Kesejahteraan Nelayan Dinilai Terabaikan

/in , , , , /by

Kesejahteraan Nelayan Dinilai Terabaikan

 

JAKARTA (HN) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim  mengatakan, pemerintah dinilai belum memberikan jaminan perlindungan jiwa bagi nelayan tradisional dalam menjalankan aktivitas pencarian potensi laut.

Berdasarkan data yang dikutip dari Pusat Data dan Informasi KIARA, tercatat sebanyak 61 nelayan tradisional hilang dan meninggal dunia dalam periode Januari hingga Mei 2014. “Nelayan ketika melaksanakan tugasnya dihadapkan pada risiko besar, tapi hingga kini tidak ada jaminan perlindungan jiwa yang pasti,” kata Halim di Jakarta, Jumat (30/5).

Halim mempertanyakan alokasi anggaran yang disediakan untuk sektor kelautan dan perikanan nasional. Pasalnya sejak 2009 hingga 2014 anggaran di bidang kelautan dan perikanan terus meningkat yakni Rp 2 triliun menjadi Rp 7 triliun. “Anggaran ini masih sangat kecil dibandingkan Kementerian Pertanian sekitar Rp 19 triliun. Tapi anggaran untuk kesejahteraan nelayan malah tidak ada,” katanya.

Menjelang pergantian pemimpin negara yang akan datang, Halim meminta pemerintah menyiapkan anggaran khusus keselamatan jiwa nelayan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.

Halim menganggap kehidupan nelayan di Indonesia tidak memiliki harapan baru, sebab kedua pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Indonesia mendatang tidak menyinggung asuransi jiwa bagi nelayan tradisional. “Katanya ada Bank Nelayan, tapi sejak sekian lama tidak berjalan,” kata dia.

Pendapatan Kecil

Halim mengatakan, pendapatan nelayan sangat kecil meskipun dapat menangkap ikan secara besar-besaran. Kendalanya yaitu, pemerintah tidak memfasilitasi nelayan dengan teknologi penangkapan yang berkelanjutan dan terjangkau.

“Peran tengkulak di kampung-kampung nelayan sangat besar, mulai dari permodalan, penyediaan kapal hingga peralatan. Harga ditekan sedemikan rupa, hasilnya berimbas pada harga jual ikan,” kata Halim.

Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik mengatakan, nelayan kekurangan informasi kondisi alam dan cuaca di laut. Dengan begitu, kata Riza, nelayan kehilangan haknya mendapat perlindungan negara.

“Dalam kerangka antisipasi risiko kecelakaan, pemerintah tidak memberikan asuransi jiwa atau sosial kepada nelayan. Jika ini bisa diberikan, penghidupan nelayan akan semakin pasti,” katanya pada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Jumat (30/5).

Riza mengatakan tren nelayan Indonesia semakin membahayakan sebab 80 persen nelayan yang melaut memasuki umur manula. Sisanya nelayan berumur paruh baya. Menurut Riza, tren ini sangat mengkhawatirkan, sebab lambat laun tidak akan ada lagi generasi pengganti yang mau menjadi nelayan.

“Minat anak muda menjadi nelayan semakin berkurang, sebab tidak ada perlindungan itu. Terlebih jaminan sosial dan risiko kecelakaan tidak ditanggung pemerintah. Padahal nelayan bekerja untuk memberi makan Indonesia dan negara tujuan ekspor kita,” katanya.

Riza meminta pemerintah yang akan datang menunjukkan apresiasinya kepada sektor perikanan dan kesejahteraan nelayan agar profesi nelayan menjadi pilihan strategis generasi muda mendatang.

“Kalau di Malaysia nelayan dapat perlindungan, seperti mendapat kuota bahan bakar minyak (BBM), dana pengobatan ketika terjadi kecelakaan, bahkan negara menanggung keluarga yang ditinggal melaut sekian lamanya. Nelayan termotivasi untuk lebih produktif,” ujarnya. | DIAN RISKI ROSMAYANTI

Sumber: http://www.harian-nasional.com/index.php/ekonomi/kesejahteraan-nelayan-dinilai-terabaikan

10 Tahun SBY Memerintah, Nelayan Tradisional Tanpa Perlindungan

/in , , , , /by

Rabu, 04 Juni 2014 WIB

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berjalan selama 10 tahun ini ternyata banyak meninggalkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh SBY sendiri di sisa masa pemerintahannya ini atau oleh presiden berikutnya. Salah satunya adalah soal perlindungan kepada para nelayan tradisional.

