Mutu Garam Membaik, Petani Minta Tutup Kran Impor Kamis, 18 September 2014 20:44 SURYA Online, SURABAYA – Mutu dan kualitas garam produksi petani garam rakyat di pesisir pantai Indonesia mulai membaik dengan adanya teknologi baru yang diberikan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan. Meski baru musim pertama, teknologi berupa geo membran inipun sudah memberi harapan petani […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Petani-Garam-Tradisional-Sumenep-Madura-2-1.jpg298448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2014-09-19 16:34:242014-09-19 16:34:24Mutu Garam Membaik, Petani Minta Tutup Kran Impor
Petani Garam Desak Jokowi Revisi Kebijakan TEMPO.CO , Surabaya:Sekretaris Jenderal Perkumpulan Petani Garam Indonesia, Sarli mengatakan, seluruh petani garam di Indonesia mendesak kepada presiden terpilih Jokowi untuk merevisi kebijakan tentang pergaraman di Indonesia yang dikelola oleh tiga kementerian sekaligus, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. “Kami desak Jokowi supaya kebijakan pergaraman ini […]
KAJI BBM KAPAL IKAN Pengusaha Cenderung eksploitasi ABK Nelayan JAKARTA, KOMPAS – Kuota bahan bakar minyak bersubsidi untuk kapal ikan berbobot hingga 100 gros ton perlu dikaji karena tidak efektif. Pengusaha kapal ikan kerap menjadikan anak buah kapal sebagai alat untuk mendapatkan jatah BBM bersubsidi. Demikian pandangan Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2014/09/perahu-nelayan-nambangan-sedang-menyandar.jpg336448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2014-09-10 16:38:382014-09-10 16:38:38KAJI BBM KAPAL IKAN Pengusaha Cenderung eksploitasi ABK Nelayan
KAJI BBM KAPAL IKAN Pengusaha Cenderung eksploitasi ABK Nelayan JAKARTA, KOMPAS – Kuota bahan bakar minyak bersubsidi untuk kapal ikan berbobot hingga 100 gros ton perlu dikaji karena tidak efektif. Pengusaha kapal ikan kerap menjadikan anak buah kapal sebagai alat untuk mendapatkan jatah BBM bersubsidi. Demikian pandangan Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia […]
http://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.png00adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2014-09-10 16:38:382014-09-10 16:38:38KAJI BBM KAPAL IKAN Pengusaha Cenderung eksploitasi ABK Nelayan
Kiara: Jokowi Bergerak Mundur soal Kelautan dan Perikanan Penggabungan kementerian dapat dilakukan tidak hanya dengan mempertimbangkan aspek efisiensi anggara JAKARTA – Presiden terpilih 2014, Joko Widodo (Jokowi), berniat menggabungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan. Hal ini dinilai Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan Pusat Kajian Kelautan […]
http://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.png00adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2014-08-25 17:29:292014-08-25 17:29:29Kiara: Jokowi Bergerak Mundur soal Kelautan dan Perikanan
Kiara: Jokowi Bergerak Mundur soal Kelautan dan Perikanan Penggabungan kementerian dapat dilakukan tidak hanya dengan mempertimbangkan aspek efisiensi anggara JAKARTA – Presiden terpilih 2014, Joko Widodo (Jokowi), berniat menggabungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan. Hal ini dinilai Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan Pusat Kajian Kelautan […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2014/08/perahu-nelayan-nambangan.jpg336448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2014-08-25 17:29:292014-08-25 17:29:29Kiara: Jokowi Bergerak Mundur soal Kelautan dan Perikanan
Berikut Persoalan Pengelolaan Subsidi BBM yang Terus Berulang dari Tahun ke Tahun Jakarta, JMOL ** Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menemukan tiga persoalan yang berulang dari tahun ke tahun menyangkut pengelolaan subsidi BBM bagi nelayan di beberapa daerah, di antaranya Palu (Sulawesi Tengah), Langkat (Sumatera Utara), Konawe (Sulawesi Tenggara), Tarakan (Kalimantan Utara), dan Kendal […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2014/08/perahu-nelayan-nambangan-sedang-menyandar-1.jpg336448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2014-08-25 17:26:342014-08-25 17:26:34Berikut Persoalan Pengelolaan Subsidi BBM yang Terus Berulang dari Tahun ke Tahun
Kiara: Nelayan Kecil Belum Siap Hadapi MEA REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan pelaku perikanan seperti nelayan dan pembudidaya berskala kecil masih belum siap menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. “Jika dibiarkan, nelayan, pembudidaya dan perempuan nelayan di Indonesia hanya akan menjadi buruh di tengah persaingan regional,” kata Sekjen Kiara […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2014/08/Nelayan10-1.jpg350630adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2014-08-20 16:52:172014-08-20 16:52:17Kiara: Nelayan Kecil Belum Siap Hadapi MEA
Pembatasan BBM Subsidi Sengsarakan Nelayan Sektor Perikanan Jakarta – Pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN 2015 diisi dengan topik pemangkasan subsidi BBM. Hal ini seiring meningkatnya pembiayaan negara hingga 7 kali lipat untuk subsidi energi sejak 2010. Namun kebijakan pembatasan subsidi BBM jelas merugikan masyarakat nelayan. Hal itu disampaikan Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk […]
Kiara Inginkan Evaluasi Subsidi Energi Memihak Nelayan Jakarta (Metrobali.com)-Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan evaluasi pengelolaan subsidi energi agar tidak memihak serta tidak menyengsarakan kalangan nelayan tradisional di berbagai daerah.“Evaluasi kebijakan pengelolaan subsidi energi yang terlampau berorientasi ke daratan, khususnya BBM untuk nelayan, agar benar-benar tepat sasaran,” kata Sekjen Kiara Abdul Halim di Jakarta, Rabu […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2014/05/8nelayan.jpg292300adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2014-08-20 16:38:422014-08-20 16:38:42Kiara Inginkan Evaluasi Subsidi Energi Memihak Nelayan
