Jakarta, 26 Juli 2013 Nomor : 191/KIARA/PC/IV/2013 Lampiran : – Perihal : Penarikan Aparat POLRI dan TNI di Kabupaten Batang Kepada Yth. Bapak Jendral Pol Timur Pradopo Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta 12110 Telp. +62 21 3848537 – 7260306 – 7218010 Faks. +62 21 722 0669 […]
Jakarta, 26 Juli 2013 Nomor : 191/KIARA/PC/IV/2013 Lampiran : – Perihal : Penarikan Aparat POLRI dan TNI di Kabupaten Batang Kepada Yth. Bapak Jendral Pol Timur Pradopo Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta 12110 Telp. +62 21 3848537 – 7260306 – 7218010 Faks. +62 21 722 0669 […]
Siaran Pers Bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Kelompok Nelayan Wilujeng Kiara: Pemerintah Lamban Jalankan Mandat UU Penanggulangan Bencana di Gempolsewu Kendal, 24 Juli 2013. Situasi yang dihadapi oleh masyarakat nelayan terdampak bencana banjir bandang di Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, kian sulit. Setelah kapal mereka dipastikan rusak/tenggelam, asa untuk melaut pun harus […]
Utang yang Memiskinkan Oleh: Apung Widadi Utang Pemerintah Indonesia pertengahan tahun 2013 menumpuk hingga Rp 2.023 triliun. Itu berarti rata-rata satu warga negara Indonesia menanggung utang Rp 8,5 juta. Dampaknya, rakyat semakin miskin. Total sejak 2004 hingga saat ini peningkatan utang semasa pemerintahan SBY Rp 724,22 triliun. Akhir 2004 utang pemerintah masih Rp 1.299,50 triliun. […]
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Nelayan Kendal Terkena Banjir Bandang KIARA: Negara Harus Penuhi Hak Nelayan Tradisional Terdampak dan Terlibat Aktif Memulihkan Kondisi Lingkungan Pasca Bencana Jakarta, 17 Juli 2013, Bencana banjir bandang kembali mendera Kabupaten Kendal. Banjir kali ini lebih dahsyat dari yang pernah terjadi di Januari 2013 dan mengakibatkan 9.600 […]
KIARA: RUU Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil Rugikan Nelayan KBR68H, Jakarta – Perubahan Undang-undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dinilai bakal merugikan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim mengatakan, rancangan perubahan itu masih memberi ruang bagi komersialisasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Maka, organisasnya mendesak DPR menghentikan pembahasan tersebut. “Dalam […]
PERLINDUNGAN PESISIR Upaya Revisi Ditentang Masyarakat JAKARTA KOMPAS- Upaya pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ditentang Organisasi Masyarakat sipil. Rencana ini dinilai hendak menghidupkan hak Pengusaha Perairan pesisir yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dua tahun lalu. “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini […]
PERLINDUNGAN PESISIR Upaya Revisi Ditentang Masyarakat JAKARTA KOMPAS- Upaya pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ditentang Organisasi Masyarakat sipil. Rencana ini dinilai hendak menghidupkan hak Pengusaha Perairan pesisir yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dua tahun lalu. “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini […]
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Rencana Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PPK DPR RI Mengabaikan Hak Konstitusi Warga dalam Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Jakarta, 12 Juli 2013. Belum genap dua tahun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan uji materi 27 nelayan dan 9 LSM terhadap UU Nomor 27 […]
Joint Petition: “To Preserve Ocean with Local Wisdom, No To Foreign Debt/Foreign Aid” The management of sustainable marine resource have been applied since the 16th century by the indigenous peoples, scattered along in coastal areas and small islands in Indonesia. The People’s Coalition for Fisheries Justice (KIARA) notes among them are: Sasi in Maluku, […]
Gratis! Info seputar Pesisir & Laut Indonesia
MANGROVE
adalah sumber kehidupan!