World Oceans Day 2017, saatnya Mengevaluasi Kebijakan Kelautan Pemerintahan Poros Maritim

Jakarta – Dalam momentum Hari Laut Sedunia (World Oceans Day) yang jatuh pada hari ini 8 Juni 2017, sejumlah kalangan kembali menyerukan evaluasi visi kelautan pemerintah. Pasalnya, hampir 3 tahun visi kelautan pemerintah yang bernama Poros Maritim Dunia masih dianggap jauh dari sasaran. Ketua bidang Maritim dan Agraria Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Mahyuddin Rumata menegaskan bahwa laut banyak memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Maka dari itu, potensi dari laut perlu ditingkatkan seoptimal mungkin. “Manfaat laut yang begitu besar, namun jika tidak dibarengi dengan semangat pengelolaan yang baik akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia,” ujar Yudi biasa disapa di Jakarta (8/6/17). Saat ini, menurutnya banyak ditemukan sejumlah masalah terkait dengan perizinan, tata ruang laut, hak masyarakat di laut dan pengelolaan usaha perikanan. Sehingga hal tersebut mengurangi substansi visi maritim pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Pada tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan Indonesia, menunjukkan sejumlah masalah dalam Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan. Dalam kajian tersebut, dari 34 Provinsi di Indonesia, baru 5 Provinsi yang memiliki Perda Tata Ruang Laut/ Zonasi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Maluku Utara. Dari 400 sekian Kabupaten/Kota, baru 15 dalam penyusunan (sebagian telah selesai) Selain itu, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) juga belum tertib. “Ini dibuktikan dengan masih banyak keluhan hal tersebut. Persoalan lain adalah belum teridentifikasi dengan baik dan benar hak-hak masyarakat pesisir dalam pemanfaatan laut,” ulas Yudi. Lebih lanjut, pria asal Maluku ini menyatakan sisi ego sektoral masih terbilang cukup tinggi di antara para stakeholder maritim. Sehingga, hal ini berdampak bagi sulit tercapainya cita-cita untuk membangun negara maritim. “Lebih parahnya lagi, stakeholder terkait yang mengurusi laut AL, masing-masing sibuk dengan mengedepankan ego sektoralnya. Masing-masing saling menyerobot, seakan merebut kue santapan,” terangnya. Maka dari itu, pihaknya mengimbau kepada pemerintah untuk mengevaluasi hal-hal tersebut guna tercapainya visi Poros Maritim Dunia. Visi pemerintah sangat mungkin tidak tercapai jika presiden tidak melakukan evaluasi total terhadap tata kelola kelautan Indonesia, dengan memproteksi para pembantunya yang mengurusi laut,” pungkas Yudi. Soal Reklamasi Di momentum World Oceans Day ini, lagi-lagi soal reklamasi menjadi sorotan dari kebijakan pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Deputi Advokasi, Hukum dan Kebijakan KIARA Parid Ridwanuddin, yang menyatakan bahwa dalam momentum ini pemerintah harus mengurungkan niatnya untuk melaksanakan reklamasi. “Mari kita desak pemerintah untuk tidak mereklamasi serta menambang pesisir dan laut di Indonesia karena akan merusak lingkungan dan mengancam masa depan negeri bahari ini,” kata Parid di Jakarta (8/6). Terutama soal reklamasi Teluk Jakarta yang dianggapnya jelas-jelas bertentangan dengan hukum. Sebanyak 17 pulau reklamasi, 3 di antaranya sudah diputuskan oleh PTUN untuk tidak dilanjutkan. Namun hingga detik ini pemerintah masih mengklaim apa yang dilakukannya sudah sesuai. Bahkan Menko Maritim Luhut B Pandjaitan usai Lebaran ini akan menantang para penggugat reklamasi untuk beradu data dan hasil kajian ilmiah. Padahal, di lain kesempatan, Menko Luhut juga pernah mengutarakan jika reklamasi dihentikan maka akan mendapat tuntutan dari investor. “Proyek reklamasi telah membantah klaim pemerintah Jokowi-JK yang konon mencintai laut dan nelayan, ternyata lebih mengutamakan kepentingan investor,” pungkasnya. (Adit/MN)   Sumber: http://maritimnews.com/world-ocean-day-2017-saatnya-mengevaluasi-kebijakan-kelautan-pemerintahan-poros-maritim/

