Pemerintah Didesak Putus Rantai Perbudakan dalam Perdagangan Ikan JAKARTA, GRESNEWS.COM – Produk udang asal Thailand dilarang memasuki pasar internasional, khususnya Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Hal ini terjadi seiring ditemukannya fakta bahwa Charoen Phokpand Foods menggunakan pakan hasil perbudakan dalam sistem produksinya. Sedikitnya 20 pekerja di kapal perikanan Thailand meninggal dunia akibat praktek perbudakan ini. […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2014/08/aksi-menuntut-jaminan-sosial-bagi-nelayan.jpg254448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2014-08-13 12:41:082014-08-13 12:41:08Pemerintah Didesak Putus Rantai Perbudakan dalam Perdagangan Ikan
TELUK BENOA Perpres Tata Ruang Sasaran Gugatan JAKARTA, KOMPAS – Upaya reklamasi Teluk Benoa di Bali difasilitasi dengan mengubah peruntukan tata ruang dari kawasan konservasi menjadi daerah pemanfaatan. Sejumlah organisasi kemasyarakatan sedang menyiapkan gugatan agar Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 yang mengubah tata ruang Teluk Benoa itu dibatalkan. “Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2014/01/Aksi-tolak-Reklamasi-Pantai-di-Jakarta.jpg321448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2014-07-15 18:00:352014-07-15 18:00:35Perpres Tata Ruang Sasaran Gugatan
Indonesia’s Adaro JV declares force majeure on Central Java power project Mon Jul 7, 2014 10:58am GMT JAKARTA, July 7 (Reuters) – Indonesian coal miner PT Adaro Energy Tbk said on Monday its joint venture firm had declared force majeure on the construction of a 2,000-megawatt coal-fired power plant in Central Java due to land […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2014/07/aksi-Hari-Nusantara-Menolak-Asing-di-Laut-Indonesia.jpg299448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2014-07-10 17:24:182014-07-10 17:24:18Indonesia’s Adaro JV declares force majeure on Central Java power project
KIARA: Boikot Udang Thailand Momentum Tingkatkan Daya Saing Petambak Udang Nasional Jakarta, JMOL ** Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) mendesak Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perdagangan untuk pro-aktif mengantisipasi ancaman embargo udang Thailand. “Pemerintah harus memastikan bahwa PT Central Proteinaprima […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2014/07/Petambak-Dipasena.jpg480640adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2014-07-10 17:19:112014-07-10 17:19:11KIARA: Boikot Udang Thailand Momentum Tingkatkan Daya Saing Petambak Udang Nasional
Visi-Misi Kedaulatan Pangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK Baru Sebatas Angan Jum’at, 04 Juli 2014 WIB JAKARTA, GRESNEWS.COM – Isu kedaulatan pangan adalah salah satu isu seksi yang dijual kedua pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2014. Baik pasangan Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK, memasukkan isu ini dalam poin-poin visi dan misi mereka yang diunggah ke situs Komisi Pemilihan Umum. Mengapa isu kedaulatan […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2014/07/Petambak-garam-Indramayu.jpg448336adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2014-07-04 13:02:522014-07-04 13:02:52Visi-Misi Kedaulatan Pangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK Baru Sebatas Angan
Capres Kurang Perhatikan Penguatan Pola Konsumsi Lokal Jakarta (Metrobali.com)-Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menilai kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden kurang memperhatikan penguatan pola konsumsi lokal yang sebenarnya merupakan hal penting bagi perwujudan kedaulatan pangan. “Penguatan pola konsumsi lokal menjadi parameter (kedaulatan pangan) yang paling sedikit disinggung oleh kedua pasangan capres-cawapres,” kata Koordinator Nasional Aliansi […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2014/07/kesibukan-malam-hari-di-TPI-Wameo-Baubau.jpg336448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2014-07-04 12:57:532014-07-04 12:57:53Capres Kurang Perhatikan Penguatan Pola Konsumsi Lokal
