Posts

Berefek Masif, Kiara Minta Tindak Tegas Pelaku Pencemaran Teluk Balikpapan

Jakarta – Pencemaran akibat tumpahan minyak yang terjadi di Teluk Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, kini telah menginjak hari yang ke-10. Meski terhitung mulai Sabtu (31/3) telah memasuki hari ke-10, namun tanda-tanda penegakan hukum terhadap kasus pencemaran ini belum terlihat. Padahal, tumpahan minyak mentah jenis solar milik Pertamina itu, telah mencemari 7.000 hektar, dengan panjang pantai terdampak di sisi Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara mencapai sekitar 60 kilometer. Tak hanya itu, cemaran minyak mentah jenis solar ini telah mencapai perairan Jakarta. Cemaran minyak mentah ini berasal dari pipa bawah laut terminal Lawe-Lawe ke fasilitas refineery PT Pertamina. Akibatnya, sebanyak lima orang tewas serta masyarakat pun mengeluhkan mual dan pusing karena bau minyak menyengat. Pusat Data dan Informasi Kiara mencatat, Kawasan Mangrove seluas 34 hektar di Kelurahan Kariangau tercemar, 6.000 pohon mangrove di Kampung Atas Air Margasari dan 2.000 bibit mangrove warga Kampung Atas Air Margasari mati. Pada saat bersamaan biota laut seperti kepiting mati di Pantai Banua Patra. Melihat dampaknya yang sangat massif dan berbahaya tersebut, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mempertanyakan langkah penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran ini. Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menyatakan bahwa pencemaran Teluk Balikpapan tidak bisa dilihat sebagai bencana lokal, melainkan sebagai bencana nasional. “Ini adalah bencana sosial-ekologi nasional. Pelaku pencemaran harus segera diproses secara hukum. Adapun masyarakat terdampak harus segera mendapatkan pemulihan dari Pertamina dan Pemerintah. Terlebih lagi sampai menyebabkan lima orang meninggal dunia. Ini kejahatan,” tegasnya. Lebih jauh, Susan mengungkapkan kerugian akibat rusaknya kawasan mangrove di Balikpapan. “KIARA memiliki perhatian khusus terhadap mangrove di Indonesia. Selain karena pohon ini memiliki fungsi sosial, ekonomi, biologi, dan kimiawi, mangrove juga memiliki fungsi yang sangat baik untuk menyerap karbon. Keberadaan mangrove sangat penting untuk menghadapi perubahan (krisis) iklim,” tuturnya. Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, satu hektar pohon mangrove mampu menyerap karbon sebanyak 38,8 ton pertahun. Artinya jika 34 hektar kawasan mangrove di Teluk Balikpapan rusak, maka sebanyak setiap tahun akan ada 1.319,2 ton karbon yang tidak tidak terserap. “Artinya jika dalam lima tahun pencemaran tidak diselesaikan maka akan ada 6.596,6 ton karbon yang tidak terserap karena rusaknya mangrove di Teluk Balikpapan,” kata Susan. Ironinya, pelaku pencemaran laut acap kali tidak mendapatkan sanksi yang seimbang atas kerusakan yang sudah disebabkan, “Contohnya saja Laut Timur, bagaimana sanksi yang diberikan pemerintahan RI kepada PT PTTEP perlu dipertanyakan. Jangan jadikan laut Indonesia sebagai tempat sampah besar. Karena masyarakat pesisir punya hak konstitusional, yaitu hak untuk mendapatkan laut yang bersih dan sehat,” tutup Susan. Sumber: http://maritimnews.com/berefek-masif-kiara-minta-tindak-tegas-pelaku-pencemaran-teluk-balikpapan/

Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur

Jakarta – Ketua Forum Peduli Pulau Pari Syahrul Hidayat langsung sujud syukur setelah Ombudsman RI menyatakan ada maladministrasi dalam penerbitan sertifikat PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griyanusa. Sejumlah warga Pulau Pari datang untuk berunjuk rasa damai menjelang rilis Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) Ombudsman di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Pusat, pada Senin, 9 April 2018. Warga Pulau Pari pun turut bersujud dan menyambut LHAP itu dengan air mata berlinang. Syahrul mengapresiasi keputusan Ombudsman yang berpihak kepada rakyat kecil. “Cuma di sini kita harus tetap mengawal,” katanya. “Kita harus tetap mengawal warga pulau untuk mencapai semua tujuan mereka.” Tigor Hutapea, kuasa hukum Koalisi Selamatkan Pulau Pari (KIARA), menyambut LHAP Ombudsman mengenai sengketa tanah Pulau Pari. “Intinya ada dua. Satu, BPN (Badan Pertanahan Nasional) harus membatalkan sertifikat yang ada,” kata Tigor. “Yang kedua, pemda (pemerintah daerah) harus bisa memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat.” Ombudsman menyampaikan LAHP mengenai sengketa Pulau Pari dengan temuan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan pengabaian kewajiban hukum oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dalam penerbitan 62 sertifikat hak milik (SHM) atas nama perorangan serta 14 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griyanusa. Pihak korporasi pun mengklaim 90 persen dari 42 hektare lahan Pulau Pari sebagai milik mereka, sementara 10 persen lahan pulau merupakan milik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Akibatnya, 329 kepala keluarga penduduk asli yang mengaku telah mendiami Pulau Pari selama empat generasi justru terancam digusur. Ombudsman memberi waktu 30 hari bagi Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi penerbitan SHM dan SHGB tersebut. Selain itu, jangka waktu 60 hari juga diberikan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembalikan fungsi Pulau Pari sebagai kawasan permukiman penduduk dan nelayan serta melakukan inventarisasi aset dan data warga Pulau Pari Reporter: SALSABILA PUTRI PERTIWI | TDEditor: Clara Maria Tjandra Dewi H. Sumber: https://metro.tempo.co/read/1077752/ombudsman-temukan-maladministrasi-warga-pulau-pari-sujud-syukur

Hari Perempuan Internasional : Suara Laki-laki Dukung Aksi Kesetaraan Hak Perempuan

Jakarta, 8 Maret 2018“Aku, kamu!” / “Rebut kesetaraan!” “Setara dan toleran!” / “Yes!” “Jam malam perempuan!” / “No!” “Politik, Pemilu dan Pilkada!” / “Bebas dari SARA!” Deretan yel-yel diteriakkan orator dari atas kendaraan berpengeras suara. Semua peserta aksi bersama yang tergabung dalam Parade Juang Perempuan Indonesia dengan lantang menjawab. Peringatan ‘Hari Perempuan Internasional’ yang jatuh pada hari ini, Kamis (8/3), dimanfaatkan para organisasi maupun komunitas untuk menyuarakan tuntutan maupun gagasannya. Semuanya bermuara pada satu hal yakni kesetaraan.
Tak hanya didominasi kaum perempuan, laki-laki pun juga tampak dalam aksi sembari meneriakkan yel-yel dengan tak kalah bersemangat.
Ditemui di sela aksi, salah satu dari demonstran tersebut, yakni Subono mengatakan bahwa aksi hari ini tak melulu membicarakan kaum perempuan khususnya kaum buruh. Karena ketika bicara buruh, kata aktivis dari Federasi Serikat Buruh Kerakyatan itu, maka hal ini pun juga menyangkut semua buruh termasuk laki-laki. “Mereka yang bekerja tidak sesuai target, dapat pinalti. Itu ada yang pantatnya ditabok kayak anak kecil. Ada juga yang enggak dapat target harus pulang larut tapi enggak dihitung lembur,” cerita Subono pada CNNIndonesia.com di sela aksi di depan gedung DPR, Kamis (8/3). Selain itu, buruh kerap harus membawa pulang pekerjaannya demi mengejar target. Akibatnya, ia mau tidak mau anggota keluarga ikut turun tangan. Saat mati listrik di pabrik, lanjutnya, buruh memang diminta istirahat, tapi setelah listrik menyala mereka diminta kembali bekerja tanpa memperhatikan waktu. “Kondisi ini sulit. Saatnya perempuan tidak boleh diam. Pria-pria harus mendukung. Kalau kembali lagi permasalahannya bukan cuma soal perempuan,” tegasnya.
Selain Subono, Wahyudin dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) turut bergabung dalam aksi. Ia prihatin akan kekerasan yang dialami kaum perempuan baik dalam relasi keluarga maupun pekerjaan. “Saya ikut aksi ini karena saya mendukung perempuan. Mereka harus diperlakukan sama, adil,” kata pria yang akrab disapa Wahyu ini. Sebagai organisasi yang menaungi para nelayan, Kiara melihat aksi yang dilakukan hari ini menjadi momentum untuk menuntut pemerintah agar mengakui peranan perempuan nelayan. Nibras, staf program Kiara menuturkan dalam proses pra produksi, produksi dan pasca produksi perikanan kaum perempuan menempati 80 persen porsi kerja atau setara dengan 18 jam kerja. Menurutnya, perempuan nelayan hanya dianggap ibu rumah tangga sehingga selayaknya ia membantu suami. Padahal, ada perempuan yang benar-benar melaut. “Kami juga ingin mendorong perempuan nelayan agar bisa mendapat kartu nelayan,” katanya.
Hal tersebut disampaikan Nibras, karena kartu nelayan selama ini dimiliki nelayan laki-laki. Kartu tersebut bermanfaat untuk mengakses asuransi dan aneka bantuan pemerintah. Jika sang suami meninggal, maka istri kesulitan mengakses bantuan karena tak memiliki kartu. Nibras bercerita baru-baru ini pihaknya melakukan advokasi terhadap perempuan nelayan yang berjuang mendapatkan kartu nelayan di Tambak Polo, Demak, Jawa Tengah. Syarat untuk mendapatkan kartu ialah Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus berstatus sebagai nelayan. Sedangkan perempuan yang berstatus ibu rumah tangga harus mengubah status pekerjaannya. Setelah melalui diskusi panjang dengan Camat, akhirnya mereka bersedia mengubah status pekerjaan dari ibu rumah tangga menjadi nelayan. “Banyak yang bias pemikiran bahwa nelayan itu laki-laki, padahal perempuan nelayan pun ada dan peran mereka besar,” tandasnya.
(rah)
Editor: Elise Dwi Ratnasari