Hari Nelayan 2017: Negara Wajib Lindungi dan Berdayakan Masyarakat Pesisir

JAKARTA, 6 April 2017 – Hari nelayan merupakan momentum penting untuk mendorong negara agar melindungi dan memberdayakan masyarakat pesisir. Pasalnya, Undang-Undang (UU) nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam telah disahkan oleh DPR RI serta Pemerintah pada tanggal 15 Maret 2016. Namun, sejalan disahkannya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam justru kasus perampasan ruang hidup nelayan dan pemiskinan terstruktur terjadi di pesisir Indonesia. Hingga hari ini, nelayan harus berhadapan dengan proyek pengurukan laut atau reklamasi yang terjadi di 16 wilayah pesisir (lihat lampiran) dan merampas ruang kehidupan bagi 107.361 lebih kepala keluarga. Proyek pengurukan laut ini berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat pesisir. Diantara dampak buruk yang dirasakan langsung adalah kriminalisasi dan hancurnya kehidupan sosial ekonomi. Pada saat bersamaan, negara bertanggung jawab untuk memberikan solusi konkrit dan membenahi carut marut dari implementasi Permen 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) salah satunya adalah cantrang. Kondisi ini diperburuk dengan ketidakjelasan negara menyikapi pelarangan penggunaan cantrang yang seharusnya berlaku efektif pada awal tahun 2017, namun kembali diperpanjang hingga Juni 2017. Pada tahun 2016, Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat 30 kasus penangkapan nelayan yang terpaksa melaut di atas 12 mil agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ketidakpastian serta ketidaktegasan larangan tersebut menjadi dilema sendiri bagi nelayan pengguna cantrang. Solusi yang diberikan oleh Pemerintah tak kunjung mendapatkan respon positif dari nelayan. Dalam konteks ini, kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia harus bersikap tegas dalam mengimplementasikan kebijakan. Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir juga wajib dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pengakuan politik bagi nelayan perempuan. Sampai saat ini, perempuan nelayan belum diakui sebagai subjek hukum. Bahkan UU No. 7 Tahun 2016, hanya memuat satu kata perempuan nelayan, yaitu pada Pasal 45 tentang peran perempuan nelayan dalam rumah tangga keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa negara mendomestifikasi perempuan nelayan dan memperkecil akses perempuan nelayan untuk mendapatkan fasilitas dari negara berupa perlindungan dan pemberdayaan. Dampaknya, perempuan nelayan semakin terbatas mengakses program-program pemerintah, salah satunya adalah asuransi nelayan. Armand Manila, Pelaksana Sekretaris Jenderal KIARA mengungkapkan, “Sulitnya perempuan mengakses kartu nelayan disebabkan oleh minimnya pengetahuan pemerintah tentang definisi perempuan nelayan. Profesi nelayan hanya identik dengan laki-laki. Padahal perempuan terlibat mulai dari pra hingga pasca produksi. Kartu nelayan menjadi pengesahan identitas bagi perempuan nelayan. Bonusnya, mereka dapat mengakses berbagai program pemerintah.” Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam secara jelas mengamanatkan pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat yang terdiri dari nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menegaskan, upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir seharusnya tidak hanya dibatasi pada asuransi nelayan.  Hadirnya negara dalam melindungi dan memberdayakan perlu diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan pembangunan yang menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor utama, bukan merampas ruang hidup mereka melalui proyek reklamasi, privatisasi, konservasi serta penambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan fakta-fakta di atas sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian serius dan merumuskan solusi konkrit atas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir.  Tidak ada hal lain yang harus dilakukan oleh pemerintah selain dari memastikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. “Oleh karena itu, negara wajib lindungi dan berdayakan masyarakat pesisir di seluruh wilayah di Indonesia,” tegas Arman Manila. Penulis dan Editor: Danang J Murdono (danangjm@netralitas.com) Sumber: http://www.netralitas.com/nasional/read/23342/hari-nelayan-2017-negara-wajib-lindungi-dan-berdayakan-masyarakat-pesisir