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Perikanan (KIARA) mencatat selama rezim SBY memerintah terdapat sedikitnya 14,7 juta jiwa pelaku perikanan mulai dari sektor perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran, bekerja tanpa perlindungan.

Pemerintah pimpinan SBY tidak pernah mengeluarkan kebijakan politik perlindungan dan pemberdayaan setingkat undang-undang dan pengalokasian anggaran yang sesuai kebutuhan. Hal ini berimbas pada bertumpuknya persoalan dari hulu (pra produksi dan produksi) hingga ke hilir (pengolahan dan pemasaran). Dampaknya adalah melemahkan daya saing bangsa dalam kompetisi regional dan global diantaranya di ajang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

“Sudah bukan zamannya negara kelautan terbesar di dunia tidak memastikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan melalui kebijakan penyelenggaranya,” kata Sekjen KIARA Abdul Halim, kepada Gresnews.com, Rabu (4/6). Dia mengatakan, presiden terpilih nanti harus menyegerakan penyelesaian pekerjaan rumah ini.

“Tanpa politik pengakuan negara, pelaku perikanan nasional hanya akan menjadi penonton di tanah airnya,” tambah Halim.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengatakan, kurang dari enam bulan, temuan di desa-desa pesisir harus ditangani segera oleh pemerintah. Langkah awal yang harus dilakukan, kata dia, adalah membuka ruang dialog dengan masyarakat nelayan dan perempuan nelayan di 10.666 desa pesisir.

Menurut Budi, dengan jalan itulah ditemukan kesamaan pandangan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti bersama. “Untuk memaksimalkan upaya perbaikan tersebut, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan menjadi sangat penting diwujudkan,” ujarnya.

RUU Perlindungan Nelayan sendiri saat ini sebenarnya sudah dibahas di DPR. Hanya saja entah kenapa RUU itu tidak menjadi prioritas dan diperkirakan tidak akan selesai dalam periode keanggotaan DPR saat ini.

Sementara itu di sisi lain, pihak KKP sendiri merasa upaya pemeritah dalam memberikan perlindungan kepada nelayan sudah maksimal. KKP misalnya, untuk menghindarkan nelayan dari bencana alam yang diakibatkan oleh banjir, cuaca ekstrim dan gunung meletus kini tengah menyusun rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP).

“Saat ini rancangan Permen KP tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam Rakyat Yang Terkena Bencana Alam sudah memasuki draft final,” kata Menteri KKP Sharif Cicip Sutardjo, seperti dikutip situskkp.go.id, beberapa waktu lalu.

Sharif menjelaskan, Permen KP tersebut disusun untuk menjamin keberlangsungan kehidupan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam rakyat yang terkena bencana alam melalui pemberian bantuan tanggap darurat yakni berupa bantuan pengobatan dan bantuan cadangan beras pemerintah.

Kemudian bantuan rehabilitasi pasca bencana berupa bantuan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan bidang usahanya, seperti usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan produksi garam rakyat. “Pemberian bantuan dikhususkan bagi pelaku usaha perikanan dan kelautan yang tidak dapat melakukan usahanya akibat perubahan iklim, cuaca ekstrim dan bencana alam,” kata Cicip.

Dalam penyaluran bantuan tanggap darurat, KKP berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Seperti berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk penyaluran bantuan pengobatan dan Kementerian Sosial untuk penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah berdasarkan jumlah jiwa. Koordinasi penyaluran bantuan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Selanjutnya bantuan diserahkan di pelabuhan perikanan atau di kantor kecamatan dimana Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat berdomisili. “Dalam pelaksanaannya, kami akan melibatkan pemerintah daerah setempat. Sedangkan untuk pemberian bantuan rehabilitasi pasca bencana, akan disesuaikan dengan kondisi yang terkena dampak bencana,” ujar Cicip.

