Pengelolaan Perikanan Tak Berpihak ke Nelayan

JAKARTA – Pengelolaan sumber daya perikanan nasional belum memberikan pengakuan terhadap kearifan lokal yang tersebar luas di Indonesia. Ironisnya, pemerintah justru memperluas kawasan konservasi laut hingga 20 juta hektare (ha) dan mereklamasi pantai untuk proyek properti skala besar di 30 kabupaten/kota pesisir dengan membatasi akses nelayan/masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan tersebut. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Kedaulatan Perikanan (KIARA), Abdul Halim menyebutkan banyak tradisi pengelolaan sumber daya ikan yang arif dan berkelanjutan. Itu seperti Ola Nua di Lamalera, Nusa Tenggara Timur; Mane’e di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara; Bapongka di Sulawesi Tengah; Awik-awik di Nusa Tenggara Barat; dan Sasi di Pulau Haruku di Maluku Tengah. “Namun, tradisi ini terancam oleh kebijakan eko-fasisme yang dikedepankan pemerintah dan sejumlah lembaga asing,” tegasnya dalam aksi memperingati Hari Perikananan Sedunia di Jakarta, Senin (21/11). Untuk mengantisipasi dampak negatif pengelolaan sumber daya ikan yang eksploitatif dan mendahulukan pendekatan eko-fasisme, pemerintah diminta mengoreksi berbagai tindakan inkonstitusional yang dijalankan pemerintah berkenaan dengan pengelolaan sumber daya perikanan nasional demi tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemerintah juga diminta untuk memastikan dijalankannya mandat Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dengan memprioritaskan keterlibatan aktif perempuan nelayan. Selain itu, pemerintah dan DPR mengedepankan tindakan konstitusional dan meminggirkan sikap ekofasisme di dalam pengelolaan sumber daya laut demi tercapainya kesejahteraan bersama, khususnya masyarakat pesisir lintas profesi, meliputi nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir. Perlindungan Kurang Deputi Bidang Pengelolaan Pengetahuan KIARA, Parid Ridwanuddin menambahkan, selama ini, banyak kebijakan terkesan hendak menghilangkan masyarakat pesisir seperti pemberlakukan lahan konservasi, sekitar 37 lahan yang direklamasi serta privatisasi. Padahal, sudah ada beberapa regulasi yang melindungi masyarakat pesisir tetapi eksekusinya lemah. Dia menambahkan pemerintah tidak menyadari sekitar 80 persen produksi ikan dalam negeri bersumber dari masyarakat pesisir. Ketika habitatnya diancam, itu berarti mengancam pula jumlah ikan tangkapan dan tentunya mengancam sumber pangan. “Pemerintah pusat dan daerah perlu menemukan skema yang tepat untuk melindungi keberlanjutan masyarakat pesisir,” paparnya. Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Achmad Poernomo mengatakan KKP terus berkomunikasi untuk mensinergikan program terkait wilayah pesisir. ers/E-10   Sumber: http://www.koran-jakarta.com/pengelolaan-perikanan-tak-berpihak-ke-nelayan/