Negara Harus Lindungi Nelayan Masyarakat Pesisir

Jakarta, 6 April 2017 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendorong pemerintah agar dapat memberdayakan masyarakat pesisir secara optimal dalam rangka memperingati Hari Nelayan Nasional yang dirayakan setiap tanggal 7 April. “Hari nelayan merupakan momentum penting untuk mendorong negara agar melindungi dan memberdayakan masyarakat pesisir. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam telah disahkan oleh DPR RI serta Pemerintah pada tanggal 15 Maret 2016,” kata Pelaksana Sekretaris Jenderal Kiara Armand Manila di Jakarta, Kamis. Menurut dia, setelah disahkannya UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, justru terjadi sejumlah kasus perampasan ruang hidup nelayan dan pemiskinan tersetruktur di berbagai kawasan pesisir Indonesia. Ia mengingatkan bahwa hingga hari ini, nelayan harus berhadapan dengan proyek pengurukan laut atau reklamasi yang terjadi di 16 wilayah pesisir dan dinilai merampas ruang kehidupan bagi 107.361 lebih kepala keluarga. “Proyek pengurukan laut ini berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat pesisir. Di antara dampak buruk yang dirasakan langsung adalah kriminalisasi dan hancurnya kehidupan sosial ekonomi,” paparnya. Pada tahun 2016, Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat 30 kasus penangkapan nelayan yang terpaksa melaut di atas 12 mil agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Rep: Edgar Sumber: https://www.komoditas.co.id/negara-harus-lindungi-nelayan-masyarakat-pesisir/

Negara Harus Lindungi Nelayan Masyarakat Pesisir

Jakarta, 6 April 2017 – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendorong pemerintah agar dapat memberdayakan masyarakat pesisir secara optimal dalam rangka memperingati Hari Nelayan Nasional yang dirayakan setiap tanggal 7 April. “Hari nelayan merupakan momentum penting untuk mendorong negara agar melindungi dan memberdayakan masyarakat pesisir. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam telah disahkan oleh DPR RI serta Pemerintah pada tanggal 15 Maret 2016,” kata Pelaksana Sekretaris Jenderal Kiara Armand Manila di Jakarta, Kamis. Menurut dia, setelah disahkannya UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, justru terjadi sejumlah kasus perampasan ruang hidup nelayan dan pemiskinan tersetruktur di berbagai kawasan pesisir Indonesia. Ia mengingatkan bahwa hingga hari ini, nelayan harus berhadapan dengan proyek pengurukan laut atau reklamasi yang terjadi di 16 wilayah pesisir dan dinilai merampas ruang kehidupan bagi 107.361 lebih kepala keluarga. “Proyek pengurukan laut ini berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat pesisir. Di antara dampak buruk yang dirasakan langsung adalah kriminalisasi dan hancurnya kehidupan sosial ekonomi,” paparnya. Pada tahun 2016, Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat 30 kasus penangkapan nelayan yang terpaksa melaut di atas 12 mil agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Rep: Edgar Sumber: https://www.komoditas.co.id/negara-harus-lindungi-nelayan-masyarakat-pesisir/

