Entries by adminkiara

KIARA: COREMAP Harus Dihentikan Karena Membebani Keuangan Negara, Terindikasi Bocor dan Tidak Menyejahterakan Nelayan Tradisional

/in , , /by

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Jakarta, 2 Mei 2013. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membatalkan kelanjutan Program Manajemen dan Rehabilitasi Terumbu Karang (COREMAP)  III yang akan dimulai pada tahun 2013 dan berakhir pada tahun 2017 karena sarat hutang luar negeri, terindikasi terjadi kebocoran dana, dan tidak […]

Kiara Inginkan Perda RTRW Jakarta Diujimaterikan MA

/in , /by

Jakarta (ANTARA) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan agar Peraturan Daerah Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Jakarta tahun 2030 dapat segera diujimaterikan oleh Mahkamah Agung (MA). “Kami mendesak kepada Mahkamah Agung untuk segera melakukan pemeriksaan permohonan uji materiil terhadap Perda RTRW Jakarta 2030 dengan menunjuk hakim yang berintegritas dan berkompeten demi keadilan […]

Reklamasi Pantai Ternate Mulai Meresahka

/in /by

  Tangkapan nelayan berkurang. Banjir rob menggenani rumah-rumah warga. TERNATE- Penimbunan di bibir pantai yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate mulai dirasakan berdampak kepada para nelayan tradisional dan lingkungan setempat. Aidir, nelayan yang tinggal di Sasa, Ternate Selatan mengatakan, reklamasi pantai yang dilakukan pemerintah di Ternate mengakibatkan abrasi pantai di wilayah selatan Ternate. “Hasil tangkapan […]

Reklamasi Pantai Ternate Mulai Meresahka

/in /by

  Tangkapan nelayan berkurang. Banjir rob menggenani rumah-rumah warga. TERNATE- Penimbunan di bibir pantai yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate mulai dirasakan berdampak kepada para nelayan tradisional dan lingkungan setempat. Aidir, nelayan yang tinggal di Sasa, Ternate Selatan mengatakan, reklamasi pantai yang dilakukan pemerintah di Ternate mengakibatkan abrasi pantai di wilayah selatan Ternate. “Hasil tangkapan […]

Kiara Minta Pemerintah Hentikan Program Rehabilitasi Terumbu Karang

/in /by

KBR68H,Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) meminta pemerintah menghentikan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang (COREMAP). Sekjen Kiara, Abdul Halim menilai, program tersebut tidak menyejahterahkan nelayan tradisional. Selain itu, kata dia, penggunaan dan pelaporan dana bergulir dinilai tidak efektif dan rawan diselewengkan. “Kami melihat dari sisi partisipasi masyarakatnya ini tidak ada. Sehingga hal […]

Diplomasi Tuli

/in /by

Perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melegalisasi pencurian ikan oleh kapal asing kembali bergulir. Selasa (30/4) siang, kalangan mahasiswa, nelayan, dan lembaga swadaya masyarakat menggelar aksi diam di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta. Hanyalah sebuah spanduk ukuran 15 x 1 meter bertuliskan ”Permen KKP No 30/2012: Melegalkan Pencurian Ikan” dan aksi teatrikal […]

Kiara Desak Pemerintah Hentikan Coremap

/in /by

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membatalkan kelanjutan Program Manajemen dan Rehabilitasi Terumbu Karang (Coremap) III yang akan dimulai pada 2013 dan berakhir pada 2017. Program yang awalnya dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini dinilai sarat utang luar negeri, terindikasi terjadi kebocoran dana, dan tidak menyejahterakan […]

ABK Asing Marak, Negara Rugi Ratusan Juta

/in /by

Jakarta, Aktual.co — Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengemukakan bahwa terjadi kerugian sekitar Rp382 juta yang seharusnya masuk kepada penerimaan negara akibat maraknya awak buah kapal (ABK) asing di kapal Indonesia. “Kiara mencatat sedikitnya kerugian yang ditanggung Negara sebesar Rp382,2 juta dari pos pajak penghasilan akibat maraknya nakhoda dan ABK asing di kapal-kapal penangkap ikan […]

Hari Buruh Internasional 2013.

/in /by

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan   Hari Buruh Internasional 2013 KIARA: Nakhoda dan ABK Asing Mendominasi, WNI Menganggur dan Negara Dirugikan Jakarta, 1 Mei 2013. Hak atas pekerjaan adalah hak asasi setiap manusia yang telah diamanahkan di dalam UUD 1945. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 menyatakan […]

PERMEN USAHA PERIKANAN TANGKAP No.30/2012: MELANGGAR UU PERIKANAN

/in , , /by

Siaran Pers KIARA. Jakarta, 30 April 2013. Pada tanggal 27 Desember 2012 lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No. 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Pada Permen No. 30 Tahun 2012 yang terdiri dari 94 pasal ini, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menemukan pasal-pasal yang bertentangan dengan UU […]