Arah Evaluasi Tak Jelas: KSTJ Masukkan Kontra Memori Banding di PTTUN Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS – Arah evaluasi proyek reklamasi Teluk Jakarta dinilai masih belum jelas. Evaluasi tim Komite Gabungan yang seharusnya menekan penelitian terhadap dampak menyeluruh reklamasi belum dilakukan. Koordinasi tim juga dinilai tak sesuai aturan yang berlaku. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, Minggu (14/8), menuturkan, arah evaluasi reklamasi oleh tim Komite Gabungan semakin tak jelas. Hal itu terutama setelah ada wacana koordinasi evaluasi berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Evaluasi dari tim Komite Gabungan perlu diperjelas dahulu. Sejauh ini belum menyentuh substansi reklamasi. Rancunya lagi, koordinasinya akan dilimpahkan kepada Bappenas, padahal Bappenas hanya fungsi perencanaan, bukan eksekutor. Dugaan sementara, tim komite gabungan bekerja untuk merelegitimasi reklamasi., juga NCICD,” ucap Halim mengacu pada proyek raksasa Pengembangan Kawasan Pesisir Terintegrasi Ibu Kota Nasional (NCICD). Sebelumnya telah terungkap bahwa pasca perombakan kabinet beberapa waktu lalu, pemerintah pusat berencana mengalihkan koordinasi Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta (KBRJ) dari Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya ke Bappenas. Dengan pengalihan tersebut, formatur tim KBRJ yang bertugas mengharmonisasi tumpang tindih kebijakan reklamasi akan berubah. Pengalihan tim KBRJ ke Bappenas juga terjadi karena proyek reklamasi itu terintegrasi dengan megaproyek NCICD (Kompas, 6/8 ). Bappenas sendiri memiliki tanggung jawab untuk menyusun rencana pembangunan nasional. Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 disebutkan, untuk mengurangi daya rusak air, solusinya adalah menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan daerah pesisir secara terpadu, salah satunya NCICD. Padahal, kata Halim, telah ada putusan pengadilan yang membatalkan proses reklamasi di satu pulau, yaitu Pulau G. Idealnya komite bekerja untuk mengoreksi relevansi pembangunan di Teluk Jakarta. Fokus evaluasi komite juga dinilai belum menyentuh substansi dari reklamasi itu sendiri, yaitu kehidupan nelayan dan warga pesisir. “Penekanannya mesti alternatif pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengakomodasi kepentingan masyarakat pesisir di sekitar Teluk Jakarta,” ujarnya. Komite Gabungan itu sendiri telah bekerja sejak April lalu di bawah koordinasi Kemenko Maritim. Pada akhir Juni, tim telah mengeluarkan sejumlah kesimpulan, di antaranya membatalkan reklamasi Pulau G, tidak melanjutkan 13 pulau, dan memberi catatan terhadap tiga pulau yang telah ada. Keputusan ini lalu menjadi polemik karena salah satunya tak diikuti surat resmi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan hal ini. Apalagi, dari dokumen rapat tim komite, tak ada yang menyebutkan ada pembatalan Pulau G. Memori banding Sementara itu, Tim Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) segera memasukkan kontra memori banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terkait dengan banding Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan PT Muara Wisesa Samudra (MWS) terhadap putusan hakim PTUN Jakarta yang membatalkan surat izin pembangunan Pulau G, 31 Mei lalu. PT MWS adalah pengembang Pulau G. Kuasa Hukum KSTJ Martin Hadiwinata mengungkapkan, kontra memori banding itu akan dimasukkan pekan depan. “Poin kontra memori tentunya menjawab banding, baik yang disebutkan dalam pokok perkara maupun di luar perkara. Untuk di luar perkara, misalnya, dikatakan gugatan telah kedaluwarsa, padahal penggugat tidak telat waktu dan hal itu telah dijawab dalam pengadilan tingkat pertama,” ucap Martin. (JAL) Sumber: Kompas, 15 Agustus 2016. Halaman 27

Arah Evaluasi Tak Jelas: KSTJ Masukkan Kontra Memori Banding di PTTUN Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS – Arah evaluasi proyek reklamasi Teluk Jakarta dinilai masih belum jelas. Evaluasi tim Komite Gabungan yang seharusnya menekan penelitian terhadap dampak menyeluruh reklamasi belum dilakukan. Koordinasi tim juga dinilai tak sesuai aturan yang berlaku. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, Minggu (14/8), menuturkan, arah evaluasi reklamasi oleh tim Komite Gabungan semakin tak jelas. Hal itu terutama setelah ada wacana koordinasi evaluasi berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Evaluasi dari tim Komite Gabungan perlu diperjelas dahulu. Sejauh ini belum menyentuh substansi reklamasi. Rancunya lagi, koordinasinya akan dilimpahkan kepada Bappenas, padahal Bappenas hanya fungsi perencanaan, bukan eksekutor. Dugaan sementara, tim komite gabungan bekerja untuk merelegitimasi reklamasi., juga NCICD,” ucap Halim mengacu pada proyek raksasa Pengembangan Kawasan Pesisir Terintegrasi Ibu Kota Nasional (NCICD). Sebelumnya telah terungkap bahwa pasca perombakan kabinet beberapa waktu lalu, pemerintah pusat berencana mengalihkan koordinasi Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta (KBRJ) dari Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya ke Bappenas. Dengan pengalihan tersebut, formatur tim KBRJ yang bertugas mengharmonisasi tumpang tindih kebijakan reklamasi akan berubah. Pengalihan tim KBRJ ke Bappenas juga terjadi karena proyek reklamasi itu terintegrasi dengan megaproyek NCICD (Kompas, 6/8 ). Bappenas sendiri memiliki tanggung jawab untuk menyusun rencana pembangunan nasional. Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 disebutkan, untuk mengurangi daya rusak air, solusinya adalah menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan daerah pesisir secara terpadu, salah satunya NCICD. Padahal, kata Halim, telah ada putusan pengadilan yang membatalkan proses reklamasi di satu pulau, yaitu Pulau G. Idealnya komite bekerja untuk mengoreksi relevansi pembangunan di Teluk Jakarta. Fokus evaluasi komite juga dinilai belum menyentuh substansi dari reklamasi itu sendiri, yaitu kehidupan nelayan dan warga pesisir. “Penekanannya mesti alternatif pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengakomodasi kepentingan masyarakat pesisir di sekitar Teluk Jakarta,” ujarnya. Komite Gabungan itu sendiri telah bekerja sejak April lalu di bawah koordinasi Kemenko Maritim. Pada akhir Juni, tim telah mengeluarkan sejumlah kesimpulan, di antaranya membatalkan reklamasi Pulau G, tidak melanjutkan 13 pulau, dan memberi catatan terhadap tiga pulau yang telah ada. Keputusan ini lalu menjadi polemik karena salah satunya tak diikuti surat resmi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan hal ini. Apalagi, dari dokumen rapat tim komite, tak ada yang menyebutkan ada pembatalan Pulau G. Memori banding Sementara itu, Tim Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) segera memasukkan kontra memori banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terkait dengan banding Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan PT Muara Wisesa Samudra (MWS) terhadap putusan hakim PTUN Jakarta yang membatalkan surat izin pembangunan Pulau G, 31 Mei lalu. PT MWS adalah pengembang Pulau G. Kuasa Hukum KSTJ Martin Hadiwinata mengungkapkan, kontra memori banding itu akan dimasukkan pekan depan. “Poin kontra memori tentunya menjawab banding, baik yang disebutkan dalam pokok perkara maupun di luar perkara. Untuk di luar perkara, misalnya, dikatakan gugatan telah kedaluwarsa, padahal penggugat tidak telat waktu dan hal itu telah dijawab dalam pengadilan tingkat pertama,” ucap Martin. (JAL) Sumber: Kompas, 15 Agustus 2016. Halaman 27

