BISNIS.COM, JAKARTA — Kiara mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebelum menjamin akses dan ketersediaan pasokan BBM bersubsidi bagi nelayan tradisional. Menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), pemerintah harus membenahi fungsi stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) serta menindaktegas pelaku (pemilik SPBN dan pengguna) penyimpangan BBM bersubsidi sesuai dengan ketentuan hukum yang […]
Siaran Pers Bersama Perhimpunan Nelayan Kecil, Kalimantan Timur Lembaga Pemberdayaan Sumber Daya Nelayan (LPSDN), NTB Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan KIARA: Batalkan Kenaikan BBM Bersubsidi Jakarta, 23 Mei 2013. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni Rp2.000 untuk premium dan Rp1.000 untuk solar, per Juni 2013 tanpa disertai perbaikan kinerja […]
Siaran Pers Bersama Perhimpunan Nelayan Kecil, Kalimantan Timur Lembaga Pemberdayaan Sumber Daya Nelayan (LPSDN), NTB Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan KIARA: Batalkan Kenaikan BBM Bersubsidi Jakarta, 23 Mei 2013. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni Rp2.000 untuk premium dan Rp1.000 untuk solar, per Juni 2013 tanpa disertai perbaikan kinerja […]
KBR68H, Jakarta – LSM Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai positif pelatihan nelayan oleh TNI di Kalimantan Barat. Sekjen KIARA Abdul Halim mengatakan, harusnya pelatihan dilakukan sejak lama karena sejak zaman perang kemerdekaan sebenarnya para nelayan telah dilibatkan dalam perang kemerdekaan Indonesia. Namun harus diperhatikan juga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan. […]
BISNIS.COM, JAKARTA – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak presiden dan DPR segera membahas RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagai bentuk keseriusan negara untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat nelayan. Sejalan dengan FAO yang membahas intrumen perlindungan nelayan tradisional, RUU Perlindungan Nelayan telah menjadi Prioritas Program Legislasi Nasional 2010-2014, demikian siaran pers Kiara yang diterima […]
BISNIS.COM, JAKARTA – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak presiden dan DPR segera membahas RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagai bentuk keseriusan negara untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat nelayan. Sejalan dengan FAO yang membahas intrumen perlindungan nelayan tradisional, RUU Perlindungan Nelayan telah menjadi Prioritas Program Legislasi Nasional 2010-2014, demikian siaran pers Kiara yang diterima […]
Siaran Pers Bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta 6 Buruh Perikanan Diduga Hilang di Perairan Banggai Kepulauan, Dipidanakan Negara Abai Melindungi Hak Buruh Perikanan dan Keluarganya Jakarta, 16 Mei 2013. Enam perempuan beserta putrinya […]
Oleh Sapariah Saturi, May 11, 2013 11:58 pm Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak pemerintah menghapus program Coremap atau program pengelolaan terumbu karang karena diduga mengalami kebocoran penggunaan dana dan tak tepat sasaran. Dari hasil temuan BPK akhir 2012, program yang menggunakan sumber dana sebagian besar dari utang luar negeri di Bank Pembangunan Asia (ADB) dan […]
Oleh Sapariah Saturi, May 11, 2013 11:58 pm Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak pemerintah menghapus program Coremap atau program pengelolaan terumbu karang karena diduga mengalami kebocoran penggunaan dana dan tak tepat sasaran. Dari hasil temuan BPK akhir 2012, program yang menggunakan sumber dana sebagian besar dari utang luar negeri di Bank Pembangunan Asia (ADB) dan […]
Untuk mendapatkan informasi lengkap evaluasi KIARA dan ikhtisar Laporan BPK terhadap program COREMAP dapat diklik link berikut EVALUASI PROGRAM KONSERVASI TERUMBU KARANG COREMAP
Gratis! Info seputar Pesisir & Laut Indonesia
MANGROVE
adalah sumber kehidupan!