Salah Urus Sektor Kelautan JAKARTA, GRENSNEWS.COM- Ada yang salah dalam pengelolaan wilayah kelautan Indonesia.Pemerintah Indonesia hanya fokus pada peningkatan produksi hasil kelautan ketimbang kesejahteraan para nelayannya. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mengatakan dari anggaran sejak tahun 2008 hingga 20014, jumlah anggaran Kementrian Kelautan dan Perikanan masih berorientasi pada anggaran peningkatan produksi. […]
Kiara: Nelayan tidak Terima Manfaat Anggaran Kementerian Kelautan Selasa, 7 Januari 2014 | 14:28 WIB | Reporter: Budi Ernanto Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengkritisi peningkatan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk 2014 yang mencapai Rp5,60 triliun. Peningkatan anggaran tersebut dinilai percuma karena tidak terhubung langsung dengan masyarakat nelayan tradisional. Sekjen […]
REFLEKSI 2013 DAN PROYEKSI 2014 KELAUTAN DAN PERIKANAN MENCARI PEMIMPIN BERVISI KELAUTAN PENGANTAR Dinamika pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2013 tidak mengalami perubahan berarti. Pemerintah terus menggaungkan industrialisasi perikanan, namun berjarak kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya. Padahal, secara esensial tidak ada ubahnya dengan konsep minapolitan ala Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya. […]
KIARA SESALKAN REVISI UU NO. 27/2007 JAKARTA – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menganggap disahkannya revisi UU 27/2007 menjadi mimpi buruk bagi nelayan tradisional. Revisi itu dinilai tidak berpihak kepada nelayan kecil karena nelayan kecil sengaja dibiarkan bersaing secara bebas dengan industri besar. “DPR dan KKP menghendaki persaingan bebas yang akan mendiskriminasi nelayan tradisional,” ujar Kiara dalam siaran pers, Kamis (2/1). Selain soal diskriminasi, Kiara juga menyoroti potensi pelanggaran dan manipulasi hak-hak masyarakat adat dalam mengelola pulau-pulau kecil. Kemudian dalam Pasal 30, kata Kiara, kewenangan menteri terlalu luas sehingga sangat rawan untuk melakukan eksploitasi pada kawasan konservasi. Seiring dengan tuntutan global, pemerintah kini juga berupaya melakukan peningkatan kawasan konservasi terutama di daerah pulau-pulau kecil. Sumber : Bisnis Indonesia, halaman 18, 03-01-2014
Siaran Pers Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Pengesahan Revisi UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KIARA: Kado Tahun Baru 2014 Terburuk Bagi Nelayan Tradisional 2 Januari 2014. Pada tanggal 18 Desember 2013, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disahkan oleh DPR RI. Pengesahan Undang-undang dilakukan […]
Anda pernah mengonsumsi ikan kerapu? Jika belum, bersegeralah! Karena spesies laut ini memiliki kelezatan daging yang gurih dan kandungan gizi yang tinggi. Ikan kerapu (Epinephelus sexfasciatus) menjadi salah satu komoditi ekspor di Indonesia (Slamet B., S. Ismi dan T. Aslianti, 2002), yang sebagian besar diekspor ke luar negeri dalam bentuk ikan segar, ikan olahan setengah […]
Pasir Bandungharjo tetap berwarna hitam, perahu-perahu nelayan pun masih bersandar tanpa berani melaut. Cuaca ekstrem telah memperburuk kondisi nelayan. Dalam satu tahun terakhir, nelayan Bandungharjo hanya melaut kurang dari 30 hari. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, nelayan Bandungharjo terpaksa mencari pinjaman. Kondisi ini tak menghalangi beberapa nelayan untuk nekat melaut, dengan resiko hilang dan meninggal dunia […]
PETAMBAK DAN PERDAGANGAN BEBAS KOMODITAS UDANG Menggugat Kejahatan Perdagangan Bebas dan Charoen Phokpand I. Situasi Perikanan Indonesia Terjadi kenaikan signifikan jumlah volume produksi perikanan di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2012 sebesar 6.646.432 atau sebesar lebih dari 75%. Begitu pula dengan produksi udang mengalami kenaikan produksi tiap tahun sebesar 409,590 Ton pada 2008 menjadi 415,703 Ton pada 2012. Dari […]
WTO Ancam Kedaulatan Pangan Indonesia Kabar24.com, JAKARTA – Kekacauan pengelolaan pangan diperkirakan terjadi pasca Konferensi Tingkat Menteri WTO hasilkan kesepakatan. LSM Indonesia for Global Justice menilai kesepakatan Paket Bali yang akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO di Bali, 3-6 Desember 2013, berpotensi mengancam kedaulatan pangan Indonesia. “Kesepakatan Paket Bali dalam Pertemuan Konferensi […]
Lembar Informasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Pertemuan Rakyat VS Pertemuan WTO di Bali 2013 Jakarta, 2 Desember 2013, Pada tanggal 3-6 Desember 2013, perhatian masyarakat dunia akan terfokus pada Konferensi Tingkat Menteri ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pertemuan yang akan diikuti oleh 159 negara ini dimaksudkan untuk menghidupkan kembali dan memperluas […]
Gratis! Info seputar Pesisir & Laut Indonesia
MANGROVE
adalah sumber kehidupan!