Luhut Diragukan Bisa Tegas Soal Kelanjutan Proyek Reklamasi

Merdeka.com – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menilai proyek reklamasi Pulau G banyak pelanggaran. Mulai dari dugaan korupsi sampai mengganggu aktivitas masyarakat pesisir. Mereka tak yakin persoalan reklamasi bakal beres di tangan Menko Kemaritiman yang baru terpilih, Luhut Binsar Pandjaitan, “Di dalamnya (reklamasi) ada praktik korupsi, pemiskinan, pelanggaran hak masyarakat pesisir. Kalau dilanjutkan, mereka berdua (Jokowi dan Luhut) adalah kepanjangan tangan dari korporasi,” ujar Farid Ridwanudin, salah satu perwakilan dari Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dalam jumpa pers ‘Reshuffle Menko Maritim terkait penyelesaian kasus reklamasi Teluk Jakarta’ di kantor LBH Jakarta, Jumat, (29/7). Farid mengingatkan, Presiden Jokowi penah bersumpah akan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia. “Reklamasi adalah pengkhianatan sumpah poros maritim. Kalau reklamasi dilanjutkan, maka sumpah Jokowi hanyalah sampah,” tandasnya. Pada kesempatan yang sama, aktivis Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Edo, menegaskan para penggiat lingkungan akan tetap mengawal agar reklamasi Teluk Jakarta tidak dilanjutkan pembangunannya. Pihaknya juga akan menagih janji Presiden Jokowi yang telah berkomitmen membela rakyat kecil dalam hal ini para nelayan yang ada di pesisir Jakarta. “Kita tidak menolerir adanya reklamasi di Teluk Jakarta. Kita akan terus berupaya menghentikan aktivitas reklamasi di Teluk Jakarta. Kita akan melakukan proses pendampingan hukum kepada masyarakat Teluk Jakarta jika reklamasi tetap dilanjutkan,” tandasnya. Menurutnya, pergantian Menko Maritim dikhawatirkan akan membuat proyek reklamasi kembali berjalan. Untuk itu, dia berharap Presiden Jokowi dan Menko Maritim yang baru Luhut Binsar Pandjaitan harus memiliki sikap negarawan untuk tidak mengubah kebijakan Rizal Ramli yang menghentikan pembangunan Pulau G. Reporter: Dede Resyadi Sumber:http://www.merdeka.com/peristiwa/luhut-diragukan-bisa-tegas-soal-kelanjutan-proyek-reklamasi.html