Unjuk Rasa, Poros Maritim Dituding Menistakan Nelayan

Jakarta, 6 April 2017 — Sejumlah nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan untuk Hari Nelayan 2017 mendatangi Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar pemerintah, Khususnya KKP segera menepati janji untuk menjadikan nelayan sebagai aktor utama dalam perwujudan Poros Maritim dunia. “Kami ingin menagih janji agar pemerintah bersungguh-sungguh menjadikan nelayan sebagai aktor utamanya, bukan hanya wacana tapi harus terlaksana,” kata Deputi Advokasi Hukum dan Kebijakan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Parid Ridwanudin di Depan Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Kamis (6/4). Parid menyebut, sejak wacana Poros Maritim Dunia itu disebut-sebut dalam salah satu janji Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo, hingga saat ini program tersebut justru belum juga terlaksana. Kenyataanya, menurut Farid, justru nelayan semakin terpuruk dengan banyaknya program pembangunan tanpa pelibatan nelayan di dalamnya. Dalam aksi unjuk rasa itu mereka membawa sejumlah spanduk di antaranya bertuliskan ‘Poros Maritim Gagal, Negara Menistakan Nelayan!; ‘Poros Bahari bukan Poros Maritim’; dan ‘Jangan Tunda Lagi Lindungi Nelayan’. “Pembangunan memang banyak dilakukan, tapi sayangnya nelayan justru dideskreditkan padahal awal menjabat mereka (pemerintah) bilang akan menjadikan nelayan sebagai aktor utama,” kata Parid. Misalnya kata Parid, pendeskreditan nelayan ini terjadi pada masyarakat pesisir di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kawasan resort mewah Pantai Nihiwatu. Setelah Pantai Nihiwatu resmi dibangun sebagai salah satu resort terbaik dan termahal di dunia, nelayan justru dilarang keras melalui kawasan itu karena dianggap akan menggangu keindahan dan objek wisata. “Itu sama saja dengan perampasan ruang hidup nelayan, Pantai Nihiwatu dulu adalah milik nelayan, sekarang milik pengusaha,” kata dia. Oleh karena itu, Parid menyebut tuntutan nelayan pada hari nelayan yang jatuh tepat tanggal 6 April hari ini adalah agar pemerintah menepati janji mereka dan melibatkan nelayan dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan yang diambil pemerintah. Adapun, kegiatan aksi yang dilakukan oleh sejumlah nelayan ini dimulai sejak pukul 11.20 WIB siang di depan Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan dan akan berlanjut di depan Istana Kepresidenan dengan tuntutan yang sama. (asa) Reportase: Tiara Sutari, CNN Indonesia Sumber Berita: http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170406122312-20-205419/unjuk-rasa-poros-maritim-dituding-menistakan-nelayan/

Solusi Palsu Salah Urus Air Jakarta

Jakarta, – Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mengungkapkan, salah urus pengelolaan air Jakarta menyebabkan warga Jakarta kehilangan hak atas air. Swastanisasi air yang sudah berlangsung selama 20 tahun itu, membuat penguasaan air di Jakarta saat ini berada di tangan dua perusahaan swasta. PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) menguasai pengelolaan air di wilayah Barat dan Utara Jakarta, sementara AETRA Air Jakarta (AETRA) menguasai pengelolaan air di wilayah Timur dan Selatan Jakarta. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Arman Manila mengatakan, putusan Gugatan Warga Negara tertanggal 24 Maret 2015 lalu, secara jelas menetapkan, Perjanjian Kerja Sama (PKS) privatisasi air Jakarta adalah perbuatan melawan hukum sekaligus melanggar norma hak atas air. Sayangnya hingga kini tak ada tindakan apapun dari pemerintah untuk memutus perjanjian tersebut. “Hari ini dengan adanya privatisasi air Jakarta, masyarakatlah yang merasakan dampak langsung. Misalnya nelayan di Marunda Kepu harus menghabiskan uang sebesar 500 ribu rupiah untuk bisa mendapatkan air bersih,” kata Arman dalam acara diskusi “Membongkar Solusi Palsu Salah Urus Air Jakarta”, Selasa (21/3). Ini, kata Arman, artinya negara salah urus dalam mengelola air Jakarta. “Terlebih lagi pemerintah menggelontorkan solusi palsu yaitu rencana proyek raksasa pembangunan tanggul dan reklamasi pantai utara Jakarta,” tegasnya. Sementara itu, Sigit Budiono, dari KRUHA menyebutkan, alih-alih melaksanakan putusan pengadilan itu, pemerintah pusat justru mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi dengan mendasarkan alasan-alasan administratif tanpa melihat substansi putusan MK yang keluar satu bulan sebelumnya. “Saat ini warga Jakarta masih menunggu putusan MA, yang sudah kurang lebih dari satu tahun belum juga memutuskan bagaimana pelayanan air di Jakarta seharusnya di kelola,” ujarnya. Sigit menegaskan, swastanisasi pengelolaan air ini menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan akses bagi masyarakat miskin. Pelayanan yang buruk dan kualitas air yang rendah sangat berdampak khususnya bagi masyarakat miskin kota, terlebih lagi bagi perempuan yang paling banyak bersinggungan dengan penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga, seperti mencuci, memasak, ataupun untuk mandi anak. Ketua Solidaritas Perempuan Jabotabek Elasari mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Solidaritas Perempuan di 5 wilayah di Jakarta menunjukan fakta Jakarta masih menghadapi permasalahan krisis air yang mencakup kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Selain dihadapkan pada kondisi air yang keruh, berwarna, berbau, kotor dan/atau berasa, warga Jakarta masih dihadapkan pada rendahnya debit pasokan air serta kontinuitas ketersediaan. “Keterlibatan operator swasta tidak menunjukkan manfaat dalam pengelolaan air, justru ancaman krisis air tetap terjadi,” tegasnya. Karena itu, menjelang 20 tahun adanya kontrak kerjasama antara Palyja dan Aetra dengan PAM JAYA, pihak KMMSAJ mendesak kepada Mahkamah Agung untuk cermat dalam memeriksa perkara dan adil dalam memutuskan dengan mempertimbangkan amanat konstitusi serta pemenuhan hak asasi warga negara. “MA justru harus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan warga,” tegas Matthew Michele Lenggu, selaku kuasa hukum warga, dari LBH Jakarta. (*)   Sumber: http://villagerspost.com/todays-feature/solusi-palsu-salah-urus-air-jakarta/

