Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id KIARA: Kemandirian Usaha Perikanan dan Pergaraman Nasional Mesti Memanusiakan Nelayan, Perempuan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Jakarta, 22 September 2016. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional menerbitkan harapan baru bagi pelaku usaha perikanan nasional. Pusat Data dan Informasi KIARA (September […]
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id KIARA: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Melampaui Batas Kewenangannya dan Melecehkan Institusi Hukum Jakarta, 20 September 2016. Menteri Koordinator Kemaritiman mencabut kebijakan moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta, termasuk di dalamnya keputusan melanjutkan pembangunan Pulau G. Hal ini disampaikannya setelah Kementerian Koordinator Kemaritiman menggelar rapat bersama PLN, […]
Siaran Pers Bersama Jaringan Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh – KuALA Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan – KIARA Pemerintah Provinsi Aceh Gubernur Aceh Bersepakat untuk Melaksanakan Mandat Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Bersama dengan Panglima Laot, KuALA, dan KIARA Banda Aceh, 6 September 2016. Gubernur […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2016/09/IMG-20160906-WA0021.jpg426960adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2016-09-07 09:57:112016-09-07 09:57:11Siaran Pers Bersama Multipihak: Gubernur Aceh Bersepakat untuk Melaksanakan Mandat Undang-Undang No. 7 Tahun 2016
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Pemerintah Mesti Segera Implementasikan Skema Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Surabaya, 26 Agustus 2016. Sejak disahkan pada tanggal 15 Maret 2016, pemerintah didesak untuk menjalankan pelbagai skema perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Dengan mengimplementasikan UU ini, cita-cita […]
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Pemerintah Mesti Segera Implementasikan Skema Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Surabaya, 26 Agustus 2016. Sejak disahkan pada tanggal 15 Maret 2016, pemerintah didesak untuk menjalankan pelbagai skema perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Dengan mengimplementasikan UU ini, cita-cita […]
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Hanya 0,97% dan Membuka Praktek Korupsi, Pemerintah Mesti Terbuka mengenai Pelayanan Perizinan Kapal Perikanan Jakarta, 19 Agustus 2016. Sejak Juni 2015 hingga Juli 2016, ribuan perizinan kapal perikanan yang diajukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebanyak 1.165 untuk SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), 2.274 untuk […]
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id APBN 2017 MESTI SEJAHTERAKAN MASYARAKAT PESISIR Jakarta, 16 Agustus 2016. Presiden Joko Widodo akan menyampaikan Pidato Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2017 di dalam Rapat Paripurna DPR-RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD Republik Indonesia pada Selasa (16/8) siang nanti. Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA mengatakan, “APBN 2017 […]
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan/KIARA Pengelolaan Natuna Mesti Kedepankan Investasi Dalam Negeri Jakarta, 12 Agustus 2016. Beda konsep pengelolaan antara Kementerian Koordinator Kemaritiman dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Natuna semestinya tidak perlu terjadi. Apalagi sudah ada Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang […]
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Jakarta, 9 Agustus 2016. Usulan Menteri Perdagangan untuk mendorong kemandirian produksi garam rakyat dan menekan impor garam industri melalui skema investasi usaha inti plasma tambak garam dinilai justru membuat 3 juta petambak garam, baik laki-laki dan perempuan, menjadi serba tergantung, di antaranya kepada perusahaan/korporasi dan perbankan. […]
http://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.png00adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2016-08-10 01:25:342016-08-10 01:25:34Siaran Pers Kiara: Menteri Perdagangan Mesti Audit Garam di Kementeriannya
RESHUFFLE KABINET KERJA JILID II; Dikhawatirkan Mengubah Rekomendasi Penghentian Reklamasi Teluk Jakarta Jakarta, 29 Juli 2016. Koalisi mengkhawatirkan penggantian Menko Maritim ke Jend (Purn) Luhur Binsar Pandjaitan akan mengubah kebijakan yang telah diambil Menko Maritim sebelumnya DR Rizal Ramli dalam menghentikan reklamasi pulau G dan meninjau ulang keberadaan pulau-pulau reklamasi. Koalisi mengapresiasi kinerja dan […]
http://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.png00adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2016-07-30 16:13:302016-07-30 16:13:30Siaran Pers Bersama KOALISI SELAMATKAN TELUK JAKARTA, 29 Juli 2016
Siaran pers KIARA 22092016: Merespons Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2016