Aktivis: Jokowi Langgar Sumpah Jika Biarkan Luhut Anulir Evaluasi Rizal Ramli

RMOL. Para aktivis lingkungan ragu Menko Maritim dan Sumber Daya yang baru, Luhut Panjaitan akan menindaklanjuti warisan Rizal Ramli yang sudah menyetop permanen proyek reklamasi Pulau G. Proses evaluasi proyek reklamasi diprediksi bakal kembali ke titik nol. Farid Ridwanudin dari Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) berharap Presiden Jokowi dan Luhut Pandjaitan benar-benar memiliki sikap negarawan untuk tidak menganulir kebijakan Rizal Ramli atas reklamasi Pulau G. “Di dalamnya (reklamasi) ada praktek korupsi, pemiskinan, pelanggaran hak masyarakat pesisir. Kalau dilanjutkan, mereka berdua (Jokowi dan Luhut) adalah kepanjangan tangan dari korporasi,” kata Farid di LBH Jakarta, Jumat (29/7). Ia juga mengingatkan bahwa Jokowi pernah bersumpah akan menjadi Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Reklamasi adalah pengkhianatan  sumpah poros maritim. Kalau reklamasi dilanjutkan, maka sumpah Jokowi hanyalah sampah,” tegasnya. Sementara aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Edo, menegaskan akan tetap mengawal keputusan Komite Gabungan. Mereka juga menagih janji Presiden Jokowi yang telah berkomitmen membela rakyat kecil. “Kita tidak mentolerir adanya reklamasi di Teluk Jakarta. Kita akan terus berupaya menghentikan aktivitas reklamasi di Teluk Jakarta. Kita akan melakukan proses pendampingan hukum kepada masyarakat Teluk Jakarta jika reklamasi tetap dilanjutkan,” tegasnya.[wid] Muhammad Iqbal sumber: http://politik.rmol.co/read/2016/07/29/255009/Aktivis:-Jokowi-Langgar-Sumpah-Jika-Biarkan-Luhut-Anulir-Evaluasi-Rizal-Ramli-

Mutu Impor Ikan Dinilai Rawan

JAKARTA, KOMPAS – Impor ikan yang terus mengalir tanpa pengawasan yang memadai rawan terhadap kualitas produk pengolahan. Pemerintah seharusnya fokus mendorong daya saing nelayan untuk mengisi kebutuhan industri. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim mengemukakan itu di Jakarta, Kamis (16/6). Ia menambahkan, impor ikan harus diwaspadai karena dapat mematikan sentra-sentra produksi ikan nasional dan menurunkan kualitas ikan yang dijual di pasaran. Seperti diberitakan, ribuan ton ikan impor masuk di beberapa pelabuhan umum. Beberapa ikan yang diimpor itu merupakan jenis ikan yang juga diproduksi di dalam negeri, seperti tuna mata besar, tuna sirip kuning, dan cakalang. Menurut Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rina, pihaknya sedang menelusuri asal-usul ikan impor yang masuk ke Indonesia. Pemeriksaan juga mencakup uji sampel laboratorium hingga verifikasi keaslian sertifikat kesehatan hasil perikanan ke negara asal ikan. Penggunaan Kapal Ia menambahkan, pihaknya juga sedang mengecek alasan penggunaan kapal pengangkut (tramper) untuk membawa muatan 2.300 ton ikan impor. Ikan itu diimpor di PT Pahala Bahari Nusantara dan dalam proses pembongkaran muatan di Pelabuhan Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara. Penelusuran itu dilakukan dengan mengecek hingga ke negara asal impor, antara lain Mikronesia dan Korea Selatan. “Kami mengecek kenapa impor ikan itu diangkut dengan kapal tramper  dan bukan kapal peti kemas,” ujarnya. Dari data KKP, izin pemasukan (impor) hasil perikanan yang diterbitkan KKP selama Januari-April 2016 sebesar 86.063,38 ton. Jumlah izin impor itu melonjak dibandingkan dengan periode Januari-Maret 2016 sebesar 29.035 ton. Menurut Rina, pemeriksaan dan verifikasi ikan impor dapat dilakukan berbarengan dengan pembongkaran ikan di pelabuhan. Akan tetapi, selama pemeriksaan berlangsung, ikan hasil bongkaran wajib dimasukkan ke instalasi karantina perusahaan dan dilarang dibawa ke pabrik. “Produk (impor) harus dibongkar dan dimasukkan ke instalasi karantina, bukan langsung dibawa ke pabrik,” ujar Rina. Seperti diberitakan, Manajer PT Pahala Bahari Nusantara Tony mengemukakan, pihaknya mengimpor ikan curah jenis cakalang dan baby tuna sebanyak 2.300 ton. Impor dilakukan guna mencukupi kebutuhan bahan baku pembuatan loin (kompas  8/6). Menurut Tony, stok ikan cakalang dan tuna di gudang pendingin perusahaan itu sudah menipis, hanya cukup untuk produksi satu bulan. Padahal, perusahaan membutuhkan jaminan ketersediaan stok minimal untuk dua bulan berproduksi. Sumber: Kompas, 17 Juni 2016. Halaman 18