Kiara: Tindak Tegas Pelaku Praktik Perbudakan dalam Rantai Perdagangan Ikan Jakarta – Produk udang Thailand dilarang memasuki pasar internasional, khususnya di Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Hal ini terjadi seiring ditemukannya fakta bahwa Charoen Phokpand Foods menggunakan pakan hasil perbudakan dalam sistem produksinya. Sedikitnya 20 pekerja di kapal perikanan Thailand meninggal dunia akibat praktik […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2014/07/petambak-dipasena-Memprotes-Charoen-Pokphand-di-Kantor-KKP.jpg298448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2014-07-01 14:29:002014-07-01 14:29:00Kiara: Tindak Tegas Pelaku Praktik Perbudakan dalam Rantai Perdagangan Ikan
MENCELAKAI KONSTITUSI Oleh Abdul Halim Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA); Koordinator Regional SEAFish (Southeast Asia Fisheries for Justice Network) Bombardir serangan asing mengoyak keteguhan institusi Pemerintah Republik Indonesia (baca: Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir dan perikanan nasional. Imbasnya Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi panduan penyelenggaran […]
Restrukturisasi Hutang Belum Jelas, Petambak Eks-Dipasena Tagih Komitmen BRI dan BNI Jakarta, JMOL ** Ribuan petambak udang eks-Dipasena Lampung terpaksa menandatangani perjanjian akad kredit dengan BNI dan BRI. Status hutang kredit tersebut menjadi beban petambak, meski mereka tidak pernah menguasai secara langsung dan tidak pernah mendapatkan status laporan hutang. Padahal, setiap panen udang mereka dipotong […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Petambak-Dipasena-aksi-di-depan-BNI-Jakarta-1.jpg299448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2014-06-30 15:06:492014-06-30 15:06:49Restrukturisasi Hutang Belum Jelas, Petambak Eks-Dipasena Tagih Komitmen BRI dan BNI
Revisi UU Perikanan Penting untuk Pengakuan Peran dan Perlindungan Perempuan Nelayan JAKARTA, GRESNEWS.COM – Peran perempuan nelayan di dunia sudah diakui sangat penting. Di seluruh dunia, sedikitnya 56 juta orang secara langsung terlibat di dalam aktivitas perikanan, dimana di dalamnya termasuk perempuan nelayan yang memainkan peranan penting dalam pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan ikan. Jika dihitung, sebanyak […]
https://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Perempuan-Nelayan-memanen-rumput-laut-di-pulau-Bakealu-Muna-1.jpg336448adminkiarahttp://www.kiara.or.id/wp-content/uploads/2025/12/logo-kiara-2025.pngadminkiara2014-06-30 14:58:092014-06-30 14:58:09Revisi UU Perikanan Penting untuk Pengakuan Peran dan Perlindungan Perempuan Nelayan
Pemerintah Didesak Putus Rantai Perbudakan dalam Perdagangan Ikan
/in IUU Fishing, Kampanye & Advokasi, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraPemerintah Didesak Putus Rantai Perbudakan dalam Perdagangan Ikan JAKARTA, GRESNEWS.COM – Produk udang asal Thailand dilarang memasuki pasar internasional, khususnya Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Hal ini terjadi seiring ditemukannya fakta bahwa Charoen Phokpand Foods menggunakan pakan hasil perbudakan dalam sistem produksinya. Sedikitnya 20 pekerja di kapal perikanan Thailand meninggal dunia akibat praktek perbudakan ini. […]
Perpres Tata Ruang Sasaran Gugatan
/in Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Pertambakan dan Mangrove, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraTELUK BENOA Perpres Tata Ruang Sasaran Gugatan JAKARTA, KOMPAS – Upaya reklamasi Teluk Benoa di Bali difasilitasi dengan mengubah peruntukan tata ruang dari kawasan konservasi menjadi daerah pemanfaatan. Sejumlah organisasi kemasyarakatan sedang menyiapkan gugatan agar Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 yang mengubah tata ruang Teluk Benoa itu dibatalkan. “Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) […]
Indonesia’s Adaro JV declares force majeure on Central Java power project
/in Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraIndonesia’s Adaro JV declares force majeure on Central Java power project Mon Jul 7, 2014 10:58am GMT JAKARTA, July 7 (Reuters) – Indonesian coal miner PT Adaro Energy Tbk said on Monday its joint venture firm had declared force majeure on the construction of a 2,000-megawatt coal-fired power plant in Central Java due to land […]
