Siaran Pers KIARA: Privatisasi dan Komersialisasi Sumber Daya Laut, Pelanggaran HAM Masyarakat Pesisir

  Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id Cape Town, 20 September 2015. Privatisasi dan komodifikasi sumber daya laut semata-mata untuk kepentingan komersial telah menggusur keberadaan masyarakat pesisir dan menghilangkan akses mereka terhadap sumber-sumber penghidupannya. Inilah pelanggaran hak asasi manusia yang ditengarai dilegalisasi oleh pemerintah di banyak negara dengan label kawasan konservasi laut (marine […]

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta

  Nelayan Tradisional Jakarta dan Organisasi Masyarakat Sipil Mengugat Ijin Reklamasi Teluk Jakarta   Jakarta, 15 September 2015. Lima orang Nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia wilayah Jakarta bersama dengan KIARA dan organisasi masyarakat sipil mengajukan gugatan administratif terhadap Ijin Reklamasi. Melalui Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta akan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata […]

Siaran Pers Bersama: RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Butuh Perbaikan Substansi

Siaran Pers Bersama: Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia Persatuan Petambak Garam Indonesia Serikat Nelayan Indonesia Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, FPIK, Universitas Brawijaya Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Butuh Perbaikan Substansi   Malang, 10 September 2015. Saatnya Negara memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat pesisir lintas profesi, […]

Siaran Pers Bersama, 27 Agustus 2015: Negara Belum Terang-Benderang Mengakui Keberadaan dan Peran Perempuan Nelayan

  Siaran Pers Bersama Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan   RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Negara Belum Terang-Benderang Mengakui Keberadaan dan Peran Perempuan Nelayan   Jakarta, 27 Agustus 2015. Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menegaskan perempuan nelayan sebagai subyek hukum RUU yang harus dilindungi […]

Siaran Pers KIARA, 20 Agustus 2015: Anggaran Meningkat dan Serapan Minus, Pengelolaan APBN KKP Perlu Diperbaiki

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id   KIARA: Anggaran Meningkat dan Serapan Minus, Pengelolaan APBN KKP Perlu Diperbaiki Jakarta, 20 Agustus 2015. Presiden Joko Widodo telah menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 di DPR-RI pada Jumat (14/8) sore. Di dalam RAPBN 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan […]

Siaran Pers KIARA, 20 Agustus 2015: Anggaran Meningkat dan Serapan Minus, Pengelolaan APBN KKP Perlu Diperbaiki

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id   KIARA: Anggaran Meningkat dan Serapan Minus, Pengelolaan APBN KKP Perlu Diperbaiki Jakarta, 20 Agustus 2015. Presiden Joko Widodo telah menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 di DPR-RI pada Jumat (14/8) sore. Di dalam RAPBN 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan […]

Siaran Pers Penangkapan 12 Nelayan oleh Polisi Diraja Laut Malaysia

  Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id KIARA: Pemerintahan Jokowi Belum Melindungi Nelayan di Perbatasan Jakarta, 14 Agustus 2015. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak Presiden Joko Widodo untuk bekerja memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air, merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan, khususnya nelayan di perairan perbatasan negara. Desakan ini disampaikan melalui […]

Siaran Pers Bersama, 8 Juli 2015: Negara Harus Mendorong Hadirnya Pengakuan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan Nelayan Tanpa Diskriminas

Siaran Pers Bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan – www.kiara.or.id South East Asia Fish for Justice Network – www.seafishforjustice.org   Negara Harus Mendorong Hadirnya Pengakuan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan Nelayan Tanpa Diskriminasi Manila, 8 Juli 2015. Sedikitnya 14 organisasi masyarakat sipil di kawasan Asia Tenggara mendorong ASEAN dan negara-negara anggotanya untuk memberikan pengakuan politik […]

Siaran Pers RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan   RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Butuh Langkah Preventif untuk Menjaga Kedaulatan Negara dan Menyejahterakan Nelayan di Perbatasan   Langkat, 1 Juli 2015. Sedikitnya 50 nelayan tradisional yang melaut di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia mendesak DPR-RI untuk mengakomodasi situasi dan kondisi yang mereka hadapi dalam rangka perlindungan […]

Siaran Pers Pencabutan Izin 15 Perusahaan, Momentum Penegakan Hukum Atas Kejahatan Perikanan di Indonesia

Siaran Pers Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan www.kiara.or.id   Pencabutan Izin 15 Perusahaan, Momentum Penegakan Hukum Atas Kejahatan Perikanan di Indonesia Jakarta, 23 Juni 2015. Kementerian Kelautan dan Perikanan akhirnya mencabut izin 15 perusahaan yang tergabung di dalam 4 grup perusahaan atas dugaan melakukan praktek kejahatan perikanan di Indonesia, di antaranya PT Maritim Timur Jaya […]