Tolak Alat Tangkap yang merusak, ANSU Dukung Permen KP 2/2015

Medan, 5 Februari 2018 – Ribuan nelayan tradisional yang tergabung  dalam Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) menggelar aksi demonstrasi di Kota Medan untuk menolak penggunaan alat tangkap yang merusak sumberdaya perikanan di seluruh perairan Indonesia. Aksi ini dilakukan dalam rangka mendukung Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta Permen No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Sutrisno, Juru Bicara ANSU, menyatakan bahwa nelayan yang hari ini melakukan aksi terhitung lebih dari 5 ribu orang. Tuntutannya adalah menolak penggunaan alat tangkap yang merusak sumber daya perikanan. Di antara alat-alat tangkap itu ialah  Pukat tarik (seine nets) yang meliputi dogol (danish seines), scottish seines, pair seines, cantrang, dan lampara dasar; pukat hela (trawls), yang meliputi pukat hela dasar (bottom trawls), pukat hela dasar berpalang (beam trawls), pukat hela dasar berpapan (otter trawls), pukat hela dasar dua kapal (pair trawls), nephrops trawl, pukat hela dasar udang (shrimp trawls), pukat udang, pukat hela pertengahan (midwater trawls), pukat hela pertengahan berpapan (otter trawls), pukat ikan, pukat hela pertengahan dua kapal (pair trawls), pukat hela pertengahan udang (shrimp trawls), dan pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls); dan perangkap, yang meliputi Perangkap ikan peloncat. Sutrisno, yang juga merupakan Ketua Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), menyesalkan upaya penggunaan cantrang atau trawl kembali mengemuka di ruang publik meski sudah dilarang oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. “Kami menyesalkan aksi Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) yang menolak kebijakan larangan cantrang. Perwakilan ANNI kemudian diterima Presiden Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Istana Negara,” ungkapnya. “Hasil keputusan dari aksi tersebut adalah operasi cantrang hanya diperbolehkan di Pantai Utara Jawa, tidak bisa menambah kapal, bersedia didata untuk pergantian alat  tangkap dan tidak melakukan markdown kapasitas ukuran kapal,” tuturnya. Ia menambahkan keputusan itudipahami salah oleh sebagian pihak seolah cantrang dilegalkan. Dampaknya, operasi trawl dan sejenisnya makin marak beroperasi khususnya di Sumatera Utara. “Ini dibuktikan dengan bukti itu ditunjukkan dengan ditangkapnya 6 unit mini trawl pada tanggal 11 Januari 2018  di Perairan Sungai Payang, Medang Deras, Kabupaten Batubara oleh Masyarakat Nelayan Tradisional Batubara (Mantab),” tandas dia. Berdasarkan hal ini, ANSU menuntut pemerintah untuk penegakan hukum tanpa pandang bulu. “Hukum harus ditegakan tanpa pandang bulu karena ini sangat berkaitan dengan keberlanjutan sumberdaya perikanan di Indonesia,” tegasnya. Di dalam aksi ini, ANSU menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, baik Pusat ataupun Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:
  1. Menolak keras operasi trawl dan sejenisnya maupun dengan nama lain seperti cantrang sekaligus mendukung kebijakan larangan alat tangkap yang merusak termasuk alat tangkap cantrang di seluruh wilayah penangkapan ikan Republik Indonesia khususnya di Sumatera Utara.
  2. Mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar pro aktif mengawasi operasi trawl dan melaksanakan pendataan alat tangkap yang dilarang hingga proses pengalihan alat tangkap selesai.
  3. DPRD Provinsi Sumatera Utara harus mengawasi proses alih alat tangkap dan membuat anggaran pengawasan di laut dalam pelaksanaan kebijakan larangan alat tangkap merusak.
  4. Meminta agar DPRD Propinsi Sumatera Utara menyusun peraturan daerah tentang larangan alat tangkap trawl dan sejenisnya serta zona penangkapan ikan sesuai Peraturan Menteri 71/2016.
  5. Meminta DPRD Propinsi Sumatera Utara menyurati Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dengan menyertakan pernyataan sikap ALIANSI NELAYAN SUMATERA UTARA ini sebagai wujud keberpihakan wakil rakyat kepada nelayan tradisional di Sumatera Utara.
