Senin, 16 November 2015 RMOL. Masih terabaikan, hak perikanan tradisional (tradisional fishing rights) diminta segera diatur perlindungannya dalam Rancangan Undang Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Di dunia internasional, hak perikanan tradisional sudah diakui dan diatur secara legal. Namun di Indonesia masih terabaikan. Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention on […]
Siaran Pers Bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Perkumpulan Baileo Maluku Jaringan Pengembangan Kawasan Pesisir Sulawesi Tenggara Lembaga Penelitian Universitas Pattimura Maluku Hak Perikanan Tradisional Perlu Diatur di dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Ambon, 12 November 2015. Hak Perikanan Tradisional (traditional fishing rights) perlu diatur skema perlindungannya di […]
‘Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur‘ -Alinea Kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945- Negara memegang mandat penting, yakni menyejahterakan kehidupan rakyatnya. Pengharapan yang tertera di dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi mimpi […]
Menarik! Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian/Lembaga Negara di bidang kemaritiman mengalami naik-turun. Hal ini terlihat setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Jumat (14 Agustus 2015). Di dalam RAPBN 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) […]
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Perpres Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Tabrak Kewenangan Kementerian/Lembaga Negara Jakarta, 26 Oktober 2015. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (illegal fishing) menimbulkan masalah baru. Hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan kepada Menteri Kelautan dan […]
Siaran Pers Bersama Aliansi untuk Desa Sejahtera Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan/www.kiara.or.id “Perlindungan penuh terhadap produsen pangan skala kecil sebagai dasar Kedaulatan Pangan” Jakarta, 16 Oktober 2015- Aliansi untuk Desa Sejahtera menegaskan kembali perlunya perlindungan bagi para produsen pangan skala kecil ditengah situasi perlambatan ekonomi, keterbukaan ekonomi dan dampak perubahan iklim. Para petani, […]
DENPASAR, KOMPAS 13 Oktober 2015— Desakan agar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak direvisi semakin santer disuarakan. Berbagai kalangan, dari masyarakat umum, mahasiswa, petani, nelayan, hingga akademisi, satu per satu menyuarakan sikap mereka. Dari Denpasar, Bali, dilaporkan Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMBAK) pada Selasa (13/10) mendatangi gedung DPRD Bali. Koordinator […]
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Jakarta, 13 Oktober 2015. Rencana Pemerintah dan DPR-RI menggergaji kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA menegaskan, “Maraknya tindak pidana korupsi membutuhkan upaya […]
Antara – Rabu, 7 Oktober 2015 Jakarta (Antara) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan praktik privatisasi pulau-pulau kecil di berbagai daerah masih berlangsung sehingga pemerintah diharapkan jangan hanya mendorong investasi tanpa pengawasan. “Sedikitnya 16 pulau dan gugusannya di Indonesia telah dikuasai orang asing sejak tahun 2014. Fakta ini menunjukkan bahwa praktik privatisasi dan […]
Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Medan, 7 Oktober 2015. Sedikitnya 16 pulau dan gugusannya di Indonesia telah dikuasai orang asing sejak tahun 2014 (lihat Tabel 1). Fakta ini menunjukkan bahwa praktek privatisasi dan komersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih terus berlangsung. Padahal Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan bahwa kedua praktek ini […]
Gratis! Info seputar Pesisir & Laut Indonesia
MANGROVE
adalah sumber kehidupan!