Kamis, 09 Juli 2015 Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 14 organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara mendorong Asean memberikan pengakuan politik atas peran penting perempuan nelayan dalam perikanan skala kecil dan pengelolaan sumber daya pesisir. Bentuk pengakuan itu yakni skema khusus perlindungan dan pemberdayaan perempuan nelayan. Desakan ini disampaikan dalam Lokakarya Regional mengenai Pengelolaan Sumber Daya […]
http://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.png00adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2015-07-09 18:38:212015-07-09 18:38:21ASEAN Didorong Bentuk Skema Kerja Sama Pemberdayaan Perempuan
Kamis, 09 Juli 2015 SEAFish for Justice menyatakan ada 14 organisasi masyarakat sipil di kawasan Asia Tenggara mendorong negara ASEAN dan negara anggotanya untuk memberikan pengakuan politik atas keberadaan dan peran penting perempuan nelayan di dalam aktivitas perikanan skala kecil dan pengelolaan sumber daya pesisir. “Bentuk pengakuan yang didorong adalah skema khusus perlindungan dan pemberdayaan […]
http://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.png00adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2015-07-09 16:49:012015-07-09 16:49:01Mengakui Keberadaan Perempuan Nelayan
Kamis, 2 Juli 2015 JAKARTA (SK) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dapat memprioritaskan masyarakat pesisir, termasuk nelayan perbatasan. “Draf RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan versi 1 Juni 2015 belum menempatkan upaya pencegahan terhadap pelanggaran kedaulatan negara dan kesejahteraan nelayan di wilayah perbatasan sebagai prioritas,” […]
http://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.png00adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2015-07-02 17:55:142015-07-02 17:55:14RUU NELAYAN: Masyarakat Pesisir Harus Raih Prioritas
Senin, 29 June 2015 Yogyakarta – Para nelayan dan petambak garam menyambut positif pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan (PPNPI) inisiatif DPR. Koalisi untuk Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir pada pertengahan Juni 2015, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV di Jakarta. Koalisi meminta DPR memprioritaskan penyelesaian pembahasan RUU buat nelayan ini. […]
http://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.png00adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2015-06-29 17:20:532015-06-29 17:20:53Koalisi Minta DPR Prioritaskan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
Rabu, 24 Juni 2015 JAKARTA, WOL – Kementerian Kelautan dan Perikanan akhirnya mencabut izin 15 perusahaan yang tergabung di dalam 4 grup perusahaan atas dugaan melakukan praktek kejahatan perikanan di Indonesia, di antaranya PT Maritim Timur Jaya di Tual (Maluku), PT Dwikarya Reksa Abadi di Wanam (Papua), PT Indojurong Fishing Industries yang berpusat Panambulan, Maluku […]
http://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.png00adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2015-06-24 16:36:172022-04-28 08:16:45Kiara: Cabut Izin 15 Usaha Perikanan Momen Penegakan Hukum
Senin, 22 Juni 2015 Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kesal bukan kepalang. MV Hai Fa, kapal China berbendera Panama kini berada di China. Kapal yang telah mengeruk besar-besaran hasil laut Indonesia itu dapat berlayar tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO), sungguh mengherankan. Siapa bermain di balik berlayarnya […]
http://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.png00adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2015-06-22 17:26:402022-04-28 08:16:45Siapa Bermain di Balik Kaburnya MV Hai Fa?
Senin, 22 Juni 2015 JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu untuk melakukan banding ke Mahkamah Agung atas vonis Pengadilan Tinggi Maluku terkait kasus Kapal MV Hai Fa yang hanya diharuskan membayar denda Rp 200 juta karena menangkap ikan yang dilindungi. “Prioritas utama adalah banding ke Mahkamah Agung sebelum kemudian meminta Interpol untuk melakukan […]
http://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.png00adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2015-06-22 13:00:152022-04-28 08:16:45Kapal Pencuri Ikan Diloloskan, KKP Perlu Banding ke MA
Senin, 22 Juni 2015 JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu untuk melakukan banding ke Mahkamah Agung (MA) atas vonis Pengadilan Tinggi Maluku terkait kasus Kapal MV Hai Fa yang hanya diharuskan membayar denda Rp200 juta karena menangkap ikan yang dilindungi. “Prioritas utama adalah banding ke MA sebelum kemudian meminta Interpol untuk melakukan pengejaran […]
http://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.png00adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2015-06-22 12:29:162022-04-28 08:16:45Menteri Susi Didesak Ajukan Banding Hai Fa ke MA
JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu untuk melakukan banding ke Mahkamah Agung (MA) atas vonis Pengadilan Tinggi Maluku terkait kasus Kapal MV Hai Fa yang hanya diharuskan membayar denda Rp200 juta karena menangkap ikan yang dilindungi. “Prioritas utama adalah banding ke MA sebelum kemudian meminta Interpol untuk melakukan pengejaran dan penangkapan,” kata Sekretaris […]
http://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.png00adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2015-06-22 12:15:562022-04-28 08:16:45Menteri Susi Didesak Ajukan Banding Hai Fa ke MA
