Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 16 Januari 2020 – Kapal asing Tiongkok sudah menjauh dari perairan Natuna, Kepulauan Riau. Tensi diplomatik antara Indonesia dan China sudah tidak panas seperti sebelumnya. Namun apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia guna menegakkan kedaulatan di perairan yang berbatasan dengan laut China Selatan […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2019/03/Press-Release.jpg420800adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2020-01-17 12:05:112022-02-08 19:50:16KIARA: Soal Natuna Sudah Selesai, Saatnya Bicara Kedaulatan Bahari Indonesia
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 4 Januari 2020 – Memasuki pergantian tahun 2019 ke tahun 2020, masyarakat Indonesia khususnya yang berada di bagian barat Pulau Jawa, harus berhadapan curah hujan yang sangat deras. Curah hujan sangat deras di penghujung tahun 2019 melanda terutama di bagian barat Pulau Jawa. Akibatnya […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2019/03/Press-Release.jpg420800adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2020-01-08 20:46:592022-02-08 19:50:00KIARA: MASYARAKAT PESISIR JAKARTA TERDAMPAK BANJIR PALING PARAH
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 18 Desember 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo untuk menghentikan wacana ekspor benih lobster yang berasal dari Indonesia ke luar negeri. Alasannya, hal itu akan mendorong eksploitasi sumberdaya perikanan di perairan Indonesia semakin tidak terkendali. Pada […]
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 16 Desember 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bersama dengan Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU), Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Muara Angke menemui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia untuk menyampaikan penolakan atas wacana […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2019/03/Press-Release.jpg420800adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2019-12-16 17:02:082022-02-08 19:49:29TEMUI KKP, KIARA BERSAMA NELAYAN TRADISIONAL MENOLAK LAUT INDONESIA DIRUSAK
Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari Rancangan Perda RZWP3K Kalimantan Timur Siaran Pers Jakarta, 27 November 2019 – Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur yang dibahas di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 27 November 2019. Perda Zonasi […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2019/03/Press-Release.jpg420800adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2019-11-27 19:30:552022-02-08 19:49:07Ranperda Zonasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Timur Akan Rampas Ruang Hidup Nelayan
Siaran Pers Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari Jakarta, 20 November 2019 – Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur yang dibahas di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 27 November 2019. Perda Zonasi Provinsi Kalimantan Timur wajib ditolak […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2019/03/Press-Release.jpg420800adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2019-11-20 16:34:182022-02-08 19:48:47AMUK BAHARI: RANCANGAN PERDA ZONASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KALIMANTAN TIMUR WAJIB DITOLAK
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 12 November 2019 – Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan melakukan sertifikasi terhadap profesi nelayan mendapatkan penolakan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan bahwa masyarakat bahari, khususnya nelayan skala kecil atau nelayan tradisional, nelayan yang […]
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 8 November 2019 – Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2019-2024, Edhy Prabowo berencana akan merevisi sejumlah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2014-2019. Diantara kebijakan yang akan direvisi adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 5 Tahun 2015 […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2019/03/Press-Release.jpg420800adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2019-11-14 13:24:322022-02-08 20:19:36KIARA: Langkah Mundur Jika KKP Revisi Permen KP No. 2 Tahun 2015
Siaran Pers Bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jakarta, 11 November 2019 – Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2019/03/Press-Release.jpg420800adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2019-11-14 13:12:152022-02-08 20:19:19KOALISI MASYARAKAT SIPIL MENDESAK IZIN TAMBANG DI PULAU WAWONII DICABUT