Reporter : –
Redaktur : Muhammad Agung Riyadi

 

Capres-Cawapres Belum Ada Yang Fokus Isu Kedaulatan Pangan

/in , , /by

Capres-Cawapres Belum Ada Yang Fokus Isu Kedaulatan Pangan

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Dari berlembar-lembar visi dan misi yang sudah diuraikan para capres-cawapres baik pasangan Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta, dinilai beluma ada yang menfokuskan perhatiannya kepada isu kedaulayan pangan.

Meski Jokowi dan Prabowo sudah menyunggung soal lahan pertanian, pasar dan perlindungan pangan, namun hal itu hanya dibahas secara general dan tidak terfokus pada subyek yang harus dibenahi.

“Jika kita mau membenahi pangan, yang harus dibenahi terlebih dulu bukan jumlah produksinya tapi budaya petani dan nelayannya,” ujar Said Abdullah, Koordinator Pokja Beras Aliansi Desa Sejahtera (ADS) kepada Gresnews.com, Jumat (30/5).

Ia menilai para capres hanya memikirkan hitung-hitungan ekonomi saja bukan berfokus untuk membangun budaya agrikultur. Said melihat, dalam program kerja Prabowo sesungguhnya ada yang menarik yang bisa dicermati, yakni mewujudkan perdagangan yang adil dengan mengatur stok harga. “Namun, lagi-lagi tidak jelas bagaimana dia mengaturnya, dengan cara apa?” ujarnya.

Tak beda dengan Prabowo, Jokowi pun sama saja. Jokowi misalnya menyinggung masalah pembangunan irigasi. Namun Jokowi tak menyebutkan berapa volumenya. Bahkan visinya mencetak sawah 25 juta ha per tahun dinilai tidak rasional. “Era SBY saja yang cuma lima ribu per tahun tidak kesampaian kok,” katanya.

Sementara itu Koordinator Pojka Sawit ADS Achmad Surambo mengatakan, visi para capres soal kedaulatan pangan hanyalah visi-misi banyak ide namun miskin strategi. “Mereka malah memberikan peluang pada pemilik modal, baik pengusaha pangan maupun pengebun besar. Yang ada malah peningkatan buruh-buruh,” ujarnya kepada Gresnews.com.

Hal itu ditunjukan salah satunya dalam visi Prabowo yang mencanangkan menambah lahan pangan dua juta untuk sawah dan dua juta untuk biodiesel dengan jumlah pekerja dua belas juta orang melalui MP3EI. “Nah, ini kan menempatkan petani sebagai pekerja bukan pengelola pangan,” ucapnya.

Demikian pula dengan Jokowi yang menjanjikan land reform sembilan juta hektare yaitu masing-masing seluas dua hektare bagi delapan belas juta petani gurem. Sisanya masing-masing satu juta hektare untuk pencetakan sawah baru dan pemberdayaan lahan kering. “Inikan mau pakai lahan siapa?” kata Rambo.

Visi-misi kedua capres untuk mengubah situasi pangan ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan sangat penting dipertanyakan. “Bagaimana mau mewujudkan kedaulatan pangan jika tak ada yang bicara tentang subsidi, asuransi, dan juga daulat benih. Sementara impor pangan dan perjanjian intetrnasional terkakit lemahnya sistem pangan kita masih dianggap keharusan,” kata Said.

Koordinator Nasional ADS Tejo Wahyu Jatmiko mengatakan dengan tegas bahwa Indonesia hanya butuh pemimpin yang berani memimpin langsung kedaulatan pangan. “Visi misi kan sudah tersusun di undang-undang, jadi tinggal jalani saja, jangan hanya bicara,” ujarnya.

Tejo mengatakan, ada tujuh langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menciptakan kedaulatan pangan yang intinya menyasar pada petani kecil dan nelayan tradisional. Pertama, mengembalikan kemampuan produsen pangan skala kecil dengan menata sumber agraria.

Kedua, meningkatkan investasi publik untuk pangan. Ketiga, melindungi pasar lokal dari liberalisasi pangan. Keempat, menghentikan pemberian lahan kepada pengusaha besar dan tidak melakukan konversi lahan pangan. Kelima, memperbaiki tata kelola pangan nasional. Keenam melakukan diversifikasi pangan sesuai potensi lokal. Ketujuh pemanfaatan teknologi yang dapat dikuasai oleh penghasil pangan skala kecil.