Mutu Garam Membaik, Petani Minta Tutup Kran Impor
/in Kampanye & Advokasi, Pertambakan dan Mangrove, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraMutu Garam Membaik, Petani Minta Tutup Kran Impor Kamis, 18 September 2014 20:44 SURYA Online, SURABAYA – Mutu dan kualitas garam produksi petani garam rakyat di pesisir pantai Indonesia mulai membaik dengan adanya teknologi baru yang diberikan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan. Meski baru musim pertama, teknologi berupa geo membran inipun sudah memberi harapan petani […]
Petani Garam Desak Jokowi Revisi Kebijakan
/in Kampanye & Advokasi, Pertambakan dan Mangrove, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraPetani Garam Desak Jokowi Revisi Kebijakan TEMPO.CO , Surabaya:Sekretaris Jenderal Perkumpulan Petani Garam Indonesia, Sarli mengatakan, seluruh petani garam di Indonesia mendesak kepada presiden terpilih Jokowi untuk merevisi kebijakan tentang pergaraman di Indonesia yang dikelola oleh tiga kementerian sekaligus, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. “Kami desak Jokowi supaya kebijakan pergaraman ini […]
KAJI BBM KAPAL IKAN Pengusaha Cenderung eksploitasi ABK Nelayan
/in Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraKAJI BBM KAPAL IKAN Pengusaha Cenderung eksploitasi ABK Nelayan JAKARTA, KOMPAS – Kuota bahan bakar minyak bersubsidi untuk kapal ikan berbobot hingga 100 gros ton perlu dikaji karena tidak efektif. Pengusaha kapal ikan kerap menjadikan anak buah kapal sebagai alat untuk mendapatkan jatah BBM bersubsidi. Demikian pandangan Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia […]
KAJI BBM KAPAL IKAN Pengusaha Cenderung eksploitasi ABK Nelayan
/in Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraKAJI BBM KAPAL IKAN Pengusaha Cenderung eksploitasi ABK Nelayan JAKARTA, KOMPAS – Kuota bahan bakar minyak bersubsidi untuk kapal ikan berbobot hingga 100 gros ton perlu dikaji karena tidak efektif. Pengusaha kapal ikan kerap menjadikan anak buah kapal sebagai alat untuk mendapatkan jatah BBM bersubsidi. Demikian pandangan Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia […]
Kiara: Jokowi Bergerak Mundur soal Kelautan dan Perikanan
/in IUU Fishing, Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraKiara: Jokowi Bergerak Mundur soal Kelautan dan Perikanan Penggabungan kementerian dapat dilakukan tidak hanya dengan mempertimbangkan aspek efisiensi anggara JAKARTA – Presiden terpilih 2014, Joko Widodo (Jokowi), berniat menggabungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan. Hal ini dinilai Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan Pusat Kajian Kelautan […]
Kiara: Jokowi Bergerak Mundur soal Kelautan dan Perikanan
/in IUU Fishing, Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraKiara: Jokowi Bergerak Mundur soal Kelautan dan Perikanan Penggabungan kementerian dapat dilakukan tidak hanya dengan mempertimbangkan aspek efisiensi anggara JAKARTA – Presiden terpilih 2014, Joko Widodo (Jokowi), berniat menggabungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan. Hal ini dinilai Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan Pusat Kajian Kelautan […]
Berikut Persoalan Pengelolaan Subsidi BBM yang Terus Berulang dari Tahun ke Tahun
/in Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraBerikut Persoalan Pengelolaan Subsidi BBM yang Terus Berulang dari Tahun ke Tahun Jakarta, JMOL ** Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menemukan tiga persoalan yang berulang dari tahun ke tahun menyangkut pengelolaan subsidi BBM bagi nelayan di beberapa daerah, di antaranya Palu (Sulawesi Tengah), Langkat (Sumatera Utara), Konawe (Sulawesi Tenggara), Tarakan (Kalimantan Utara), dan Kendal […]
Kiara: Nelayan Kecil Belum Siap Hadapi MEA
/in Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Pertambakan dan Mangrove, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraKiara: Nelayan Kecil Belum Siap Hadapi MEA REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan pelaku perikanan seperti nelayan dan pembudidaya berskala kecil masih belum siap menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. “Jika dibiarkan, nelayan, pembudidaya dan perempuan nelayan di Indonesia hanya akan menjadi buruh di tengah persaingan regional,” kata Sekjen Kiara […]
Pembatasan BBM Subsidi Sengsarakan Nelayan
/in Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraPembatasan BBM Subsidi Sengsarakan Nelayan Sektor Perikanan Jakarta – Pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN 2015 diisi dengan topik pemangkasan subsidi BBM. Hal ini seiring meningkatnya pembiayaan negara hingga 7 kali lipat untuk subsidi energi sejak 2010. Namun kebijakan pembatasan subsidi BBM jelas merugikan masyarakat nelayan. Hal itu disampaikan Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk […]
Kiara Inginkan Evaluasi Subsidi Energi Memihak Nelayan
/in Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraKiara Inginkan Evaluasi Subsidi Energi Memihak Nelayan Jakarta (Metrobali.com)-Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan evaluasi pengelolaan subsidi energi agar tidak memihak serta tidak menyengsarakan kalangan nelayan tradisional di berbagai daerah.“Evaluasi kebijakan pengelolaan subsidi energi yang terlampau berorientasi ke daratan, khususnya BBM untuk nelayan, agar benar-benar tepat sasaran,” kata Sekjen Kiara Abdul Halim di Jakarta, Rabu […]