  6. Meminta Kepolisian Republik Indonesia cq Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penegakan hukum atas pelarangan alat tangkap trawl dan sejenisnya atau dengan nama lain cantrang.
  7. Mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan segera membuat surat edaran bahwasanya cantrang hanya berlaku di pantai utara Jawa sampai proses peralihan alat tangkapnya selesai.
  8. Menolak seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung penggunaan alat tangkap atau trawl di seluruh indonesia
Beberapa kelompok nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) ini antara lain Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), Serikat Nelayan Sumatera Utara (SNSU), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Masyarakat Nelayan Tradisional Batrik (Mantab), Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Serikat Nelayan Merdeka (SNM), dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Rep: Anung/MN Sumber; http://maritimnews.com/tolak-alat-tangkap-yang-merusak-ansu-dukung-permen-kp-2-2015/

Tanggapi Rencana Impor Garam 2018, KIARA Sebut Pemerintah Tak Miliki Politik Kedaulatan Pangan

Jakarta – Kabar yang menyebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan kembali melakukan impor garam industri sebanyak 3,7 juta ton patut dipertanyakan secara kritis oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya, pemerintah baru saja mengambil kebijakan impor beras sebanyak 500.000 ton. Dua kebijakan yang diambil di awal tahun 2018 ini menunjukkan bahwa Pemerintah telah kehilangan akal dalam membangun kedaulatan pangan yang senantiasa digaungkan saat kampanye pemilihan presiden tahun 2014 lalu. Menanggapi permasalahan tersebut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati pun turut mempertanyakan kebijakan yang akan diambil pemerintah saat ini tersebut. “Sejak tahun 1990, kebijakan Pemerintah Indonesia tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap garam impor. Sampai kapan bangsa ini akan terus impor? Sampai kapan bangsa ini akan berdaulat?” ungkap Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) di Jakarta, Sabtu (20/1/2018). Susan menilai, impor garam yang terus dilakukan mencerminkan kegagalan Pemerintah dalam membangun kedaulatan pangan. Padahal, jika pemerintah memiliki political will yang kuat, sudah sejak lama Indonesia menjadi negara produsen garam dengan kualitas tinggi dan tidak tergantung terhadap garam negara lain. Menurut Susan, jika selama ini persoalan utama garam industri di Indonesia terkait kadar Natrium Chlorida (NaCl) yang belum bisa mencapai sampai angka 97,4 persen, maka pemerintah harus menggandeng ilmuwan, lembaga riset, dan juga perguruan tinggi di Indonesia untuk dapat menyelesaikan persoalan ini. “Indonesia punya banyak ilmuwan, lembaga riset, dan universitas yang dapat membantu menyelesaikan persoalan kualitas garam ini. Namun, selama ini ketiga potensi tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah. Dan pada akhirnya, pemerintah selalu mengambil jalan pintas, yaitu impor garam,” tegasnya. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa persoalan kualitas garam Industri di Indonesia bukan persoalan tak adanya teknologi melainkan persoalan politik, yaitu politik kedaulatan pangan yang absen dalam kebijakan pemerintah. “Selama politik pangan pemerintah adalah politik impor, maka mustahil dapat berdaulat dan swasembada garam pada tahun 2019,” lanjutnya. Berdasarkan hal tersebut, Susan meminta pemerintah Indonesia untuk segera melibatkan ilmuwan, lembaga riset, dan universitas yang kredibel dalam rangka memproduksi garam nasional yang mampu mencapai kadar NaCl lebih dari angka 97,4 persen. “Selain itu, kami meminta pemerintah untuk segera memperbaiki tata nigari garam dari hulu sampai hilir supaya ketergantungan terhadap impor segera dapat ditinggalkan,” tandasnya. Sumber Berita: http://maritimnews.com/tanggapi-rencana-impor-garam-2018-kiara-sebut-pemerintah-tak-miliki-politik-kedaulatan-pangan/