Untuk visi kelautan, Ketua Pokja Perikanan ADS Abdul Halim mengatakan ada kesalahan visi yang diusung Jokowi yaitu ingin membuat Kawasan Konservasi Perairan menjadi 17 juta ha dan tambahan 700 ha lahan konservasi. Dengan membuat kawasan konservasi laut menjadi bertambah luas, kata Halim, otomatis tidak boleh digunakan sebagai area tangkap bagi nelayan khususnya nelayan tradisional.

Dan program semacam ini, kata Halim tidak akan bisa memberikan kontribusi terhadap target produksi ikan sebesar 40-50 juta ton. “Jangan malah seperti tidak baca buku sejarah, mau menetapkan kawasan konservasi perairan menjadi 17 juta hektare dan tambahan 700 hektare lahan konservasi, ini kan malah membatasi kontribusi nelayan tradisional,” ujar Halim.

Reporter : Aditya Widya Putri

Redaktur : Muhammad Agung Riyadi

Sumber: http://www.gresnews.com/berita/politik/170305-capres-cawapres-belum-ada-yang-fokus-isu-kedaulatan-pangan/

SBY Dinilai Gagal Wujudkan Ketahanan Pangan

/in , , /by

SBY Dinilai Gagal Wujudkan Ketahanan Pangan

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap gagal mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Selama dua periode pemerintahannya kebutuhan pangan masih dominan didatangkan dari luar, dari pada produksi sendiri.

Selain itu dalam program kerjanya, pangan diletakkan di peringkat lima dari sebelas peringkatnya. Bahkan anggaran APBN hanya 0,003% yang menyasar perlindungan perikanan di Indonesia. “Memang kita tidak memperhatikan pangan kok, lebih fokus ke wisata. Nanti para petaninya bisa kerja di sana, ujar Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) menirukan gaya para menteri saat ditanya ADS mengenai program pangan saat diskusi di Cikini, Jumat, (30/5).

Dengan banyaknya contoh impor beras, kedelai, jagung, ikan, dan masih banyak yang lainnya, SBY jelas tidak berhasil melakukan swasembada pangan yang ia pernah canangkan di tahun 2004, Di tahun 2004 SBY mencanangkan swasembada beras di tahun 2010, tapi di 2009 ia melakukan revisi untuk swasembada 2014. Ambil contoh saja beras yang mau di swasembada 10 juta ton. Tapi sekarang di Bulog saja cuma ada 5 juta ton, gagal kan? ucap Said Abdullah, Koordinator Pokja Beras.

Said mengatakan bagaimana mungkin berswasembada pangan jika masih melakukan impor pangan di sana sini. Contoh lain kegagalan SBY dalam mengatur pangan adalah tentang pencurian ikan, Di Denmark SBY menyatakan Indonesia akan menetapkan konservasi bagi hutan dan laut, hal itu merugikan nelayan dan petani asli iIndonesia, ujar Abdul Halim, Koordinator Pokja Ikan ADS.

Hal inilah yang membuat nelayan tradisional malah tidak bisa melaut hingga 12 mil karena sudah dikuasai asing. Malah dua puluh enam nelayan tewas ditembak dengan sengaja oleh aparat keamanan akibat melewati batas, ujar Halim.

Menurutnya hal ini sangat miris lantaran asing malah mendapatkan backingan aparat dalam merampas ikan di Indonesia. Ia mencontoh kasus di Pulau Komodo November 2002 lalu, sebuah LSM Asing bekerja sama dengan Bank Dunia membentuk wilayah wisata yang bertujuan membangun masyarakat di daerah sekitar. Tapi yang terjadi penduduk di sana malah terjajah di tanah sendiri, Sepuluh tahun pemerintahan SBY, ia hanya memperkuat liberalisme, siapa yang kuat, dia yang menang! tutur Halim.