KIARA: Boikot Udang Thailand Momentum Tingkatkan Daya Saing Petambak Udang Nasional
/in Kampanye & Advokasi, Pertambakan dan Mangrove, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraKIARA: Boikot Udang Thailand Momentum Tingkatkan Daya Saing Petambak Udang Nasional Jakarta, JMOL ** Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) mendesak Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perdagangan untuk pro-aktif mengantisipasi ancaman embargo udang Thailand. “Pemerintah harus memastikan bahwa PT Central Proteinaprima […]
Visi-Misi Kedaulatan Pangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK Baru Sebatas Angan
/in Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraVisi-Misi Kedaulatan Pangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK Baru Sebatas Angan Jum’at, 04 Juli 2014 WIB JAKARTA, GRESNEWS.COM – Isu kedaulatan pangan adalah salah satu isu seksi yang dijual kedua pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2014. Baik pasangan Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK, memasukkan isu ini dalam poin-poin visi dan misi mereka yang diunggah ke situs Komisi Pemilihan Umum. Mengapa isu kedaulatan […]
Capres Kurang Perhatikan Penguatan Pola Konsumsi Lokal
/in Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraCapres Kurang Perhatikan Penguatan Pola Konsumsi Lokal Jakarta (Metrobali.com)-Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menilai kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden kurang memperhatikan penguatan pola konsumsi lokal yang sebenarnya merupakan hal penting bagi perwujudan kedaulatan pangan. “Penguatan pola konsumsi lokal menjadi parameter (kedaulatan pangan) yang paling sedikit disinggung oleh kedua pasangan capres-cawapres,” kata Koordinator Nasional Aliansi […]
Kiara: Tindak Tegas Pelaku Praktik Perbudakan dalam Rantai Perdagangan Ikan
/in Kampanye & Advokasi, Pertambakan dan Mangrove, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraKiara: Tindak Tegas Pelaku Praktik Perbudakan dalam Rantai Perdagangan Ikan Jakarta – Produk udang Thailand dilarang memasuki pasar internasional, khususnya di Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Hal ini terjadi seiring ditemukannya fakta bahwa Charoen Phokpand Foods menggunakan pakan hasil perbudakan dalam sistem produksinya. Sedikitnya 20 pekerja di kapal perikanan Thailand meninggal dunia akibat praktik […]
MENCELAKAI KONSTITUSI
/in IUU Fishing, Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Pertambakan dan Mangrove, Publikasi, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraMENCELAKAI KONSTITUSI Oleh Abdul Halim Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA); Koordinator Regional SEAFish (Southeast Asia Fisheries for Justice Network) Bombardir serangan asing mengoyak keteguhan institusi Pemerintah Republik Indonesia (baca: Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir dan perikanan nasional. Imbasnya Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi panduan penyelenggaran […]
Restrukturisasi Hutang Belum Jelas, Petambak Eks-Dipasena Tagih Komitmen BRI dan BNI
/in Kampanye & Advokasi, Pertambakan dan Mangrove, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraRestrukturisasi Hutang Belum Jelas, Petambak Eks-Dipasena Tagih Komitmen BRI dan BNI Jakarta, JMOL ** Ribuan petambak udang eks-Dipasena Lampung terpaksa menandatangani perjanjian akad kredit dengan BNI dan BRI. Status hutang kredit tersebut menjadi beban petambak, meski mereka tidak pernah menguasai secara langsung dan tidak pernah mendapatkan status laporan hutang. Padahal, setiap panen udang mereka dipotong […]
Revisi UU Perikanan Penting untuk Pengakuan Peran dan Perlindungan Perempuan Nelayan
/in Kampanye & Advokasi, Pengelolaan Pesisir & Pulau - Pulau Kecil, Reformasi Kebijakan/by adminkiaraRevisi UU Perikanan Penting untuk Pengakuan Peran dan Perlindungan Perempuan Nelayan JAKARTA, GRESNEWS.COM – Peran perempuan nelayan di dunia sudah diakui sangat penting. Di seluruh dunia, sedikitnya 56 juta orang secara langsung terlibat di dalam aktivitas perikanan, dimana di dalamnya termasuk perempuan nelayan yang memainkan peranan penting dalam pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan ikan. Jika dihitung, sebanyak […]