3 Warga Pulau Pari Diputus Salah, Kiara: Negara Gagal Lindungi Hak-Hak Nelayan

JAKARTA . Pada hari Selasa, 7 November 2017 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus vonis 6 bulan penjara kepada 3 nelayan Pulau Pari, yaitu Mustaqfirin alias Boby, Mastono Alias Baok, dan Bahrudin alias Edo karena dianggap bersalah melakukan pungutan liar kepada wisatawan di Pantai Perawan. Majelis hakim menilai ketiga nelayan ini tidak berhak melakukan pemungutan biaya masuk. Ironinya, ketiga nelayan dituduh telah terbukti melanggar pasal 368 ayat 1 KUHP dengan unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain tanpa hak dan dilakukan memaksa orang. Atas putusan hakim tersebut, Kolisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai bahwa negara telah gagal melindungi hak-hak nelayan dan warga pesisir Pulau Pari. “Negara gagal memastikan perlindungan hak-hak nelayan Indonesi untuk mengelola wilayah pesisir dan pukau kecil. Negara juga gagal melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman privatisasi dan investasi korporasi,” kata Sekjen Kiara Susan Herawati melalui keterangan tertulis yang diterima beritatrans.com dan aksi.id di Jakarta, Rabu (8/11/2017). Kiara menilai putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Putusan majelis hakim juga bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menegaskan bahwa masyarakat pesisir memiliki hak untuk mengelola dan mendapatkan manfaat dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Warga Pulau Pari telah berpuluh-puluh tahun menetap, membuka wisata dan mengelola secara mandiri. Uang hasil dari wisatawan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pantai perawan sisanya untuk membayar petugas kebersihan, membangun mushola dan membantu anak yatim. Pengelolaan ini dilakukan mandiri tanpa keterlibatan pemerintah. Pasal 4 huruf C dan D UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengakui pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan oleh masyrakat dengan tujuan tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan, dan meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya. Bahkan Pasal 61 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menuntut Pemerintah untuk mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional dan kearifan lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 juga telah memberikan pengakuan hak bagi nelayan untuk berdaulat atas wilayah sendiri. Mandat dari putusan MK adalah Negara harus menjamin terpenuhinya 4 hak konstitusional nelayan Indonesia salah satunya hak untuk mengelola pesisir dan pulau-pulau kecil. “Presiden Joko Widodo yang menyampaikan laut sebagai masa depan bangsa tampaknya hanya menjadikan laut dan pesisir sebatas jargon semata. Kepulauan seribu masuk dalam proyek KSPN yang berarti masyarkat pulau-pulau kecil terancam oleh investasi,” kata Susan. Berdasarkan kasus diatas Kiara mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan review terhadap proyek-proyek strategis nasional yang merampas hak-hak konstitusional nelayan. “Pemerintah juga harus memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat pesisir dengan implemetasi UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam melalui penyusunan panduan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditujukan kepada seluruh aparat pemerintahan dan aparat penegak hukum,” tutup Susan. Rep: aliy Sumber: http://beritatrans.com/2017/11/08/3-warga-pulau-pari-diputus-salah-kiara-negara-gagal-lindungi-hak-hak-nelayan/

