Entries by adminkiara

KIARA: Negara Wajib Melindungi serta Menjamin Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir

/in /by

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) www.kiara.or.id Hari Nelayan 2018 KIARA: Negara Wajib Melindungi serta Menjamin Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir Setiap tanggal 6 April, seluruh masyarakat pesisir (nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, masyarakat adat pesisir) di pelbagai kawasan di Indonesia merayakan hari nelayan. Perayaan ini dilakukan sebagai penegasan […]

Kabar Bahari: Perempuan Nelayan dan Hak Atas Tanah

/in /by

Pada masyarakat pesisir masih terdapat ketimpangan kesempatan antara lakilaki dengan perempuan khususnya hak menyuarakan pendapat dan akses terlibat dalam pengambilan keputusan. Kehadiran perempuan nelayan selalu dianggap sudah diwakili dan diwakilkan oleh suaminya. Hal inilah yang menyebabkan kebijakan pemerintah di tingkat lokal hingga nasional tidak ramah terhadap perempuan. Sebagai contoh dalam rapat desa. Kehadiran perempuan selalu […]

Hari Perempuan Internasional : Suara Laki-laki Dukung Aksi Kesetaraan Hak Perempuan

/in /by

Jakarta, 8 Maret 2018 — “Aku, kamu!” / “Rebut kesetaraan!” “Setara dan toleran!” / “Yes!” “Jam malam perempuan!” / “No!” “Politik, Pemilu dan Pilkada!” / “Bebas dari SARA!” Deretan yel-yel diteriakkan orator dari atas kendaraan berpengeras suara. Semua peserta aksi bersama yang tergabung dalam Parade Juang Perempuan Indonesia dengan lantang menjawab. Peringatan ‘Hari Perempuan Internasional’ […]

ANSU: PEMERINTAH DAERAH SUMATERA UTARA DITUNTUT UNTUK ATUR LARANGAN TRAWL

/in /by

Siaran Pers Bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) Forum Masyarakat-Adat Pesisir Mendukung Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan ANSU: PEMERINTAH DAERAH SUMATERA UTARA DITUNTUT UNTUK ATUR LARANGAN TRAWL Medan, 6 Februari 2018. Setelah menggelar aksi menuntut pelarangan trawl dan seluruh alat yang merusak sumber daya perikanan di depan kantor DPRD Sumatera […]

Mendukung Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan ANSU: PEMERINTAH DAERAH SUMATERA UTARA DITUNTUT UNTUK ATUR LARANGAN TRAWL

/in /by

Siaran Pers Bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) Forum Masyarakat-Adat Pesisir     Medan, 6 Februari 2018. Setelah menggelar aksi menuntut pelarangan trawl dan seluruh alat yang merusak sumber daya perikanan di depan kantor DPRD Sumatera Utara, Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) menuntut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera […]

Tolak Alat Tangkap yang merusak, ANSU Dukung Permen KP 2/2015

/in , , /by

Medan, 5 Februari 2018 – Ribuan nelayan tradisional yang tergabung  dalam Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) menggelar aksi demonstrasi di Kota Medan untuk menolak penggunaan alat tangkap yang merusak sumberdaya perikanan di seluruh perairan Indonesia. Aksi ini dilakukan dalam rangka mendukung Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan […]

PENGEMBANG REKLAMASI MELIBATKAN DIRI DALAM GUGATAN HAK GUNA BANGUNAN PULAU D HASIL REKLAMASI

/in /by

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta PENGEMBANG REKLAMASI MELIBATKAN DIRI DALAM GUGATAN HAK GUNA BANGUNAN PULAU D HASIL REKLAMASI Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang gugatan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D hasil reklamasi hari ini (24/1). Agenda dari persidangan kali ini ialah jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi […]

Tanggapi Rencana Impor Garam 2018, KIARA Sebut Pemerintah Tak Miliki Politik Kedaulatan Pangan

/in /by

Jakarta – Kabar yang menyebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan kembali melakukan impor garam industri sebanyak 3,7 juta ton patut dipertanyakan secara kritis oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya, pemerintah baru saja mengambil kebijakan impor beras sebanyak 500.000 ton. Dua kebijakan yang diambil di awal tahun 2018 ini menunjukkan bahwa Pemerintah telah kehilangan akal dalam membangun kedaulatan […]

Impor Garam 2018, KIARA: Pemerintah tak Punya Politik Kedaulatan Pangan!

/in /by

Siaran Pers Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Impor Garam 2018, KIARA: Pemerintah tak Punya Politik Kedaulatan Pangan! Jakarta, 20 Januari 2018 – Pemerintah Republik Indonesia akan kembali mengimpor garam industri sebanyak 3,7 juta ton patut dipertanyakan secara kritis oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya, pemerintah baru saja mengambil kebijakan impor beras sebanyak 500.000 ton. Dua kebijakan […]

KSTJ dan 15 Nelayan Teluk Jakarta Gugat HGB Pulau D

/in /by

Siaran Pers : Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) Pada hari selasa, 21 November 2017 Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) dan 15 Nelayan Teluk Jakarta menggugat Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor SK 1697/HGB/BPN-09.05/2016 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Kapuk Naga Indah Atas Tanah Pulau D Seluas 312 Hektar ke […]