Perompakan di Laut Merebak, Susi Segera Koordinasi dengan TNI Angkatan Laut

JAKARTA, KOMPAS – Perompakan terhadap kapal nelayan rajungan kian merebak. Perampasan hasil tangkapan rajungan oleh oknum tak dikenal kerap berlangsung, antara lain di perairan Lampung. Pemerintah diharapkan menangani keamanan di lautan. Keluhan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa sekitar 400 nelayan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, Selasa (23/8). Nelayan berasal dari sejumlah lokasi, antara lain dari Muara Angke (Jakarta), Tegal, Karawang, dan Cirebon. Dalam aksinya, mereka meminta pemerintah menyelesaikan persoalan keamanan dalam menangkap rajungan di sekitar perairan Provinsi Lampung. Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengemukakan, tercatat sedikitnya 86 kasus perampasan dalam kurun tiga bulan. Modus perampasan dilakukan oleh oknum bertopeng yang menggunakan senjata rakitan, misalnya pistol. Beberapa lokasi yang rawan perompakan antara lain Pulau Sabira, Pulau Kelapa, hingga ke pesisir Lampung. Kerugian nelayan dari setiap perampasan mencapai Rp 25 juta per kapal. “Kami sudah melaporkan ke sejumlah pihak, termasuk aparat keamanan, tetapi belum ada solusi. Kami meminta perompak ditumpas,” katanya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung untuk mengamankan aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan dari Jawa. Pihaknya menyarankan agar nelayan juga aktif berkoordinasi dengan pihak pemda sehingga penanganan persoalan bisa lebih efektif. Sementara itu, realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan hingga Juli 2016 sebesar Rp 4,435 triliun. Investasi itu meliputi budidaya dan pengolahan, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan tercatat Rp 279,72 miliar per Agustus 2016. Susi mengemukakan, PNBP kelautan dan perikanan diharapkan bisa melonjak sampai Rp 300 miliar hingga akhir tahun 2016. Ia mengakui, PNBP memang sempat anjlok pada 2015, yakni hanya Rp 170 miliar. Hal itu karena pemerintah menghapuskan subsidi bahan bakar minyak untuk nelayan sebanyak 1,2 juta kiloliter atau senilai hampir Rp 1,2 triliun. Sebagai kompensasinya, pemerintah memberikan insentif sementara berupa pembebasan pungutan hasil perikanan (PHP). Tahun ini, PNBP kembali membaik setelah PHP diberlakukan. Penerimaan itu diprediksi membaik setelah sejumlah kapal dalam negeri menjalani pengukuran ulang dan beroperasi. Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim, pemerintah perlu membenahi mekanisme perizinan yang kini tersendat guna mendorong iklim usaha perikanan. Gerai perizinan yang minim membuat nelayan sulit mengurus perizinan, akibatnya kapal mangkrak. Potensi belum dikelola Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, memiliki potensi perikanan laut. Produksi perikanan laut di daerah itu setidaknya mencapai 5.066,30 ton per tahun. Namun, potensi itu belum dikelola secara optimal karena keterbatasan alat tangkap dan belum ada pelabuhan perikanan. Camat Paloh Usman menuturkan, panjang pantai di Paloh yang mencapai 63 kilometer menyimpan potensi perikanan laut. Namun, perikanan laut belum berkembang karena berbagai kendala. “Nelayan di perbatasan belum memiliki alat tangkap yang memadai. Sebagian besar masih mengandalkan alat tangkap tradisional. Mereka juga masih menggunakan perahu tradisional,” kata Usman. Dengan alat tangkap yang masih tradisional, nelayan hanya bisa mendapatkan ikan berkisar 10-20 kilogram per hari. Selain itu, dengan sarana transportasi menggunakan perahu tradisional, nelayan hanya bisa menangkap ikan di pesisir. Padahal, jika didukung dengan alat tangkap yang memadai dan transportasi yang lebih besar, hasil tangkapan mereka diperkirakan bisa meningkat 50 persen. Sementara itu, sudah hampir 1,5 tahun fasilitas pendingin ikan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, beroperasi, tetapi belum optimal karena sejumlah kendala, dari keterbatasan listrik hingga pasokan ikan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Nunukan Dian Kusumanto mengakui fasilitas pendingin yang berlokasi di Mansapa – sekitar 15 km dari Nunukan – ini belum optimal. Fasilitas pendingin berkapasitas 30 ton ini masih terkendala listrik. Sumber: Kompas, 24 Agustus 2016. Halaman 18