3 Warga Pulau Pari Diputus Salah, Kiara: Negara Gagal Lindungi Hak-Hak Nelayan

 
JAKARTA . Pada hari Selasa, 7 November 2017 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus vonis 6 bulan penjara kepada 3 nelayan Pulau Pari, yaitu Mustaqfirin alias Boby, Mastono Alias Baok, dan Bahrudin alias Edo karena dianggap bersalah melakukan pungutan liar kepada wisatawan di Pantai Perawan. Majelis hakim menilai ketiga nelayan ini tidak berhak melakukan pemungutan biaya masuk. Ironinya, ketiga nelayan dituduh telah terbukti melanggar pasal 368 ayat 1 KUHP dengan unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain tanpa hak dan dilakukan memaksa orang. Atas putusan hakim tersebut, Kolisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai bahwa negara telah gagal melindungi hak-hak nelayan dan warga pesisir Pulau Pari. “Negara gagal memastikan perlindungan hak-hak nelayan Indonesi untuk mengelola wilayah pesisir dan pukau kecil. Negara juga gagal melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman privatisasi dan investasi korporasi,” kata Sekjen Kiara Susan Herawati melalui keterangan tertulis yang diterima beritatrans.com dan aksi.id di Jakarta, Rabu (8/11/2017). Kiara menilai putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Putusan majelis hakim juga bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menegaskan bahwa masyarakat pesisir memiliki hak untuk mengelola dan mendapatkan manfaat dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Warga Pulau Pari telah berpuluh-puluh tahun menetap, membuka wisata dan mengelola secara mandiri. Uang hasil dari wisatawan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pantai perawan sisanya untuk membayar petugas kebersihan, membangun mushola dan membantu anak yatim. Pengelolaan ini dilakukan mandiri tanpa keterlibatan pemerintah. Pasal 4 huruf C dan D UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengakui pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan oleh masyrakat dengan tujuan tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan, dan meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya. Bahkan Pasal 61 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menuntut Pemerintah untuk mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional dan kearifan lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 juga telah memberikan pengakuan hak bagi nelayan untuk berdaulat atas wilayah sendiri. Mandat dari putusan MK adalah Negara harus menjamin terpenuhinya 4 hak konstitusional nelayan Indonesia salah satunya hak untuk mengelola pesisir dan pulau-pulau kecil. “Presiden Joko Widodo yang menyampaikan laut sebagai masa depan bangsa tampaknya hanya menjadikan laut dan pesisir sebatas jargon semata. Kepulauan seribu masuk dalam proyek KSPN yang berarti masyarkat pulau-pulau kecil terancam oleh investasi,” kata Susan. Berdasarkan kasus diatas Kiara mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan review terhadap proyek-proyek strategis nasional yang merampas hak-hak konstitusional nelayan. “Pemerintah juga harus memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat pesisir dengan implemetasi UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam melalui penyusunan panduan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditujukan kepada seluruh aparat pemerintahan dan aparat penegak hukum,” tutup Susan. Rep: aliy Sumber: http://beritatrans.com/2017/11/08/3-warga-pulau-pari-diputus-salah-kiara-negara-gagal-lindungi-hak-hak-nelayan/