Reporter : Aditya Widya Putri

Redaktur : Ramidi

Sumber: http://www.gresnews.com/berita/politik/140305-sby-dinilai-gagal-wujudkan-ketahanan-pangan/

Nasib Perempuan Nelayan

/in , , /by

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nasib Perempuan Nelayan

Dibalik penghidupan keluarga nelayan, terdapat peran perempuan nelayan yang sangat besar. Kontribusi Perempuan nelayan terhadap pendapatan keluarga mencapai 48 persen.

Kendati berkontribusi besar, nasib perempuan nelayan masih memprihatinkan. Pemberdayaan sangat minim. Padahal, mereka berpotensi memperkuat pilar penghidupan keluarga.

Berdasarkan data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. Sedikitnya 56 juta orang terlibat dalam aktivitas perikanan.  Aktivitas ini mulai dari penangkapan, pengolahan, sampai dengan pemasaran hasil tangkapan. Dari jumlah itu, 70 persen atau sekitar 39 juta orang adalah perempuan nelayan.

Menurut Sekretaris Jenderal Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Masnuah, sekitar 47 persen dari jumlah perempuan nelayan bekerja dibagian pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan ikan. Mayoritas perempuan nelayan bekerja lebih dari 17 jam per hari.

Ironisnya, peran penting perempuan nelayan ini belum mendapat pengakuan politik dari Pemerintah Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 juncto UU No 45/2009 tentang perikanan.

Konferensi Rio+20 di Brasil pada Juni 2012 telah melahirkan kesepakatan tetang pentingnya komitmen Negara-negara yang menadatangani kesepakatan untuk bersungguh-sungguh mendalami jumlah,sebaran, dan peran perempuan. Dalam hal ini, perempuan nelayan.

Faktanya, Indonesia yang turut serta dalam konferensi itu sampai hari ini belum memberikan pengakuan dan perlindungan kepada perempuan nelayan.

Menjelang pemilihan presiden-wakil presiden RI  yang perlangsung pada 9 Juli mendatang, pemerintah kembali diingatkan peranya mengakui dan melindungi perempuan nelayan. Selayaknya, kadidat capres dan cawapres serta tim pendukung pasangan calon memperhatikan isu ini.

Mengutip Masnuah, sudah saatnya pemerintah berpihak kepada perempuan nelayan, termasuk dengan menyejahterakan dan melindungi mereka serta mengalokasikan anggaran nasional dan daerah.

Hingga saat ini perempuan nelayan yang tergabung dalam PPNI berupaya berkreasi dalam ekonomi keratif. Kreasi itu tak terbatas pada produk perikanan, Hal itu di antara pengolahan bakau untuk makan, obat-obatan, dan kosmetik. Ada juga pembuatan kain tenun, kerupuk daun jeruju, serta daun ulang sampah untuk tas dan dompet.

Organisasi pangan dan pertanian (FAO) sudah mengakui pentingnya keberadaan dan peran penting perempuan nelayan dalam aktivitas perikanan sekala kecil atau tradisional. Bahkan, FAO menerbitkan rekomendasi secara mendalam mengenai jumlah, sebaran, dan peran perempuan nelayan di dunia setelah perundingan Komisi Perikanan FAO tentang perdagangan Ikan di Norwegia Februari 2014.

Indonesia memiliki luas wilayah perairan 5,8 juta kilometer persegi. Namun, nilai tukar nelayan menunjukkan tren menurun, dari 104,98 pada triwulan I-2013 menjadi 102,49 pada triwulan I-2014. Angka ini menunjukkan kesejahteraan nelayan cenderung turun.

Pemerintah mendatang perlu lebih serius memberikan ruang perlindungan terhadap peran perempuan nelayan. Sudah saatnya Negara hadir memperkuat nelayan, termasuk perempuan nelayan, dalam menghadapi persaingan pasar tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. (BM LUKITA GRAHADYARINI).

Sumber: Kompas Senin 26 Mei 2014

KIARA: 48 % Penghasilan Keluarga Nelayan Di Pundak Perempuan

/in , , , /by

KIARA: 48 % Penghasilan Keluarga Nelayan Di Pundak Perempuan

RIMANEWS – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat mendesak pemerintah segera merevisi Undang-undang Perikanan Nomor 45 tahun 2009, tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 2004, dengan memberi penegasan serta pengakuan peran penting nelayan perempuan.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim melalui keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (21/5), mengatakan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) saja sudah mengakui pentingnya keberadaan dan peran penting perempuan nelayan di dalam aktivitas perikanan skala kecil atau tradisional.