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 8 November 2019 – Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2019-2024, Edhy Prabowo berencana akan merevisi sejumlah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2014-2019. Diantara kebijakan yang akan direvisi adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 5 Tahun 2015 […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2019/03/Press-Release.jpg420800adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2019-11-08 12:21:272022-02-08 20:19:05KIARA: Langkah Mundur Jika KKP Revisi Permen KP No. 2 Tahun 2015
KIARA: Soal Natuna Sudah Selesai, Saatnya Bicara Kedaulatan Bahari Indonesia
/in Siaran Pers/by adminkiaraSiaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 16 Januari 2020 – Kapal asing Tiongkok sudah menjauh dari perairan Natuna, Kepulauan Riau. Tensi diplomatik antara Indonesia dan China sudah tidak panas seperti sebelumnya. Namun apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia guna menegakkan kedaulatan di perairan yang berbatasan dengan laut China Selatan […]
KIARA: MASYARAKAT PESISIR JAKARTA TERDAMPAK BANJIR PALING PARAH
/in Siaran Pers/by adminkiaraSiaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 4 Januari 2020 – Memasuki pergantian tahun 2019 ke tahun 2020, masyarakat Indonesia khususnya yang berada di bagian barat Pulau Jawa, harus berhadapan curah hujan yang sangat deras. Curah hujan sangat deras di penghujung tahun 2019 melanda terutama di bagian barat Pulau Jawa. Akibatnya […]
KIARA: Wacana Ekspor Benih Lobster Berdampak Negatif Bagi Perekonomian Nasional
/in Siaran Pers/by adminkiaraSiaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 18 Desember 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo untuk menghentikan wacana ekspor benih lobster yang berasal dari Indonesia ke luar negeri. Alasannya, hal itu akan mendorong eksploitasi sumberdaya perikanan di perairan Indonesia semakin tidak terkendali. Pada […]
TEMUI KKP, KIARA BERSAMA NELAYAN TRADISIONAL MENOLAK LAUT INDONESIA DIRUSAK
/in Siaran Pers/by adminkiaraSiaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 16 Desember 2019 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bersama dengan Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU), Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Muara Angke menemui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia untuk menyampaikan penolakan atas wacana […]
Ranperda Zonasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Timur Akan Rampas Ruang Hidup Nelayan
/in Siaran Pers/by adminkiaraAliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari Rancangan Perda RZWP3K Kalimantan Timur Siaran Pers Jakarta, 27 November 2019 – Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur yang dibahas di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 27 November 2019. Perda Zonasi […]
AMUK BAHARI: RANCANGAN PERDA ZONASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KALIMANTAN TIMUR WAJIB DITOLAK
/in Siaran Pers/by adminkiaraSiaran Pers Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari Jakarta, 20 November 2019 – Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur yang dibahas di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 27 November 2019. Perda Zonasi Provinsi Kalimantan Timur wajib ditolak […]
TOLAK SERTIFIKASI NELAYAN KIARA: RENCANA SERTIFIKASI NELAYAN MELECEHKAN IDENTITAS BANGSA BAHARI
/in Siaran Pers/by adminkiaraSiaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 12 November 2019 – Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan melakukan sertifikasi terhadap profesi nelayan mendapatkan penolakan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan bahwa masyarakat bahari, khususnya nelayan skala kecil atau nelayan tradisional, nelayan yang […]
KIARA: Langkah Mundur Jika KKP Revisi Permen KP No. 2 Tahun 2015
/in Siaran Pers/by adminkiaraSiaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 8 November 2019 – Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2019-2024, Edhy Prabowo berencana akan merevisi sejumlah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2014-2019. Diantara kebijakan yang akan direvisi adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 5 Tahun 2015 […]
KOALISI MASYARAKAT SIPIL MENDESAK IZIN TAMBANG DI PULAU WAWONII DICABUT
/in Siaran Pers/by adminkiaraSiaran Pers Bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jakarta, 11 November 2019 – Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak […]
KIARA: Langkah Mundur Jika KKP Revisi Permen KP No. 2 Tahun 2015
/in Siaran Pers/by adminkiaraSiaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Jakarta, 8 November 2019 – Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2019-2024, Edhy Prabowo berencana akan merevisi sejumlah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2014-2019. Diantara kebijakan yang akan direvisi adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 5 Tahun 2015 […]