Rizal Ramli: Nelayan Perempuan Perlu Diberi Asuransi

Jakarta, 09 September 2017: Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli mengakui pentingnya keberadaan nelayan perempuan di Indonesia. Untuk menjaga kesejahteraan nelayan tersebut, Rizal berharap pemerintah segera memberikan asuransi kepada seluruh nelayan perempuan sebesar Rp60 juta per orangnya. Hal ini diutarakan oleh Rizal saat menghadiri acara Festival Perempuan Nelayan yang diinisiasi oleh Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) di Gondangdia, Jakarta, Sabtu (9/9/2017). Menurut Rizal, peran nelayan perempuan sangat penting, terutama saat menjadi nelayan tambak di laut. Mereka juga bisa membantu suaminya untuk mendapat penghasilan. Namun nelayan perempuan belum mendapat perlindungan atau jaminan atas pekerjaannya tersebut. “Mereka memang perlu dibantu oleh pemerintah dan menurut saya cara yang paling efektif kalau semua nelayan termasuk nelayan tambak perempuan diberikan fasilitas asuransi. Asuransi dasar, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan atau meninggal di laut,” jelas Rizal. Program asuransi menurut Rizal sudah sangat membantu kaum nelayan perempuan. Sekarang ini, ia menilai keberadaan nelayan perempuan masih tidak dipandang penting oleh pemerintah. Sebaiknya pemerintah bisa memberikan besaran asuransi yang layak. “Besarannya misalnya Rp60 juta. Program tersebut sangat menolong. Kalau semua nelayan bisa mendapat fasilitasi asuransi​ itu sudah pertolongan yang sangat luar biasa,” terang Rizal. Di acara yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Brahmantya Setyamurti Poerwadi mengakui bahwa perlakuan kepada nelayan perempuan masih belum seimbang. Namun, hingga saat ini, Kementerian Perikanan dan Kelautan masih terus melakukan sosialisasi terhadap pentingnya peran nelayan perempuan. Terakhir bertandang ke daerah Wakatobi, Sulawesi Tenggara, ia menerangkan bahwa banyak perempuan di sana yang mengidap penyakit karena kekurangan gizi. Atas dasar ini, KKP sendiri mendukung adanya program pemberian asuransi kepada para nelayan perempuan. Ia menyampaikan, hingga saat ini pemberian asuransi kepada nelayan laki-laki sudah berjalan. Hal itu untuk membantu para istri nelayan agar bisa terjamin kehidupannya. Di samping itu, pemberian asuransi kepada perempuan pun sudah mulai berjalan “Asalkan dia berprofesi sebagai nelayan,” kata Brahmantya. Menurut Brahmantya, pemberian asuransi bukan berdasar gender, tetapi pada basis pekerjaan individu tersebut. Sepanjang mereka pergi melaut dan memang berprofesi sebagai nelayan, sebaiknya mereka mendaftar agar mendapatkan asuransi dari pemerintah. “Tapi harus clear ya. Kalau KTP-nya (berprofesi) ibu rumah tangga, ya nggak bisa,” tegas dia.   Sumber: https://tirto.id/rizal-ramli-nelayan-perempuan-perlu-diberi-asuransi-cwis

Pemerintah Diminta Mengembangkan Peran Perempuan Nelayan

Jakarta: Program pemberdayaan perempuan nelayan harus lebih digencarkan. Itu penting untuk melesatkan peran perempuan nelayan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan Tanah Air. “Payung hukumnya sudah tersedia. Banyak program yang dialokasikan untuk kelompok pengolah dari pemasar yang notabene perempuan nelayan juga sudah dilakukan,” kata DIrektur Eksekutif Center of Maritims Studies for Humanities Abdul Halim seperti dilansir Antara, Rabu 6 September 2017. Salah satu program tersebut ialah pengolahan rajungan. Nelayan di hilir bisa disambungkan dengan aktivitas pengolahan oleh ibu-ibu. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan cara itu, yakni peningkatan kualitas olahan, tingkat higienitas dan pengamanan, serta memastikan rantai nilai produk olahan ikan dapat terhubung dengan baik. Sebelumnya, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengingatkan besarnya peran perempuan nelayan dalam mengembangkan pangan sektor kelautan dan perikanan. Negara perlu memberi pengakuan lebih terhadap mereka. “Fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perempuan nelayan memiliki kontribusi besar bagi perekonomian keluarga dan masyarakat sampai dengan 100 persen,” kata Susan. Menurut Susan, keberadaan perempuan nelayan belum mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari negara. Padahal, diperkirakan ada puluhan juta perempuan nelayan di Indonesia. Dia mencontohkan seorang perempuan nelayan asal Pulau Sabangko, Sulawesi Selatan, Nurlina, yang sejak kecil sudah melaut untuk mencari nafkah. Sayangnya, Nurlina tak pernah mendapat bantuan mesin dan kapal hanya karena dia perempuan, meski sudah 20 tahun melaut. Ada pula perempuan nelayan asal Gresik, Jawa Timur, Iswatun Khasanah, yang telah melaut sejak 17 tahun lalu. Ia melaut untuk menggantikan sang ayah yang tak lagi kuat menangkap ikan di perairan utara Jawa. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Masnuah mendesak pemerintah segera mengakui dan memberikan perlindungan serta menyediakan skema pemberdayaan bagi perempuan nelayan di seluruh Indonesia. “Perempuan nelayan mesti diakui dengan diberikan kartu nelayan.”   Sumber: http://news.metrotvnews.com/news/zNPdwaVN-pemerintah-diminta-mengembangkan-peran-perempuan-nelayan

