27 Juli 2015

JAKARTA, KOMPAS — Penyerapan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP hingga Juni 2015 baru berkisar 11,4 persen dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk KKP tahun ini sebesar Rp 10,597 triliun. Rendahnya penyerapan anggaran ini dikarenakan sejumlah penyebab.

Inspektur Jenderal KKP Andha Fauzi di Jakarta mengemukakan, ditemukan sejumlah kendala dalam penyerapan anggaran. Peningkatan anggaran dalam APBN Perubahan 2015 dari sebesar Rp 6,7 triliun menjadi Rp 10,5 triliun mengurangi proses sosialisasi kebijakan dan program ke daerah, di samping kekhawatiran sejumlah kepala daerah atau pejabat pembuat keputusan dalam menggunakan anggaran karena takut tersangkut kasus hukum.

Sementara itu, terjadi revisi alokasi anggaran di KKP, seperti program pengembangan dan perbaikan pelabuhan perikanan direncanakan diubah ke pengadaan alat tangkap. Namun, usulan realokasi anggaran itu ditolak oleh DPR karena waktunya sudah terlalu pendek untuk melakukan relokasi anggaran.

Kendala lain, tender pengadaan barang dan jasa membutuhkan waktu. Kewajiban penggunaan e-katalog dalam tender membutuhkan waktu bagi pemasok barang dan jasa untuk mendaftar ke lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa (LKPP). Meski demikian, penyusunan e-katalog ke depan dinilai memudahkan kerja pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa.

“Ada proses transisi yang harus dilewati,” ujar Andha.

Andha menambahkan, rencana pemerintah membuat tiga produk hukum terkait percepatan penyerapan anggaran diharapkan memperjelas pelaksanaan administrasi dan memberikan kepastian bagi pejabat pelaksana di daerah.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron di Jakarta, Minggu (26/7), meminta pemerintah fokus ke program pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolahan ikan, guna mengejar target peningkatan produksi perikanan nasional.

Tahun 2015, pemerintah telah menargetkan produksi perikanan meningkat hingga 24, 82 juta ton, terdiri dari perikanan tangkap sebanyak 6,23 juta ton dan budidaya 18,59 juta ton. Namun, muncul kesan kebijakan pemerintah hingga kini belum menyentuh pemberdayaan nelayan dan pembudidaya perikanan.

“Sepanjang semester I-2015, kerja pemerintah masih berkutat pada pemberantasan perikanan ilegal. Dalam sisa tahun ini, pemerintah perlu fokus mendorong peningkatan produksi perikanan nasional,” kata Herman.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengemukakan, rendahnya penyerapan anggaran dikhawatirkan membuat kinerja untuk pemberdayaan rakyat menjadi tidak efektif. Menurut Halim, pengalokasian anggaran KKP 2015 belum mewakili kepentingan pemangku utama anggaran, meliputi nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir belum terwakili. (LKT)

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/07/27/KKP-Akui-Kendala-Penyerapan-Anggaran

Selasa, 21 Juli 2015

Bisnis.com, JAKARTA –  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus dapat fokus dalam meningkatkan kemandirian untuk industri pengolahan ikan di Tanah Air dan tidak melulu mengurus pencurian ikan agar pembenahan sektor kelautan bisa komprehensif dari hulu ke hilir.

“Belum terlihat jelas kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait kemandirian industri pengolahan ikan di dalam negeri,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim ketika dihubungi Antara di Jakarta, Selasa (21/7/2015).

Menurut Abdul Halim, seharusnya KKP dapat fokus untuk bagaimana fasilitasi koperasi bagi nelayan atau pembudidaya dan juga usaha skala rumah tangga untuk terlibat dalam penambahan nilai hasil tangkapan ikan.

Untuk itu, ujar dia, KKP harus mengalokasikan sedikitnya 40 persen anggarannya untuk mendukung aktivitas pengolahan ikan dalam negeri, khususnya bagi koperasi dan industri skala rumah tangga.

“Kaji kemungkinan memberikan insentif kepada pelaku usaha pengolahan ikan skala besar dalam negeri,” katanya.

Sekjen Kiara juga mengingatkan pentingnya bekerja sama dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan kedutaan-kedutaan besar RI di luar negeri.

Hal tersebut, lanjuutnya, guna memaksimalkan aktivitas pemasaran produk olahan ikan domestik di pasar luar negeri termasuk mengembangkan strategi pemasarannya.

