Siaran Pers KIARA 16 Agustus 2016
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id
APBN 2017 MESTI SEJAHTERAKAN MASYARAKAT PESISIR
Jakarta, 16 Agustus 2016. Presiden Joko Widodo akan menyampaikan Pidato Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2017 di dalam Rapat Paripurna DPR-RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD Republik Indonesia pada Selasa (16/8) siang nanti. Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA mengatakan, “APBN 2017 mesti diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan dihambur-hamburkan untuk kebijakan pembangunan yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi tren defisit anggaran negara kian membesar, yakni 2,35 persen di dalam APBN-P Tahun 2016. Oleh karena itu, negara mesti melakukan penghematan terhadap pos-pos belanja modal kementerian/lembaga negara yang tidak bermanfaat secara langsung kepada masyarakat pesisir, seperti perjalanan dinas dan pembangunan infrastruktur yang dipaksakan”. Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2016) mencatat, defisit APBN meningkat dalam 12 tahun terakhir, dari tahun 2005-2016 (lihat Tabel 1). Fakta ini menjadikan anggaran negara amat sangat bergantung kepada utang luar negeri. Di dalam APBN Tahun 2016, jumlah utang luar negeri sebesar Rp330,9 triliun (defisit 2,15 persen). Jumlahnya masih tergolong tinggi pada APBN-P Tahun 2016, yakni sebesar Rp296,7 triliun (defisit 2,35 persen). Tabel 1. Defisit APBN Tahun 2005-2016 (%)
Uraian |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
APBN |
0,77 |
1,28 |
1,55 |
2,11 |
2,40 |
2,14 |
2,09 |
2,23 |
2,38 |
2,40 |
2,15 |
|
APBN-P |
1,90 |
2,35 |
TAHUN |
JUMLAH (miliar rupiah) |
2010 |
Rp. 92,0 |
2011 |
Rp. 183,802,161,080 |
2012 |
Rp. 215,766,602,000 |
2013 |
Rp. 229,350,562,720 |
2014 |
Rp. 216,367,232,525 |
2015 |
Rp. 79,3 |
2016 |
Rp. 693,0 (Jumlah PNBP Perikanan Tahun 2016 yang ditargetkan di dalam APBN Tahun 2016 dan APBN-P Tahun 2016) |
Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA di +62 815 53100 259