“Hal ini dibuktikan dengan prioritas rekomendasi dilakukannya penelitian secara mendalam mengenai jumlah, sebaran dan peran perempuan nelayan di dunia pasca perundingan Komisi Perikanan FAO tentang Perdagangan Ikan di Norwegia, Februari 2014 lalu,” ujarnya.

Kiara mencatat peran penting perempuan nelayan terbukti dari data bahwa 48 persen penghasilan keluarga nelayan berasal dari perempuan. Untuk menghasilkan kontribusi itu, menurut Kiara, mayoritas perempuan nelayan bekerja lebih dari 17 jam dalam sehari.

Sementara itu, Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) menyatakan pemerintah belum mendukung secara maksimal kegiatan pengembangan ekonomi kreatif yang telah dilakukan komunitasnya di 15 kabupaten atau kota.

Desakan kepada pemerintah tersebut hasil pertemuan bertema “Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia” yang diinisiasi PPNI dan Kiara. Pertemuan itu bertujuan mendesak pemerintah mengakui keberadaan perempuan nelayan, baik di dalam aktivitas perikanan skala kecil maupun keluarga.

Selain itu, pertemuan tersebut juga menjadi sarana pertukaran wawasan dan pengalaman pengembangan ekonomi kreatif seperti pengolahan mangrove, produksi ikan dan kain tenun khas pesisir antarkelompok dan lainnya.

Dari pertemuan itu, selain desakan kepada pemerintah untuk merevisi UU Perikanan, PPNI dan Kiara juga sepakat meminta pemerintah lebih memperhatikan pengelolaan sumber daya ikan yang menghubungkan sektor hulu dan hilir di kampung-kampung perempuan nelayan, agar bisa bersaing di saat pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Kemudian, PPNI dan Kiara juga meminta pemerintah memprioritaskan kebijakan anggaran nasional dan daerah untuk menyejahterakan dan melindungi perempuan nelayan. (rim/lee)

Sumber: http://m.rimanews.com/read/20140521/152384/kiara-48-penghasilan-keluarga-nelayan-di-pundak-perempuan

Pemerintah Diminta Prioritaskan Nelayan Perempuan

/in , , , /by

Pemerintah Diminta Prioritaskan Nelayan Perempuan

Yanuar Jatnika

KOALISI Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) mendesak pemerintah memprioritaskan perempuan nelayan dalam kebijakan penganggaran.

“Prioritaskan kesejahteraan dan perlindungan perempuan nelayan di Indonesia dalam kebijakan anggaran nasional dan daerah,” kata Ketua Dewan Presidium Kiara, Armand Manila di Jakarta, Minggu.

Sementara, Sekjen Kiara, Abdul Halim, mengingatkan, FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) yang menjadi himpunan 189 negara anggota sudah mengakui pentingnya keberadaan dan peran penting perempuan nelayan di dalam aktivitas perikanan skala kecil/tradisional.

Hal itu, ujar Halim, dibuktikan dengan prioritas rekomendasi dilakukannya penelitian secara mendalam mengenai jumlah, sebaran dan peran perempuan nelayan di dunia pascaperundingan Komisi Perikanan FAO tentang Perdagangan Ikan di Norwegia, Februari 2014.

Guna mendukung upaya pelestarian ekosistem pesisir dan menyejahterakan masyarakat perempuan nelayan, Kiara meluncurkan program “Donasi Mangrove untuk Kehidupan” dan mengundang masyarakat untuk berkontribusi senilai Rp10.000/batang mangrove.

Kiara bersama dengan PPNI juga mendesak pemerintah merevisi UU Perikanan untuk mengakui dan melindungi keberadaan dan peran perempuan nelayan, serta mendorong hadirnya negara dalam pengelolaan sumber daya ikan yang menghubungkan sisi hulu-hilir kampung nelayan agar kompetitif di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Sekjen PPNI, Masnuah, mengemukakan, tercatat 48 persen penghasilan keluarga nelayan berasal dari perempuan dan untuk peran tersebut mayoritas perempuan nelayan bekerja lebih dari 17 jam sehari.