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan pemerintah dapat menjerat korporasi yang menjadi pemilik Kapal MV Hai Fa yang telah divonis bersalah terkait kasus penangkapan ikan secara ilegal di kawasan perairan Indonesia. “Sejauh ini yang terjerat hanya orang per orang alias pelaku lapangan,” kata Sekjen Kiara Abdul Halim di Jakarta, Senin. Menurut Abdul Halim, membuka […]
http://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.png00adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2015-06-22 12:13:472022-04-28 08:16:45Kiara Desak Pemerintah Jerat Korporasi di Balik MV Hai Fa
ASEAN Didorong Bentuk Skema Kerja Sama Pemberdayaan Perempuan
/in Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraKamis, 09 Juli 2015 Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 14 organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara mendorong Asean memberikan pengakuan politik atas peran penting perempuan nelayan dalam perikanan skala kecil dan pengelolaan sumber daya pesisir. Bentuk pengakuan itu yakni skema khusus perlindungan dan pemberdayaan perempuan nelayan. Desakan ini disampaikan dalam Lokakarya Regional mengenai Pengelolaan Sumber Daya […]
Mengakui Keberadaan Perempuan Nelayan
/in Kampanye & Advokasi/by adminkiaraKamis, 09 Juli 2015 SEAFish for Justice menyatakan ada 14 organisasi masyarakat sipil di kawasan Asia Tenggara mendorong negara ASEAN dan negara anggotanya untuk memberikan pengakuan politik atas keberadaan dan peran penting perempuan nelayan di dalam aktivitas perikanan skala kecil dan pengelolaan sumber daya pesisir. “Bentuk pengakuan yang didorong adalah skema khusus perlindungan dan pemberdayaan […]
RUU NELAYAN: Masyarakat Pesisir Harus Raih Prioritas
/in Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraKamis, 2 Juli 2015 JAKARTA (SK) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dapat memprioritaskan masyarakat pesisir, termasuk nelayan perbatasan. “Draf RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan versi 1 Juni 2015 belum menempatkan upaya pencegahan terhadap pelanggaran kedaulatan negara dan kesejahteraan nelayan di wilayah perbatasan sebagai prioritas,” […]
Koalisi Minta DPR Prioritaskan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
/in Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraSenin, 29 June 2015 Yogyakarta – Para nelayan dan petambak garam menyambut positif pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan (PPNPI) inisiatif DPR. Koalisi untuk Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisir pada pertengahan Juni 2015, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV di Jakarta. Koalisi meminta DPR memprioritaskan penyelesaian pembahasan RUU buat nelayan ini. […]
Kiara: Cabut Izin 15 Usaha Perikanan Momen Penegakan Hukum
/in Featured, IUU Fishing, Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraRabu, 24 Juni 2015 JAKARTA, WOL – Kementerian Kelautan dan Perikanan akhirnya mencabut izin 15 perusahaan yang tergabung di dalam 4 grup perusahaan atas dugaan melakukan praktek kejahatan perikanan di Indonesia, di antaranya PT Maritim Timur Jaya di Tual (Maluku), PT Dwikarya Reksa Abadi di Wanam (Papua), PT Indojurong Fishing Industries yang berpusat Panambulan, Maluku […]
Siapa Bermain di Balik Kaburnya MV Hai Fa?
/in Featured, IUU Fishing, Kampanye & Advokasi/by adminkiaraSenin, 22 Juni 2015 Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kesal bukan kepalang. MV Hai Fa, kapal China berbendera Panama kini berada di China. Kapal yang telah mengeruk besar-besaran hasil laut Indonesia itu dapat berlayar tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO), sungguh mengherankan. Siapa bermain di balik berlayarnya […]
Kapal Pencuri Ikan Diloloskan, KKP Perlu Banding ke MA
/in Featured, IUU Fishing, Kampanye & Advokasi/by adminkiaraSenin, 22 Juni 2015 JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu untuk melakukan banding ke Mahkamah Agung atas vonis Pengadilan Tinggi Maluku terkait kasus Kapal MV Hai Fa yang hanya diharuskan membayar denda Rp 200 juta karena menangkap ikan yang dilindungi. “Prioritas utama adalah banding ke Mahkamah Agung sebelum kemudian meminta Interpol untuk melakukan […]
Menteri Susi Didesak Ajukan Banding Hai Fa ke MA
/in Featured, IUU Fishing, Kampanye & Advokasi/by adminkiaraSenin, 22 Juni 2015 JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu untuk melakukan banding ke Mahkamah Agung (MA) atas vonis Pengadilan Tinggi Maluku terkait kasus Kapal MV Hai Fa yang hanya diharuskan membayar denda Rp200 juta karena menangkap ikan yang dilindungi. “Prioritas utama adalah banding ke MA sebelum kemudian meminta Interpol untuk melakukan pengejaran […]
Menteri Susi Didesak Ajukan Banding Hai Fa ke MA
/in IUU Fishing, Kampanye & Advokasi/by adminkiaraJAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu untuk melakukan banding ke Mahkamah Agung (MA) atas vonis Pengadilan Tinggi Maluku terkait kasus Kapal MV Hai Fa yang hanya diharuskan membayar denda Rp200 juta karena menangkap ikan yang dilindungi. “Prioritas utama adalah banding ke MA sebelum kemudian meminta Interpol untuk melakukan pengejaran dan penangkapan,” kata Sekretaris […]
Kiara Desak Pemerintah Jerat Korporasi di Balik MV Hai Fa
/in IUU Fishing, Kampanye & Advokasi/by adminkiaraREPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan pemerintah dapat menjerat korporasi yang menjadi pemilik Kapal MV Hai Fa yang telah divonis bersalah terkait kasus penangkapan ikan secara ilegal di kawasan perairan Indonesia. “Sejauh ini yang terjerat hanya orang per orang alias pelaku lapangan,” kata Sekjen Kiara Abdul Halim di Jakarta, Senin. Menurut Abdul Halim, membuka […]