/in Siaran Pers/by adminkiaraSiaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id KIARA: Kemandirian Usaha Perikanan dan Pergaraman Nasional Mesti Memanusiakan Nelayan, Perempuan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Jakarta, 22 September 2016. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional menerbitkan harapan baru bagi pelaku usaha perikanan nasional. Pusat Data dan Informasi KIARA (September […]
Siaran Pers Kiara 20092016
/in Siaran Pers/by adminkiaraSiaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id KIARA: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Melampaui Batas Kewenangannya dan Melecehkan Institusi Hukum Jakarta, 20 September 2016. Menteri Koordinator Kemaritiman mencabut kebijakan moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta, termasuk di dalamnya keputusan melanjutkan pembangunan Pulau G. Hal ini disampaikannya setelah Kementerian Koordinator Kemaritiman menggelar rapat bersama PLN, […]
Siaran Pers Bersama Multipihak: Gubernur Aceh Bersepakat untuk Melaksanakan Mandat Undang-Undang No. 7 Tahun 2016
/in Siaran Pers/by adminkiaraSiaran Pers Bersama Jaringan Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh – KuALA Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan – KIARA Pemerintah Provinsi Aceh Gubernur Aceh Bersepakat untuk Melaksanakan Mandat Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Bersama dengan Panglima Laot, KuALA, dan KIARA Banda Aceh, 6 September 2016. Gubernur […]
Siaran Pers 26 Agustus 2016
/in Siaran Pers/by adminkiaraSiaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Pemerintah Mesti Segera Implementasikan Skema Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Surabaya, 26 Agustus 2016. Sejak disahkan pada tanggal 15 Maret 2016, pemerintah didesak untuk menjalankan pelbagai skema perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Dengan mengimplementasikan UU ini, cita-cita […]
Siaran Pers 26 Agustus 2016
/in Siaran Pers/by adminkiaraSiaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Pemerintah Mesti Segera Implementasikan Skema Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Surabaya, 26 Agustus 2016. Sejak disahkan pada tanggal 15 Maret 2016, pemerintah didesak untuk menjalankan pelbagai skema perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Dengan mengimplementasikan UU ini, cita-cita […]
Siaran Pers Kiara 19 Agustus 2016
/in Siaran Pers/by adminkiaraSiaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Hanya 0,97% dan Membuka Praktek Korupsi, Pemerintah Mesti Terbuka mengenai Pelayanan Perizinan Kapal Perikanan Jakarta, 19 Agustus 2016. Sejak Juni 2015 hingga Juli 2016, ribuan perizinan kapal perikanan yang diajukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebanyak 1.165 untuk SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), 2.274 untuk […]
Siaran Pers KIARA 16 Agustus 2016
/in Siaran Pers/by adminkiaraSiaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id APBN 2017 MESTI SEJAHTERAKAN MASYARAKAT PESISIR Jakarta, 16 Agustus 2016. Presiden Joko Widodo akan menyampaikan Pidato Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2017 di dalam Rapat Paripurna DPR-RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD Republik Indonesia pada Selasa (16/8) siang nanti. Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA mengatakan, “APBN 2017 […]
Siaran Pers KIARA: Pengelolaan Natuna Mesti Kedepankan Investasi Dalam Negeri
/in Siaran Pers/by adminkiaraSiaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan/KIARA Pengelolaan Natuna Mesti Kedepankan Investasi Dalam Negeri Jakarta, 12 Agustus 2016. Beda konsep pengelolaan antara Kementerian Koordinator Kemaritiman dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Natuna semestinya tidak perlu terjadi. Apalagi sudah ada Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang […]
Siaran Pers Kiara: Menteri Perdagangan Mesti Audit Garam di Kementeriannya
/in Siaran Pers/by adminkiaraSiaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Jakarta, 9 Agustus 2016. Usulan Menteri Perdagangan untuk mendorong kemandirian produksi garam rakyat dan menekan impor garam industri melalui skema investasi usaha inti plasma tambak garam dinilai justru membuat 3 juta petambak garam, baik laki-laki dan perempuan, menjadi serba tergantung, di antaranya kepada perusahaan/korporasi dan perbankan. […]
Siaran Pers Bersama KOALISI SELAMATKAN TELUK JAKARTA, 29 Juli 2016
/in Siaran Pers/by adminkiaraRESHUFFLE KABINET KERJA JILID II; Dikhawatirkan Mengubah Rekomendasi Penghentian Reklamasi Teluk Jakarta Jakarta, 29 Juli 2016. Koalisi mengkhawatirkan penggantian Menko Maritim ke Jend (Purn) Luhur Binsar Pandjaitan akan mengubah kebijakan yang telah diambil Menko Maritim sebelumnya DR Rizal Ramli dalam menghentikan reklamasi pulau G dan meninjau ulang keberadaan pulau-pulau reklamasi. Koalisi mengapresiasi kinerja dan […]