Jakarta, 09 September 2017: Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli mengakui pentingnya keberadaan nelayan perempuan di Indonesia. Untuk menjaga kesejahteraan nelayan tersebut, Rizal berharap pemerintah segera memberikan asuransi kepada seluruh nelayan perempuan sebesar Rp60 juta per orangnya. Hal ini diutarakan oleh Rizal saat menghadiri acara Festival Perempuan Nelayan yang diinisiasi oleh Koalisi Rakyat Untuk […]
Siaran Pers Bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) NEGARA HARUS PERKUAT KELOMPOK PEREMPUAN NELAYAN Jakarta, 9 September 2017 – 50 orang perempuan nelayan yang tergabung dalam organisasi Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) berkumpul di Jakarta untuk merumuskan gerakan perempuan nelayan di Indonesia. 50 orang perempuan nelayan yang berasal dari […]
Siaran Pers Bersama KIARA dan PPNI Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Bertemu Dengan Menteri Susi Pudjiastuti; Perempuan Nelayan Harus Berdaulat, Mandiri dan Sejahtera Jakarta 08 September 2017. Dalam rangka Pertemuan Nasional (Pernas), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) melakukan pertemuan secara khusus dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Ibu Susi Pudjiastuti di Kantor Kementerian Kelautan dan […]
Jakarta: Program pemberdayaan perempuan nelayan harus lebih digencarkan. Itu penting untuk melesatkan peran perempuan nelayan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan Tanah Air. “Payung hukumnya sudah tersedia. Banyak program yang dialokasikan untuk kelompok pengolah dari pemasar yang notabene perempuan nelayan juga sudah dilakukan,” kata DIrektur Eksekutif Center of Maritims Studies for Humanities Abdul Halim seperti […]
Kajian Lingkungan Reklamasi Jakarta Dianggap Tak Libatkan Publik Jakarta, Rabu, 30 September 2017. KLHS yang dibuat Pemprov DKI dinilai tak mempertimbangkan berbagai hasil kajian sosial ekonomi yang ada. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menilai pemerintah tak dapat mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Alasannya, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi syarat pencabutan moratorium reklamasi, tak […]
Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Abaikan Hak Rakyat, Pemerintah Semakin Agresif untuk Memuluskan Reklamasi Jakarta, 30 Agustus 2017. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menilai Pemerintah semakin agresif untuk memuluskan proyek reklamasi di Jakarta demi kepentingan investasi yang mengatasnamakan kemajuan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini sangat tampak nyata dari beberapa peristiwa yang terjadi belakangan […]
Siaran Pers Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) KIARA: Impor Garam Bukan Solusi tapi Dampak dari Mandeknya Tata Kelola Garam Indonesia Jakarta, 11 Agustus – Impor garam sebanyak 75.000 ton dari Australia merupakan dampak dari mandeknya tata kelola garam Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat bahwa impor garam telah dilakukan dalam kurun waktu […]
Jakarta, 7 Agustus 2017 — Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal kartel dalam impor garam di Indonesia harus ditelusuri secara lebih serius. Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati mengatakan hal ini penting dilakukan sesegera mungkin mengingat impor garam memukul harga garam lokal dan membunuh usaha para petambak […]
Siaran Pers Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) KIARA: MAFIA IMPOR GARAM HARUS DIBERANTAS Jakarta, 4 Agustus – Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beberapa waktu lalu yang menyebut ada kartel dalam impor garam di Indonesia harus ditelusuri secara lebih serius oleh pemerintah. Hal ini penting dilakukan sesegera mungkin mengingat impor garam memukul harga […]
Jakarta, Agustus 2, 2017 – Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengecam rencana Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang ingin menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bagi nelayan. Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati, menilai rencana tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan […]
Gratis! Info seputar Pesisir & Laut Indonesia
MANGROVE
adalah sumber kehidupan!