“Berbekal dorongan untuk memajukan gerakan perempuan nelayan, berbagai kreasi ekonomi kreatif telah dilakukan oleh komunitas PPNI di 15 kabupaten/kota,” ujarnya.

Masnuah menyatakan, gerakan itu sebagian besar belum mendapat dukungan maksimal pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Aktivitas itu, ujar dia, kemudian memacu kaum perempuan nelayan untuk mengenali hak-hak dasar mereka.

Abdul Halim mengatakan, saat ini nelayan tradisional terus dimiskinkan sementara asing justru difasilitasi, di antaranya melalui Perubahan Undang-Undang (UU) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Permen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemimpin nasional periode 2014–2019 harus membalikkan fakta tersebut sehingga nelayan tradisional bisa hidup sejahtera.

Sabtu pekan lalu, Kaum perempuan nelayan yang tergabung dalam Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) bersama Kiara menggelar Festival Negeri Bahari untuk mengajak masyarakat meyadari laut sebagai masa depan bangsa.

Masnuah, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, mengatakan, festival yang digelar Taman Menteng ini menjadi ruang bagi kelompoknya memperkenalkan potensi ekonomi dari laut kepada masyarakat.

Berbagai olahan mangrove, ikan, dan kain tenun yang diproduksi dari desa-desa pesisir di 15 kabupaten dan kota diperkenalkan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan.Yanuar Jatnika/Ant

Sumber: http://www.jurnas.com/halaman/29/2014-05-19/301123

 

Three key problems encountered in preservation of coral reefs: Kiara

/in , , /by

Three key problems encountered in preservation of coral reefs: Kiara

 The government has to handle the problem well.”

Jakarta (ANTARA News) – The Peoples Coalition for Fishery Justice (Kiara) highlighted the three key issues of illegal fish catching equipment, coastal reclamations, and mining activities being encountered in the preservation of coral reefs.

“The problems being faced in preserving the coral reefs in Indonesia are the three points mentioned above. The government has to handle the problem well,” Kiara Secretary General Abdul Halim reiterated here on Friday.

He pointed to the widespread use of trawlers and explosives, which played a significant role in destroying the coral reef life.

Abdul Halim also emphasized that illegal land reclamation was rampant in coastal areas. It has occurred in 22 districts and can have a damaging effect on the ecosystem.

In the meantime, illegal sand mining in the sea is believed to produce materials that affect the respiratory and photosynthetic capabilities of the coral reef life.

Indonesias coral reefs cover an area of 25 thousand square kilometers, which are about 50 to 60 percent of those found in Asia and the Pacific, or about 25 percent of the worlds coral reefs.
(Uu.A014/INE/KR-BSR/F001)

Editor: Priyambodo RH

 

Sumber: http://www.antaranews.com/en/news/94097/three-key-problems-encountered-in-preservation-of-coral-reefs-kiara

Festival Negeri Bahari, Kampanye Potensi Pesisir

/in , , , /by

Festival Negeri Bahari, Kampanye Potensi Pesisir

 

Penulis: Tinu Sicara

Jakarta, JMOL ** Festival Negeri Bahari yang diselenggarakan KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) tahun ini merupakan yang pertama kali. Melihat model pembangunan yang mengarah ke darat seolah menampikkan keberadaan laut menjadi alasan mengapa tercetus ide digelarnya Festival Negeri bahari.

Mengenai pemilihan lokasi, sangat unik. Apabila biasanya festival yang mengusung bahari identik dengan pesisir atau laut, namun kali ini tidak. Justru KIARA memilih mengadakannya di tengah kota Jakarta, yaitu di Taman Menteng, Jakarta. Mengapa demikian?

Menurut Slamet Daroyni, Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA sengaja menggelar festival di tengah kota, tidak di pesisir, karena untuk mengkampanyekan kepada masyarakat kota bahwa ada potensi luar biasa di pesisir dan publik pun juga harus mengetahuinya.

“Informasi itu bukan sekadar kekayaan yang tidak berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat pesisir, tetapi terdapat inisiatif-inisiatif lokal yang sebenarnya apabila pemerintah concern dan publik mendukung inisiatif tersebut terdapat banyak kekayaan yang bisa menjaga perekonomian nelayan yang selama ini kesannya kumuh dan miskin,” tuturnya kepada JMOL di tengah acara Festival Negeri Bahari, Taman Menteng, Jakarta, Sabtu (17/5).