“Sembari melakukan pemetaan produk melihat peluang pasar, keunggulan produk serupa dengan negara lain dan perbandingan harga,” paparnya.

Sebelumnya, Abdul Halim menginginkan investasi perikanan yang ditanam di dalam negeri harus dapat membenahi sektor kelautan dari hulu hingga ke hilir sekaligus dapat mengangkat taraf kesejahteraan nelayan di Tanah Air.

“Investasi di bidang kelautan dan perikanan harus diarahkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan berbasis sistem bisnis perikanan, yaitu terhubungnya hulu ke hilir,” katanya.

Apalagi, menurut Abdul Halim, masih banyak termasuk persoalan di desa-desa pesisir seperti tingkat kesejahteraan yang masih belum memadai bagi nelayan tradisional beserta anggota keluarganya.

Dia memaparkan, problem hulu yang belum terselesaikan antara lain seperti akses permodalan dan pendampingan kepada nelayan, termasuk perlindungan jiwa bagi nelayan yang kerap melaut.

Sedangkan problem hilir yang diabaikan, lanjutnya, adalah seperti minusnya “cold storage” dan sarana pengolahan hasil tangkapan ikan, serta akses pasar nelayan yang tidak difasilitasi. (Martin Sihombing)

Sumber: Antara, http://m.bisnis.com/industri/read/20150721/99/455107/pemerintah-jangan-hanya-urusi-illegal-fishing-industri-pengolahan-juga-penting

Sabtu, 09 Mei 2015 WIB

JAKARTA GRESNEWS – Izin reklamasi pantai Pluit diyakini akan sangat merugikan masyarakat nelayan. Pasalnya banyak segi dari kehidupan nelayan yang dikorbankan akibat proyek reklamasi pantai Pluit ini. Diantaranya hilangnya lapangan pekerjaan untuk melaut, hilangnya tempat tinggal akibat penggusuran, dan hilangnya kesempatan pendidikan anak-anak nelayan karena orangtuanya bekerja serabutan.

Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim mengatakan, dampak dari reklamasi pantai Pluit untuk pembangunan Pluit City ini adalah akan ada penggusuran besar-besaran terhadap perumahan masyarakat pesisir dan nelayan. Akibatnya masyarakat nelayan harus mencari rumah tinggal baru yang menjauhkan mereka dari laut.

“Lagi-lagi yang dikorbankan adalah masyarakat pesisir dan warga Jakarta,” ujar Halim saat dihubungi Gresnews.com, Sabtu (9/5).

Akibat adanya reklamasi pantai Pluit ini, nelayan dan masyarakat Jakarta tidak lagi bisa menikmati pantai secara gratis lantaran harus keluarkan ratusan ribu rupiah untuk datang ke pantai. Lalu nelayan khususnya juga akan mengalami kerugian materiil. Pasalnya daerah pesisir yang dijadikan Pluit City tersebut merupakan laut tempat mereka menangkap ikan.

Ketika sekali melaut, misalnya nelayan tradisional bisa mendapatkan Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. Tapi ketika sudah tidak bisa melaut mereka akan bekerja serabutan atau melakukan pekerjaan apapun yang bisa mereka lakukan.

Lalu nelayan juga akan dirugikan karena tidak bisa mengembangkan kebudayaan dan kehidupan sosial mereka sebagai masyarakat pesisir. “Anak-anak nelayan tidak lagi bisa menikmati pantai,” tegas Halim.

Atas kerugian yang dialami nelayan, ia berpendapat proyek ini harus dihentikan. Menurutnya pemerintah harus mengembalikan hak-hak masyarakat pesisir untuk perumahan yang layak, akses air bersih yang cukup, dan fasilitas yang memadai serta pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak pesisir. Ia pun menyatakan akan melakukan upaya ligitasi dan gugatan terkait persoalan ini.

“Pemerintahan Jokowi mengakunya maritim, tapi ternyata sama saja dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang menimbun laut,” lanjutnya.

Senada dengan Halim, Sekretaris Jenderal Kesatuan Nelayan Indonesia DKI Jakarta Muhammad Taher mengatakan, area tangkap nelayan Jakarta sudah dicaplok proyek reklamasi pantai Pluit untuk pembangunan Pluit City. Sehingga berakibat mematikan penghidupan nelayan dari laut.

“Bahkan sampai ada nelayan yang perahunya dijual karena tidak bisa melaut. Jadi pekerjaannya serabutan karena tidak ada pekerjaan tetap. Lalu efeknya ke anak-anaknya tidak bisa sekolah,” ujar Taher kepada Gresnews.com, Sabtu (9/5).