Reklamasi Teluk Jakarta, Pengembang Diberi Waktu 120 Hari

JAKARTA, KOMPAS – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu (11/5), resmi menyegel atau menghentikan sementara kegiatan reklamasi di Pulau C, D, dan G, Teluk Jakarta, hingga 120 hari mendatang. Perusahaan pengembang bisa beraktivitas kembali jika telah melengkapi dan memperbaiki dokumen lingkungan serta konstruksi yang tak ramah lingkungan. Penyegelan itu dipimpin San Afri Awang, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sekaligus Ketua Tim Evaluasi Reklamasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Awang didampingi Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan KLHK; dan Ilyas Asaad, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Kelembagaan Pusat dan Daerah. Pemerintah melarang seluruh kegiatan konstruksi dan perluasan reklamasi di ketiga pulau tersebut. kegiatan yang diperbolehkan hanya yang terkait paksaan pemerintah untuk perbaikan manajemen lingkungan dan pengawasan/pengendalian dampak lingkungan. Di Pulau C dan D, penyegelan dilakukan karena pengembang PT Kapuk Naga Indah (KNI), yang merupakan anak perusahaan Agung Sedayu Group, tak memisahkan kedua pulau itu dengan kanal. Kedua pulau yang masih terus diperluas dengan menguruk laut itu kini kondisinya menyatu menjadi satu daratan luas. KLHK memberi waktu 90 hari kepada PT KNI untuk membangun kanal dengan membongkar batas kedua pulau agar bisa dilewati air dan lalu lintas perahu warga. Dibatalkan Terkait Pulau E yang menjadi bagian dari dokumen lingkungan Pulau C dan D, Awang menyatakan agar rencana reklamasi pulau ini dibatalkan. Saat ini, proses pembuatan Pulau E belum berjalan dan dalam dokumen lingkungan yang direvisi disebutkan, reklamasi Pulau E, yang konsesinya juga dipegang PT KNI, harus dibatalkan. Saat penyegelan Pulau G di kawasan Muara Karang, Jakarta Utara, Rasio mengatakan, reklamasi Pulau G oleh pengembang PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan Agung Podomoro Land), dilakukan tanpa koordinasi dengan pengelola PLTU Muara Karang. “PLTU Muara Karang, yang menyuplai listrik warga Jakarta, membutuhkan aliran air untuk pendingin. Pembangunan yang berjalan jangan mengganggu kegiatan di tempat lain, apalagi ini obyek vital nasional,” katanya. Pemerintah juga memaksa pemrakarsa kegiatan reklamasi melengkapi dokumen lingkungan terkait sumber material urukan. KLHK menemukan semua pengembang tak bisa menyebutkan detail lokasi pengambilan material urukan serta kelengkapan dokumen lingkungan penambangan pasir laut. Penanggung jawab kegiatan reklamasi di sejumlah pulau itu menyebutkan, sumber pasir laut berasal dari perairan Serang, Banten. Manajer Lingkungan PT KNI Kosasih Wirahadikusumah mengatakan, pihaknya menggunakan lima menyuplai pasir. “Banyak sekali yang menawarkan (pasir laut) dari Serang, tetapi kami periksa setiap penawaran agar dilengkapi izin penambangan galian C dari daerah,” ujarnya. Namun, ia mengakui, pihaknya tak mengecek dokumen lingkungan dari para penyuplai itu. Manajer Proyek PT Muara Wisesa Samudera (MWS) Andreas mengatakan, pihaknya akan mempelajari dahulu surat keputusan Menteri LHK yang menghentikan kegiatan di lokasinya. Rasio mengatakan, pihaknya akan menjatuhkan sanksi lebih berat berupa pembekuan hingga pencabutan izin lingkungan jika paksaan pemerintah tak dijalankan. “Penyegelan ini pun akan dilakukan di pulau lain. Ini sedang kami siapkan,” katanya. Pelaksanaan tak sesuai Menanggapi langkah KLHK ini, Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Vera Revina Sari mengatakan, PT KNI dan PT MWS telah mengantongi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DKI. “Izin pelaksanaan reklamasi dikeluarkan ketika sudah ada amdal. Artinya, secara administratif, pengembang Pulau C, D, dan G tak ada masalah. Dokumen perencanaan dan amdal tak masalah. Namun, pelaksanaannya bisa jadi tak sesuai atau menyimpang,” kata Vera. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dinas penataan kota menyegel kegiatan konstruksi bangunan di atas Pulau D. PT KNI dianggap melanggar karena belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Izin pemanfaatan ruang, termasuk IMB, di pulau buatan ini tak bisa diterbitkan karena belum ada panduan rancang kota atau urban design guidelines. Aktivis lingkungan dan perwakilan warga menganggap penyegelan pulau oleh KLHK itu hanya formalitas, tanpa menyentuh substansi. “Yang dipersoalkan hanya administratif belaka, tanpa diikuti penindakan terhadap pemegang kuasa. Padahal, pengabaian aturan terjadi dengan berdirinya pulau tersebut,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim, Rabu. Ribuan nelayan dan warga pesisir menolak proyek ini karena mengganggu penghidupan mereka. “Karena itu, bukan hanya penyegelan, mestinya juga pencabutan izin hingga pembongkaran pulau,” ujarnya. Sumber: Kompas, 12 Mei 2016. Halaman 1 dan 15

