Entries by adminkiara

KIARA: Evaluasi Pengelolaan Subsidi Energi agar Memihak dan Tidak Menyengsarakan Nelayan

/in /by

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id KIARA: Evaluasi Pengelolaan Subsidi Energi agar Memihak dan Tidak Menyengsarakan Nelayan Jakarta, 13 Agustus 2014. Pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN 2015 diisi dengan topik pemangkasan subsidi BBM. Hal ini seiring meningkatnya pembiayaan negara hingga 7 kali lipat untuk subsidi energi sejak 2010 (lihat Tabel 1). Namun kebijakan pembatasan subsidi BBM jelas […]

KIARA Protes Keras Reklamasi Teluk Benoa

/in , , , /by

KIARA Protes Keras Reklamasi Teluk Benoa NERACA Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) sudah mengajukan surat protes kepada Presiden Republik Indonesia atas perubahan Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan menjadi Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2014. “Protes atas kebijakan perubahan Perpres Sarbagita […]

GARAM Petambak Rakyat

/in , , /by

GARAM Petambak Rakyat Sebagai negara dengan luas lautan 5,8 juta kilometer persegi, potensi garam di Indonesia tak perlu diragukan. Garam adalah komoditas kelautan yang selayaknya menjadi unggulan negeri bahari ini. Indonesia telah swasembada garam konsumsi. Kebutuhan garam konsumsi nasional 1,5 juta ton per tahun yang meliputi garam untuk rumah tangga 750.000 ton, keperluan pengasinan 250.000 […]

Nelayan Masih Sulit Melaut

/in , , /by

Nelayan Masih Sulit Melaut Jakarta, HanTer – Hingga saat ini, masih banyak nelayan yang mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan melaut. Padahal nelayan juga sama dengan masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan kesejahteraannya. Sekjen Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengemukakan, birokrasi yang berbelit dan minimnya pengetahuan nelayan tradisional Indonesia menjadi kendala yang akhirnya menjadi […]

Korporasi Petani Garam Diragukan

/in , , /by

Korporasi Petani Garam Diragukan   JAKARTA, KOMPAS — Upaya pemerintah membangkitkan usaha garam rakyat sebaiknya fokus pada pembenahan tata produksi dan tata niaga, pembentukan badan usaha berupa korporasi tambak garam rakyat dikhawatirkan akan mengulang cegagalan proyek-proyek sebelumnya. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice Riza Damanik di Jakarta, Sabtu (2/8), mengemukakan, selama ini pengelolaan tambak garam […]

Megaproyek di Teluk Jakarta

/in , , /by

Megaproyek di Teluk Jakarta Proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) disebut-sebut sebagai salah satu solusi jitu mengatasi banjir Jakarta. Tak tanggung tanggung, biaya yang bakal digelontorkan diperkirakan mencapai Rp600 triliun. Mampukah proyek mercusuar ini meningkatkan perekonomian rakyat sekitar? Banjir menjadi persoalan klasik di Jakarta. Maklum, Jakarta adalah wilayah yang berada di dataran rendah. Wajar […]

Perpres Tata Ruang Sasaran Gugatan

/in , , , /by

TELUK BENOA Perpres Tata Ruang Sasaran Gugatan JAKARTA, KOMPAS – Upaya reklamasi Teluk Benoa di Bali difasilitasi dengan mengubah peruntukan tata ruang dari kawasan konservasi menjadi daerah pemanfaatan. Sejumlah organisasi kemasyarakatan sedang menyiapkan gugatan agar Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 yang mengubah tata ruang Teluk Benoa itu dibatalkan. “Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) […]

Pemerintah Didesak Putus Rantai Perbudakan dalam Perdagangan Ikan

/in , , /by

Pemerintah Didesak Putus Rantai Perbudakan dalam Perdagangan Ikan JAKARTA, GRESNEWS.COM – Produk udang asal Thailand dilarang memasuki pasar internasional, khususnya Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Hal ini terjadi seiring ditemukannya fakta bahwa Charoen Phokpand Foods menggunakan pakan hasil perbudakan dalam sistem produksinya. Sedikitnya 20 pekerja di kapal perikanan Thailand meninggal dunia akibat praktek perbudakan ini. […]

Perpres Tata Ruang Sasaran Gugatan

/in , , , /by

TELUK BENOA Perpres Tata Ruang Sasaran Gugatan JAKARTA, KOMPAS – Upaya reklamasi Teluk Benoa di Bali difasilitasi dengan mengubah peruntukan tata ruang dari kawasan konservasi menjadi daerah pemanfaatan. Sejumlah organisasi kemasyarakatan sedang menyiapkan gugatan agar Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 yang mengubah tata ruang Teluk Benoa itu dibatalkan. “Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) […]