Entries by adminkiara

Disurati Cina Soal Hai Fa, Pemerintah Maju Terus

Rabu, 15 April 2015 TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Maritim Indroyono Soesilo menyatakan, pemerintah tak akan mundur dalam upaya hukum dalam kasus kapal MV Hai Fa. Meski, ada permintaan negosiasi dari pihak Cina. “Ini proses hukum, kita tidak akan membuka negosiasi,” ujarnya saat dihubungi, Selasa, 14 April 2015. Indroyono menyatakan, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan […]

Kasus Benjina, Momen Benahi Tenaga Kerja Maritim

Inilahcom, Jakarta – Kasus dugaan perbudakan dalam perusahaan sektor kelautan dan perikanan di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku merupakan momentum bagi pemerintah. Itu guna melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap tenaga kerja maritim. “Langkah strategis lain yang sangat mendesak dilakukan adalah mengidentifikasi lemahnya kebijakan perlindungan tenaga kerja di sektor perikanan,” jelas Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan […]

Siaran Pers Kasus Perbudakan Kapal Perikanan

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id   Kasus Perbudakan Kapal Perikanan KIARA: Perbudakan di Benjina Pelanggaran Berat, Cabut Izin Pusaka Benjina Resources  Jakarta, 13 April 2015. Kasus perbudakan yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources (PT. PBR) merupakan pelanggaran terhadap Alinea I Pembukaan, Pasal 28G ayat (2), Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang […]

Pemberantasan Pencurian Ikan Harus Secara Terpadu

Sabtu, 11 Apr 2015 MedanBisnis – Tabanan. Pemberantasan tindak pidana pencurian ikan yang terjadi di berbagai titik di kawasan perairan Republik Indonesia harus dilakukan secara terpadu dan mendapatkan dukungan penuh pihak TNI dan Polri. “Semua upaya pemberantasan “IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) Fishing” yang dilakukan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) tidak ada artinya tanpa dukungan […]

Kasus Benjina Ancam Produk Ekspor Perikanan Indonesia

Jum’at, 10 April 2015 JAKARTA, GRESNEWS.COM – Kasus perbudakan dan penyuapan yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources berbuntut. Tidak hanya menyentuh ranah hukum, kasus Benjina yang juga turut dieskpos media internasional, berpotensi mengancam produk impor perikanan Indonesia. Kekhawatiran tersebut berlanjut pasca dipublikasikannya laporan investigatif terkait kasus perbudakan Benjina oleh media internasional Associated Press (AP) beberapa […]

Indonesia Didesak Ratifikasi Konvensi ILO, Cegah Perbudakan Pekerja Kapal Ikan

Jum’at, 10 April 2015 JAKARTA, GRESNEWS.COM – Indonesia dinilai perlu untuk meratifikasi konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Sebab dengan mengadopsi konvensi tersebut ke dalam regulasi nasional, Indonesia bisa mencegah terjadinya praktik perbudakan terhadap pekerja di sektor perikanan. Juru Bicara Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) Imam […]

Peringatan Hari Nelayan: Pemerintah Wajib Sejahterakan Nelayan dan Perempuan Nelayan

Selasa, 07 April 2015 WIB JAKARTA, GRESNEWS.COM – Semenjak konsep Poros Maritim terus digemakan oleh pemerintahan Jokowi–JK, isu kelautan dan perikanan selalu mendapat tempat di mata masyarakat Indonesia. Sepanjang 2015 gebrakan yang berkaitan dengan nelayan Indonesia terus menjadi perhatian dan fokus masyarakat, seperti pelarangan cantrang, penenggelaman kapal asing, kasus ABK kapal. Sayangnya gema program tersebut […]

KIARA: NELAYAN DAN PEREMPUAN NELAYAN BELUM TERLINDUNGI DAN DISEJAHTERAKAN!

Senin, 6 April 2015 Jakarta, Villagerspost.com – Lima bulan sejak Presiden Joko Widodo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, selama itu pula nasib nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir belum beranjak dari kubangan k(p)emiskinan struktural. Karena itulah, perayaan Hari Nelayan Indonesia ke-55 kali ini mengambil tema “Lindungi dan Sejahterakan Nelayan dan Perempuan […]

Siaran Pers Hari Nelayan Indonesia 2015

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Hari Nelayan Indonesia 2015 KIARA: Nelayan dan Perempuan Nelayan Belum Terlindungi dan Disejahterakan! Jakarta, 6 April 2015. Lima bulan sejak Presiden Joko Widodo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, selama itu pula nasib nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir belum beranjak dari kubangan k(p)emiskinan […]