Reklamasi Teluk Jakarta, Pengembang Diberi Waktu 120 Hari

JAKARTA, KOMPAS – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu (11/5), resmi menyegel atau menghentikan sementara kegiatan reklamasi di Pulau C, D, dan G, Teluk Jakarta, hingga 120 hari mendatang. Perusahaan pengembang bisa beraktivitas kembali jika telah melengkapi dan memperbaiki dokumen lingkungan serta konstruksi yang tak ramah lingkungan. Penyegelan itu dipimpin San Afri Awang, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sekaligus Ketua Tim Evaluasi Reklamasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Awang didampingi Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan KLHK; dan Ilyas Asaad, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Kelembagaan Pusat dan Daerah. Pemerintah melarang seluruh kegiatan konstruksi dan perluasan reklamasi di ketiga pulau tersebut. kegiatan yang diperbolehkan hanya yang terkait paksaan pemerintah untuk perbaikan manajemen lingkungan dan pengawasan/pengendalian dampak lingkungan. Di Pulau C dan D, penyegelan dilakukan karena pengembang PT Kapuk Naga Indah (KNI), yang merupakan anak perusahaan Agung Sedayu Group, tak memisahkan kedua pulau itu dengan kanal. Kedua pulau yang masih terus diperluas dengan menguruk laut itu kini kondisinya menyatu menjadi satu daratan luas. KLHK memberi waktu 90 hari kepada PT KNI untuk membangun kanal dengan membongkar batas kedua pulau agar bisa dilewati air dan lalu lintas perahu warga. Dibatalkan Terkait Pulau E yang menjadi bagian dari dokumen lingkungan Pulau C dan D, Awang menyatakan agar rencana reklamasi pulau ini dibatalkan. Saat ini, proses pembuatan Pulau E belum berjalan dan dalam dokumen lingkungan yang direvisi disebutkan, reklamasi Pulau E, yang konsesinya juga dipegang PT KNI, harus dibatalkan. Saat penyegelan Pulau G di kawasan Muara Karang, Jakarta Utara, Rasio mengatakan, reklamasi Pulau G oleh pengembang PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan Agung Podomoro Land), dilakukan tanpa koordinasi dengan pengelola PLTU Muara Karang. “PLTU Muara Karang, yang menyuplai listrik warga Jakarta, membutuhkan aliran air untuk pendingin. Pembangunan yang berjalan jangan mengganggu kegiatan di tempat lain, apalagi ini obyek vital nasional,” katanya. Pemerintah juga memaksa pemrakarsa kegiatan reklamasi melengkapi dokumen lingkungan terkait sumber material urukan. KLHK menemukan semua pengembang tak bisa menyebutkan detail lokasi pengambilan material urukan serta kelengkapan dokumen lingkungan penambangan pasir laut. Penanggung jawab kegiatan reklamasi di sejumlah pulau itu menyebutkan, sumber pasir laut berasal dari perairan Serang, Banten. Manajer Lingkungan PT KNI Kosasih Wirahadikusumah mengatakan, pihaknya menggunakan lima menyuplai pasir. “Banyak sekali yang menawarkan (pasir laut) dari Serang, tetapi kami periksa setiap penawaran agar dilengkapi izin penambangan galian C dari daerah,” ujarnya. Namun, ia mengakui, pihaknya tak mengecek dokumen lingkungan dari para penyuplai itu. Manajer Proyek PT Muara Wisesa Samudera (MWS) Andreas mengatakan, pihaknya akan mempelajari dahulu surat keputusan Menteri LHK yang menghentikan kegiatan di lokasinya. Rasio mengatakan, pihaknya akan menjatuhkan sanksi lebih berat berupa pembekuan hingga pencabutan izin lingkungan jika paksaan pemerintah tak dijalankan. “Penyegelan ini pun akan dilakukan di pulau lain. Ini sedang kami siapkan,” katanya. Pelaksanaan tak sesuai Menanggapi langkah KLHK ini, Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Vera Revina Sari mengatakan, PT KNI dan PT MWS telah mengantongi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DKI. “Izin pelaksanaan reklamasi dikeluarkan ketika sudah ada amdal. Artinya, secara administratif, pengembang Pulau C, D, dan G tak ada masalah. Dokumen perencanaan dan amdal tak masalah. Namun, pelaksanaannya bisa jadi tak sesuai atau menyimpang,” kata Vera. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dinas penataan kota menyegel kegiatan konstruksi bangunan di atas Pulau D. PT KNI dianggap melanggar karena belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Izin pemanfaatan ruang, termasuk IMB, di pulau buatan ini tak bisa diterbitkan karena belum ada panduan rancang kota atau urban design guidelines. Aktivis lingkungan dan perwakilan warga menganggap penyegelan pulau oleh KLHK itu hanya formalitas, tanpa menyentuh substansi. “Yang dipersoalkan hanya administratif belaka, tanpa diikuti penindakan terhadap pemegang kuasa. Padahal, pengabaian aturan terjadi dengan berdirinya pulau tersebut,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim, Rabu. Ribuan nelayan dan warga pesisir menolak proyek ini karena mengganggu penghidupan mereka. “Karena itu, bukan hanya penyegelan, mestinya juga pencabutan izin hingga pembongkaran pulau,” ujarnya. Sumber: Kompas, 12 Mei 2016. Halaman 1 dan 15