Kajian Lingkungan Reklamasi Jakarta Dianggap Tak Libatkan Publik

Jakarta, Rabu, 30 September 2017. KLHS yang dibuat Pemprov DKI dinilai tak mempertimbangkan berbagai hasil kajian sosial ekonomi yang ada.
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menilai pemerintah tak dapat mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Alasannya, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi syarat pencabutan moratorium reklamasi, tak melibatkan masyarakat, terutama dari kalangan nelayan dan organisasi lingkungan hidup. “KLHS sampai hari ini tidak dilakukan dengan benar. Terkait pengkajian Rencana Tata Ruang (RTR) dari proses dan substansi bermasalah,” kata Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata di kantor Rujak Center for Urban Studies, Jakarta, Rabu (30/8). Marthin menganggap selama ini pemerintah provinsi Jakarta melakukan pengkajian KLHS secara tertutup. “Pembuatan KLHS tanpa partisipasi publik dari nelayan dan organisasi lingkungan hidup,” kata Marthin. Selain itu, KLHS yang dibuat Pemprov DKI dinilai tak mempertimbangkan berbagai hasil kajian sosial ekonomi yang ada. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian KKP padahal telah mengkaji dampak buruk reklamasi kepada nelayan di Teluk Jakarta. “KLHS yang dilakukan cacat substansi dan hanya formalitas saja,” kata Marthin. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup sedang memeriksa kelengkapan dokumen untuk pencabutan moratorium. Permintaan pencabutan moratorium dilayangkan Pemprov DKI Jakarta lewat surat yang meminta KLHK mencabut sanksi kepada PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Grup Agung Sedayu, atas pembangunan Pulau C dan D. Menteri KLHK Siti Nurbaya mengatakan, dirinya telah menugaskan dua pejabat KLHK memeriksa seluruh persyaratan pencabutan sanksi setelah diterimanya surat dari Pemprov DKI.  Apabila KLHS rampung, Siti menilai KLHK dapat mencabut sanksi moratorium atas pembangunan Pulau C dan D. “Kalau itu sudah bisa, berarti dia sudah bisa selesai dari penerapan sanksinya,” kata Siti. Selain KLHS, penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta dan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk proyek reklamasi Pulau C dan D,  juga dinilai bermasalah. Deputi Advokasi Hukum dan Kebijakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Tigor Hutapea mengatakan, Pulau C dan D berada di zona N1 dan P1 berdasarkan Perpres Nomor 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Zona tersebut merupakan kawasan lindung dan kawasan penyangga. “Jika pengembang melakukan pembangunan kawasan tersebut menjadi kawasan komersial maka ada ketentuan pidana penataan ruang yang menanti di depan,” kata Tigor. Adapun, pengacara publik LBH Jakarta, Matthew Michael mengatakan, penerbitan sertifikat HPL tanpa dasar hukum yang jelas. Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta hanya menggunakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 206/2016 dalam penerbitan HPL. Padahal, Pergub tersebut diterbitkan oleh Basuki Tjahaja Purnama hanya berselang dua hari sebelum dia cuti. Belum ada pula konsultasi publik atas terbitnya Pergub tersebut kepada masyarakat. “Kami agak melihat aneh kok langsung ada HPL ini. Jadi kami menilai bahwa HPL ini menunjukan ada tata kelola pemerintahan yang buruk,” kata Matthew. Tigor menambahkan, keputusan Pemprov DKI Jakarta yang terburu-buru tersebut seperti mengesankan adanya dorongan dari pengembang terkait penerbitan HPL dan HGB. Sebab, HPL dan HGB tersebut terbit tatkala moratorium masih berlangsung dan kajian belum diselesaikan. “Sepertinya sangat terasa sekali ini di-drive oleh investor,” kata Tigor.
Rep. :Dimas Jarot Bayu Sumber: http://katadata.co.id/berita/2017/08/30/kajian-lingkungan-reklamasi-jakarta-dianggap-tak-libatkan-publik