Persiapan konsep festival sendiri, diakui KIARA membutuhkan waktu kurang lebih dua bulan.

Menjadi bagian penting, dalam acara ini menghadirkan beberapa perempuan nelayan dari beberapa tempat yang terus memperjuangkan pesisir, bagian dari upaya mengangkat keluarga dan kelompok. Sehingga booth yang dihadirkan merupakan beberapa perwakilan yang selama ini concern menjadi ikon untuk berbicara langsung kepada publik.

Fokus kepada pesisir laut, terdapat delapan booth. Di antaranya, perwakilan Sumatera Utara, Lampung, Jakarta, Indramayu, Moro Demak, Manado, dan lainnya.

Mereka menampilkan dan memperkenalkan hasil olahan pangan dari pesisir dan laut yang masing-masing diunggulkan dari setiap daerah. Salah satunya olahan mangrove kembali diperkenalkan bahwa mangrove dapat diolah menjadi makanan bervitamin dan sehat tanpa bahan pengawet.

Editor: Arif Giyanto

Sumber: http://jurnalmaritim.com/2014/1/1225/festival-negeri-bahari-kampanye-potensi-pesisir

KIARA: Laut Indonesia Belum Sejahterakan Rakyat

/in , , , /by

KIARA: Laut Indonesia Belum Sejahterakan Rakyat

Giras Pasopati

Bisnis.com, JAKARTA—Lautan yang mendominasi letak geografis Indonesia dinilai belum memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, khususnya nelayan tradisional yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berangkat dari kondisi itulah, KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) menyelenggarakan Festival Negeri Bahari bertajuk Mengembalikan Kejayaan Negeri Bahari di Taman Menteng, Jakarta. Festival ini bertujuan untuk mengajak masyarakat kembali menyadari bahwa laut adalah masa depan bangsa.

Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA mengatakan, laut adalah masa depan bangsa Indonesia. Menafikan laut sama halnya mencelakakan anak-anak bangsa. Fakta hari ini menunjukkan bahwa nelayan tradisional terus dimiskinkan sementara asing justru difasilitasi.

“Di antaranya melalui Perubahan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Permen No. 30 Tahun 2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Oleh karena itu, pemimpin nasional periode 2014-2019 harus membalikkan fakta tersebut sehingga nelayan tradisional bisa hidup sejahtera,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (17/5).

Festival Negeri Bahari ini dirayakan oleh pameran kuliner mangrove, ikan dan kain tenun yang dibawa oleh 15 komunitas perempuan nelayan yang tergabung di dalam PPNI (Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia).

Terdapat juga demo masak perempuan nelayan bersama Koki Gadungan Rahung Nasution, stand-up comedy, bengkel kreativitas anak (mewarnai dan origami), rembug pangan pesisir, peluncuran “Gerakan Turun Tangan Selamatkan Mangrove”, dan panggung Negeri Bahari.

Masnuah, Sekjen PPNI menjelaskan, festival ini menjadi ruang PPNI memperkenalkan potensi ekonomi olahan mangrove, ikan dan kain tenun yang diproduksi dari desa-desa pesisir di 15 kabupaten/kota kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan.

“Ajang ini juga kami jadikan sebagai wahana mempererat tali persaudaraan antarperempuan, baik yang tinggal di wilayah pesisir dan perkotaan,” tambahnya.

Dalam Festival Negeri Bahari ini, hadir komunitas perempuan nelayan dari Demak Jepara, Kendal, dan Batang (Jawa Tengah), Gresik dan Surabaya (Jawa Timur), Buton (Sulawesi Tenggara), Manado (Sulawesi Utara), Langkat dan Serdang Bedagai (Sumatera Utara), Lampung, Lombok (Nusa Tenggara Barat), Indramayu (Jawa Barat), dan Jakarta Utara.

Editor : Fatkhul Maskur

Sumber: http://m.bisnis.com/industri/read/20140517/99/228568/kiara-laut-indonesia-belum-sejahterakan-rakyat