Visi Pemerintah Diuji Pemprov DKI Jakarta Belum Terima Surat Penghentian Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS – Konsistensi visi maritim pemerintah tengah diuji melalui polemik reklamasi Teluk Jakarta saat ini. Keputusan pemerintah terkait reklamasi tersebutnya nantinya berdampak sangat besar terhadap masyarakat pesisir, tak hanya di Jakarta, tetapi juga seluruh wilayah Indonesia. “Jakarta sebagai episentrum akan menjadi pertaruhan besar. Sebab, akan dijadikan contoh bagi para pengembang ataupun pemerintah daerah di sejumlah wilayah (lain) yang bersiap melakukan reklamasi,” kata Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dalam diskusi di Jakarta, Senin (25/4). Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini dalam proses penghentian sementara reklamasi Teluk Jakarta. Penyelarasan aturan hingga audit lingkungan akan dilakukan komite gabungan lintas kementerian dan instansi yang dibentuk pemerintah pusat. Komite ini nantinya akan memberi rekomendasi terkait kelanjutan reklamasi di Teluk Jakarta. Meski demikian, hingga Senin, sepekan sejak pemerintah pusat memutuskan moratorium reklamasi Teluk Jakarta, produk hukum yang menjadi dasar penghentian kegiatan reklamasi di lapangan belum terbit. Pemprov DKI dan pengembang masih menanti kepastian terkait keputusan tersebut. Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, di Nusa Dua, Bali, Kamis pekan lalu, menyatakan telah menandatangani surat penghentian sementara reklamasi Teluk Jakarta pada 20 April (Kompas, 22/4). Akan tetapi, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Senin siang, menegaskan belum menerima surat itu. “Saya belum menerima suratnya. Yang pasti, kalau ada perintah moratorium, kami tindak lanjuti. Namun, kami belum terima (surat),” ujarnya di Balai Kota Jakarta. Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Oswar Mungkasa menambahkan, tanpa dasar hukum jelas, Pemprov DKI tak bisa menghentikan reklamasi. Pengembang yang telah mengantongi izin prinsip, izin pelaksaan, dan izin lain tetap bisa jalan sebelum ada produk hukum penghentian. “Kami tak bilang bahwa reklamasi tak ada masalah. Namun, kalau (reklamasi) ada masalah, masalahnya di mana, seperti apa, dan bagaimana solusinya? Selama belum ada produk hukum yang mendasari penghentian, Pemprov DKI tidak bisa serta-merta meminta pengembang berhenti,” kata Oswar. Seluruh Indonesia Menurut data Kiara, ada 30 daerah yang melakukan reklamasi di seluruh Indonesia. Sebanyak 10 daerah telah jadi, 7 sedang berlangsung, dan 13 akan melakukan reklamasi. Menurut Halim, ada empat daerah yang paling mungkin terpengaruh keputusan reklamasi Teluk Jakarta, yakni reklamasi Teluk Benoa di Bali, reklamasi pesisir di Kota Semarang, Manado dan Palu. Proyek-proyek reklamasi ini, tambah Halim, sangat ironis mengingat salah satu visi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah menempatkan laut sebagai halaman depan negara untuk memberi kemakmuran bagi semua pihak. “Reklamasi Teluk Jakarta hanya bermotif ekonomi. Karena itu, komite gabungan jangan hanya fokus pada penyelarasan aturan semata, tapi benar-benar kembali pada bagaimana lingkungan itu dilestarikan dan nelayan disejahterakan,” kata Halim. Secara terpisah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan akan terus memantau berbagai penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI. Pemantauan khususnya dilakukan terhadap penggusuran warga di Luar Batang, Jakarta Utara, dan warga pesisir yang terkena dampak reklamasi. Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh menjelaskan, sebaiknya sebelum menggusur, pemerinah melakukan langkah-langkah pra kondisi supaya anak-anak siap dengan perubahan. Selain itu, juga harus diperhatikan hak interaksi anak-anak yang bisa mendukung tumbuh kembang anak. Sumber: Kompas, 26 April 2016. Halaman 28

