi Djuanda. Meski minim mendapat perhatian, penetapan 13 Desember sebagai Hari Nusantara layak digunakan sebagai momentum reflektif politik kelautan dan perikanan nasional. Bermula dari Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, Indonesia secara sepihak mengumumkan kepada dunia internasional bahwa Kepulauan Indonesia tidak dapat dipisahkan oleh laut. Harapannya ke depan, laut tidak hanya menjadi […]

LSM: Penuhi Hak Konstitusional Nelayan Secara Konsisten

/in , , /by

Jakarta, (ANTARA) – Koordinator Program Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim mengatakan pemerintah harus memenuhi hak konstitusional nelayan sebagai warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan UU Nomor 27 Tahun 2007.   “Hormati dan lindungi nelayan sebagai negara sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945 dan hak-hak khusus mereka seperti ditegaskan kembali oleh […]