Ia melanjutkan, baik nelayan jaring maupun nelayan budidaya sudah sama-sama tidak bisa melakukan aktivitas di sekitar Pluit. Akibatnya alternatif pekerjaan yang ada para nelayan menjadi buruh nelayan dari para pengusaha dan tengkulak. “Mereka bekerja memotong ikan atau mengupas kulit kerang,” kata Taher.

Terkait tempat tinggal, masyarakat nelayan di Muara Angke juga saat ini sedang resah lantaran tempat tinggalnya digusur. Mereka ditempatkan di sebuah rusun yang ternyata jauh dari laut. Padahal pekerjaan mereka melaut dan bekerja dari aktivitas yang berhubungan dengan laut. Nasib yang sama juga dialami para pedagang yang berada di pinggiran pantai tempat Pluit City akan dibangun.

Masyarakat yang juga sudah tinggal lama dan rumahnya digusur hanya mendapatkan uang ganti rugi Rp1 juta. Alasannya tanah yang mereka tinggali bukan tanah resmi mereka tapi tanah negara. Atas masalah ini ia dengan komunitas masyarakat nelayan sudah mengirimkan surat langsung ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pasalnya izin ini tidak diberikan kementerian tapi malah diizinkan oleh Ahok dengan dalih otonomi daerah. “Jadi kesannya dipaksakan. Ada apa dibalik ini?” Lanjutnya.

Menurutnya proyek reklamasi pantai Pluit ini telah mengorbankan kehidupan nelayan yang telah hidup turun temurun di sekitar pesisir Teluk Jakarta. Sehingga seakan-akan nelayan ingin dimusnahkan. Padahal harusnya kebijakan pemerintah berdampak positif bagi masyarakat.

Kalau kehidupan nelayan benar-benar dimusnahkan maka, menurut Taher, akan terjadi konflik besar-besaran untuk menolak proyek reklamasi pantai Pluit ini. Ia mengaku sudah merapatkan barisan untuk menghimpun kekuatan menghadapi proyek yang dianggap merugikan nelayan ini.

Reporter : Lilis Khalisotussurur
Redaktur : Muhammad Agung Riyadi

Sumber: http://gresnews.com/mobile/berita/Ekonomi/23095-reklamasi-pantai-pluit-rugikan-hak-masyarakat-nelayan

Jum,at, 17 April 2015

JAKARTA (SK) – Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dinilai tak tepat dalam menetapkan suatu kebijakan yang memperbolehkan investor asing dalam pengelolaan pulau-pulau kecil.

Apalagi, kebijakan tersebut bisa lebih merugikan masyarakat di pulau-pulau kecil tadi. Kenyataan tersebut, terungkap dari pernyataan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menegaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dinilai mengulangi kesalahan yang sama terkait dengan kebijakan menawarkan pengelolaan sejumlah pulau-pulau kecil kepada investor.

”Menteri Kelautan dan Perikanan mengulangi kesalahan lama, yaitu menyerahkan pengelolaan pulau-pulau bernilai strategis kepada individu dalam rupa komersialisasi dan privatisasi, baik investor domestik apalagi asing,” kata Sekjen Kiara Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Kamis.

Menurut Abdul Halim, kebijakan KKP yang menawarkan hingga sekitar 100 pulau kecil di Indonesia kepada investor menunjukkan bahwa KKP tidak membaca semangat gotong-royong yang tertuang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 3/2010 tentang uji materi UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Karena itu, ujar Sekjen Kiara, kebijakan KKP sangat buruk dan kembali mengabaikan keberadaan dan peran masyarakat di pulau yang ditawarkan. ”Lebih parah lagi, tidak sesuai dengan Nawa Cita yang disampaikan oleh Presiden Jokowi,” katanya.

Dia menegaskan, upaya menyejahterakan masyarakat pesisir seharusnya bukan dengan cara ”menjadikan masyarakat sebagai kuli atas nama investasi”.

Namun, ujar dia, kebijakan itu harus ditempuh dalam bentuk pengakuan, fasilitasi, dan perlindungan terhadap tata kelola sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dijalankan oleh masyarakat. ”Modal sosial yang dimiliki masyarakat harus dilihat sebagai potensi mencapai kesejahteraan, bukan malah dinegasi oleh negara,” papar Abdul Halim. (ags)

oleh: RED17

Sumber: http://www.suarakarya.id/2015/04/17/soal-pengelolaan-pulau-kebijakan-kkp-buruk.html