Bantuan Kapal Ikan Sektor Hilir Menggeliat

JAKARTA – Pembagian 3.500 kapal penangkap ikan dapat menggeliatkan kembali pelaku bisnis di bidang pengolahan dan pemasaran produk perikanan yang kini masih terkendala aneka perizinan. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengatakan, pengoperasian 3.500 kapal akan mengisi pasokan bahan baku ke sektor hilir. Pengusaha dan nelayan penerima kapal bantuan dapat bermitra dalam bentuk permodalan dan bagi hasil. Namun, potensi ini, katanya, dapat menjadi celah bagi pengusaha yang sebelumnya terindikasi terlibat dalam illegal, unreported, unregulated  (IUU) fishing. “Mereka ini jadi punya peluang menerbitkan usaha baru dan menutupi nama mereka agar kembali exist,” katanya dalam diskusi bertajuk Paradoks Republik Maritim, Senin (25/4). Halim menjelaskan, para pengusaha tersebut memiliki sertifikat ekspor. Selain itu, mereka juga memiliki kapal angkut berukuran di atas 250 gros ton (GT) – syarat minimal untuk mengekspor lewat pelabuhan. Selain menjadi peluang bisnis, Halim menambahkan, keberadaan 3.500 kapal juga dapat menjadi ancaman bagi para pengusaha. Para pemain baru di berbagai wilayah pengelolaan perikanan (WPP) itu akan beririsan dengan pemain-pemain lama. “Kalau ini tidak diatur bukan tidak mungkin nanti bisa menimbulkan konflik lagi di lapangan.” Seperti diberitakan sebelumnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mulai menggelar tender pengadaan 3.500 kapal pada akhir pekan lalu. Proses lelang sebanyak 14 tahap akan dipungkasi dengan penandatanganan kontrak pada 25 Mei. Pengadaan proyek kapal menelan dana Rp2,1 triliun. Dari hasil revisi terakhir, kapal penangkap ikan yang dibangun sebanyak 3.445 unit. Rinciannya, kapal 3 GT sebanyak 1.510 unit, kapal 5 GT 1.020 unit, kapal 10 GT 690 unit. Selain itu, kapal 20 GT 200 unit dan kapal 30 GT 25 unit. Komposisi kapal 10 GT dikurangi 50% dari rencana awal dan dialihkan ke kapal 3 GT. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pembangunan seluruh kapal selesai pada November 2016. Selanjutnya, kapal dibagikan kepada ratusan koperasi nelayan di seluruh Indonesia. Abdul Halim pesimistis proyek dapat selesai tepat waktu. Dia membandingkan dengan pengadaan 1.000 kapal dalam program Inka Mina sepanjang 2010-2014 yang tidak tuntas. Lebih dari itu, Halim mencemaskan utilitasi 3.500 kapal setelah dibangun. Dia menilai perencanaan proyek tidak didahului dengan kajian matang sehingga berpotensi kontraproduktif dengan visi pemberdayaan nelayan. Sumber: Bisnis Indonesia, 26 April 2016. Halaman 31.