Entries by adminkiara

Nelayan Kendal Terkena Banjir Bandang KIARA: Negara Harus Penuhi Hak Nelayan Tradisional Terdampak dan Terlibat Aktif Memulihkan Kondisi Lingkungan Pasca Bencana

/in , /by

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Nelayan Kendal Terkena Banjir Bandang KIARA: Negara Harus Penuhi Hak Nelayan Tradisional Terdampak dan Terlibat Aktif Memulihkan Kondisi Lingkungan Pasca Bencana Jakarta, 17 Juli 2013, Bencana banjir bandang kembali mendera Kabupaten Kendal. Banjir kali ini lebih dahsyat dari yang pernah terjadi di Januari 2013 dan mengakibatkan 9.600 […]

KIARA: RUU Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil Rugikan Nelayan

/in , /by

KIARA: RUU Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil Rugikan Nelayan KBR68H, Jakarta – Perubahan Undang-undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dinilai bakal merugikan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim mengatakan, rancangan perubahan itu masih memberi ruang bagi komersialisasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Maka, organisasnya mendesak DPR menghentikan pembahasan tersebut. “Dalam […]

Upaya Revisi Ditentang Masyarakat

/in , /by

PERLINDUNGAN PESISIR Upaya Revisi Ditentang Masyarakat JAKARTA KOMPAS- Upaya pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  ditentang Organisasi Masyarakat sipil. Rencana ini dinilai hendak menghidupkan hak Pengusaha Perairan  pesisir  yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dua tahun lalu. “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini […]

Upaya Revisi Ditentang Masyarakat

/in , /by

PERLINDUNGAN PESISIR Upaya Revisi Ditentang Masyarakat JAKARTA KOMPAS- Upaya pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  ditentang Organisasi Masyarakat sipil. Rencana ini dinilai hendak menghidupkan hak Pengusaha Perairan  pesisir  yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dua tahun lalu. “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini […]

DPR RI Mengabaikan Hak Konstitusi Warga dalam Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan

/in , , /by

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Rencana Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PPK DPR RI Mengabaikan Hak Konstitusi Warga dalam Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Jakarta, 12 Juli 2013. Belum genap dua tahun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan uji materi 27 nelayan dan 9 LSM terhadap UU Nomor 27 […]

Joint Petition: “To Preserve Ocean with Local Wisdom, No To Foreign Debt/Foreign Aid”

/in , , /by

Joint Petition: “To Preserve Ocean with Local Wisdom, No To Foreign Debt/Foreign Aid”   The management of sustainable marine resource have been applied since the 16th century by the indigenous peoples, scattered along in coastal areas and small islands in Indonesia. The People’s Coalition for Fisheries Justice (KIARA) notes among them are: Sasi in Maluku, […]

KIARA: Target Kawasan Konservasi Perairan 20 Juta Ha Meminggirkan Nelayan Tradisional dan Menisankan Kearifan Lokal

/in /by

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id   KIARA: Target Kawasan Konservasi Perairan 20 Juta Ha Meminggirkan Nelayan Tradisional dan Menisankan Kearifan Lokal   Jakarta, 9 Juli 2013. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai target perluasan kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektar di tahun 2020 dilakukan dengan mengenyampingkan partisipasi aktif nelayan tradisional dan masyarakat […]

PELESTARIAN LAUT Perkuat Kearifan Lokal

/in , /by

PELESTARIAN LAUT Perkuat Kearifan Lokal Jakarta, Kompas – Kearifan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya pesisirnya terbukti selama turun-temurun mampu menjamin keberlanjutan kehidupannya. Pemerintah diminta memperkuat dan memberdayakan kearifan lokal ini. Demikian petisi berjudul “Lestarikan Laut dengan Kearifan lokal; Bukan Utang atau Bantuan Asing” yang disebarkan secara daring oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), […]

IKHTIAR KONSTITUSIONAL

/in , , /by

IKHTIAR KONSTITUSIONAL Oleh Abdul Halim Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA); Anggota Pokja Perikanan Budidaya SEAFish (Southeast Asia Fish for Justice Network); Koordinator Pokja Perikanan Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) JANUARI 2013 menjadi momentum bersejarah bagi 7.512 petambak dan 33.705 jiwa penduduk Indonesia yang hidup di 8 kampung Bumi Dipasena: Sentosa, Utama, Agung, […]

Petisi Bersama: Lestarikan Laut dengan Kearifan Lokal, Bukan Hutang/Bantuan Asing

/in , /by

Petisi Bersama Lestarikan Laut dengan Kearifan Lokal, Bukan Hutang/Bantuan Asing Pengelolaan sumber daya laut yang lestari dan berkelanjutan sudah diterapkan sejak abad ke-16 oleh masyarakat adat yang tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat di antaranya Sasi di Maluku, Bapongka di Sulawesi Tengah, Awig-awig di Bali […]