Perompak Mulai Marak, Kegiatan Nelayan Terancam

Bisnis.com, JAKARTA –  Kelangsungan berusaha nelayan di sejumlah daerah tangkapan  tidak aman menyusul aksi perompakan yang baru-baru ini terjadi di sejumlah titik di kawasan perairan Indonesia. Dalam tiga bulan terakhir, nelayan di Cirebon, Subang, hingga Karawang harus kocar-kacir menghadapi perompakan dan pencurian hasil tangkap nelayan.  “Ini membuat hasil tangkapan mereka anjlok,” ujar Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Selasa (23/8/2016). Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti segera mengatasi aksi perompakan yang baru-baru ini terjadi di sejumlah titik di kawasan perairan Indonesia. “Upaya Menteri Susi Pudjiastuti dalam memastikan kedaulatan di perairan Indonesia kembali diuji,” kata Abdul Halim. Menurut Abdul Halim, aksi perompakan yang terjadi dalam tiga bulan terakhir membuat nelayan di Cirebon, Subang, hingga Karawang kocar-kacir. “Hasil tangkapan mereka dicuri para perompak,” tuturnya. Perompakan menggunakan kapal jenis “speed lidah” dan dikabarkan membawa senjata api berlaras panjang dalam melakukan aksi kriminalitas tersebut. “Nelayan dalam keadaan tertekan dan akhirnya harus merelakan hasil tangkapannya diambil oleh para perompak,” katanya. Berdasarkan data dari Kiara, kasus perompakan itu telah merugikan setidaknya 250 nelayan yang menjadi korban dengan jumlah kerugian diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 miliar. Untuk itu,  Kiara  menggelar aksi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan unjuk rasa bertajuk “Darurat Perompakan” pada 23 Agustus 2016. Setelah dari KKP, para peserta aksi  dijadwalkan bakal melanjutkan demonstrasinya di depan kawasan Istana Merdeka, dan diperkirakan dihadiri sekitar ratusan orang. Sebagaimana diwartakan, Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mencatat seratusan ton hasil tangkapan nelayan menjadi sasaran dan digondol perompak di perairan Lampung dan sekitarnya. “Kalau dihitung pasti sudah ratusan ton yang digondol para perompak, kan sudah tiga bulan lebih perompak terus meneror,” kata ketua Serikat Nelayan Indonesia Kabupaten Cirebon Ribut Bachtiar di Cirebon, Senin (22/8). Data yang dikumpulkan oleh Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Cirebon, ada sekitar 250 kapal lebih yang sudah menjadi korban perompakan di Perairan Lampung. Sebelumnya, aparat Ditpolair Polda Lampung diberitakan menangkap tiga perompak yang meresahkan nelayan di perairan Pantai Timur Kuala Seputih Kabupaten Tulangbawang, Provinsi Lampung. “Iya, kami menangkap lima orang perompak yang beroperasi di perairan Pantai Timur,” kata Kanit Tindak Subdir Gakum Polair Polda Lampung, AKP Resky Maulana, di Bandarlampung, Minggu (21/8). Menurut dia, tersangka yang ditangkap berinisial, AR (36), SG (25), UD (20), TI (30), dan MM (26) kelimanya merupakan warga Kuala Seputih, Kabupaten Tulangbawang Provinsi Lampung. Editor: Martin Sihombing
Sumber: http://industri.bisnis.com/read/20160823/99/577482/perompak-mulai-marak-kegiatan-nelayan-terancam

