Entries by adminkiara

KIARA: President Must Fulfil and Ensure Children’s Rights to Freedom from Dangerous Work

KIARA: President Must Fulfil and Ensure Children’s Rights to Freedom from Dangerous Work Jakarta, July 4th, 2013. Food and Agriculture Organization (FAO) and the International Labour Organisation (ILO) have urged UN member states to provide maximum protection for children from hazardous work in the small-scale fisheries sector, both fishing and aquaculture. In Indonesia, there are […]

KIARA: Slack on Fish Theft, the President Must Reprimand Minister of Maritime Affairs and Fisheries

KIARA: Slack on Fish Theft, the President Must Reprimand Minister of Maritime Affairs and Fisheries Jakarta, June 7, 2013. Illegal, unregulated, and unreported (IUU) fishing practices have become a concern for many countries, including Indonesia. Throughout the year 2013, at least 39 foreign vessels entered Indonesian waters and fished illegally. KIARA Data and Information Center […]

Reclamation a Form of Discrimination by SBY’s Government against Traditional Fishing Communities

Reclamation a Form of Discrimination by SBY’s Government against Traditional Fishing Communities Jakarta, June 14th, 2013. Discrimination against fishing communities is increasing due to the development process which is increasingly depriving local areas. It is conveyed by the UN Human Rights Council through Resolution No. A/HRC/19/75 about “Farmers’ and other Rural Communities or Labourers’ Right […]

RUU Pesisir Mendesak Dibenahi

KELAUTAN RUU Pesisir Mendesak Dibenahi JAKARTA, KOMPAS – Rancangan revisi undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dinilai mengandung sejumlah kejanggalan yang memicu kriminalisasi terhadap nelayan dan masyarakat adat. Sejumlah pembenahan diperlukan agar revisi undang-undang tidak memukul rasa keadilan rakyat. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat umum komisi IV […]

REVISI UU PESISIR, Laut Jangan Dikapling

REVISI UU PESISIR Laut Jangan Dikapling JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat diminta untuk tidak mengulangi kesalahan, yakni membuka pengaplingan laut dalam revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Privatisasi oleh dunia usaha lokal dan asing dikhawatirkan memarjinalkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya perairan dan pesisir. […]

REVISI UU PESISIR, Laut Jangan Dikapling

REVISI UU PESISIR Laut Jangan Dikapling JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat diminta untuk tidak mengulangi kesalahan, yakni membuka pengaplingan laut dalam revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Privatisasi oleh dunia usaha lokal dan asing dikhawatirkan memarjinalkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya perairan dan pesisir. […]

Revitalisasi Tambak Salah Sasaran

PERIKANAN Revitalisasi Tambak Salah Sasaran JAKARTA, KOMPAS – Program industrialisasi perikanan budi daya berupa revitalisasi tambak udang seluas 1.000 hektar tahun 2012 terindikasi salah sasaran. Demikian diungkap Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, di Jakarta, Jumat (13/9). Berdasarkan hasil pantauan di Indramayu (Jawa Barat) dan Baten, Agustus-September 2013, sebagai penerima program […]

Revitalisasi Tambak Salah Sasaran

PERIKANAN Revitalisasi Tambak Salah Sasaran JAKARTA, KOMPAS – Program industrialisasi perikanan budi daya berupa revitalisasi tambak udang seluas 1.000 hektar tahun 2012 terindikasi salah sasaran. Demikian diungkap Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, di Jakarta, Jumat (13/9). Berdasarkan hasil pantauan di Indramayu (Jawa Barat) dan Baten, Agustus-September 2013, sebagai penerima program […]

UU Pesisir Harus Berpihak Kepada Nelayan Tradisional

UU Pesisir Harus Berpihak Kepada Nelayan Tradisional RMOL. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan DPR terus menggenjot revisi Undang-Undang(UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) Saat ini, KKP pun terus melakukan konsultasi publik ke kampus-kampus. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dari akademisi terkait dengan […]

Perang bintang di Malaka

Perang bintang di Malaka Koran SINDO ABDUL HALIM KONFLIK sengketa perairan di Laut China Selatan yang melibatkan empat negara anggota ASEAN (Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia) plus Taiwan dan China memasuki babak baru. Penolakan Beijing atas rencana kedatangan Presiden Filipina Benigno Aquino III ke Pameran China–ASEAN Expo di Nanning, Provinsi Guangxi, China selatan menjadi penanda […]