Susi Pudjiastuti akan Buat Tim Gabungan Atasi Perompakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal berkoordinasi dengan aparat keamanan guna mengatasi aktivitas kriminal perompakan di laut Indonesia. “KKP bakal mengoordinasikan terkait permasalahan perompakan yang terjadi di laut,” kata Menteri Susi dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta, Selasa (23/8). Menteri Susi memaparkan, selama ini ada masyarakat nelayan dari Cirebon dan Indramayu yang menangkap di Selat Karimata di Lampung, hasil tangkapannya dirompak oleh sejumlah pihak. Selain itu, ujar dia, pada hari ini juga ada ratusan orang nelayan yang mendatangi KKP dan menginginkan agar nelayan diberikan perlindungan saat menangkap ikan, serta agar hal tersebut diteruskan ke pihak berwajib. “Sekjen KKP Sjarief Widjaja akan berangkat ke Lampung besok untuk berkoordinasi,” katanya. Susi menuturkan, kunjungan itu juga dalam rangka membuat tim gabungan untuk mengamankan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengungkapkan bahwa kebanyakan dari nelayan yang mengalami nasib dirompak tersebut adalah nelayan rajungan. Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti segera mengatasi aksi perompakan yang baru-baru ini terjadi di sejumlah titik di kawasan perairan Indonesia. “Upaya Menteri Susi Pudjiastuti dalam memastikan kedaulatan di perairan Indonesia kembali diuji,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Selasa (23/8). Menurut Abdul Halim, dalam tiga bulan terakhir nelayan di Cirebon, Subang, hingga Karawang harus kocar-kacir menghadapi perompakan dan pencurian hasil tangkap nelayan. Perompakan terjadi, katanya, dengan menggunakan kapal jenis “speed lidah” dan dikabarkan membawa senjata api berlaras panjang dalam melakukan aksi kriminalitas tersebut. “Nelayan dalam keadaan tertekan dan akhirnya harus merelakan hasil tangkapannya diambil oleh para perompak,” katanya. Berdasarkan data dari Kiara, kasus perompakan itu telah merugikan setidaknya 250 nelayan yang menjadi korban dengan jumlah kerugian diperkirakan mencapai lebih dari Rp 10 miliar. Sebelumnya, aparat Ditpolair Polda Lampung diberitakan menangkap tiga perompak yang meresahkan nelayan di perairan Pantai Timur Kuala Seputih Kabupaten Tulangbawang, Provinsi Lampung. “Iya, kami menangkap lima orang perompak yang beroperasi di perairan Pantai Timur,” kata Kanit Tindak Subdir Gakum Polair Polda Lampung, AKP Resky Maulana, di Bandarlampung, Ahad (21/8). Menurut dia, tersangka yang ditangkap berinisial, AR (36 tahun), SG (25 tahun), UD (20 tahun), TI (30 tahun), dan MM (26 tahun) kelimanya merupakan warga Kuala Seputih, Kabupaten Tulangbawang Provinsi Lampung.  
Red: Nur Aini
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/08/23/occos1382-susi-pudjiastuti-akan-buat-tim-gabungan-atasi-perompakan